Peta jejaringNetwork map
Korporasi Malaysia di Indonesia: Konsesi, Kepemilikan, dan ManfaatMalaysian Corporations in Indonesia: Concessions, Ownership and Benefits
Grup perkebunan, bank, telekomunikasi, energi dan infrastruktur Malaysia di Indonesia, investor negara di belakangnya, kasus kebakaran, serta arus balik tenaga kerjaMalaysian plantation, banking, telecom, energy and infrastructure groups in Indonesia, the state investors behind them, fire cases, and the reverse flow of labour
90 simpulnodes · 150 relasi bersumbersourced ties · diperbaruiupdated 2026-10-25
Peta ini menelusuri kehadiran grup korporasi Malaysia di Indonesia dan rantai kepemilikan di belakangnya. Di sektor sawit, grup seperti SD Guthrie (dahulu Sime Darby Plantation), Kuala Lumpur Kepong, IOI, Genting Plantations, TSH, United Plantations, TDM dan Kulim menguasai kebun di Riau, Sumatera Selatan dan hampir seluruh provinsi Kalimantan melalui anak usaha berbadan hukum Indonesia. Di luar sawit, Maybank dan CIMB mengendalikan dua bank besar Indonesia, Axiata menjadi pengendali bersama XLSMART, Petronas memegang hak partisipasi di Masela dan mengoperasikan blok lepas pantai Jawa Timur, dan Khazanah pernah memiliki mayoritas tol Cipali.
Lapisan kedua peta adalah investor negara Malaysia: PNB beserta dana ASB, EPF/KWSP, Khazanah, KWAP, Tabung Haji, FELDA, serta badan usaha negara bagian seperti Terengganu Incorporated dan Johor Corporation. Lewat lapisan ini, laba dari konsesi dan pasar Indonesia mengalir ke dana pensiun, dana haji dan tabungan Bumiputera di Malaysia. Kasus FELDA–Eagle High memperlihatkan sisi lain: dana publik Malaysia tertanam pada aset Indonesia yang dibeli dengan premi tinggi dan berakhir di arbitrase.
Lapisan ketiga adalah akuntabilitas. Beberapa anak usaha Malaysia telah dihukum pengadilan Indonesia atas kebakaran lahan, misalnya PT Adei (2014), PT Rambang Agro Jaya (MA 2022) dan PT Rafi Kamajaya Abadi (MA 2023), sementara yang lain muncul dalam penyegelan 2019, laporan titik asap 2026, atau denda Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Arus sebaliknya juga dipetakan: pekerja migran Indonesia, termasuk diaspora Aceh, menopang perkebunan Malaysia, terutama di Sabah. Peta ini dimaksudkan sebagai alat baca struktur, bukan daftar pelaku.
This map traces the presence of Malaysian corporate groups in Indonesia and the ownership chains behind them. In palm oil, groups such as SD Guthrie (formerly Sime Darby Plantation), Kuala Lumpur Kepong, IOI, Genting Plantations, TSH, United Plantations, TDM and Kulim control estates in Riau, South Sumatra and almost every Kalimantan province through Indonesian-incorporated subsidiaries. Beyond palm oil, Maybank and CIMB control two large Indonesian banks, Axiata is joint controller of XLSMART, Petronas holds a stake in Masela and operates offshore East Java blocks, and Khazanah once owned the majority of the Cipali toll road.
The second layer is Malaysia's state investors: PNB and its ASB funds, EPF/KWSP, Khazanah, KWAP, Tabung Haji, FELDA, and state enterprises such as Terengganu Incorporated and Johor Corporation. Through this layer, profits from Indonesian concessions and markets flow into Malaysian pension funds, pilgrim savings and Bumiputera unit trusts. The FELDA–Eagle High case shows the other side: Malaysian public money locked into an Indonesian asset bought at a steep premium and ending in arbitration.
The third layer is accountability. Several Malaysian subsidiaries have been sanctioned by Indonesian courts over land fires, such as PT Adei (2014), PT Rambang Agro Jaya (Supreme Court 2022) and PT Rafi Kamajaya Abadi (Supreme Court 2023), while others appear in the 2019 sealing, the 2026 haze-source reports, or forest-area task-force fines. The reverse flow is mapped too: Indonesian migrant workers, including the Acehnese diaspora, sustain Malaysian plantations, especially in Sabah. The map is meant as a tool for reading structure, not a list of culprits.
Metode, tingkat bukti & hak jawabMethod, evidence levels & right of reply
- 1 Putusan pengadilanCourt ruling
- 2 Dokumen atau rilis resmiOfficial document or release
- 3 Media kredibelCredible media
- 4 Analisis atau tuduhan (diatribusikan)Analysis or allegation (attributed)
Setiap relasi diberi tingkat bukti. Tingkat 1: putusan pengadilan (PN, PT, MA). Tingkat 2: dokumen resmi atau catatan regulator, termasuk pengungkapan Bursa Malaysia, rilis KLHK/Gakkum, CBP, KP2MI dan rilis resmi perusahaan. Tingkat 3: media arus utama atau investigatif terpercaya dan agregator data kepemilikan saham (persentase kepemilikan bersifat perkiraan dan dapat berubah). Tingkat 4: analisis atau tuduhan, termasuk laporan LSM tentang titik asap dan argumen analitis tentang siapa yang menikmati manfaat; klaim seperti ini selalu diatribusikan.
Kehadiran sebuah perusahaan atau orang di peta tidak berarti pelanggaran hukum. Titik api atau titik sumber asap di suatu konsesi bukan bukti penyulutan; sejumlah perusahaan membantah temuan tersebut dan bantahannya dicatat. Kepemilikan Kulim atas PT Rambang Agro Jaya bersumber dari media dan perlu dicek ulang pada dokumen korporasi. Peta ini tidak menemukan konsesi grup Malaysia besar di Aceh yang terverifikasi, sehingga Aceh muncul terutama melalui pola ekspansi sawit dan diaspora.
Data diperbarui per 25 Oktober 2026. Pihak yang disebut dapat mengajukan koreksi atau hak jawab; koreksi yang didukung dokumen akan dimuat pada pembaruan berikutnya.
Each relationship carries an evidence level. Level 1: court rulings (district, high and supreme courts). Level 2: official documents or regulator records, including Bursa Malaysia disclosures, KLHK/Gakkum releases, CBP, KP2MI and official company releases. Level 3: credible mainstream or investigative media and shareholding data aggregators (ownership percentages are approximate and may change). Level 4: analysis or allegation, including NGO haze-source reports and analytical arguments about who benefits; such claims are always attributed.
Inclusion of a company or person does not imply wrongdoing. A hotspot or haze-source point in a concession is not proof of ignition; several companies dispute such findings and their denials are recorded. Kulim's ownership of PT Rambang Agro Jaya comes from media and should be rechecked against corporate filings. The map found no verified concession of a major Malaysian group in Aceh, so Aceh appears mainly through palm expansion patterns and the diaspora.
Data as of 25 October 2026. Anyone named may submit corrections or a right of reply; documented corrections will be included in the next update.
Peta ini menggambarkan keterkaitan yang tercatat dalam sumber publik; ia bukan tuduhan. Sebuah garis berarti ada sumber yang mencatat hubungan itu, bukan bahwa pihak tersebut bersalah. Tersangka dan terdakwa dilindungi asas praduga tak bersalah sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap, dan orang pribadi yang tidak dihukum tidak dicantumkan namanya.
Hak jawab dan koreksi: pihak yang namanya tercantum dapat mengirim tanggapan atau koreksi beserta dokumennya kepada redaksi kba13academy.com. Koreksi yang terverifikasi akan dimuat dan tanggal pembaruan dicatat.
This map describes connections recorded in public sources; it is not an accusation. A line means a source records that relationship, not that anyone is guilty. Suspects and defendants are presumed innocent until a final court ruling, and private individuals who have not been convicted are not named.
Right of reply and correction: anyone named may send a response or correction, with documents, to the kba13academy.com editors. Verified corrections will be published and the update date recorded.