Peta jejaringNetwork map
Jaringan Narkoba Asia Tenggara, Selat Melaka dan Pesisir SumatraSoutheast Asian Narcotics Networks, the Strait of Malacca and Sumatra’s Coast
Aktor, sindikat, penangkapan, vonis, rute dan lembaga penegak hukum di sepuluh negara ASEAN dan mitra luarnya, 2015–2026, dengan fokus rantai pasok Segitiga Emas ke Aceh, Sumatra Utara, Riau dan Kepulauan RiauActors, syndicates, arrests, verdicts, routes and enforcement agencies across the ten ASEAN states and external partners, 2015–2026, with a focus on the Golden Triangle supply chain to Aceh, North Sumatra, Riau and the Riau Islands
559 simpulnodes · 1227 relasi bersumbersourced ties · diperbaruiupdated 2026-10-28
Peta ini menelusuri rantai pasok narkotika sintetis dari Negara Bagian Shan di Myanmar, melalui koridor Thailand selatan dan pantai barat Semenanjung Malaysia, menyeberangi Selat Melaka menuju pesisir Aceh, Sumatra Utara, Riau dan Kepulauan Riau. Simpul-simpulnya mencakup sindikat dan tokoh yang dilaporkan secara resmi, perkara yang telah diputus pengadilan, aparat yang divonis, lembaga penegak hukum di empat negara, rute dan titik pendaratan, kapal, serta saluran keuangan yang terdokumentasi.
Kerangka analitisnya membaca jalur ini sebagai pasar, bukan satu kerajaan narkotika: hulu terkonsentrasi pada produsen bersenjata dan konsorsium seperti Sam Gor, sedangkan hilir terdiri atas banyak pintu masuk dan pelaku yang mudah diganti. Kemasan teh Tiongkok yang sama, kelas perahu kayu yang sama, transfer antarkapal di batas maritim, serta pengendalian dari dalam lembaga pemasyarakatan muncul berulang di berbagai yurisdiksi dan menunjukkan budaya logistik bersama.
Catatan perkara memperlihatkan pola yang konsisten: hukuman terberat, termasuk pidana mati dan seumur hidup, jatuh pada awak kapal dan nelayan, sementara pengendali dan pemilik muatan sering berstatus buron. Pada saat yang sama, sejumlah aparat, dari seorang jenderal polisi hingga anggota TNI dan polisi daerah, telah divonis karena terlibat. Perkembangan 2026 menandai perubahan bentuk dan skala: tanker ketamin MT Global 168 yang menurut Bukit Aman dimiliki syarikat terdaftar di Malaysia, kapal MV Ocean Porter dengan 2,6 ton sabu cair, dan laboratorium sabu di Pidie.
Kasus Pidie (Oktober 2026) menggeser peta dari pendaratan produk jadi ke pengolahan di daratan Aceh. Sabu cair, yang menurut Polri dikirim jaringan berbasis Tiongkok dari Myanmar utara melalui Laos dan Thailand dengan kamuflase produk cat, dikristalkan di sebuah ruko oleh peracik asing, sementara jaringan lokal menyediakan tempat dan logistik di koridor Pidie–Bireuen–Aceh Utara–Lhokseumawe. Temuan prekursor di pantai Melaka dan sabu cair di perairan Karimun pada bulan-bulan sebelumnya menunjukkan bahwa tahap akhir rantai nilai mulai berpindah ke tepi selat, sedangkan Aceh juga tampil sebagai titik keberangkatan menuju Medan, Lampung dan Jawa.
Pembaruan 25 Oktober 2026 memperluas peta ini ke seluruh Asia Tenggara. Seluruh tokoh dicantumkan dengan nama lengkap beserta peran dan statusnya: kepala sindikat dan kelompok bersenjata di Negara Bagian Shan, jaringan Indonesia dan Malaysia, terpidana mati di Singapura, aktor perang narkoba Filipina hingga perkara di Mahkamah Pidana Internasional, serta jaringan di Thailand, Laos, Kamboja dan Vietnam. Setiap peristiwa penangkapan, penyitaan, vonis, ekstradisi, sanksi dan kebijakan menjadi simpul kasus tersendiri yang terhubung dengan negara, lembaga penegak hukum dan tokoh yang terlibat.
This map traces the synthetic-drug supply chain from Myanmar's Shan State, through the southern Thai corridor and the west coast of Peninsular Malaysia, across the Strait of Malacca to the coasts of Aceh, North Sumatra, Riau and the Riau Islands. Its nodes cover officially reported syndicates and figures, court-decided cases, convicted officials, enforcement agencies in four countries, routes and landing points, vessels, and documented financial channels.
The analytical frame reads the route as a market rather than a single narcotics empire: upstream is concentrated among armed producers and consortia such as Sam Gor, while downstream consists of many entry points and easily replaced actors. The same Chinese tea packaging, the same class of wooden boat, ship-to-ship transfers at maritime boundaries and control from inside prisons recur across jurisdictions, pointing to a shared logistics culture.
The case record shows a consistent pattern: the heaviest penalties, including death and life sentences, fall on crews and fishermen, while controllers and cargo owners are often at large. At the same time, a number of officials, from a police general to soldiers and regional police officers, have been convicted for their involvement. Developments in 2026 mark a change in form and scale: the ketamine tanker MT Global 168, which Bukit Aman says is owned by a Malaysia-registered company, the MV Ocean Porter with 2.6 t of liquid meth, and the meth lab in Pidie.
The Pidie case (October 2026) moves the map from landing finished product to processing on Aceh's soil. Liquid meth, which police say a China-based network shipped from northern Myanmar via Laos and Thailand disguised as paint products, was crystallised in a shophouse by foreign chemists, while local helpers supplied premises and logistics along the Pidie–Bireuen–North Aceh–Lhokseumawe corridor. Precursors found on a Melaka beach and liquid meth in Karimun waters in the preceding months suggest that the final stage of the value chain is moving to the Strait's shores, while Aceh also appears as a departure point toward Medan, Lampung and Java.
The 25 October 2026 update extends this map across Southeast Asia. Every figure is listed by full name with role and status: syndicate heads and armed groups in Shan State, Indonesian and Malaysian networks, death-row convicts in Singapore, the actors of the Philippine drug war through to the International Criminal Court case, and networks in Thailand, Laos, Cambodia and Vietnam. Each arrest, seizure, verdict, extradition, sanction and policy event is its own case node linked to countries, enforcement agencies and the people involved.
Metode, tingkat bukti & hak jawabMethod, evidence levels & right of reply
- 1 Putusan pengadilanCourt ruling
- 2 Dokumen atau rilis resmiOfficial document or release
- 3 Media kredibelCredible media
- 4 Analisis atau tuduhan (diatribusikan)Analysis or allegation (attributed)
Tingkat bukti pada setiap hubungan: 1 = putusan pengadilan atau vonis (termasuk vonis yang diberitakan media arus utama); 2 = dokumen atau pernyataan resmi (rilis BNN, Polri, Bea Cukai, ONCB, AFP, UNODC, Departemen Keuangan AS, konferensi pers pejabat); 3 = pemberitaan media kredibel; 4 = analisis atau klaim yang belum diverifikasi independen, termasuk klaim analitis dari artikel rujukan. Nama perorangan dicantumkan secara lengkap untuk semua tokoh yang tercatat dalam sumber terbuka (putusan, rilis resmi, sidang, sanksi, atau pemberitaan kredibel), disertai peran dan statusnya; peta ini merupakan pemetaan jejaring berbasis OSINT, bukan kajian putusan hukum.
Keberadaan seseorang atau lembaga dalam peta tidak berarti kesalahan di luar apa yang dinyatakan sumber. Status buronan atau tersangka tidak sama dengan terbukti bersalah, dan sanksi administratif (misalnya penetapan Departemen Keuangan AS) bukan putusan pidana. Angka penyitaan dapat berbeda antara pengumuman awal dan catatan persidangan; peta ini memakai angka yang disebut sumber dan mencatat selisihnya bila diketahui. Laporan media awal yang belum dikonfirmasi resmi (misalnya angka 2–3 ton pada kasus MT Global 168) tidak dipakai sebagai fakta.
Rujukan resmi untuk putusan Indonesia adalah Direktori Putusan Mahkamah Agung (putusan3.mahkamahagung.go.id). Pihak yang namanya tercantum dapat mengajukan koreksi atau hak jawab; setiap koreksi yang didukung dokumen akan dimuat pada pembaruan berikutnya.
Pembaruan 25 Oktober 2026 menambahkan kasus laboratorium Pidie, MV Ocean Porter, jaringan Aceh–Jakarta–Malaysia di Lampung dan kerja sama PDRM–Polri dalam kasus MT Global 168, serta mengoreksi status perkara Aungtoetoe 99. Tersangka dalam perkara yang masih disidik, termasuk perkara Pidie, hanya disebut dengan inisial di dalam simpul kasus dan tidak dibuatkan simpul tersendiri; mereka dilindungi asas praduga tak bersalah. Pemilik terdaftar sebuah kapal dicantumkan hanya sebagaimana dinyatakan otoritas dan tidak berarti keterlibatan. Sejumlah rincian yang hanya tersedia dalam edisi Indonesia buku Jalur Teh Cina (2026) dicantumkan dengan tingkat bukti 3 atau 4; rincian dari laporan internal yang tidak dipublikasikan tidak dipakai.
Lapisan "kba_" (Oktober 2026): pola struktur jaringan Aceh dan jaringan ritel obat keras di Jawa disusun dari analisis pola KBA13 serta sumber terbuka. Lapisan ini sengaja tidak memuat nama perorangan; hubungan bertingkat 4 adalah analisis, bukan tuduhan.
Evidence level on each link: 1 = court ruling or conviction (including convictions reported by mainstream media); 2 = official document or statement (BNN, police, Customs, ONCB, AFP, UNODC, US Treasury releases, officials' press conferences); 3 = credible media reporting; 4 = analysis or claims not independently verified, including analytical claims from the reference articles.
Inclusion in the map does not imply wrongdoing beyond what the sources state. Fugitive or suspect status is not proof of guilt, and administrative sanctions (e.g. a US Treasury designation) are not criminal convictions. Seizure figures can differ between first announcements and court records; the map uses the figures in the sources and notes discrepancies where known. Early media reports not officially confirmed (e.g. the 2–3 t figure in the MT Global 168 case) are not treated as fact.
The official reference for Indonesian rulings is the Supreme Court ruling directory (putusan3.mahkamahagung.go.id). Anyone named may submit a correction or right of reply; any documented correction will be included in the next update.
The 25 October 2026 update adds the Pidie lab case, MV Ocean Porter, the Aceh–Jakarta–Malaysia network in Lampung and Malaysian–Indonesian police cooperation on MT Global 168, and corrects the status of the Aungtoetoe 99 case. Suspects in cases still under investigation, including Pidie, appear only by initials inside the case nodes and have no nodes of their own; they enjoy the presumption of innocence. A vessel's registered owner is listed only as stated by the authorities, which does not imply involvement. Some details available only in the Indonesian edition of the book Jalur Teh Cina (2026) carry evidence level 3 or 4; details from unpublished internal reports are not used.
Individuals are named in full wherever they appear in open sources (verdicts, official releases, hearings, sanctions or credible reporting), with their role and status; this is an OSINT network mapping, not a study of court rulings.
"kba_" layer (October 2026): the structure of Aceh networks and the hard-drug retail network in Java was compiled from KBA13 pattern analysis and open sources. This layer intentionally contains no individual names; level-4 links are analysis, not accusations.
Peta ini menggambarkan keterkaitan yang tercatat dalam sumber publik; ia bukan tuduhan. Sebuah garis berarti ada sumber yang mencatat hubungan itu, bukan bahwa pihak tersebut bersalah. Tersangka dan terdakwa dilindungi asas praduga tak bersalah sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap, dan orang pribadi yang tidak dihukum tidak dicantumkan namanya.
Hak jawab dan koreksi: pihak yang namanya tercantum dapat mengirim tanggapan atau koreksi beserta dokumennya kepada redaksi kba13academy.com. Koreksi yang terverifikasi akan dimuat dan tanggal pembaruan dicatat.
This map describes connections recorded in public sources; it is not an accusation. A line means a source records that relationship, not that anyone is guilty. Suspects and defendants are presumed innocent until a final court ruling, and private individuals who have not been convicted are not named.
Right of reply and correction: anyone named may send a response or correction, with documents, to the kba13academy.com editors. Verified corrections will be published and the update date recorded.