Ringkasan Eksekutif: Gencatan Senjata yang Membekukan, Bukan Menyelesaikan

Laporan ini mengajukan satu pertanyaan sederhana dengan jawaban yang tidak sederhana: mengapa tiga kesepakatan penghentian tembak-menembak antara Thailand dan Kamboja dalam rentang lima bulan, yaitu gencatan senjata Putrajaya 28 Juli 2025, Deklarasi Bersama Kuala Lumpur 26 Oktober 2025, dan pernyataan bersama General Border Committee (GBC) 27 Desember 2025, gagal mencegah perang terbuka atau gagal mengubah jeda tempur menjadi stabilitas politik, dan arsitektur pemantauan serta politik seperti apa yang dibutuhkan agar gencatan berikutnya bertahan. Dua putaran pertempuran pada Juli dan Desember 2025 menewaskan sedikitnya 150 orang dan memaksa sekitar satu juta orang mengungsi, menurut laporan International Crisis Group (Oktober 2026) yang diringkas oleh Cambodianess. Angka itu menjadikan konflik ini perang antarnegara paling mematikan di antara sesama anggota ASEAN sejak organisasi tersebut berdiri pada 1967, sebuah klaim yang dipegang analisis ini dengan keyakinan sedang karena data korban Kamboja belum pernah dirilis secara resmi.

Kesimpulan pokok kajian ini adalah bahwa gencatan-gencatan tersebut rapuh bukan karena kurangnya niat baik di atas kertas, melainkan karena desainnya membekukan posisi pasukan tanpa mekanisme verifikasi independen, tanpa garis pemisah yang dipetakan bersama, tanpa prosedur penanganan pelanggaran yang mengikat, dan tanpa jalur politik yang menghubungkan stabilisasi militer dengan penyelesaian batas. Klausul “mempertahankan penempatan pasukan saat ini” dalam kesepakatan 27 Desember, yang dilaporkan Al Jazeera, secara efektif mengunci keunggulan teritorial pihak yang lebih kuat pada hari penandatanganan. Akibatnya, sejak awal 2026 konflik bergeser dari pertempuran artileri ke perang naratif tentang kawat berduri, kontainer pengiriman, desa yang tidak dapat dihuni kembali, dan ranjau anti-personel, sementara perlintasan perbatasan tetap tertutup hingga hari ini, 2 November 2026. Penilaian ini dipegang dengan keyakinan tinggi untuk diagnosis desain, dan keyakinan sedang untuk perkiraan bahwa pola ini akan berlanjut sepanjang 2027.

Kasus ini penting secara global karena tiga alasan. Pertama, ia menguji apakah organisasi regional yang berpegang pada prinsip non-intervensi mampu menjalankan fungsi verifikasi gencatan senjata antarnegara, fungsi yang selama ini dilakukan PBB, Uni Eropa, atau kelompok negara penjamin. Kedua, ia memperlihatkan model diplomasi perdamaian transaksional Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump, yang menggunakan ancaman tarif untuk menghasilkan gencatan cepat tetapi tidak menyediakan arsitektur implementasi. Ketiga, ia memperlihatkan persaingan halus antara Washington dan Beijing untuk mengklaim peran juru damai di daratan Asia Tenggara. Laporan ini menutup dengan rekomendasi berjangka waktu bagi Bangkok, Phnom Penh, ketua ASEAN dan Tim Pengamat ASEAN, Malaysia dan Indonesia, Amerika Serikat, Tiongkok, serta PBB, dengan fokus pada satu gagasan sentral: gencatan berikutnya harus dirancang sebagai rezim verifikasi, bukan sebagai upacara penandatanganan.

Kerangka Analitis dan Catatan Metode

Kerangka analitis kajian ini bertumpu pada literatur daya tahan gencatan senjata yang dirintis Virginia Page Fortna. Dalam artikelnya di International Organization, “Scraps of Paper? Agreements and the Durability of Peace” (2003), Fortna menunjukkan bahwa perdamaian antarnegara setelah perang lebih tahan lama bila perjanjian mengandung mekanisme yang mengubah insentif dan mengurangi ketidakpastian: zona demiliterisasi, pemantauan pihak ketiga, komisi gabungan, dan spesifisitas aturan. Logikanya bersifat kontraktual: perjanjian yang kuat menaikkan biaya serangan ulang, mengurangi kemungkinan insiden kecil disalahartikan sebagai serangan, dan mengurangi ruang bagi pelanggaran yang tidak dapat dibuktikan. Agenda riset yang lebih baru dari Clayton, Nygård, Rustad, dan Strand dalam Journal of Conflict Resolution (2023) menambahkan bahwa gencatan senjata memiliki fungsi berbeda, mulai dari jeda kemanusiaan, langkah membangun kepercayaan, hingga pengaturan definitif, dan bahwa salah membaca fungsi tersebut adalah sumber kegagalan yang umum.

Lapisan kedua kerangka ini adalah literatur sengketa teritorial. Studi Stephen Quackenbush (2010) dalam Conflict Management and Peace Science, yang menganalisis periode damai setelah 2.974 sengketa militer antarnegara antara 1816 dan 2001, menempatkan isu teritorial sebagai salah satu prediktor terkuat konflik berulang. Artinya, gencatan dalam sengketa wilayah menghadapi tekanan struktural lebih besar dibanding gencatan dalam sengketa kebijakan, karena setiap meter tanah yang dikuasai dapat dibingkai sebagai kemenangan atau kekalahan nasional. Lapisan ketiga adalah literatur kelembagaan ASEAN, terutama analisis Hao Duy Phan (2015) dalam Asian Journal of International Law tentang peran ASEAN dalam sengketa Preah Vihear 2008–2011, yang menyimpulkan bahwa ASEAN cukup berhasil memfasilitasi perundingan tetapi dibatasi oleh “masalah desain kelembagaan”.

Dari ketiga lapisan itu, kajian ini menurunkan lima dimensi evaluasi desain gencatan: kejelasan geografis (adakah garis atau zona yang dipetakan bersama), kapasitas verifikasi (siapa yang boleh melihat, di mana, dan kapan), prosedur pelanggaran (bagaimana insiden diselidiki dan diumumkan), keterkaitan politik (adakah jembatan menuju penyelesaian batas), serta penjaminan eksternal (siapa yang menanggung biaya bila salah satu pihak melanggar). Setiap kesepakatan 2025 dinilai terhadap kelima dimensi itu, lalu dibandingkan dengan empat kasus internasional. Metode yang digunakan adalah penelusuran proses (process tracing) atas kronologi yang direkonstruksi dari dokumen resmi kedua pemerintah, pernyataan ketua ASEAN, laporan lembaga kajian, dan pemberitaan media regional serta internasional hingga 2 November 2026. Sumber dari kedua pihak yang bertikai diperlakukan sebagai klaim, bukan fakta, kecuali dikonfirmasi oleh sumber ketiga. Tingkat keyakinan dinyatakan eksplisit untuk penilaian utama, dan skenario diberi probabilitas sebagai penilaian subjektif yang dapat diuji melalui indikator yang disebutkan.

Akar Sengketa: Peta Kolonial, Kuil, dan Pengadilan

Perbatasan darat Thailand–Kamboja sepanjang sekitar 817 kilometer merupakan warisan konvensi Prancis–Siam awal abad ke-20 dan peta-peta yang dibuat komisi kolonial, yang tidak pernah sepenuhnya dipancangkan di lapangan. Sengketa paling terkenal menyangkut Kuil Preah Vihear. Mahkamah Internasional (ICJ) pada 1962 memutuskan kuil itu berada di wilayah kedaulatan Kamboja, dan dalam putusan interpretasi 11 November 2013 menegaskan bahwa kewajiban Thailand menarik pasukan mencakup seluruh tanjung (promontory) Preah Vihear, sembari menegaskan bahwa perkara 1962 menyangkut kedaulatan atas wilayah kuil dan bukan delimitasi garis perbatasan secara keseluruhan. Ruang kosong inilah, yaitu wilayah di luar tanjung yang belum didelimitasi, yang menjadi lahan subur bagi sengketa kuil-kuil lain seperti Ta Moan Thom, Ta Moan Toch, dan Ta Krabei.

Instrumen bilateral utama untuk mengelola sengketa ini adalah Memorandum of Understanding (MOU) tahun 2000 tentang survei dan demarkasi batas darat, Kerangka Acuan 2003, dan Joint Boundary Commission (JBC) beserta tim survei gabungannya. Di sisi laut, MOU 2001 mengatur kerangka perundingan atas klaim tumpang tindih di Teluk Thailand, termasuk kemungkinan eksplorasi energi bersama. Kedua MOU itu telah lama menjadi sasaran kaum nasionalis Thailand, yang menuduhnya mengakomodasi peta Kamboja. Episode 2008–2011, ketika pendaftaran Preah Vihear sebagai Warisan Dunia UNESCO memicu bentrokan artileri, memperlihatkan pola yang terulang pada 2025: sengketa batas menjadi alat mobilisasi politik domestik di Bangkok, dan Phnom Penh merespons dengan internasionalisasi melalui PBB dan ICJ. Pada 18 Juli 2011, ICJ memerintahkan zona demiliterisasi sementara di sekitar kuil dan meminta kedua pihak menerima pengamat ASEAN, sebagaimana dilaporkan Associated Press melalui The Washington Times.

Pemicu langsung krisis 2025 adalah bentrokan 28 Mei 2025 di wilayah yang berbatasan dengan Provinsi Ubon Ratchathani dan Preah Vihear, yang menewaskan seorang sersan Kamboja. Pada Juni 2025, Kamboja secara resmi mengajukan sengketa empat lokasi, yaitu Ta Moan Thom, Ta Moan Toch, Ta Krabei, dan area Mom Bei, ke ICJ. Perdana Menteri Thailand saat itu, Paetongtarn Shinawatra, menyatakan Thailand “tidak mengakui yurisdiksi ICJ dan tidak akan berpartisipasi”, menurut The Star (17 Juni 2025). Sengketa kemudian berubah menjadi krisis politik domestik Thailand ketika percakapan telepon Paetongtarn dengan Ketua Senat Kamboja Hun Sen bocor ke publik. Mahkamah Konstitusi Thailand mencopotnya dari jabatan pada 29 Agustus 2025, seperti dilaporkan Khaosod English. Episode ini penting secara analitis: ia mengajarkan kepada setiap politisi Thailand bahwa kedekatan pribadi dengan Phnom Penh dapat menjadi kesalahan fatal, dan bahwa sikap keras atas perbatasan adalah aset elektoral. Dengan keyakinan tinggi, analisis ini menilai bahwa insentif domestik tersebut, bukan sekadar ketidakjelasan peta, adalah motor eskalasi 2025.

Dimensi lain yang membedakan krisis ini dari episode 2008–2011 adalah ekonomi politik perbatasan. Jaringan pusat penipuan daring (scam centre) yang beroperasi di kota-kota kasino di sisi Kamboja, termasuk di sekitar O’Smach dan Poipet, menjadi isu keamanan nasional di Thailand karena korban yang direkrut atau diperdagangkan melalui wilayah Thailand. Pemerintah Thailand berulang kali menggunakan penutupan perlintasan sebagai alat tekanan, sementara bagi Kamboja penutupan itu berdampak langsung pada pekerja migran. Kementerian Tenaga Kerja Kamboja memperkirakan sekitar 1,2 juta warganya bekerja di Thailand ketika ketegangan memuncak pada Juni 2025, dan sedikitnya 780.000 orang telah pulang, menurut Khaosod English (7 Oktober 2025). Angka ini dipegang dengan keyakinan sedang karena data Kementerian Tenaga Kerja Thailand mencatat penurunan pekerja resmi yang jauh lebih kecil.

Kronologi 2025: Dari Ta Moan Thom ke Perang Dua Puluh Hari

Pertempuran putaran pertama pecah pada pagi 24 Juli 2025 di dekat Kuil Ta Moan Thom di Provinsi Oddar Meanchey dan cepat meluas ke sedikitnya enam titik perbatasan. Sehari sebelumnya, setelah seorang tentara Thailand kehilangan kaki akibat ranjau yang menurut Bangkok baru dipasang Kamboja, Thailand menarik duta besarnya dan mengusir utusan Kamboja, sementara Kamboja membalas dengan menarik seluruh diplomatnya, sebagaimana dilaporkan Al Jazeera (24 Juli 2025). Kamboja membantah memasang ranjau baru dan menyatakan tentara Thailand menyimpang dari jalur yang disepakati di area yang masih tercemar ranjau sisa perang saudara. Selama lima hari, kedua pihak menggunakan artileri dan roket, dan Thailand mengerahkan pesawat tempur. Pada akhir putaran ini, sedikitnya 43 orang tewas dan lebih dari 300.000 warga sipil mengungsi menurut tabulasi Al Jazeera (10 November 2025).

Gencatan senjata pertama disepakati pada 28 Juli 2025 di Putrajaya, dimediasi Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim selaku ketua ASEAN, dan berlaku tengah malam. Menurut laporan Associated Press melalui PBS NewsHour, pertemuan itu dihadiri Perdana Menteri Kamboja Hun Manet dan Penjabat Perdana Menteri Thailand Phumtham Wechayachai, dengan duta besar Amerika Serikat dan Tiongkok untuk Malaysia hadir; pernyataan bersama menyebut AS sebagai salah satu penyelenggara dan Tiongkok sebagai peserta. Presiden Trump sebelumnya memperingatkan bahwa AS tidak akan melanjutkan perundingan dagang dengan kedua negara bila pertempuran berlanjut. Dalam beberapa hari, Kamboja mengumumkan pembentukan tim pengamat sementara yang terdiri dari atase pertahanan tujuh negara ASEAN, yaitu Malaysia, Indonesia, Laos, Myanmar, Filipina, Singapura, dan Vietnam, di bawah kepemimpinan Malaysia, menurut The Star (3 Agustus 2025). Pertemuan Luar Biasa GBC di Malaysia pada 7 Agustus kemudian menetapkan langkah lanjutan, dan Indonesia resmi bergabung dengan Tim Pengamat ASEAN (ASEAN Observer Team, AOT) pada 10 September 2025, seperti dicatat RRI.

Tahap kedua adalah upaya mengubah gencatan menjadi kesepakatan politik. Pada 26 Oktober 2025, di sela KTT ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur, Hun Manet dan Perdana Menteri Thailand yang baru, Anutin Charnvirakul, menandatangani Deklarasi Bersama yang oleh Gedung Putih disebut Kuala Lumpur Peace Accords, disaksikan Trump dan Anwar. Ringkasan United States Institute of Peace dan pemberitaan Herald Malaysia menunjukkan muatannya: penarikan senjata berat dari perbatasan di bawah pengawasan AOT pimpinan Malaysia, penambahan pengamat, pembersihan ranjau kemanusiaan, penguatan pengendalian perbatasan dan pemberantasan kejahatan lintas negara, serta komitmen Thailand membebaskan 18 tentara Kamboja yang ditawan. Namun Menteri Luar Negeri Thailand Sihasak Phuangketkeow menyatakan pembebasan tawanan bergantung pada kemajuan Kamboja atas empat poin utama, tanpa tenggat waktu. Di sinilah benih kegagalan pertama tertanam: kesepakatan politik tingkat tinggi yang diumumkan sebagai “perdamaian”, tetapi dengan prasyarat bersyarat, tanpa jadwal, dan tanpa mekanisme penilaian kepatuhan yang disepakati.

Benih itu tumbuh cepat. Pada 10 November 2025, ledakan ranjau di Provinsi Sisaket melukai tentara Thailand, dan Anutin menangguhkan implementasi deklarasi “sampai tuntutan Thailand dipenuhi”, dengan pernyataan bahwa “permusuhan terhadap keamanan nasional kami tidak berkurang seperti yang kami kira”, sebagaimana dikutip Al Jazeera. Pada 5 Desember, di Pertemuan Negara Pihak ke-22 Konvensi Ottawa di Jenewa, Thailand menuduh Kamboja melanggar Pasal 1 konvensi dan meminta Sekretaris Jenderal PBB membantu membentuk misi pencari fakta independen, menurut The Nation (6 Desember 2025). Dua hari kemudian, pada 7 Desember, pertempuran putaran kedua pecah, dengan masing-masing pihak menyalahkan pihak lain, dan meluas di sepanjang perbatasan, termasuk sekitar Preah Vihear dan Ta Kwai. Thailand melancarkan serangan udara jauh ke wilayah Kamboja. Pada 12 Desember Trump mengumumkan bahwa kedua pihak sepakat menghentikan pertempuran, tetapi Anutin menyatakan belum ada gencatan dan Thailand akan terus bertempur, seperti diberitakan Dawn. Episode ini adalah bukti paling gamblang bahwa daya ungkit tarif Washington memiliki batas ketika pemerintah sasaran sedang menuju pemilu dengan agenda nasionalis.

Penghentian putaran kedua lahir melalui jalur ASEAN. Pertemuan khusus para menteri luar negeri ASEAN di Kuala Lumpur pada 22 Desember 2025 mendesak penghentian permusuhan, pemulihan kerja sama pembersihan ranjau, dan de-eskalasi militer di bawah pengamatan AOT, serta menjadwalkan pertemuan GBC, sebagaimana tercantum dalam Pernyataan Ketua ASEAN. Pada 27 Desember, Menteri Pertahanan Thailand Natthaphon Narkphanit dan Menteri Pertahanan Kamboja Tea Seiha menandatangani gencatan senjata yang berlaku pukul 12.00 waktu setempat, mencakup “semua jenis senjata”, dengan komitmen mempertahankan penempatan pasukan, tidak melakukan provokasi, dan tidak menyebarkan informasi palsu. Lebih dari 100 orang tewas dan lebih dari 500.000 warga mengungsi dalam sekitar 20 hari pertempuran, menurut Al Jazeera. Angka sebenarnya kemungkinan lebih tinggi: militer Thailand mencatat 27 prajuritnya gugur per 26 Desember menurut The Nation, sedangkan Nikkei Asia memverifikasi lebih dari 110 nama tentara dan polisi Kamboja yang tewas, seperti dikutip Khaosod English (13 Januari 2026). Kamboja sendiri tidak pernah merilis angka nasional, sehingga total korban dipegang dengan keyakinan sedang. Pernyataan Kementerian Luar Negeri Thailand atas hasil GBC menambahkan masa pemantauan 72 jam sebelum pemulangan 18 tawanan dan penetapan prosedur pembersihan ranjau melalui gugus tugas gabungan sebelum survei batas, menurut MFA Thailand. Dua hari kemudian, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi menjamu kedua mitranya di Yuxi, Yunnan, dan menghasilkan “konsensus tiga poin” tentang konsolidasi gencatan dan pemulihan kepercayaan, menurut The Star. Thailand membebaskan 18 tawanan pada 31 Desember, menurut catatan CSIS.

Tahun 2026: Perdamaian Dingin, Garis Kawat Berduri, dan Pergeseran ke Laut

Sepanjang 2026, gencatan 27 Desember bertahan dalam arti tidak ada lagi pertempuran skala besar, tetapi tidak bertahan dalam arti politik. Kajian ini tidak menemukan bukti adanya putaran pertempuran ketiga dengan artileri berat atau serangan udara antara Januari dan awal November 2026, sehingga laporan tentang “perang baru” pada 2026 harus dibaca sebagai insiden terbatas, sebuah penilaian dengan keyakinan sedang hingga tinggi. Insiden-insiden itu nyata dan berulang. Pada awal Januari, Thailand menuduh tembakan mortir lintas batas melukai seorang prajuritnya, sementara Kamboja menyebutnya ledakan tumpukan sampah yang melukai dua tentaranya sendiri. Pada 24 Februari, militer Thailand melaporkan satu tembakan granat 40 mm dekat patroli di Sisaket dan membalas dengan tembakan peringatan, yang dibantah keras oleh Phnom Penh, menurut RTÉ/AFP. Pada 13 Mei, hanya beberapa hari setelah pertemuan puncak di Cebu, tentara Thailand melepaskan tembakan peringatan terhadap sekelompok tentara Kamboja dekat O’Smach dan mencatat sebelas tembakan senjata ringan dari sisi Kamboja, menurut The Nation. Pada 17 Agustus, seorang prajurit Thailand kehilangan pergelangan kakinya akibat ranjau PMN-2 dalam misi pembersihan ranjau dekat Celah An Mah.

Inti sengketa 2026 bukanlah tembakan, melainkan garis. Pada 17 Februari, Hun Manet menyatakan kepada Reuters bahwa “pasukan Thailand masih menduduki jauh ke dalam wilayah Kamboja di banyak area”, dengan kontainer pengiriman dan kawat berduri dipasang di wilayah yang lama diakui Thailand sebagai milik Kamboja, sementara Thailand menyatakan sekadar mempertahankan posisi sebagai bagian dari de-eskalasi, menurut The Star/Reuters. Pada Mei 2026, lebih dari 34.440 orang, termasuk 11.355 anak, masih tinggal di kamp pengungsian di Kamboja, dan akses ke desa Chouk Chey serta Prey Chan di Banteay Meanchey tertutup oleh penghalang Thailand, menurut Al Jazeera (9 Mei 2026). Pada akhir Oktober, Kamboja menyebut lebih dari 20.000 orang tetap tidak dapat pulang, sedangkan militer Thailand membantah dan hanya mengidentifikasi sekitar 4.600 orang di tiga komunitas yang dianggapnya wilayah Thailand, menurut The Nation (28 Oktober 2026). Perbedaan angka ini sendiri adalah gejala desain: tanpa pihak ketiga yang berwenang memverifikasi, setiap fakta di lapangan menjadi fakta politik.

Politik domestik Thailand mengeras. Anutin, yang membubarkan parlemen setelah berselisih dengan Partai Rakyat, memenangkan pemilu kilat 8 Februari 2026 dengan kampanye nasionalis, menjadi perdana menteri pertama dalam dua dasawarsa yang terpilih kembali, menurut The Star/Reuters. Pemerintahnya kemudian menarik diri secara sepihak dari MOU 2001 tentang klaim maritim pada 5 Mei 2026, dan Anutin menyebut langkah itu janji kampanye yang “tidak terkait dengan konflik perbatasan”, menurut Daily Maverick/AP. Kamboja menjawab dengan memulai konsiliasi wajib berdasarkan UNCLOS, sebagaimana dilaporkan Khaosod English (2 Juni 2026). Pada 22 Oktober, Thailand mengumumkan akan menguji “ketulusan” Kamboja melalui enam langkah membangun kepercayaan yang diusulkan Komisi Konsiliasi, termasuk saluran komunikasi langsung antarangkatan laut, dengan Mahkamah Arbitrase Permanen sebagai registri, menurut The Nation. Ironinya tajam: Bangkok yang menolak ICJ untuk sengketa darat kini berpartisipasi dalam prosedur pihak ketiga untuk sengketa laut. Di sisi lain, Hun Sen pada Juni menyatakan Kamboja harus merebut kembali wilayah yang disengketakan, lalu menegaskan Kamboja “tidak boleh memilih” jalan militer, yang dijawab Anutin dengan peringatan agar siapa pun “berpikir sangat hati-hati” sebelum menggunakan kekuatan, menurut The Nation (9 Juni 2026).

Diplomasi regional bergerak, tetapi lambat. Ketua ASEAN 2026, Filipina, menyelenggarakan pertemuan trilateral Marcos–Hun Manet–Anutin di Cebu pada 7 Mei 2026; kedua perdana menteri menugasi menteri luar negerinya menyusun langkah praktis membangun kepercayaan dan membahas dihidupkannya kembali JBC, GBC, dan Regional Border Committee, sedangkan mandat AOT diperpanjang tiga bulan hingga Juli 2026, menurut Cambodianess dan Free Malaysia Today. Kedua menteri luar negeri bertemu lagi di sela debat Dewan Keamanan PBB di New York akhir Mei, menurut Pattaya Mail/NNT. Namun pada 22 Juli di Manila, Sihasak menyatakan Kamboja yang “menutup pintu” perundingan batas darat, dan bahwa pembersihan ranjau serta kerja sama memberantas penipuan daring harus mendahului pertemuan demarkasi JBC, menurut The Nation. Ketegangan simbolik memuncak ketika Anutin mengunjungi Bukit 500 dekat Celah An Mah pada 23 Agustus, yang oleh Kamboja disebut “pelanggaran serius kedaulatan”, menurut Thai PBS World. Pada 31 Oktober 2026, Anutin menyatakan perlintasan tidak akan dibuka “sampai Thailand mendapatkan apa yang kami yakini pantas”, dengan menyebut sengketa darat dan laut serta jaminan bahwa wilayah perbatasan tidak dipakai jaringan penipuan, menurut The Thaiger (1 November 2026). Perdagangan bilateral pada semester pertama 2026 turun 40 persen menjadi 1,3 miliar dolar AS, menurut Crisis Group.

Dimensi penipuan daring menjadi arena tempat agenda kedua negara, dan agenda kekuatan besar, bertemu. Kamboja mengekstradisi Chen Zhi, ketua Prince Group, ke Tiongkok pada Januari 2026, menurut Khaosod English, dan parlemennya mengesahkan undang-undang kejahatan siber pada April. Pada 23 April 2026, Kementerian Keuangan AS menjatuhkan sanksi kepada Senator Kamboja Kok An dan 28 individu serta entitas dalam jaringannya, menurut Al Jazeera, sementara militer Thailand mempublikasikan kompleks penipuan dekat O’Smach dan mengundang pengawasan internasional, menurut Khaosod English. Bagi Bangkok, isu penipuan memberi legitimasi internasional atas penutupan perbatasan; bagi Phnom Penh, ia menjadi ujian apakah negara mau menindak aktor yang berkoneksi politik. Pemantauan KBA13 Insight dalam Southeast Asia Intelligence Brief (7 September 2026) merangkum keadaan ini secara tepat: gencatan “bertahan dalam bentuk, tetapi tidak dalam substansi”.

Diagnosis: Lima Cacat Desain yang Membuat Gencatan Senjata Rapuh

Cacat pertama adalah ketiadaan kejelasan geografis. Tidak satu pun dari tiga kesepakatan 2025 menyertakan peta garis kontak, zona penyangga, atau koridor penarikan yang disepakati bersama. Klausul “mempertahankan penempatan saat ini” tanpa peta berarti setiap pihak menafsirkan sendiri di mana penempatan itu berada. Pusat Informasi Gabungan Thailand pada 13 September 2026 menegaskan bahwa posisi pasukan setelah gencatan “tidak menentukan letak perbatasan” dan bahwa pernyataan 27 Desember menyebut posisi itu tidak memengaruhi survei batas, menurut The Thaiger. Secara hukum argumen itu masuk akal; secara praktis, ketika survei JBC tidak berjalan, posisi sementara berubah menjadi permanen. Crisis Group menilai pasukan Thailand menguasai sebagian besar dataran tinggi, termasuk wilayah yang menurut lembaga itu jelas milik Kamboja di luar garis yang diusulkan Bangkok sendiri. Analisis ini menilai dengan keyakinan tinggi bahwa pembekuan tanpa peta menguntungkan pihak yang menang di medan pada hari penandatanganan, sehingga pihak yang kalah memiliki insentif permanen untuk menggugat gencatan.

Cacat kedua adalah lemahnya verifikasi. AOT dibangun dari atase pertahanan dan perwira yang jumlahnya kecil, dengan rotasi pendek: penambahan empat perwira Singapura dan Malaysia pada Maret 2026, sebagaimana dilaporkan Asia News Network, dan pergantian dua perwira TNI pada April 2026 adalah berita tersendiri, yang menunjukkan skala misi. Lebih penting lagi, pengamat hanya dapat memasuki wilayah perbatasan dengan izin dan koordinasi negara tuan rumah. AOT bahkan terbagi menjadi tim yang bekerja di sisi Kamboja dan sisi Thailand, masing-masing didampingi kelompok penghubung nasional, sehingga kunjungan lapangan mudah berubah menjadi tur yang diatur. Kamboja membawa pengamat ke desa Seila Khmer pada 17 Mei untuk menguatkan klaimnya, menurut Khaosod English, sementara Kamboja juga memprotes ketika pengamat bersama personel Thailand memasuki area di Oddar Meanchey tanpa pemberitahuan pada 26 Juni, menurut Cambodianess. Ketika pengamat sendiri menjadi objek sengketa, verifikasi kehilangan fungsinya sebagai wasit.

Cacat ketiga adalah tidak adanya prosedur pelanggaran yang mengikat, terutama untuk ranjau. Isu ranjau adalah titik paling rentan karena satu ledakan dapat membekukan seluruh proses, seperti terjadi pada 10 November 2025. Thailand menyatakan sebelas prajuritnya kehilangan anggota tubuh akibat ranjau PMN-2 sejak putaran pertama, menurut The Nation, sementara Kamboja menyatakan ledakan berasal dari ranjau lama. Tidak ada badan yang disepakati kedua pihak untuk memeriksa apakah sebuah ranjau baru dipasang, meski Konvensi Ottawa menyediakan prosedur klarifikasi dan Thailand telah meminta misi pencari fakta. Rekomendasi Crisis Group agar Kamboja memusnahkan sisa stok ranjau anti-personel dan memenuhi kewajiban pelaporan konvensi, tanpa menjadikannya temuan tanggung jawab, menunjukkan bahwa jalan keluar teknis tersedia tetapi tidak dilembagakan dalam gencatan. Cacat keempat adalah terputusnya jalur politik: gencatan 27 Desember menyebut JBC sebagai tempat penyelesaian batas, tetapi Thailand menunda pertemuan JBC dengan alasan pemilu, lalu prosedur internal, lalu prasyarat pembersihan ranjau dan pemberantasan penipuan. Setiap penundaan dapat dibenarkan secara terpisah; secara kumulatif, penundaan itu mengubah gencatan menjadi status quo yang menguntungkan satu pihak.

Cacat kelima adalah sifat penjaminan eksternal yang transaksional dan berganti-ganti. Washington memakai ancaman tarif pada Juli dan seremoni penandatanganan pada Oktober, tetapi tidak menyediakan dana, personel, atau teknologi pemantauan, dan tidak memimpin pada Desember, sebagaimana dicatat Quitzon dan Poling dari CSIS (Januari 2026). Peringatan satu tahun deklarasi oleh Menteri Luar Negeri Marco Rubio pada 25 Oktober 2026 kembali menekankan jasa Trump, menurut The Nation, tetapi tidak menyebut mekanisme baru. Beijing menawarkan forum dan bantuan kemanusiaan, termasuk tenda untuk pengungsi, tetapi enggan memaksakan kesepakatan. Monografi tahun 2026 berjudul The Beijing Factor in Southeast Asia merumuskan pembedaan yang relevan di sini: kehadiran tidak sama dengan pengaruh, dan pengaruh tidak sama dengan kendali. Dalam konflik ini, baik Washington maupun Beijing hadir, sebagian berpengaruh, tetapi tidak ada yang mengendalikan atau menjamin. Survei State of Southeast Asia 2026 ISEAS–Yusof Ishak Institute menunjukkan sebagian elite kawasan melihat peran aktor luar justru sebagai tanda keterbatasan ASEAN.

Gencatan senjata yang membekukan posisi pasukan tanpa memverifikasinya bukanlah jeda menuju perdamaian, melainkan cara lain untuk memenangkan perang.

Perbandingan Internasional: Empat Model Pemantauan Perbatasan Antarnegara

Kasus Peru–Ekuador 1995–1998 adalah perbandingan paling dekat dan paling instruktif. Setelah Perang Cenepa awal 1995, Deklarasi Itamaraty membentuk Misi Pengamat Militer Ekuador–Peru (MOMEP) yang beranggotakan 112 pengamat dari empat negara penjamin Protokol Rio 1942, yaitu Argentina, Brasil, Chili, dan Amerika Serikat, dengan logistik dipimpin militer AS. Menurut Better Evidence Project, Carter School, George Mason University, MOMEP memverifikasi gencatan dan memantau penarikan sekitar 3.000 kombatan Ekuador dan 2.000 kombatan Peru, membantu merundingkan zona demiliterisasi yang berlaku sejak 1 Agustus 1995, serta menjalankan patroli dan pertemuan gabungan, sementara perwakilan penjamin memediasi di jalur politik. Jalur paralel ini menghasilkan empat komisi binasional pada Januari 1998 dan Acta Presidencial de Brasilia pada 26 Oktober 1998, yang menurut Andina mengakhiri sengketa atas 78 kilometer perbatasan yang belum didemarkasi. Pelajarannya bagi Asia Tenggara bersifat langsung: pengamat yang bertugas di kedua sisi, zona demiliterisasi yang dipetakan, dan penjamin yang memiliki kedudukan hukum dalam perjanjian dasar, berjalan serentak dengan jalur demarkasi yang dijadwalkan.

Kasus Ethiopia–Eritrea memberikan pelajaran sebaliknya. Perjanjian Aljir 12 Desember 2000 mengakhiri perang 1998–2000 dan membentuk Komisi Batas Eritrea–Ethiopia dengan putusan “final dan mengikat”. Komisi itu pada 13 April 2002 menempatkan Badme, titik nyala perang, di wilayah Eritrea, tetapi Ethiopia hanya menerimanya “secara prinsip”, sehingga terjadi enam belas tahun “tanpa perang, tanpa damai” hingga Ethiopia mengumumkan penerimaan penuh pada Juni 2018, menurut The African Courier. Misi PBB UNMEE, yang mengawasi Zona Keamanan Sementara, dilumpuhkan oleh pembatasan “yang melumpuhkan” dan pemutusan pasokan bahan bakar oleh Eritrea, dan Dewan Keamanan mengakhiri mandatnya melalui Resolusi 1827 pada 30 Juli 2008, menurut arsip UNMEE. Pelajarannya: verifikasi militer yang kuat tidak cukup bila penyelesaian hukum tidak diimplementasikan, dan misi pemantau yang bergantung pada izin negara tuan rumah dapat dicekik oleh salah satu pihak. Kamboja, yang memilih ICJ dan UNCLOS, dan Thailand, yang menolak yurisdiksi ICJ, sedang menuju jebakan serupa: kemenangan hukum tanpa implementasi.

Kasus India–Tiongkok di Garis Kontrol Aktual (LAC) memperlihatkan model ketiga, yaitu manajemen bilateral tanpa pihak ketiga. Setelah bentrokan Galwan 15 Juni 2020 yang menewaskan 20 tentara India dan, menurut pengakuan Beijing sendiri, empat tentara Tiongkok, sebagaimana dilaporkan Al Jazeera, kedua negara menempuh lebih dari empat tahun perundingan komandan korps hingga kesepakatan pengaturan patroli di Depsang dan Demchok pada 21 Oktober 2024. Menteri Luar Negeri S. Jaishankar membela zona penyangga dan moratorium patroli yang dapat “ditinjau kembali sesuai situasi”, menurut Deccan Herald (Desember 2024). Model ini menunjukkan bahwa zona penyangga dan protokol patroli yang sangat rinci dapat menstabilkan perbatasan tanpa pengamat asing, tetapi hanya di antara dua negara dengan kapasitas militer setara dan saluran komando yang terlembaga. Thailand dan Kamboja tidak memiliki keseimbangan itu; bilateralisme murni dalam asimetri kekuatan cenderung membakukan keunggulan pihak yang kuat.

Kasus Armenia–Azerbaijan dengan Misi Uni Eropa di Armenia (EUMA) memperlihatkan model keempat, yaitu pemantauan satu sisi. EUMA diluncurkan 20 Februari 2023, beroperasi hanya di wilayah Armenia, berkoordinasi dengan otoritas Armenia dan memberi tahu pihak Azerbaijan bila relevan, dengan hingga 225 personel dan mandat hingga 19 Februari 2027, menurut EEAS. Misi ini menurunkan frekuensi insiden dan memberi Armenia saksi independen, tetapi dipandang Baku sebagai keberpihakan. Jalur politik akhirnya bergerak melalui diplomasi tingkat tinggi Washington pada 8 Agustus 2025, ketika kedua negara menandatangani dokumen perdamaian awal di Gedung Putih yang mencakup koridor transit bernama “Trump Route for International Peace and Prosperity”, menurut Dawn/Reuters. Perbandingan ini relevan karena AOT secara de facto sudah bergerak ke arah model EUMA yang terbelah dua, dengan kerentanan yang sama: pemantau satu sisi mudah dituduh menjadi juru bicara tuan rumah.

Preseden kelima berasal dari ASEAN sendiri. Pada Mei 2011, di bawah keketuaan Indonesia, Kamboja menandatangani kerangka acuan bagi Tim Pengamat Indonesia yang direncanakan beranggotakan 15 personel militer dan sipil di masing-masing sisi perbatasan Preah Vihear. Thailand tidak pernah menandatanganinya karena keberatan atas lokasi, nama, status diplomatik, dan seragam tim, dengan para jenderal Thailand menolak tentara Indonesia berseragam di tanah Thailand, menurut The Jakarta Post (17 Maret 2012). Fakta bahwa pada 2025 tujuh negara ASEAN berhasil menempatkan atase pertahanan di lapangan dalam hitungan hari adalah kemajuan kelembagaan yang nyata dibanding 2011. Namun keempat kasus internasional di atas menunjukkan bahwa kehadiran pengamat hanya bermakna bila disertai empat unsur yang belum dimiliki AOT: akses di kedua sisi tanpa veto harian, peta zona yang disepakati, mandat melaporkan pelanggaran secara publik, dan jalur politik yang dijadwalkan. Penilaian komparatif ini dipegang dengan keyakinan tinggi.

Argumen Tandingan dan Jawabannya

Argumen tandingan terkuat terhadap tesis laporan ini berbunyi sebagai berikut. Gencatan 27 Desember sebenarnya berhasil: sejak itu tidak ada lagi serangan udara, korban jiwa turun drastis, dan perang telah digantikan oleh sengketa diplomatik, hukum, dan naratif. Dalam pandangan ini, perdamaian dingin adalah hasil yang wajar dan bahkan stabil bagi sengketa teritorial berusia seabad; India dan Tiongkok hidup bertahun-tahun dengan status quo serupa. Memperkuat AOT secara agresif dapat menjadi kontraproduktif karena Thailand, negara yang lebih kuat, akan menolak pengamat yang dirasakan membatasi kedaulatannya, sebagaimana terjadi pada 2011, sehingga desakan verifikasi justru dapat mengakhiri satu-satunya kehadiran pihak ketiga yang ada. Lebih jauh, para pendukung argumen ini menunjukkan bahwa model “Trump” terbukti efektif secara cepat pada Juli dan Oktober, dan bahwa jalur hukum Kamboja melalui ICJ dan UNCLOS akan menyelesaikan isu substantif dalam jangka panjang tanpa membutuhkan arsitektur regional yang mahal.

Argumen ini memiliki kekuatan nyata, dan laporan ini mengakuinya: gencatan memang menyelamatkan nyawa, dan kegagalan 2011 adalah peringatan sah bahwa desain yang terlalu ambisius dapat ditolak. Namun argumen itu gagal pada tiga titik. Pertama, ia salah membaca stabilitas. Perdamaian dingin India–Tiongkok bertumpu pada keseimbangan militer dan protokol rinci yang dirundingkan selama puluhan tahun; perdamaian dingin Thailand–Kamboja bertumpu pada ketidakseimbangan dan klaim pendudukan yang tidak terverifikasi, kombinasi yang menurut literatur sengketa teritorial merupakan resep konflik berulang. Puluhan ribu pengungsi yang tidak dapat pulang dan perdagangan yang anjlok 40 persen bukan tanda stabilitas, melainkan biaya yang terus menumpuk dan suatu saat menuntut pelampiasan politik, terutama di Phnom Penh. Kedua, ia melebih-lebihkan efektivitas daya ungkit tarif. Episode 12 Desember 2025, ketika Thailand menolak klaim gencatan dari Trump, menunjukkan bahwa tekanan ekonomi eksternal kalah oleh kalkulasi pemilu domestik. Ketiga, ia mengasumsikan jalur hukum akan diimplementasikan, padahal kasus Ethiopia–Eritrea menunjukkan putusan final pun dapat dibekukan enam belas tahun. Konsiliasi UNCLOS bahkan tidak menghasilkan putusan mengikat.

Adapun risiko bahwa penguatan verifikasi akan ditolak Thailand, jawabannya terletak pada desain, bukan pada pengurangan ambisi. Bangkok sendiri yang meminta misi pencari fakta independen untuk ranjau di forum Ottawa, dan Bangkok sendiri yang mengundang pengawasan internasional atas kompleks penipuan di O’Smach. Artinya, Thailand menerima verifikasi pihak ketiga bila verifikasi itu dirasakan menguatkan klaimnya. Desain yang cerdas akan memanfaatkan hal ini: paket verifikasi yang mencakup isu-isu prioritas Thailand (ranjau baru dan kejahatan lintas batas) sekaligus isu prioritas Kamboja (posisi pasukan dan kembalinya pengungsi), sehingga kedua pihak memperoleh sesuatu yang mereka inginkan dari kehadiran pengamat. Dengan keyakinan sedang, kajian ini menilai bahwa paket semacam itu lebih mungkin diterima Bangkok daripada mandat verifikasi teritorial semata.

Skenario dan Indikator hingga Akhir 2027

Empat skenario disusun untuk horizon hingga akhir 2027, dengan mempertimbangkan pergantian keketuaan ASEAN dari Filipina ke Singapura pada 2027, sebagaimana diumumkan dalam pernyataan Perdana Menteri Lawrence Wong yang dilaporkan The Star (15 Juli 2026), serta kalender konsiliasi UNCLOS di Den Haag. Probabilitas di bawah merupakan penilaian subjektif yang diturunkan dari pola 2025–2026 dan dimaksudkan untuk diuji terhadap indikator, bukan sebagai prediksi pasti. Skenario dasar adalah perdamaian dingin yang kronis, sedangkan skenario risiko tertinggi adalah putaran pertempuran ketiga yang dipicu insiden ranjau atau tembakan di titik sensitif seperti O’Smach, An Mah, atau desa-desa Banteay Meanchey.

Indikator terpenting yang perlu dipantau adalah tiga. Pertama, keputusan atas mandat AOT setelah keketuaan Filipina berakhir: perpanjangan tiga bulanan yang berulang menandakan skenario perdamaian dingin, sedangkan kerangka acuan baru dengan akses kedua sisi menandakan stabilisasi. Kedua, perlakuan atas insiden ranjau berikutnya: bila sebuah ledakan diselidiki bersama oleh tim yang disepakati dalam hitungan hari, sistem bekerja; bila diikuti penangguhan sepihak, risiko eskalasi naik tajam. Ketiga, perilaku politik domestik: setiap krisis legitimasi di Bangkok, atau suksesi dan konsolidasi kekuasaan di Phnom Penh, dapat menjadikan perbatasan kembali sebagai panggung mobilisasi. Analisis ini menilai dengan keyakinan sedang bahwa risiko eskalasi paling tinggi pada musim kemarau, ketika operasi militer di medan hutan lebih mudah, dan pada momen simbolik seperti peringatan pertempuran.

ASEAN tidak gagal karena tidak hadir; ia rapuh karena hadir tanpa mata yang boleh melihat ke mana pun ia perlu melihat.

Rekomendasi Berjangka Waktu bagi Para Aktor

Bagi Bangkok, rekomendasi utama adalah menerima paket verifikasi timbal balik sebelum 31 Maret 2027. Pemerintah Anutin telah memperoleh mandat elektoral yang kuat, sehingga kini berada pada posisi politik terbaik untuk berkompromi tanpa tampak lemah. Langkah konkret yang diusulkan adalah menyepakati peta bersama garis penempatan pasukan per 27 Desember 2025 yang dititipkan kepada ketua ASEAN, mengizinkan AOT melakukan inspeksi mendadak di kedua sisi dengan pemberitahuan singkat, dan menggelar pertemuan JBC pertama sebelum akhir kuartal pertama 2027 untuk segmen yang tidak dipersengketakan. Pembukaan bertahap satu perlintasan, misalnya untuk lalu lintas kemanusiaan dan pekerja migran berdokumen, dapat dikaitkan dengan indikator terukur pemberantasan penipuan di sisi Kamboja, sehingga tuntutan Bangkok atas kejahatan lintas batas memperoleh jalur pemenuhan yang jelas alih-alih menjadi syarat tanpa batas.

Bagi Phnom Penh, rekomendasi utama adalah mengambil langkah sepihak yang menghilangkan alasan penundaan Thailand dalam enam bulan ke depan. Kamboja sebaiknya, sebelum April 2027, memusnahkan secara terverifikasi sisa stok ranjau anti-personel dan menyerahkan laporan transparansi Pasal 7 Konvensi Ottawa, sebagaimana direkomendasikan Crisis Group, serta mengundang misi pencari fakta di bawah prosedur konvensi untuk insiden yang dituduhkan. Penegakan hukum atas jaringan penipuan perlu diarahkan juga kepada aktor yang memiliki koneksi politik, bukan hanya pelaksana lapangan, dengan data penindakan yang dibagi kepada Thailand dan AOT. Kamboja juga perlu mendokumentasikan secara rinci posisi pasukan dan perubahan penguasaan wilayah, tetapi menahan diri dari retorika “merebut kembali” wilayah yang memberi alasan bagi kaum garis keras di Bangkok.

Bagi ketua ASEAN dan AOT, Filipina hingga akhir 2026 dan Singapura sepanjang 2027, rekomendasi utama adalah mengubah AOT dari tim atase menjadi misi verifikasi dengan kerangka acuan tertulis yang disepakati sebelum KTT ASEAN pertama 2027. Kerangka acuan itu sebaiknya memuat mandat minimal dua belas bulan alih-alih tiga bulanan, personel tetap minimal tiga puluh perwira dari sedikitnya enam negara anggota, sel investigasi ranjau dengan ahli teknis dari pusat pekerjaan ranjau yang netral, hak melaporkan ringkasan temuan kepada seluruh menteri luar negeri ASEAN setiap bulan, serta penggunaan citra satelit komersial dan drone yang disepakati untuk memantau garis penempatan. Ketua ASEAN juga sebaiknya mulai menyiapkan opsi penggunaan Dewan Tinggi Traktat Persahabatan dan Kerja Sama (TAC) sebagai instrumen jasa baik, yang menurut survei ISEAS dinilai sebagian elite kawasan belum dimanfaatkan.

Bagi Malaysia dan Indonesia, yang masing-masing memiliki modal kepercayaan sebagai pemimpin AOT awal dan sebagai ketua ASEAN pada episode 2011, rekomendasi utamanya adalah membentuk kelompok pendukung informal bersama Filipina dan Singapura dalam tiga bulan ke depan. Malaysia dapat menyediakan kesinambungan institusional karena memegang memori negosiasi Putrajaya dan Kuala Lumpur, sedangkan Indonesia dapat menyumbang perwira berpengalaman pemeliharaan perdamaian PBB dan pengalaman menyusun kerangka acuan pengamat 2011 yang gagal, sebagai pelajaran tentang apa yang harus dihindari. Kedua negara juga dapat mendanai bersama sel investigasi ranjau. Paparan tahun 2025 berjudul Transformasi Geopolitik Asia Tenggara menekankan bahwa peran ASEAN berubah di tengah rivalitas kekuatan besar; kasus ini adalah kesempatan bagi negara-negara menengah ASEAN untuk menunjukkan bahwa perubahan itu dapat berarti kapasitas, bukan hanya retorika sentralitas.

Bagi Amerika Serikat, rekomendasi utamanya adalah mengubah diplomasi seremonial menjadi dukungan implementasi sebelum pertengahan 2027: membiayai kapasitas teknis AOT, termasuk citra satelit dan peralatan deteksi ranjau, melalui ketua ASEAN dan bukan secara bilateral; melanjutkan sanksi terarah terhadap jaringan penipuan sebagai instrumen yang menguntungkan kedua pihak; dan menahan diri dari klaim gencatan yang tidak dikonfirmasi para pihak, karena episode Desember 2025 merusak kredibilitas mediasi. Bagi Tiongkok, rekomendasinya adalah menggunakan pengaruhnya terhadap Phnom Penh untuk mendorong kepatuhan Konvensi Ottawa dan penindakan terhadap jaringan penipuan yang juga merugikan warga Tiongkok, serta mendukung, bukan menyaingi, kerangka ASEAN dengan menyalurkan bantuan pembersihan ranjau dan rekonstruksi melalui mekanisme yang diawasi AOT. Bagi PBB, rekomendasinya adalah agar Sekretaris Jenderal, melalui Kantor Urusan Perlucutan Senjata dan Layanan Pekerjaan Ranjau PBB, menawarkan dukungan teknis bagi misi pencari fakta ranjau dalam kerangka Konvensi Ottawa sebelum Pertemuan Negara Pihak berikutnya, sementara badan kemanusiaan PBB membantu program pemulangan sukarela bagi pengungsi yang masih tertahan.

Keterbatasan dan Kesimpulan

Kajian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dinyatakan secara terbuka. Data korban, terutama di pihak Kamboja, tidak pernah dirilis secara resmi dan bergantung pada verifikasi media, sehingga angka gabungan sedikitnya 150 korban tewas harus dibaca sebagai batas bawah. Angka pengungsi juga diperdebatkan, sebagaimana tampak dari selisih antara klaim Kamboja tentang lebih dari 20.000 orang yang tidak dapat pulang dan identifikasi Thailand atas sekitar 4.600 orang di tiga komunitas. Kerangka acuan AOT tidak dipublikasikan secara lengkap, sehingga penilaian atas mandat dan aksesnya bersandar pada pernyataan pemerintah dan laporan media. Sebagian besar sumber berasal dari media dan pemerintah kedua pihak yang bertikai, yang diperlakukan sebagai klaim, dan tidak ada wawancara lapangan yang dilakukan untuk laporan ini. Klaim tentang pelanggaran gencatan pada 2026, termasuk tembakan mortir Januari, granat Februari, dan tembakan Mei, dibantah oleh pihak lawan dan tidak diverifikasi secara independen. Terakhir, perbandingan internasional selalu tidak sempurna; Peru–Ekuador memiliki negara penjamin dengan kedudukan hukum sejak 1942, sesuatu yang tidak dimiliki ASEAN.

Kesimpulan laporan ini jelas. Konflik Thailand–Kamboja 2025–2026 bukan kegagalan ASEAN dalam arti ketidakhadiran; Malaysia memediasi dua gencatan, tujuh negara anggota menempatkan pengamat dalam hitungan hari, dan Filipina mempertemukan kedua pemimpin di Cebu. Kegagalannya terletak pada desain: gencatan-gencatan itu membekukan posisi tanpa peta, menghadirkan pengamat tanpa akses bebas, menetapkan komitmen tanpa prosedur pelanggaran, dan menjanjikan penyelesaian batas tanpa jadwal. Gencatan berikutnya, entah lahir dari insiden baru atau dari kesepakatan sukarela, akan bertahan hanya bila memuat empat unsur yang dipelajari dari Peru–Ekuador, Ethiopia–Eritrea, India–Tiongkok, dan Armenia–Azerbaijan: geografi yang dipetakan bersama, verifikasi di kedua sisi dengan hak lapor, mekanisme khusus untuk ranjau dan kejahatan lintas batas, serta jembatan terjadwal menuju demarkasi. Jendela untuk membangun arsitektur itu terbuka hingga 2027, ketika mandat elektoral Bangkok masih segar, kalender konsiliasi maritim sedang berjalan, dan keketuaan ASEAN berpindah ke negara yang memiliki kapasitas teknis. Bila jendela itu terlewat, perbatasan sepanjang 817 kilometer ini akan tetap menjadi garis kawat berduri yang menunggu ledakan berikutnya.

Executive Summary: Ceasefires That Freeze Rather Than Resolve

This report asks a simple question with an answer that is not simple: why did three cessation-of-hostilities agreements between Thailand and Cambodia within five months, namely the Putrajaya ceasefire of 28 July 2025, the Kuala Lumpur Joint Declaration of 26 October 2025 and the joint statement of the General Border Committee (GBC) of 27 December 2025, either fail to prevent open war or fail to turn a pause in combat into political stability, and what monitoring and political architecture is needed for the next ceasefire to hold. Two rounds of fighting in July and December 2025 killed at least 150 people and forced around one million people from their homes, according to the International Crisis Group report (October 2026) as summarised by Cambodianess. That toll makes this conflict the deadliest interstate war between fellow ASEAN members since the organisation was founded in 1967, a claim this analysis holds with moderate confidence because Cambodian casualty data have never been officially released.

The core conclusion of this study is that the ceasefires have been fragile not because of a lack of goodwill on paper, but because their design froze troop positions without an independent verification mechanism, without a jointly mapped separation line, without a binding procedure for handling violations, and without a political pathway linking military stabilisation to boundary settlement. The clause to “maintain current troop deployments” in the 27 December agreement, reported by Al Jazeera, effectively locked in the territorial advantage of the stronger party on the day of signing. As a result, since early 2026 the conflict has shifted from artillery duels to a war of narratives over barbed wire, shipping containers, villages that cannot be reoccupied and anti-personnel mines, while the border crossings remain closed as of today, 2 November 2026. This assessment is held with high confidence for the design diagnosis, and with moderate confidence for the expectation that the pattern will continue through 2027.

The case matters globally for three reasons. First, it tests whether a regional organisation committed to the principle of non-intervention can perform the function of verifying an interstate ceasefire, a function hitherto performed by the UN, the European Union or groups of guarantor states. Second, it exposes the model of transactional peace diplomacy pursued by the United States under President Donald Trump, which uses tariff threats to produce quick ceasefires but supplies no implementation architecture. Third, it reveals a subtle competition between Washington and Beijing to claim the role of peacemaker on mainland Southeast Asia. The report closes with time-bound recommendations for Bangkok, Phnom Penh, the ASEAN chair and the ASEAN Observer Team, Malaysia and Indonesia, the United States, China and the UN, focused on one central idea: the next ceasefire must be designed as a verification regime, not as a signing ceremony.

Analytic Framework and Method Note

The analytic framework of this study rests on the literature on ceasefire durability pioneered by Virginia Page Fortna. In her International Organization article, “Scraps of Paper? Agreements and the Durability of Peace” (2003), Fortna shows that interstate peace after war lasts longer when agreements contain mechanisms that alter incentives and reduce uncertainty: demilitarised zones, third-party monitoring, joint commissions and specificity of rules. The logic is contractual: strong agreements raise the cost of renewed attack, reduce the chance that small incidents are misread as offensives, and shrink the space for violations that cannot be proven. The more recent research agenda of Clayton, Nygård, Rustad and Strand in the Journal of Conflict Resolution (2023) adds that ceasefires serve different functions, from humanitarian pauses and confidence-building steps to definitive arrangements, and that misreading those functions is a common source of failure.

The second layer of the framework is the literature on territorial disputes. Stephen Quackenbush’s (2010) study in Conflict Management and Peace Science, which analyses the peace spells following 2,974 militarised interstate disputes between 1816 and 2001, places territorial issues among the strongest predictors of recurrent conflict. This means that ceasefires in territorial disputes face greater structural pressure than ceasefires in policy disputes, because every metre of ground held can be framed as a national victory or defeat. The third layer is the institutional literature on ASEAN, especially Hao Duy Phan’s (2015) analysis in the Asian Journal of International Law of ASEAN’s role in the Preah Vihear dispute of 2008–2011, which concludes that ASEAN was fairly successful in facilitating negotiations but was constrained by “problems of institutional design”.

From these three layers, this study derives five dimensions for evaluating ceasefire design: geographic clarity (is there a jointly mapped line or zone), verification capacity (who may see, where and when), violation procedure (how incidents are investigated and announced), political linkage (is there a bridge to boundary settlement), and external guarantee (who bears the cost if one party defects). Each of the 2025 agreements is assessed against these five dimensions and then compared with four international cases. The method is process tracing of a chronology reconstructed from official documents of both governments, statements of the ASEAN chair, think-tank reports and regional and international media reporting up to 2 November 2026. Sources from the two belligerents are treated as claims, not facts, unless confirmed by a third source. Confidence levels are stated explicitly for key judgments, and scenarios are given probabilities as subjective assessments that can be tested through the signposts named.

Roots of the Dispute: Colonial Maps, Temples and Courts

The Thailand–Cambodia land border of roughly 817 kilometres is a legacy of early twentieth-century Franco–Siamese conventions and of maps drawn by colonial commissions, and it has never been fully demarcated on the ground. The best-known dispute concerns the Temple of Preah Vihear. The International Court of Justice (ICJ) ruled in 1962 that the temple lies within Cambodian sovereignty, and in its interpretation judgment of 11 November 2013 confirmed that Thailand’s obligation to withdraw its forces covered the whole promontory of Preah Vihear, while stressing that the 1962 case concerned sovereignty over the temple area and not the delimitation of the boundary as a whole. This empty space, the undelimited territory beyond the promontory, is what has made fertile ground for disputes over other temples such as Ta Moan Thom, Ta Moan Toch and Ta Krabei.

The principal bilateral instruments for managing the dispute are the 2000 Memorandum of Understanding (MOU) on the survey and demarcation of the land boundary, the 2003 Terms of Reference, and the Joint Boundary Commission (JBC) with its joint survey teams. At sea, the 2001 MOU set a framework for negotiating overlapping claims in the Gulf of Thailand, including possible joint energy exploration. Both MOUs have long been targets of Thai nationalists, who accuse them of accommodating Cambodian maps. The 2008–2011 episode, when the listing of Preah Vihear as a UNESCO World Heritage Site triggered artillery clashes, revealed a pattern that recurred in 2025: the boundary dispute becomes a tool of domestic political mobilisation in Bangkok, and Phnom Penh responds by internationalising through the UN and the ICJ. On 18 July 2011, the ICJ ordered a provisional demilitarised zone around the temple and asked both parties to admit ASEAN observers, as reported by the Associated Press via The Washington Times.

The immediate trigger of the 2025 crisis was a clash on 28 May 2025 in the area bordering Ubon Ratchathani and Preah Vihear provinces, which killed a Cambodian sergeant. In June 2025, Cambodia formally submitted the dispute over four locations, Ta Moan Thom, Ta Moan Toch, Ta Krabei and the Mom Bei area, to the ICJ. Thailand’s then prime minister, Paetongtarn Shinawatra, declared that Thailand “does not recognise the jurisdiction of the ICJ and will not participate in the proceedings”, according to The Star (17 June 2025). The dispute then turned into a Thai domestic political crisis when Paetongtarn’s telephone conversation with Cambodian Senate President Hun Sen leaked to the public. Thailand’s Constitutional Court removed her from office on 29 August 2025, as reported by Khaosod English. The episode matters analytically: it taught every Thai politician that personal closeness to Phnom Penh can be a fatal error, and that a hard line on the border is an electoral asset. With high confidence, this analysis judges that these domestic incentives, and not merely cartographic ambiguity, were the engine of escalation in 2025.

Another dimension that distinguishes this crisis from the 2008–2011 episode is the political economy of the border. Networks of online scam centres operating in casino towns on the Cambodian side, including around O’Smach and Poipet, became a national security issue in Thailand because of victims recruited or trafficked through Thai territory. The Thai government repeatedly used crossing closures as a lever of pressure, while for Cambodia those closures hit migrant workers directly. Cambodia’s Ministry of Labour estimated that around 1.2 million of its citizens were working in Thailand when tensions peaked in June 2025, and that at least 780,000 had since returned, according to Khaosod English (7 October 2025). This figure is held with moderate confidence because Thai Ministry of Labour data record a much smaller fall in registered workers.

The 2025 Chronology: From Ta Moan Thom to the Twenty-Day War

The first round of fighting broke out on the morning of 24 July 2025 near the Ta Moan Thom temple in Oddar Meanchey province and quickly spread to at least six border points. The day before, after a Thai soldier lost a leg to a mine that Bangkok said had been newly laid by Cambodia, Thailand recalled its ambassador and expelled Cambodia’s envoy, while Cambodia retaliated by withdrawing all its diplomats, as reported by Al Jazeera (24 July 2025). Cambodia denied laying new mines and said Thai soldiers had strayed from agreed paths in an area still contaminated by civil-war-era mines. Over five days, both sides used artillery and rockets, and Thailand deployed fighter jets. By the end of this round, at least 43 people had been killed and more than 300,000 civilians displaced, according to the tally of Al Jazeera (10 November 2025).

The first ceasefire was agreed on 28 July 2025 in Putrajaya, mediated by Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim as ASEAN chair, and took effect at midnight. According to the Associated Press via PBS NewsHour, the meeting was attended by Cambodian Prime Minister Hun Manet and Thai Acting Prime Minister Phumtham Wechayachai, with the US and Chinese ambassadors to Malaysia present; the joint statement named the US as a co-organiser and China as a participant. President Trump had earlier warned that the US would not proceed with trade negotiations with either country if fighting continued. Within days, Cambodia announced the formation of an interim observer team made up of defence attachés from seven ASEAN states, Malaysia, Indonesia, Laos, Myanmar, the Philippines, Singapore and Vietnam, under Malaysian leadership, according to The Star (3 August 2025). An Extraordinary GBC meeting in Malaysia on 7 August then set out further steps, and Indonesia formally joined the ASEAN Observer Team (AOT) on 10 September 2025, as recorded by RRI.

The second stage was an attempt to turn the ceasefire into a political agreement. On 26 October 2025, on the sidelines of the 47th ASEAN Summit in Kuala Lumpur, Hun Manet and Thailand’s new prime minister, Anutin Charnvirakul, signed a Joint Declaration that the White House calls the Kuala Lumpur Peace Accords, witnessed by Trump and Anwar. The summary by the United States Institute of Peace and reporting by Herald Malaysia show its content: withdrawal of heavy weapons from the border under the supervision of the Malaysian-led AOT, additional observers, humanitarian demining, stronger border controls and suppression of transnational crime, and a Thai commitment to release 18 captured Cambodian soldiers. Yet Thai Foreign Minister Sihasak Phuangketkeow stated that the release depended on Cambodia’s progress on the four main points, with no deadline. Here the first seed of failure was planted: a high-level political agreement announced as “peace”, but with conditional prerequisites, no timetable and no agreed mechanism for assessing compliance.

That seed grew quickly. On 10 November 2025, a mine blast in Sisaket province injured Thai soldiers, and Anutin suspended implementation of the declaration “until Thailand’s demands are met”, stating that “the hostility towards our national security has not decreased as we thought it would”, as quoted by Al Jazeera. On 5 December, at the 22nd Meeting of the States Parties to the Ottawa Convention in Geneva, Thailand accused Cambodia of violating Article 1 of the convention and asked the UN Secretary-General to help establish an independent fact-finding mission, according to The Nation (6 December 2025). Two days later, on 7 December, the second round of fighting erupted, with each side blaming the other, and spread along the border, including around Preah Vihear and Ta Kwai. Thailand conducted air strikes deep into Cambodian territory. On 12 December Trump announced that both sides had agreed to stop fighting, but Anutin said there was no ceasefire yet and that Thailand would keep fighting, as reported by Dawn. This episode is the clearest evidence that Washington’s tariff leverage has limits when the target government is heading into an election on a nationalist platform.

The end of the second round came through the ASEAN track. A special meeting of ASEAN foreign ministers in Kuala Lumpur on 22 December 2025 urged a cessation of hostilities, the restoration of demining cooperation and military de-escalation under AOT observation, and scheduled a GBC meeting, as set out in the ASEAN Chair’s Statement. On 27 December, Thai Defence Minister Natthaphon Narkphanit and Cambodian Defence Minister Tea Seiha signed a ceasefire effective at 12:00 local time, covering “all types of weapons”, with commitments to maintain troop deployments, refrain from provocation and stop spreading false information. More than 100 people were killed and more than 500,000 displaced in around 20 days of fighting, according to Al Jazeera. The real figure is probably higher: the Thai military recorded 27 of its soldiers killed as of 26 December according to The Nation, while Nikkei Asia verified more than 110 names of Cambodian soldiers and police killed, as cited by Khaosod English (13 January 2026). Cambodia itself has never released a national figure, so the total casualty count is held with moderate confidence. The Thai Foreign Ministry’s statement on the GBC outcome added a 72-hour monitoring period before the return of the 18 prisoners and the setting of demining procedures through a joint task force before any boundary survey, according to the Thai MFA. Two days later, Chinese Foreign Minister Wang Yi hosted his two counterparts in Yuxi, Yunnan, producing a “three-point consensus” on consolidating the ceasefire and restoring trust, according to The Star. Thailand released the 18 prisoners on 31 December, according to CSIS.

2026: Cold Peace, Barbed-Wire Lines and the Shift to the Sea

Throughout 2026, the 27 December ceasefire held in the sense that there was no further large-scale fighting, but it did not hold in a political sense. This study found no evidence of a third round of fighting with heavy artillery or air strikes between January and early November 2026, so reports of “new war” in 2026 should be read as limited incidents, an assessment held with moderate to high confidence. Those incidents were real and recurrent. In early January, Thailand alleged that cross-border mortar fire wounded one of its soldiers, while Cambodia called it an explosion of a pile of garbage that injured two of its own troops. On 24 February, the Thai military reported a single 40mm grenade round near a patrol in Sisaket and returned warning fire, which Phnom Penh flatly denied, according to RTÉ/AFP. On 13 May, only days after the Cebu summit, Thai troops fired warning shots at a group of Cambodian soldiers near O’Smach and recorded eleven small-arms shots from the Cambodian side, according to The Nation. On 17 August, a Thai soldier lost his ankle to a PMN-2 mine during a demining mission near the An Mah Pass.

The core of the 2026 dispute was not gunfire but lines. On 17 February, Hun Manet told Reuters that “we still have Thai forces occupying deep into Cambodian territory in many areas”, with shipping containers and barbed wire placed in territory long recognised by Thailand as Cambodian, while Thailand said it was merely holding positions as part of de-escalation, according to The Star/Reuters. In May 2026, more than 34,440 people, including 11,355 children, were still living in displacement camps in Cambodia, and access to the villages of Chouk Chey and Prey Chan in Banteay Meanchey was blocked by Thai barriers, according to Al Jazeera (9 May 2026). In late October, Cambodia said more than 20,000 people still could not return home, while the Thai military disputed this and identified only about 4,600 people in three communities it considers Thai territory, according to The Nation (28 October 2026). The gap between these figures is itself a symptom of design: without a third party authorised to verify, every fact on the ground becomes a political fact.

Thai domestic politics hardened. Anutin, who dissolved parliament after falling out with the People’s Party, won the snap election of 8 February 2026 on a nationalist campaign, becoming the first Thai prime minister in two decades to be voted back into office, according to The Star/Reuters. His government then unilaterally withdrew from the 2001 MOU on maritime claims on 5 May 2026, with Anutin calling the move a campaign pledge “not related to the border conflict”, according to Daily Maverick/AP. Cambodia answered by launching compulsory conciliation under UNCLOS, as reported by Khaosod English (2 June 2026). On 22 October, Thailand announced that it would test Cambodia’s “sincerity” through six confidence-building measures proposed by the Conciliation Commission, including direct communication channels between the two navies, with the Permanent Court of Arbitration acting as registry, according to The Nation. The irony is sharp: Bangkok, which rejects the ICJ for the land dispute, now participates in a third-party procedure for the maritime dispute. On the other side, Hun Sen said in June that Cambodia must reclaim the disputed territory, then stressed that Cambodia “must never choose” the military path, to which Anutin responded with a warning that anyone should “think very carefully” before using force, according to The Nation (9 June 2026).

Regional diplomacy moved, but slowly. The 2026 ASEAN chair, the Philippines, hosted a Marcos–Hun Manet–Anutin trilateral meeting in Cebu on 7 May 2026; the two prime ministers tasked their foreign ministers with drawing up practical confidence-building steps and discussed reviving the JBC, the GBC and the Regional Border Committee, while the AOT mandate was extended by three months to July 2026, according to Cambodianess and Free Malaysia Today. The two foreign ministers met again on the sidelines of a UN Security Council debate in New York in late May, according to Pattaya Mail/NNT. Yet on 22 July in Manila, Sihasak said it was Cambodia that had “closed the door” on land-boundary talks, and that demining and cooperation against online scams must precede a JBC demarcation meeting, according to The Nation. Symbolic tension peaked when Anutin visited Hill 500 near the An Mah Pass on 23 August, which Cambodia called “a serious violation of Cambodia’s sovereignty”, according to Thai PBS World. On 31 October 2026, Anutin declared that the crossings would not reopen “until Thailand gets what we believe it deserves”, citing land and maritime disputes and assurances that border areas would not be used by scam networks, according to The Thaiger (1 November 2026). Bilateral trade in the first half of 2026 fell 40 percent to 1.3 billion US dollars, according to Crisis Group.

The scam dimension became the arena where the agendas of both countries, and of the great powers, meet. Cambodia extradited Chen Zhi, chairman of the Prince Group, to China in January 2026, according to Khaosod English, and its parliament passed a cybercrime law in April. On 23 April 2026, the US Treasury sanctioned Cambodian Senator Kok An and 28 individuals and entities in his network, according to Al Jazeera, while the Thai military publicised a scam compound near O’Smach and invited international scrutiny, according to Khaosod English. For Bangkok, the scam issue lends international legitimacy to the border closure; for Phnom Penh, it is a test of whether the state will act against politically connected actors. KBA13 Insight monitoring in the Southeast Asia Intelligence Brief (7 September 2026) captured the situation precisely: the ceasefire “continues to hold in form but not in substance”.

Diagnosis: Five Design Flaws That Made the Ceasefires Fragile

The first flaw is the absence of geographic clarity. None of the three 2025 agreements included a jointly agreed map of the contact line, buffer zones or withdrawal corridors. A clause to “maintain current deployments” without a map means each side interprets for itself where those deployments are. Thailand’s Joint Information Centre stated on 13 September 2026 that troop positions after the ceasefire “do not decide where the border lies” and that the 27 December statement said those positions would not affect boundary survey, according to The Thaiger. Legally the argument is reasonable; in practice, when JBC surveys do not take place, temporary positions become permanent. Crisis Group assesses that Thai forces hold most of the high ground, including territory that the organisation describes as clearly Cambodian beyond Bangkok’s own proposed line. This analysis judges with high confidence that a freeze without a map favours whichever party is winning on the ground on the day of signing, leaving the losing party with a permanent incentive to contest the ceasefire.

The second flaw is weak verification. The AOT was built from a small number of defence attachés and officers on short rotations: the addition of four Singaporean and Malaysian officers in March 2026, as reported by Asia News Network, and the rotation of two Indonesian officers in April 2026 were news in their own right, which indicates the scale of the mission. More importantly, observers can enter border areas only with the permission and coordination of the host country. The AOT is even split into teams working on the Cambodian side and the Thai side, each accompanied by a national liaison group, so field visits easily become managed tours. Cambodia brought observers to Seila Khmer village on 17 May to bolster its claims, according to Khaosod English, while Cambodia also protested when observers together with Thai personnel entered an area in Oddar Meanchey without notification on 26 June, according to Cambodianess. When the observers themselves become an object of dispute, verification loses its function as referee.

The third flaw is the absence of a binding violation procedure, especially for mines. The mine issue is the most vulnerable point because a single blast can freeze the whole process, as happened on 10 November 2025. Thailand states that eleven of its soldiers have lost limbs to PMN-2 mines since the first round, according to The Nation, while Cambodia says the blasts came from old mines. There is no body agreed by both parties to examine whether a mine was newly laid, even though the Ottawa Convention provides clarification procedures and Thailand has requested a fact-finding mission. Crisis Group’s recommendation that Cambodia destroy any remaining stocks of anti-personnel mines and meet its reporting obligations under the convention, without making this a finding of responsibility, shows that a technical exit exists but has not been institutionalised in the ceasefire. The fourth flaw is the severed political pathway: the 27 December ceasefire names the JBC as the venue for boundary settlement, but Thailand postponed JBC meetings citing the election, then internal procedures, then the prerequisites of demining and anti-scam action. Each postponement may be justified on its own; cumulatively, the postponements turn the ceasefire into a status quo that favours one side.

The fifth flaw is the transactional and shifting character of external guarantees. Washington used tariff threats in July and a signing ceremony in October, but supplied no funds, personnel or monitoring technology, and did not lead in December, as noted by Quitzon and Poling of CSIS (January 2026). Secretary of State Marco Rubio’s statement marking the first anniversary of the declaration on 25 October 2026 again emphasised Trump’s role, according to The Nation, but mentioned no new mechanism. Beijing offered forums and humanitarian aid, including tents for the displaced, but was reluctant to impose an agreement. The 2026 monograph The Beijing Factor in Southeast Asia formulates a distinction that is relevant here: presence is not the same as influence, and influence is not the same as control. In this conflict, both Washington and Beijing are present, partly influential, but neither controls or guarantees. The State of Southeast Asia 2026 survey of the ISEAS–Yusof Ishak Institute shows that part of the regional elite sees the role of outside actors precisely as a sign of ASEAN’s limitations.

A ceasefire that freezes troop positions without verifying them is not a pause on the way to peace, but another way of winning the war.

International Comparison: Four Models of Interstate Border Monitoring

The Peru–Ecuador case of 1995–1998 is the closest and most instructive comparison. After the Cenepa War of early 1995, the Itamaraty Declaration created the Military Observer Mission Ecuador–Peru (MOMEP), with 112 observers from the four guarantor states of the 1942 Rio Protocol, Argentina, Brazil, Chile and the United States, with logistics led by the US military. According to the Better Evidence Project of the Carter School, George Mason University, MOMEP verified the ceasefire and monitored the withdrawal of about 3,000 Ecuadorian and 2,000 Peruvian combatants, helped negotiate a demilitarised zone in force from 1 August 1995, and ran joint patrols and meetings, while the guarantors’ representatives mediated on the political track. This parallel track produced four binational commissions in January 1998 and the Presidential Act of Brasilia on 26 October 1998, which according to Andina ended the dispute over 78 kilometres of undemarcated border. The lesson for Southeast Asia is direct: observers serving on both sides, a mapped demilitarised zone and guarantors with legal standing in the founding treaty, running simultaneously with a scheduled demarcation track.

The Ethiopia–Eritrea case offers the opposite lesson. The Algiers Agreement of 12 December 2000 ended the 1998–2000 war and created the Eritrea–Ethiopia Boundary Commission, whose decision was to be “final and binding”. On 13 April 2002 the commission placed Badme, the war’s flashpoint, in Eritrea, but Ethiopia accepted it only “in principle”, producing sixteen years of “no war, no peace” until Ethiopia announced full acceptance in June 2018, according to The African Courier. The UN mission UNMEE, which oversaw the Temporary Security Zone, was paralysed by Eritrea’s “crippling restrictions” and the cutting off of its fuel supplies, and the Security Council ended its mandate through Resolution 1827 on 30 July 2008, according to the UNMEE archive. The lesson: strong military verification is not enough if the legal settlement is not implemented, and a monitoring mission dependent on host-state permission can be strangled by one party. Cambodia, which has chosen the ICJ and UNCLOS, and Thailand, which rejects ICJ jurisdiction, are heading towards a similar trap: legal victory without implementation.

The India–China case on the Line of Actual Control (LAC) presents a third model, bilateral management without third parties. After the Galwan clash of 15 June 2020, which killed 20 Indian soldiers and, by Beijing’s own admission, four Chinese soldiers, as reported by Al Jazeera, the two countries went through more than four years of corps commander talks until the patrolling arrangement for Depsang and Demchok of 21 October 2024. External Affairs Minister S. Jaishankar defended buffer zones and a patrolling moratorium that “can be revisited as the situation demands”, according to Deccan Herald (December 2024). This model shows that buffer zones and highly detailed patrol protocols can stabilise a border without foreign observers, but only between two states of comparable military capacity and with institutionalised command channels. Thailand and Cambodia lack that balance; pure bilateralism under power asymmetry tends to entrench the advantage of the stronger party.

The Armenia–Azerbaijan case with the European Union Mission in Armenia (EUMA) presents a fourth model, one-sided monitoring. EUMA was launched on 20 February 2023, operates only on Armenian territory, coordinates with Armenian authorities and informs the Azerbaijani side where relevant, with up to 225 personnel and a mandate to 19 February 2027, according to the EEAS. The mission lowered the frequency of incidents and gave Armenia an independent witness, but Baku regards it as partisan. The political track eventually moved through high-level diplomacy in Washington on 8 August 2025, when the two countries signed an initial peace document at the White House that included a transit corridor named the “Trump Route for International Peace and Prosperity”, according to Dawn/Reuters. The comparison is relevant because the AOT has de facto already moved towards an EUMA-like split model, with the same vulnerability: a one-sided monitor is easily accused of being the host’s spokesperson.

A fifth precedent comes from ASEAN itself. In May 2011, under Indonesia’s chairmanship, Cambodia signed terms of reference for an Indonesian Observer Team planned to comprise 15 military and civilian personnel on each side of the Preah Vihear border. Thailand never signed, objecting to the team’s location, name, diplomatic status and dress, with Thai generals rejecting uniformed Indonesian soldiers on Thai soil, according to The Jakarta Post (17 March 2012). The fact that in 2025 seven ASEAN states managed to place defence attachés in the field within days is a real institutional advance over 2011. But the four international cases above show that the presence of observers is meaningful only when accompanied by four elements the AOT does not yet have: access on both sides without a daily veto, a map of agreed zones, a mandate to report violations publicly, and a scheduled political track. This comparative judgment is held with high confidence.

The Counter-Argument and the Answer

The strongest counter-argument to this report’s thesis runs as follows. The 27 December ceasefire has in fact succeeded: since then there have been no further air strikes, deaths have dropped sharply, and war has been replaced by diplomatic, legal and narrative dispute. In this view, cold peace is a natural and even stable outcome for a century-old territorial dispute; India and China lived for years with a similar status quo. Pushing aggressively to strengthen the AOT could be counterproductive, because Thailand, the stronger state, would reject observers perceived to constrain its sovereignty, as happened in 2011, so that pressing for verification could end the only third-party presence that exists. Moreover, proponents of this argument point out that the “Trump” model proved quickly effective in July and October, and that Cambodia’s legal track through the ICJ and UNCLOS will settle the substantive issues in the long run without the need for costly regional architecture.

The argument has real force, and this report acknowledges it: the ceasefire did save lives, and the 2011 failure is a legitimate warning that overly ambitious design can be rejected. Yet the argument fails at three points. First, it misreads stability. The India–China cold peace rests on military balance and detailed protocols negotiated over decades; the Thailand–Cambodia cold peace rests on imbalance and unverified claims of occupation, a combination that the territorial-dispute literature identifies as a recipe for recurrent conflict. Tens of thousands of displaced people who cannot return and trade that has fallen by 40 percent are not signs of stability, but accumulating costs that will at some point demand political release, especially in Phnom Penh. Second, it overstates the effectiveness of tariff leverage. The episode of 12 December 2025, when Thailand rejected Trump’s ceasefire claim, showed that external economic pressure loses out to domestic electoral calculation. Third, it assumes the legal track will be implemented, whereas the Ethiopia–Eritrea case shows that even a final ruling can be frozen for sixteen years. UNCLOS conciliation does not even produce a binding ruling.

As for the risk that stronger verification would be rejected by Thailand, the answer lies in design, not in reduced ambition. It was Bangkok itself that requested an independent fact-finding mission on mines at the Ottawa forum, and Bangkok itself that invited international scrutiny of the scam compound at O’Smach. In other words, Thailand accepts third-party verification when it is perceived to strengthen its claims. Smart design would exploit this: a verification package that covers Thailand’s priority issues (new mines and cross-border crime) together with Cambodia’s priority issues (troop positions and the return of the displaced), so that both parties obtain something they want from the observers’ presence. With moderate confidence, this study judges that such a package is more likely to be accepted by Bangkok than a purely territorial verification mandate.

Scenarios and Signposts to End-2027

Four scenarios are set out for a horizon to the end of 2027, taking into account the handover of the ASEAN chairmanship from the Philippines to Singapore in 2027, as announced in Prime Minister Lawrence Wong’s statement reported by The Star (15 July 2026), and the calendar of UNCLOS conciliation in The Hague. The probabilities below are subjective assessments derived from the 2025–2026 pattern and are meant to be tested against signposts, not taken as firm predictions. The baseline scenario is a chronic cold peace, while the highest-risk scenario is a third round of fighting triggered by a mine incident or shooting at a sensitive point such as O’Smach, An Mah or the villages of Banteay Meanchey.

Three signposts matter most. First, the decision on the AOT mandate after the Philippine chairmanship ends: repeated three-month extensions signal the cold-peace scenario, while new terms of reference with two-sided access signal stabilisation. Second, the handling of the next mine incident: if a blast is jointly investigated by an agreed team within days, the system works; if it is followed by unilateral suspension, escalation risk rises sharply. Third, domestic political behaviour: any legitimacy crisis in Bangkok, or succession and consolidation of power in Phnom Penh, could turn the border back into a stage for mobilisation. This analysis judges with moderate confidence that escalation risk is highest in the dry season, when military operations in forested terrain are easier, and at symbolic moments such as anniversaries of the fighting.

ASEAN has not failed by being absent; it is fragile because it is present without eyes that are allowed to look wherever they need to look.

Time-Bound Recommendations for the Actors

For Bangkok, the main recommendation is to accept a reciprocal verification package before 31 March 2027. The Anutin government has obtained a strong electoral mandate and is therefore in the best political position to compromise without appearing weak. The concrete steps proposed are to agree a joint map of the troop deployment line as of 27 December 2025 to be deposited with the ASEAN chair, to allow the AOT to conduct short-notice inspections on both sides, and to hold a first JBC meeting before the end of the first quarter of 2027 for undisputed segments. The phased reopening of one crossing, for example for humanitarian traffic and documented migrant workers, could be tied to measurable indicators of anti-scam enforcement on the Cambodian side, so that Bangkok’s demands on cross-border crime gain a clear path to fulfilment instead of becoming an open-ended condition.

For Phnom Penh, the main recommendation is to take unilateral steps that remove Thailand’s reasons for delay within the next six months. Cambodia should, before April 2027, verifiably destroy any remaining stocks of anti-personnel mines and submit an Article 7 transparency report under the Ottawa Convention, as recommended by Crisis Group, and invite a fact-finding mission under the convention’s procedures for the alleged incidents. Law enforcement against scam networks should also target politically connected actors, not only field operators, with enforcement data shared with Thailand and the AOT. Cambodia should also document troop positions and changes in territorial control in detail, but refrain from rhetoric about “reclaiming” territory, which gives hardliners in Bangkok a pretext.

For the ASEAN chair and the AOT, the Philippines until the end of 2026 and Singapore throughout 2027, the main recommendation is to transform the AOT from an attaché team into a verification mission with written terms of reference agreed before the first ASEAN summit of 2027. Those terms of reference should include a mandate of at least twelve months rather than three, a standing complement of at least thirty officers from at least six member states, a mine-investigation cell with technical experts from neutral mine-action centres, the right to report summary findings to all ASEAN foreign ministers every month, and agreed use of commercial satellite imagery and drones to monitor the deployment line. The ASEAN chair should also begin preparing the option of using the High Council of the Treaty of Amity and Cooperation (TAC) as a good-offices instrument, which the ISEAS survey shows part of the regional elite considers underused.

For Malaysia and Indonesia, which respectively hold the trust capital of having led the early AOT and of having chaired ASEAN during the 2011 episode, the main recommendation is to form an informal support group with the Philippines and Singapore within the next three months. Malaysia can provide institutional continuity because it holds the negotiating memory of Putrajaya and Kuala Lumpur, while Indonesia can contribute officers experienced in UN peacekeeping and its experience of drafting the failed 2011 observer terms of reference, as a lesson in what to avoid. Both countries could also co-fund the mine-investigation cell. The 2025 presentation Transformasi Geopolitik Asia Tenggara stresses that ASEAN’s role is changing amid great-power rivalry; this case is an opportunity for ASEAN’s middle powers to show that such change can mean capacity, not merely the rhetoric of centrality.

For the United States, the main recommendation is to turn ceremonial diplomacy into implementation support before mid-2027: funding the AOT’s technical capacity, including satellite imagery and mine-detection equipment, through the ASEAN chair rather than bilaterally; continuing targeted sanctions on scam networks as an instrument that benefits both parties; and refraining from ceasefire claims not confirmed by the parties, since the December 2025 episode damaged the credibility of mediation. For China, the recommendation is to use its influence in Phnom Penh to encourage Ottawa Convention compliance and action against scam networks that also harm Chinese citizens, and to support rather than rival the ASEAN framework by channelling demining and reconstruction aid through mechanisms overseen by the AOT. For the UN, the recommendation is for the Secretary-General, through the Office for Disarmament Affairs and the UN Mine Action Service, to offer technical support for a mine fact-finding mission within the Ottawa Convention framework before the next Meeting of States Parties, while UN humanitarian agencies assist voluntary return programmes for those still displaced.

Limitations and Conclusion

This study has several limitations that should be stated openly. Casualty data, especially on the Cambodian side, have never been officially released and depend on media verification, so the combined figure of at least 150 dead should be read as a lower bound. Displacement figures are also contested, as the gap between Cambodia’s claim of more than 20,000 people unable to return and Thailand’s identification of about 4,600 people in three communities shows. The AOT’s terms of reference have not been published in full, so the assessment of its mandate and access rests on government statements and media reports. Most sources come from the media and governments of the two belligerents, which are treated as claims, and no field interviews were conducted for this report. Claims of ceasefire violations in 2026, including the January mortar fire, the February grenade and the May shooting, are denied by the other side and have not been independently verified. Finally, international comparisons are always imperfect; Peru–Ecuador had guarantor states with legal standing since 1942, something ASEAN does not have.

The conclusion of this report is clear. The Thailand–Cambodia conflict of 2025–2026 is not a failure of ASEAN in the sense of absence; Malaysia mediated two ceasefires, seven member states deployed observers within days, and the Philippines brought the two leaders together in Cebu. The failure lies in design: the ceasefires froze positions without maps, deployed observers without free access, set commitments without violation procedures, and promised boundary settlement without a timetable. The next ceasefire, whether born of a new incident or of voluntary agreement, will hold only if it contains four elements learned from Peru–Ecuador, Ethiopia–Eritrea, India–China and Armenia–Azerbaijan: jointly mapped geography, two-sided verification with a right to report, a dedicated mechanism for mines and cross-border crime, and a scheduled bridge to demarcation. The window for building that architecture is open until 2027, while Bangkok’s electoral mandate is still fresh, the maritime conciliation calendar is running, and the ASEAN chairmanship passes to a state with technical capacity. If that window is missed, this 817-kilometre border will remain a barbed-wire line waiting for the next blast.