Ringkasan Eksekutif: Pertanyaan, Jawaban, dan Taruhannya

Program Cek Kesehatan Gratis (CKG), yang dimulai pada 10 Februari 2025, kini menjadi salah satu operasi skrining populasi terbesar di dunia. Sepanjang 2025, menurut Ditjen Farmalkes Kementerian Kesehatan, lebih dari 70 juta orang memanfaatkannya. Pada 30 September 2026, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono melaporkan capaian tahun berjalan sebesar 99,1 juta jiwa, terdiri atas 78,5 juta pemeriksaan komunitas dan 20,6 juta pemeriksaan sekolah, dengan target 130 juta jiwa pada akhir tahun. Laporan ini mengajukan satu pertanyaan pokok: apakah desain CKG tahun 2026, yang memberi obat gratis selama lima belas hari lalu menyerahkan kelanjutan pengobatan kepada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), mampu mengubah diagnosis massal menjadi pengendalian penyakit kronis? Jawaban singkatnya adalah belum. Dengan keyakinan tinggi, CKG telah memperlebar pintu diagnosis hipertensi dan diabetes secara dramatis. Dengan keyakinan sedang, sebagian besar warga yang baru terdeteksi belum terkunci dalam pengobatan berkelanjutan, karena peralihan dari program ke asuransi bergantung pada kepesertaan JKN yang berlubang, dana jaminan sosial yang menipis, dan puskesmas yang kekurangan dokter. Nilai sejati CKG karenanya tidak ditentukan pada hari pemeriksaan, melainkan pada hari keenam belas, ketika obat gratis habis.

Persoalan ini melampaui Indonesia. Laporan hipertensi global WHO tahun 2025 mencatat 1,4 miliar penderita hipertensi pada 2024, dengan hanya sedikit di atas satu dari lima yang tekanan darahnya terkendali, dan 99 dari 195 negara serta wilayah memiliki tingkat pengendalian di bawah 20 persen. Laporan pemantauan bersama WHO dan Bank Dunia tentang cakupan kesehatan semesta mencatat bahwa pada 2021 sekitar 4,5 miliar orang belum tercakup penuh oleh layanan kesehatan esensial, sementara lebih dari satu miliar orang menanggung pengeluaran kesehatan katastropik. Di tengah stagnasi global itu, Indonesia, dengan 284,6 juta peserta JKN terdaftar, sedang menjalankan eksperimen alamiah paling besar tentang jalur cakupan semesta yang dimulai dari skrining. Kaskade hipertensi nasionalnya pada 2023, menurut studi nasional dalam BMJ Open (2025), menunjukkan hanya 26,9 persen penderita terdiagnosis, 22,4 persen diobati, dan 4,2 persen terkendali. Bagi negara berpendapatan menengah lain yang tergoda menjadikan skrining massal sebagai etalase cakupan semesta, keberhasilan atau kegagalan Indonesia dalam menutup kaskade ini akan menjadi rujukan kebijakan yang penting.

Perbandingan internasional dalam laporan ini memperkuat diagnosis tersebut. Sistem yang matang sekalipun, seperti NHS Health Check di Inggris dan program skrining nasional Korea Selatan, kehilangan sebagian besar warga berisiko di antara pemeriksaan dan pengobatan apabila peralihannya tidak dikunci. Sebaliknya, Thailand dan Turki memperlihatkan bahwa pengendalian penyakit kronis naik ketika cakupan semesta dibangun di atas layanan primer yang berkesinambungan, protokol baku, dan obat yang murah di titik layanan, bukan di atas jumlah pemeriksaan. Atas dasar itu, laporan ini merekomendasikan opsi kaskade terkunci: reaktivasi otomatis JKN bagi penderita kronis desil satu sampai lima yang terdeteksi CKG, jembatan obat sembilan puluh hari, indikator kinerja berbasis jumlah penderita terkendali, kunjungan ulang berbasis tim dan komunitas, serta penyesuaian iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) berbasis aktuaria. Rekomendasi ditujukan kepada aktor yang jelas dengan tenggat yang dapat diperiksa, termasuk mitra internasional seperti WHO dan Bank Dunia, karena kegagalan menutup kaskade di Indonesia akan muncul kembali beberapa tahun lagi sebagai beban stroke, gagal jantung, dan gagal ginjal yang jauh lebih mahal.

Kerangka Analitis dan Catatan Metode

Laporan ini memakai empat konsep yang didefinisikan secara ketat. Konsep pertama adalah kaskade layanan (care cascade), yaitu urutan tahap yang dilalui populasi penderita suatu penyakit kronis: mengidap, terdiagnosis, diobati, dan terkendali. Setiap tahap adalah gerbang tempat sebagian warga terlepas dari sistem, dan kinerja sistem diukur dari proporsi penderita yang mencapai gerbang terakhir. Konsep kedua adalah cakupan efektif (effective coverage), yaitu proporsi penduduk yang membutuhkan layanan dan benar-benar memperoleh manfaat kesehatan dari layanan itu; untuk hipertensi, ukurannya adalah tekanan darah di bawah ambang klinis, bukan sekadar kunjungan ke fasilitas. Konsep ketiga, yang dirumuskan khusus untuk laporan ini, adalah jembatan pascaskrining, yaitu selang waktu dan serah terima kelembagaan antara deteksi penyakit dan masuknya warga ke dalam pengobatan berkelanjutan. Dalam desain CKG 2026, jembatan itu panjangnya lima belas hari dan bermuara pada status kepesertaan JKN. Konsep keempat adalah medikalisasi tanpa perawatan, yaitu keadaan ketika kapasitas negara memproduksi diagnosis tumbuh lebih cepat daripada kapasitasnya merawat, sehingga diagnosis berubah menjadi label administratif dan bukan awal pengobatan. Keempat konsep ini memungkinkan evaluasi CKG digeser dari pertanyaan berapa banyak warga diperiksa menjadi pertanyaan berapa banyak warga akhirnya terkendali.

Kerangka analitis tersebut dilengkapi dua lensa normatif. Lensa pertama berasal dari antropologi medis. Arthur Kleinman (1986) membedakan penyakit (disease) sebagai gangguan biologis yang dibaca dokter dari kesakitan (illness) sebagai pengalaman hidup yang dimaknai pasien dan keluarganya. Hipertensi dan diabetes tahap awal adalah contoh paling jelas dari jurang antara keduanya: berbahaya secara biologis, tetapi sunyi secara pengalaman, sehingga kepatuhan minum obat seumur hidup harus dibangun melalui makna, kepercayaan, dan dukungan sosial, bukan hanya melalui resep. Esai Introduction to Medical Science: The Architecture of Healing, Knowledge, and Human Care (KBA13 Insight, 2026) menambahkan bahwa tubuh perlu dipahami dalam lapisan bertingkat, dari molekul hingga pribadi dan lingkungan sosialnya, serta bahwa keadilan dalam alokasi sumber daya merupakan bagian dari ilmu kedokteran itu sendiri. Lensa kedua adalah prinsip hifz al-nafs dalam maqasid al-syariah, yang menuntut agar pengetahuan tentang ancaman terhadap jiwa diikuti oleh tanggung jawab untuk memeliharanya. Dalam bahasa kebijakan publik, ketiga lensa ini bermuara pada satu standar evaluasi: program skrining dinilai dari cakupan efektif yang dihasilkannya dan dari martabat warga selama menempuh kaskade itu.

Secara metodologis, laporan ini merupakan analisis kebijakan berbasis dokumen dan data sekunder. Sumbernya mencakup regulasi dan petunjuk teknis Kementerian Kesehatan, pernyataan resmi pejabat Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan dalam rapat parlemen serta jumpa pers sepanjang Januari hingga Oktober 2026, liputan media nasional yang mengutip data resmi, survei kesehatan nasional, serta literatur ilmiah dan laporan lembaga multilateral. Pemilihan kasus pembanding mengikuti logika yang eksplisit. Inggris dan Korea Selatan dipilih sebagai sistem berpendapatan tinggi yang menjalankan skrining kesehatan umum nasional di dalam cakupan semesta yang sudah matang; Thailand dan Turki dipilih sebagai negara berpendapatan menengah yang mencapai cakupan semesta melalui reformasi layanan primer; sementara paket teknis HEARTS dari WHO dipakai sebagai patokan normatif. Laporan ini tidak memiliki akses ke data mikro CKG maupun BPJS Kesehatan, sehingga setiap penilaian utama diberi label keyakinan. Keyakinan tinggi berarti beberapa sumber resmi yang independen saling menguatkan; keyakinan sedang berarti data resmi tersedia tetapi parsial atau berasal dari kelompok terseleksi; keyakinan rendah berarti penilaian bertumpu pada inferensi atau ekstrapolasi. Probabilitas skenario merupakan penilaian kualitatif, bukan keluaran model statistik.

Arsitektur Kebijakan: Jembatan Lima Belas Hari

Landasan operasional CKG adalah Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/84/2026 tentang Petunjuk Teknis Cek Kesehatan Gratis, ditetapkan pada 9 Februari 2026. Dokumen itu menetapkan sasaran dari bayi baru lahir hingga lanjut usia, membuka program bagi semua penduduk baik peserta JKN maupun bukan, menggabungkan berbagai skrining yang sebelumnya terpisah, dan mewajibkan pencatatan dalam platform SATUSEHAT. Tabel tindak lanjutnya rinci di atas kertas: warga tanpa masalah diberi edukasi dan diundang kembali tahun berikutnya, warga dengan kondisi pra-penyakit diberi konseling gaya hidup, warga dengan penyakit ditangani di fasilitas primer atau dirujuk, dan warga yang tidak kembali ditelusuri melalui kader, RT/RW, serta grup pesan instan. Pembiayaannya bersumber dari APBN, APBD, dan sumber sah lain. Pada Januari 2026, Kementerian Kesehatan mengumumkan pergeseran fokus ke penanganan hasil pemeriksaan: pasien hipertensi dan diabetes memperoleh obat di puskesmas pada hari yang sama, pengobatan gratis berlaku lima belas hari pertama, dan setelah itu pengobatan berlanjut melalui JKN bagi peserta aktif. Pada Agustus 2026, Kemenkes menyatakan akan memantau data pengobatan dari sedikitnya 5.300 puskesmas sebelum memperluasnya secara nasional, dengan fokus pada hipertensi, gula darah tinggi, dan kolesterol tinggi.

Lapisan kedua arsitektur ini adalah JKN. Iuran peserta mandiri masih berpijak pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 dan per Oktober 2026 belum berubah: Rp150.000 untuk kelas 1, Rp100.000 untuk kelas 2, dan Rp42.000 untuk kelas 3. Kementerian Kesehatan sedang menyiapkan rancangan Peraturan Presiden baru tentang jaminan kesehatan; menurut paparan BPJS Kesehatan di Komisi IX DPR pada 9 Juni 2026, rancangan itu memuat standardisasi manfaat termasuk Kelas Rawat Inap Standar, tarif rumah sakit berbasis iDRG, dan rujukan berbasis kompetensi, dengan potensi tambahan biaya Rp29 triliun hingga Rp35 triliun, tetapi belum memuat penyesuaian iuran. Pemerintah juga menyiapkan tambahan dana Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan guna menjaga arus kas rumah sakit. Lapisan ketiga adalah skema daerah, seperti Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Arsitektur berlapis ini membagi tanggung jawab secara tegas: CKG membiayai deteksi dan lima belas hari pertama, JKN membiayai sisanya, dan pemerintah daerah menambal celah. Kekuatannya sepenuhnya bergantung pada sambungan antarlapis, dan justru sambungan itulah yang tidak memiliki pemilik kelembagaan tunggal.

Bagi seorang warga berusia lima puluh tahun yang untuk pertama kali diberi tahu bahwa ia hipertensi, sambungan itu berwujud sangat konkret. Pada hari keenam belas, kelanjutan pengobatannya bergantung pada apakah kartu JKN-nya aktif, apakah ia sanggup kembali ke puskesmas, apakah obat tersedia, apakah ada tenaga kesehatan yang melayaninya, dan apakah ia percaya bahwa penyakit tanpa keluhan layak diobati setiap hari. Setiap pertanyaan itu adalah titik bocor dalam kaskade. Hipertensi dan diabetes adalah penyakit seumur hidup, sedangkan lima belas hari hanyalah sekejap dalam pengobatan yang berlangsung puluhan tahun. Desain ini mengandaikan JKN sebagai lantai kokoh tempat warga mendarat setelah menyeberangi jembatan. Jika andaian itu keliru, program pencegahan yang dimaksudkan menghemat biaya katastropik dapat berakhir menunda dan memperbesar biaya tersebut, karena penderita yang terdeteksi tetapi tidak terkendali akan kembali bertahun-tahun kemudian sebagai pasien stroke, gagal jantung, atau gagal ginjal. Persoalan ini mendesak karena tiga hal bertemu pada akhir 2026: target 130 juta peserta mendorong puskesmas mengejar kuantitas pemeriksaan, rancangan Peraturan Presiden JKN masih terbuka untuk menampung mekanisme penguncian, dan pembahasan anggaran 2027 masih menyisakan ruang pilihan fiskal.

Bukti: Temuan Skrining dan Lantai JKN yang Retak

Temuan CKG sendiri memperlihatkan besarnya beban yang kini terlihat oleh negara. Dalam media briefing 4 Agustus 2026, Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Maria Endang Sumiwi melaporkan bahwa dari 52 juta orang dewasa yang diukur tekanan darahnya, 4,9 juta mengalami hipertensi dan 5,5 juta prahipertensi, dengan 992 ribu diabetes, 1,9 juta prediabetes, dan 11 juta obesitas; pada kelompok usia sekolah dan remaja, lebih dari 2,2 juta memiliki tekanan darah di atas normal. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M. Qodari pada Mei 2026 menyebut 22,1 persen anak yang diperiksa memiliki tekanan darah tinggi. Data pemeriksaan ulang yang dirilis Kementerian Kesehatan pada 4 Agustus 2026 menambahkan dimensi waktu: dari 9,2 juta peserta yang tahun sebelumnya tidak hipertensi, sekitar satu juta kini terdeteksi hipertensi; dari 1,3 juta penderita prahipertensi, 247 ribu telah menjadi hipertensi; dan dari 8,3 juta yang diperiksa ulang, 188 ribu baru terdeteksi diabetes. Pada sisi pengendalian, dari 2,4 juta penderita hipertensi yang kembali diperiksa, 1,1 juta tekanan darahnya kembali normal, dan dari 340 ribu penderita diabetes, 235 ribu membaik. Angka 45,8 persen itulah yang kemudian diberitakan sebagai keberhasilan CKG menormalkan tekanan darah 45 persen penderita hipertensi.

Angka pengendalian itu harus dibaca dengan kehati-hatian metodologis. Kelompok yang kembali diperiksa telah terseleksi: mereka cukup peduli, cukup dekat dengan puskesmas, dan cukup mampu untuk datang lagi, sehingga tingkat pengendaliannya hampir pasti lebih tinggi daripada tingkat pengendalian seluruh penderita yang terdeteksi. Belum ada laporan publik tentang berapa persen dari 4,9 juta penderita hipertensi tahun ini yang menerima resep, kembali setelah lima belas hari, dan masih minum obat setelah tiga bulan. Satu-satunya angka kaskade tingkat fasilitas yang tersedia adalah laporan Puskesmas Cilandak, Jakarta Selatan, yang memeriksa 81.573 orang sepanjang 2025: 17,05 persen dinyatakan sakit dan perlu tindakan langsung di puskesmas, dan 1,85 persen dirujuk ke rumah sakit. Apabila proporsi hampir sembilan belas persen itu diterapkan secara kasar pada 99,1 juta peserta tahun ini, beban tindak lanjut nasional berada pada orde belasan juta orang; angka ini ilustratif dan diberi keyakinan rendah karena profil epidemiologis antarwilayah sangat beragam. Gambaran dasar sebelum CKG memberi konteks penting. Survei Kesehatan Indonesia 2023 mencatat prevalensi hipertensi berdasarkan pengukuran sebesar 30,8 persen, sementara hanya 8,6 persen yang pernah didiagnosis. Studi BMJ Open yang dikutip di muka juga menemukan bahwa kesenjangan diagnosis antara kuintil terkaya dan termiskin melebar dari 3,9 poin persentase pada 2013 menjadi 9,3 poin pada 2023, sementara tingkat pengendalian berada di bawah sepuluh persen di setiap kuintil kekayaan. Penilaian bagian ini: dengan keyakinan tinggi, CKG mengisi celah diagnosis yang nyata; dengan keyakinan sedang, kelompok miskin yang paling diuntungkan oleh deteksi justru paling rentan terlepas pada tahap pengobatan.

Lantai fiskal tempat warga seharusnya mendarat sedang retak. Pada 2025, menurut paparan publik BPJS Kesehatan, pendapatan iuran tercatat Rp176,72 triliun sementara beban jaminan Rp191,33 triliun, sehingga terjadi defisit Rp14,61 triliun dengan rasio klaim 108,27 persen. Pola itu berlanjut: hingga April 2026, beban pelayanan mencapai Rp65,03 triliun sedangkan pendapatan iuran Rp59,8 triliun, dengan rasio klaim 108,72 persen. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menyampaikan pada 2 Juli 2026 bahwa pada akhir 2025 aset neto Dana Jaminan Sosial Kesehatan hanya cukup membayar estimasi klaim selama 1,88 bulan, mendekati batas bawah kesehatan aset 1,5 bulan. Beban terbesar berasal dari penyakit katastropik: data BPJS yang diolah detikHealth menunjukkan bahwa pada 2025 penyakit jantung menghabiskan Rp17,3 triliun, gagal ginjal Rp13,3 triliun, kanker Rp10,3 triliun, dan stroke Rp7,2 triliun, dengan total katastropik sekitar Rp50,3 triliun atau lebih dari seperempat biaya pelayanan. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus, sebagaimana dilaporkan RM.id, menyebut sekitar 156 ribu orang menjalani cuci darah. Jantung, ginjal, dan stroke adalah muara hilir dari hipertensi dan diabetes yang tidak terkendali, sehingga di sinilah logika ekonomi CKG seharusnya bekerja, dan di sini pula kegagalannya akan paling mahal.

Retakan kedua dan ketiga menyangkut kepesertaan dan tenaga kesehatan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan bahwa sekitar 13,5 juta peserta PBI dinonaktifkan sepanjang 2025 untuk mengalihkan kuota kepada warga yang lebih miskin berdasarkan desil. Penonaktifan sekitar 11 juta peserta PBI yang berlaku 1 Februari 2026 memicu kegaduhan, sampai-sampai Direktur Utama BPJS Kesehatan mengusulkan istilah peserta peralihan status. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan di Komisi IX pada 11 Februari 2026 bahwa peserta aktif turun 12 juta hanya dalam dua bulan. Pada 8 April 2026, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan menyampaikan bahwa dari 284,6 juta peserta, 58,32 juta jiwa berstatus tidak aktif, atau sekitar seperlima peserta terdaftar. Dalam pidato kenegaraan 14 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto mengutip data Kemenkes bahwa Indonesia masih membutuhkan 84.781 dokter umum dan 55.712 dokter spesialis, sementara Menkes sebelumnya menyatakan bahwa banyak puskesmas tidak memiliki dokter, dengan contoh Mamberamo Raya. Retakan ini tidak baru. Penilaian sistem pembiayaan kesehatan Indonesia oleh Bank Dunia (2016) telah mencatat bahwa kurang dari satu persen belanja JKN dialokasikan untuk layanan promotif dan preventif, bahwa hanya sekitar separuh rumah tangga dari 40 persen termiskin melaporkan kepesertaan JKN, dan bahwa salah sasaran PBI menjadi masalah struktural. Dengan keyakinan tinggi, laporan ini menilai bahwa ketiga retakan itu, fiskal, kepesertaan, dan tenaga, bertemu tepat di hari keenam belas.

Pelajaran dari Sistem Matang: Inggris dan Korea Selatan

Inggris menjalankan NHS Health Check, pemeriksaan risiko kardiovaskular bagi orang dewasa berusia 40 hingga 74 tahun di dalam sistem kesehatan nasional yang menjamin setiap warga terdaftar pada dokter keluarga. Kondisi awalnya jauh lebih menguntungkan daripada Indonesia: tidak ada status kepesertaan yang dapat dinonaktifkan, dan obat diberikan melalui dokter yang sama. Namun, evaluasi independen menunjukkan kebocoran kaskade yang besar. Studi basis data retrospektif yang dipimpin Kiara Chang dari Imperial College London dan diterbitkan dalam Preventive Medicine pada 2015 menemukan bahwa hanya 21 persen warga yang memenuhi syarat menjalani pemeriksaan dalam empat tahun pertama program, dengan variasi regional dari 9,4 persen hingga 30,7 persen, dan bahwa hanya sekitar satu dari tiga pasien dengan risiko kardiovaskular sepuluh tahun sebesar 20 persen atau lebih yang kemudian diresepkan statin sesuai pedoman. Studi lain dalam British Journal of General Practice pada 2021, sebagaimana dilaporkan The Pharmaceutical Journal, mencatat partisipasi 16,9 persen dan menemukan bahwa 91 persen peserta yang memenuhi syarat statin tidak diresepkan statin dalam dua belas bulan setelah pemeriksaan, meskipun angka peresepan pada peserta tetap sekitar tiga kali lipat dibandingkan bukan peserta. Para penelitinya menyarankan pendekatan yang lebih terarah pada kelompok berisiko tinggi.

Bukti tentang dampak akhir NHS Health Check memperlihatkan pola yang sama pentingnya. Studi kohort berbasis UK Biobank terhadap 97.204 peserta, sebagaimana dilaporkan Pulse pada Januari 2024, menemukan bahwa peserta pemeriksaan pada awalnya lebih banyak terdiagnosis hipertensi, kolesterol tinggi, dan penyakit ginjal kronis, lalu dalam jangka sekitar sembilan tahun memiliki risiko kematian akibat semua sebab dan kematian kardiovaskular 23 persen lebih rendah dibandingkan kelompok pembanding yang serupa. Studi kohort layanan primer di Lambeth, London, oleh Saund dan rekan dalam British Journal of General Practice (2026) terhadap 158.645 warga yang memenuhi syarat menemukan rasio hazard kematian 0,68 bagi peserta setelah penyesuaian skor kecenderungan. Kedua studi itu bersifat observasional, dan para penelitinya sendiri mengakui kemungkinan bias seleksi: warga yang datang ke pemeriksaan cenderung lebih sehat dan lebih peduli. Hasil tersebut berbeda dengan tinjauan sistematis Cochrane oleh Krogsbøll, Jørgensen, dan Gøtzsche (2019) atas 17 uji acak, yang menemukan bahwa pemeriksaan kesehatan umum memberi sedikit atau tidak ada efek terhadap kematian total maupun kematian kardiovaskular. Rekonsiliasi paling masuk akal, dengan keyakinan sedang, adalah bahwa manfaat pemeriksaan tidak terletak pada pemeriksaan itu sendiri, tetapi pada pengobatan yang mengikutinya; di mana tindak lanjut lemah, manfaatnya menghilang.

Korea Selatan menyajikan kasus yang lebih dekat dengan ambisi CKG, karena skalanya universal dan dibiayai asuransi sosial tunggal. Menurut kajian cakupan oleh Shin, Cho, Park, dan Cho dalam Precision and Future Medicine (2022), program skrining kesehatan umum nasional dimulai pada 1980, dilaksanakan setiap dua tahun, dan sejak 2019 mencakup seluruh orang dewasa berusia 20 tahun ke atas, dengan tingkat partisipasi 74,1 persen pada 2019. Presentasi National Health Insurance Service pada Juli 2026 mencatat 17,5 juta peserta skrining umum pada 2024, dengan 8,8 persen dicurigai hipertensi atau diabetes. Sejak 2018, warga yang dicurigai dapat menjalani tes konfirmasi di fasilitas mana pun dengan pembebasan biaya bersama. Meski demikian, kajian yang sama mengutip temuan bahwa hanya 8,6 persen warga yang baru terdiagnosis hiperkolesterolemia melalui program ini menerima statin dalam enam bulan, mencatat bahwa program belum pernah dievaluasi secara formal, dan menegaskan bahwa penyediaan skrining saja tidak cukup untuk berdampak positif pada kesehatan populasi. Presentasi NHIS itu bahkan mengakui bahwa sebagian peserta tidak memahami hasil pemeriksaan yang dikirim melalui surat atau surel. Pelajaran ini relevan langsung bagi CKG, yang juga mengandalkan notifikasi digital dan penelusuran informal.

Kendati demikian, Korea Selatan kini termasuk negara dengan pengendalian hipertensi terbaik. Laporan WHO 2025 mencatat bahwa tingkat pengendalian nasional Korea mencapai 59 persen pada 2022, dibantu oleh obat antihipertensi berbiaya rendah dan biaya pasien yang terbatas. Studi kohort terhadap 354.194 warga berusia 66 tahun oleh Cho dan rekan dalam Public Health (2020) menemukan bahwa skrining berasosiasi dengan risiko stroke, infark miokard, dan kematian yang lebih rendah, meski desain observasionalnya tidak membuktikan kausalitas. Sejak 2019, Korea juga menguji program pengelolaan penyakit kronis berbasis klinik primer; evaluasi Bae dan Song dalam Iranian Journal of Public Health (2024) menemukan peluang kepatuhan obat yang lebih tinggi pada peserta komponen penuh, dengan rasio odds 1,23 untuk hipertensi dan 1,64 untuk diabetes. Bersama kasus Inggris, Korea memperlihatkan tiga mediator yang menentukan nilai skrining: serah terima otomatis ke pengobatan, harga obat lanjutan yang rendah di titik layanan, dan rumah layanan primer tempat pasien terdaftar. Indonesia saat ini hanya memiliki mediator ketiga secara parsial melalui kapitasi puskesmas, belum memiliki mediator pertama, dan menggantungkan mediator kedua pada status kepesertaan JKN.

Pelajaran dari Jalur Cakupan Semesta: Thailand, Turki, dan Bukti Global

Thailand, yang meluncurkan Skema Cakupan Semesta pada 2002 menurut Tatsanavivat dan rekan dalam Journal of the Medical Association of Thailand (2012), adalah pembanding regional terpenting bagi Indonesia. Studi cakupan efektif oleh Rajatanavin, Tangcharoensathien, dan rekan dalam BMJ Open (2022) menemukan bahwa pada 2019, di antara peserta skema di luar Bangkok, 53,3 persen penderita hipertensi telah terdiagnosis, 29,2 persen diobati secara teratur, dan 15,7 persen terkendali; untuk diabetes angkanya 74,7 persen, 49,8 persen, dan 11,7 persen. Cakupan efektif itu masih rendah, tetapi meningkat antara 2016 dan 2019. Studi tersebut mengidentifikasi hambatan yang mirip dengan Indonesia: skrining komunitas oleh puskesmas desa dan relawan kesehatan desa berlangsung pada jam kerja sehingga sulit menjangkau pekerja, pendaftaran ulang ke jaringan layanan primer menyulitkan warga yang bermigrasi, data elektronik tidak lengkap, dan beban rawat jalan menyisakan sedikit waktu untuk konseling. Rekomendasi kuncinya adalah memperpendek jarak antara skrining dan diagnosis, menerapkan perawatan berbasis tim, serta menambahkan indikator kinerja untuk kesinambungan pengobatan dan kehilangan pasien. Uji kuasi-eksperimental oleh Visanuyothin dan rekan (2018) di Nakhon Ratchasima menunjukkan bahwa pemantauan tekanan darah di rumah dengan dukungan relawan kesehatan desa menurunkan tekanan sistolik sekitar 4,6 mmHg dalam tiga bulan, sebuah bukti skala kecil bahwa kader dapat memikul sebagian kunjungan ulang.

Turki menawarkan pelajaran tentang reformasi kelembagaan berskala nasional. Menurut ringkasan hasil Bank Dunia (2018), Program Transformasi Kesehatan 2003 hingga 2013 menyatukan skema asuransi melalui undang-undang tahun 2008, memperluas kedokteran keluarga dari proyek percontohan di Düzce ke seluruh 81 provinsi, menaikkan cakupan asuransi desil termiskin dari 24 persen pada 2003 menjadi 85 persen pada 2011, dan menurunkan pengeluaran langsung dari kantong sebesar 47 persen antara 1999 dan 2012. Namun, penyatuan asuransi dan dokter keluarga tidak otomatis menghasilkan pengendalian penyakit kronis. Survei nasional 2011 yang dianalisis Dastan, Erem, dan Cetinkaya (2018) menemukan bahwa 65 persen penderita hipertensi menyadari kondisinya, 59 persen diobati, dan hanya 30 persen terkendali. Lompatan berikutnya datang dari intervensi klinis yang terarah: proyek percontohan layanan primer di Erzincan, Çankırı, dan Uşak pada 2019 hingga 2020, yang dilaporkan Ekinci dan rekan dalam Preventive Medicine Reports (2024), memadukan pelatihan, pedoman baku, supervisi klinis, dan edukasi pasien, lalu menaikkan pengendalian tekanan darah dari 46 persen menjadi 58 persen dan peresepan antihipertensi dari 49 persen menjadi 61 persen. Pelajaran Turki bagi Indonesia jelas: asuransi membuka pintu, tetapi protokol klinis dan supervisi menentukan hasil.

Bukti global merangkum pelajaran kedua kasus itu. Paket teknis HEARTS dari WHO, menurut laporan pengalaman 18 negara yang mengobati lebih dari tiga juta orang (2020), bertumpu pada lima komponen: protokol pengobatan dengan obat dan dosis spesifik, pembagian tugas dalam perawatan berbasis tim, pasokan obat dan alat ukur yang terjamin, perawatan berpusat pada pasien di komunitas, serta sistem informasi untuk perbaikan mutu. Laporan WHO 2023 memperkirakan bahwa peningkatan cakupan pengobatan hipertensi dapat mencegah 76 juta kematian antara 2023 dan 2050, dengan manfaat ekonomi sekitar delapan belas kali lipat biayanya. Laporan 2025 mencatat lonjakan pengendalian di beberapa wilayah Bangladesh dari 15 persen menjadi 56 persen antara 2019 dan 2025, sekaligus menyerukan agar pengendalian hipertensi dimasukkan ke dalam reformasi cakupan semesta. Menempatkan Indonesia dalam peta ini menghasilkan penilaian yang tajam: tingkat diagnosis hipertensi Indonesia pada 2023 kira-kira separuh dari Thailand pada 2019, dan tingkat pengendaliannya kurang dari sepertiga, meskipun kedua angka berasal dari survei dan populasi yang tidak sepenuhnya sebanding. Dengan keyakinan tinggi, literatur internasional menempatkan layanan primer yang terprotokol, berbasis tim, dan terjamin obatnya sebagai lapisan penentu, sementara CKG saat ini paling kuat justru pada lapisan yang menurut literatur paling kurang menentukan, yaitu deteksi.

Legitimasi dan Makna: Lensa Antropologis dan Episode JKA Aceh

Warga tidak datang ke puskesmas sebagai tubuh kosong; mereka membawa model penjelasan tentang sakit, obat, dan negara. Di Aceh, penyembuhan memiliki genealogi intelektual yang panjang. Pada tahun 2014, Mohd. Kalam Daud dan T.A. Sakti dalam alih aksara Kitab al-Rahmah fi al-Tibb wa’l-Hikmah: Teori Penyakit dan Tindakan Medis dari Zaman Yunani Kuno sampai Kerajaan Aceh Darussalam menghadirkan kembali risalah Teungku Chik Kuta Karang dari abad kesembilan belas, yang memadukan kedokteran humoral Yunani-Arab, pengetahuan herbal lokal, dan doa sebagai satu kesatuan penyembuhan. Warisan semacam ini bukan penghalang bagi kedokteran modern, melainkan petunjuk bahwa penyembuhan dipahami sebagai urusan tubuh, jiwa, dan komunitas sekaligus. Penderita hipertensi yang merasa sehat lalu diminta menelan tablet setiap hari akan menimbang perintah itu terhadap pengalamannya sendiri, nasihat keluarga, pengobatan alternatif, dan kepercayaannya kepada petugas. Materi kuliah tahun 2025 berjudul Studi Keacehan, Pertemuan 2: Kearifan Lokal Aceh (Adat, Peutua Beuna, Praktik Sosial) menguraikan bagaimana adat, nasihat para tetua, lembaga adat, dan ekonomi moral membentuk praktik sosial. Kerangka itu relevan langsung: kepatuhan minum obat bukan perilaku individual semata, melainkan praktik sosial yang dapat ditopang atau dirusak oleh jaringan gampong, meunasah, dan keluarga. Pengalaman relawan kesehatan desa di Thailand menunjukkan bahwa jaringan sosial semacam ini dapat dilembagakan sebagai bagian resmi dari kaskade, bukan dibiarkan sebagai pelengkap informal.

Aceh juga menyajikan pelajaran kebijakan yang aktual tentang bahaya memutus jaminan berdasarkan data kesejahteraan yang belum matang. Pada 1 Mei 2026, Pemerintah Aceh memberlakukan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang JKA yang membatasi layanan berdasarkan desil. Sekretaris Daerah Aceh M Nasir, sebagaimana dilaporkan ANTARA pada 4 Mei 2026, menyatakan bahwa sekitar 34 ribu data penderita penyakit katastropik di desil 8 sampai 10 telah dipindahkan ke JKA dan bahwa kesalahan data desil sedang dikoreksi bersama BPS, BPJS, Kemensos, dan Bappenas. Setelah empat kali demonstrasi oleh Aliansi Rakyat Aceh, Gubernur Muzakir Manaf mencabut peraturan itu pada 18 Mei 2026 dan menegaskan bahwa semua rakyat Aceh dapat berobat seperti biasa. Kerentanan JKA bukan hal baru; pada 2023 forum anggota DPR dan DPD asal Aceh memperingatkan bahwa tunggakan premi JKA sekitar Rp761 miliar kepada BPJS Kesehatan mengancam kelangsungan program. Paparan tahun 2024 berjudul Memahami Masyarakat Aceh dalam Perspektif Sosial Antropologi membaca masyarakat Aceh melalui kelompok intelektual, teknokrat, pebisnis, politisi, dan kelompok religius, sebuah pembacaan yang menjelaskan mengapa kebijakan teknokratis dapat runtuh di jalanan: legitimasi jaminan kesehatan bersandar pada rasa keadilan kolektif, bukan semata ketepatan sasaran statistik. Analisis Dua Tahun Prabowo-Gibran: Legitimasi Menuju 2029 (2026) membedakan legitimasi distributif, yang lahir dari manfaat yang dirasakan, dari legitimasi epistemik, yang lahir dari kepercayaan pada kejujuran data dan tata kelola. Episode JKA memperlihatkan bahwa kedua legitimasi itu runtuh bersamaan ketika warga merasa dikeluarkan oleh data. Konsekuensinya bagi CKG tegas: penderita kronis yang baru terdeteksi tidak boleh menjadi korban berikutnya dari pembersihan data kepesertaan.

Argumen Tandingan Terkuat dan Jawabannya

Argumen tandingan terkuat terhadap laporan ini tidak berasal dari pembela status quo, melainkan dari kritik berbasis bukti terhadap skrining umum itu sendiri. Argumen itu berjalan sebagai berikut. Tinjauan Cochrane atas 17 uji acak tidak menemukan manfaat pemeriksaan kesehatan umum terhadap kematian. Kajian tentang program Korea menyatakan bahwa sebagian item skrining tidak didukung bukti ilmiah yang kuat dan bahwa program itu belum pernah dievaluasi secara formal. NHS Health Check gagal menjangkau sebagian besar sasarannya dan gagal mengobati sebagian besar warga berisiko yang ditemukannya. Dalam keadaan Dana Jaminan Sosial hanya mampu menanggung 1,88 bulan klaim, memperbanyak diagnosis berarti memperbesar permintaan terhadap lembaga yang sedang berada di batas kemampuannya, sekaligus menimbulkan kecemasan, label penyakit, dan kemungkinan diagnosis berlebih pada warga berisiko rendah. Logika kebijakan yang konsisten dengan argumen ini adalah memperlambat atau bahkan menghentikan perluasan CKG dan memusatkan seluruh energi fiskal untuk menyehatkan JKN terlebih dahulu. Argumen ini serius, didukung literatur bermutu, dan sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam etika kedokteran.

Laporan ini menerima sebagian argumen tersebut tetapi menolak kesimpulannya, dengan empat alasan. Pertama, uji acak dalam tinjauan Cochrane berlangsung terutama di negara berpendapatan tinggi dengan tingkat deteksi awal yang tinggi, sedangkan di Indonesia sekitar tiga perempat penderita hipertensi belum terdiagnosis, sehingga hasil marginal deteksi jauh lebih besar; kesenjangan antara prevalensi terukur 30,8 persen dan diagnosis 8,6 persen dalam SKI 2023 adalah kekosongan yang tidak dikenal oleh populasi uji tersebut. Kedua, perkiraan WHO tentang manfaat pengobatan hipertensi, termasuk rasio manfaat terhadap biaya sekitar delapan belas banding satu, menunjukkan bahwa nilai berasal dari pengobatan; jawaban yang rasional terhadap skrining yang tidak bermanfaat adalah mengikatnya pada pengobatan, bukan meninggalkannya. Ketiga, laporan ini mengakui bagian yang benar dari kritik itu: pemeriksaan tahunan yang seragam bagi semua kelompok usia dan risiko tidak efisien, sehingga frekuensi pemeriksaan bagi orang dewasa muda berisiko rendah sebaiknya dikurangi dan sumber dayanya dialihkan ke tindak lanjut kelompok berisiko tinggi, sejalan dengan saran para peneliti NHS Health Check. Keempat, dari sudut ekonomi politik, menghentikan program yang telah menjangkau hampir seratus juta warga akan merusak legitimasi distributif tanpa memperbaiki JKN. Dengan keyakinan sedang, laporan ini menilai bahwa penguncian kaskade yang disertai penajaman sasaran memberikan hasil kesehatan dan fiskal yang lebih baik daripada penghentian maupun perluasan tanpa syarat.

Opsi Kebijakan dan Rekomendasi Berbasis Aktor

Opsi pertama adalah melanjutkan arah saat ini dengan perbaikan bertahap: mengejar target 130 juta peserta, mempertahankan obat gratis lima belas hari, lalu mengandalkan JKN dan pemantauan di 5.300 puskesmas. Keunggulannya adalah kesinambungan politik, biaya tambahan kecil, dan momentum partisipasi yang sudah terbentuk; kelemahannya adalah semua titik bocor tetap terbuka dan indikator keberhasilan tetap didominasi jumlah peserta, sehingga puskesmas yang kekurangan dokter terdorong memprioritaskan pemeriksaan baru daripada kunjungan ulang. Opsi kedua adalah pendekatan fiskal lebih dahulu: memperlambat perluasan CKG dan memusatkan energi pada penyehatan JKN melalui penyesuaian iuran, khususnya iuran PBI. Ketua Ikatan Ekonom Kesehatan Indonesia Hasbullah Thabrany, dalam wawancara dengan Bisnis.com pada 27 Juli 2026, menegaskan bahwa iuran PBI adalah kewajiban hukum pemerintah berdasarkan Undang-Undang SJSN, mengusulkan kenaikannya dari Rp42.000 menjadi Rp72.000 berdasarkan perhitungan aktuaria, dan menyarankan peninjauan setiap dua tahun. Keunggulan opsi kedua adalah memperkuat lantai sebelum memperlebar pintu, tanpa membebani rumah tangga secara langsung; kelemahannya adalah risiko politik memperlambat program unggulan Presiden dan kenyataan bahwa kenaikan iuran tanpa perbaikan kepesertaan tidak menolong peserta nonaktif.

Opsi ketiga, kaskade terkunci, memadukan skrining yang terus berjalan dengan penguncian di setiap gerbang. Unsurnya empat: setiap warga desil satu sampai lima yang terdeteksi hipertensi atau diabetes melalui CKG diaktifkan otomatis kepesertaan JKN-nya, dengan prioritas reaktivasi bagi PBI nonaktif; jembatan obat gratis diperpanjang dari lima belas hari menjadi sembilan puluh hari sampai status JKN terkonfirmasi; indikator utama program diubah dari jumlah peserta menjadi jumlah penderita terkendali; dan kunjungan ulang dijalankan melalui tim yang terdiri atas perawat, bidan, dan kader terlatih dengan protokol baku, mengikuti logika HEARTS dan pengalaman Thailand serta Turki. Kelemahannya adalah kebutuhan anggaran obat tambahan, beban integrasi data SATUSEHAT dengan data kepesertaan BPJS dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, serta risiko moral hazard bila reaktivasi otomatis dipersepsikan sebagai penghapusan kewajiban iuran. Opsi keempat adalah vertikalisasi penuh, yaitu menjadikan CKG program mandiri dengan anggaran obat kronis sendiri di luar JKN. Opsi ini menjamin kesinambungan obat, tetapi menggandakan jalur pembiayaan, melemahkan prinsip asuransi sosial, dan membuat pengobatan rentan terhadap pergantian prioritas politik, persis kebalikan dari pelajaran Turki tentang manfaat penyatuan skema.

Pilihan terhadap opsi ketiga bertumpu pada perbandingan biaya relatif. Obat hipertensi dan diabetes lini pertama tergolong murah dibandingkan satu episode stroke, satu tindakan jantung, atau dialisis bertahun-tahun yang kini membebani JKN puluhan triliun rupiah setiap tahun; dengan keyakinan sedang, penguncian kaskade menghemat biaya dalam jangka menengah, meski besarnya penghematan hanya dapat dinilai dengan keyakinan rendah sebelum data kaskade tersedia. Opsi ini juga tidak memerlukan undang-undang baru: sebagian besar mekanismenya dapat dimasukkan ke dalam rancangan Peraturan Presiden JKN, revisi petunjuk teknis CKG, dan keputusan Menteri Sosial tentang reaktivasi PBI. Kekhawatiran moral hazard dijawab dengan membatasi reaktivasi otomatis pada desil satu sampai lima dan pada penderita kronis terkonfirmasi, sehingga kebijakan ini dipahami sebagai perlindungan klinis, bukan amnesti iuran. Penyesuaian iuran PBI tetap diperlukan karena penguncian kaskade akan menaikkan pemanfaatan layanan primer dan obat dalam jangka pendek sebelum penghematan katastropik terwujud.

Kepada Kementerian Kesehatan, laporan ini merekomendasikan revisi Kepmenkes HK.01.07/MENKES/84/2026 paling lambat akhir triwulan pertama 2027 dengan tiga perubahan: menjadikan proporsi penderita hipertensi dan diabetes terkendali pada bulan ketiga dan bulan kedua belas sebagai indikator kinerja utama, disertai dasbor kaskade per kabupaten dan kota yang dipublikasikan setiap triwulan mulai pertengahan 2027; memperpanjang jembatan obat gratis menjadi sembilan puluh hari bagi warga yang status JKN-nya belum aktif, dibiayai dari pos CKG dalam APBN; dan menetapkan protokol kunjungan ulang berbasis tim dengan resep ulang terstandar yang tidak selalu membutuhkan dokter. Kepada BPJS Kesehatan, rekomendasinya adalah membangun jalur data antara SATUSEHAT dan sistem kepesertaan pada semester pertama 2027, sehingga temuan CKG pada warga nonaktif memicu reaktivasi, serta memperluas Program Pengelolaan Penyakit Kronis agar menjangkau penderita baru hasil CKG. Kepada Kementerian Sosial dan BPS, rekomendasinya adalah segera menetapkan bahwa penderita kronis terkonfirmasi di desil satu sampai lima tidak boleh dinonaktifkan dari PBI selama pemutakhiran data, memperluas opsi reaktivasi otomatis bagi 100.000 PBI nonaktif penderita penyakit kronis atau katastropik yang dibuka pada Februari 2026. Kepada Kementerian Keuangan dan Komisi IX DPR, rekomendasinya adalah memasukkan penyesuaian iuran PBI berbasis aktuaria ke dalam Peraturan Presiden JKN, menandai sebagian tambahan dana Rp20 triliun untuk layanan primer dan obat kronis, dan menjadikan laporan kaskade CKG agenda tetap rapat kerja.

Kepada pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Aceh dan DPRA, rekomendasinya adalah menjadikan JKA jaring pengaman bagi penderita kronis yang tercecer dari JKN, melunasi kewajiban premi tepat waktu, dan tidak lagi menerapkan pembatasan berbasis desil tanpa masa transisi, mekanisme keberatan, dan perlindungan bagi penderita kronis. Uji coba integrasi data dapat dimulai pada 2027 di provinsi dengan karakter berbeda, misalnya Gorontalo, yang menurut InfoPublik telah memeriksa 48,8 persen penduduknya hingga Juli 2026, sebuah provinsi kepulauan, dan Aceh dengan JKA-nya. Kepemimpinan daerah sering menjadi sumber inovasi; pada tahun 2012, Redaksi Tempo dalam edisi khusus berjudul Kepala Daerah Pilihan 2012: Bukan Bupati Biasa menampilkan kepala daerah yang membuat terobosan pelayanan kesehatan pada era otonomi, sehingga insentif fiskal bagi daerah sebaiknya diukur dari angka pengendalian, bukan jumlah pemeriksaan. Kepada perguruan tinggi, rekomendasinya adalah evaluasi independen atas kaskade CKG, termasuk studi kohort pada peserta yang tidak kembali. Kepada ulama, dayah, dan organisasi kemasyarakatan Islam, rekomendasinya adalah menjadikan kepatuhan pengobatan bagian dari dakwah hifz al-nafs, sehingga meunasah dan masjid menjadi ruang pengingat kunjungan ulang. Kepada mitra internasional, WHO dapat memberi dukungan teknis untuk mengukur cakupan efektif dengan metode yang sebanding dengan studi Thailand serta memperluas protokol bergaya HEARTS di puskesmas, Bank Dunia dapat mengaitkan pembiayaan layanan primer dengan indikator pengendalian penyakit kronis, dan forum menteri kesehatan ASEAN dapat menyepakati ukuran cakupan efektif bersama agar kemajuan kawasan dapat dibandingkan secara jujur.

Skenario hingga 2027 dan Penanda yang Perlu Dipantau

Tiga skenario disusun untuk periode hingga akhir 2027; probabilitasnya merupakan penilaian penulis dan bukan keluaran model statistik. Skenario pertama, pesta angka, berprobabilitas sekitar 45 persen: target 130 juta peserta tercapai atau hampir tercapai, pemerintah merayakannya, tetapi indikator pengendalian tidak dipublikasikan secara sistematis, jembatan lima belas hari tetap, dan peserta nonaktif bertahan di kisaran puluhan juta; CKG tetap populer, tetapi manfaat kesehatannya terbatas pada kelompok yang sudah terjangkau layanan, mengulang pola awal NHS Health Check. Skenario kedua, koreksi bertahap, berprobabilitas sekitar 40 persen: Peraturan Presiden JKN memuat sebagian mekanisme penguncian, pemantauan di 5.300 puskesmas berkembang menjadi dasbor nasional, dan iuran PBI disesuaikan, sehingga Indonesia mulai menempuh lintasan Thailand pada 2016 hingga 2019, ketika cakupan efektif naik perlahan. Skenario ketiga, krisis pembiayaan, berprobabilitas sekitar 15 persen: aset Dana Jaminan Sosial turun di bawah batas sehat, BPJS menunda pembayaran klaim, fasilitas menahan layanan, dan CKG justru menambah antrean warga yang telah terdiagnosis tetapi tidak terlayani. Probabilitas skenario kedua lebih rendah daripada skenario pertama karena insentif politik saat ini masih menghargai jumlah peserta, bukan hasil klinis.

Pergerakan antarskenario dapat dibaca melalui enam penanda. Penanda pertama adalah isi akhir Peraturan Presiden JKN, khususnya ada atau tidaknya penyesuaian iuran PBI dan mekanisme reaktivasi bagi penderita kronis. Penanda kedua adalah rasio klaim dan aset neto Dana Jaminan Sosial pada laporan triwulan pertama 2027. Penanda ketiga adalah apakah Kementerian Kesehatan mempublikasikan data kaskade CKG, yaitu proporsi penderita yang diresepkan, kembali, dan terkendali, bukan hanya jumlah peserta. Penanda keempat adalah volume penonaktifan PBI dalam siklus pemutakhiran data berikutnya. Penanda kelima adalah laporan kekosongan obat antihipertensi dan antidiabetes di puskesmas, terutama di wilayah kepulauan dan pedalaman. Penanda keenam adalah alokasi JKA dalam APBA 2027 sebagai indikator kesiapan daerah menjadi jaring pengaman. Di samping penanda itu, implementasi opsi yang direkomendasikan menghadapi risiko yang perlu diakui: integrasi data dapat menghasilkan salah cocok yang justru menonaktifkan warga berhak, seperti pada gejolak PBI Februari 2026 dan JKA Mei 2026; pelimpahan wewenang klinis kepada perawat dan kader memerlukan dasar hukum dan pelatihan; rantai pasok obat di wilayah terpencil rapuh; dan kepercayaan publik dapat berbalik cepat apabila warga menemukan bahwa diagnosis tidak diikuti perawatan.

Keterbatasan

Keterbatasan utama laporan ini adalah ketiadaan data kaskade CKG yang terbuka. Angka temuan dan pengendalian yang dikutip berasal dari media briefing, siaran pers, dan liputan media, bukan dari basis data mikro yang dapat diuji, sehingga laporan ini tidak dapat menghitung secara pasti proporsi penderita yang menerima resep, kembali setelah lima belas hari, atau terkendali setelah tiga bulan. Beberapa angka kepesertaan dan keuangan JKN juga berbeda antarsumber karena perbedaan tanggal pelaporan dan definisi, dan setiap angka karena itu dikutip bersama sumber serta tanggalnya. Angka capaian CKG tahun berjalan beragam: laporan per 31 Juli 2026 menyebut 73,8 juta, laporan pertengahan September 89 juta, laporan 30 September 99,1 juta, sedangkan Headline.co.id dan Kontan pada Oktober melaporkan 105 juta peserta, angka yang belum dapat dicocokkan dengan siaran resmi Kemenkes. Target tahunan pun pernah disebut 136 juta oleh Menteri Kesehatan pada Januari 2026 sebelum lazim disebut 130 juta. Proyeksi beban tindak lanjut nasional bersifat ilustratif karena mengekstrapolasi proporsi dari satu puskesmas di Jakarta Selatan ke seluruh Indonesia.

Perbandingan internasional juga memiliki batas. Angka kaskade Thailand berasal dari peserta skema cakupan semesta di luar Bangkok pada 2019 dengan prevalensi dari survei 2014, sedangkan angka Indonesia berasal dari survei nasional 2023, sehingga perbandingan keduanya menunjukkan arah dan orde besaran, bukan selisih yang presisi. Bukti manfaat NHS Health Check dan skrining Korea bersifat observasional dan rentan terhadap bias pengguna sehat, sementara bukti uji acak berasal terutama dari negara berpendapatan tinggi. Lensa antropologis laporan ini bertumpu terutama pada Aceh, sehingga generalisasi ke wilayah lain memerlukan kehati-hatian, dan probabilitas skenario bersifat kualitatif serta dapat berubah cepat mengikuti keputusan fiskal akhir tahun. Laporan ini adalah analisis kebijakan publik, bukan nasihat medis bagi individu. Keterbatasan ini tidak melemahkan kesimpulan utama, karena argumen inti justru bertumpu pada kenyataan bahwa data pengendalian belum tersedia secara terbuka, dan ketiadaan itu sendiri merupakan temuan kebijakan.

Kesimpulan: Dari Menghitung Tubuh ke Merawat Manusia

Garis bawah laporan ini dapat dinyatakan dalam satu kalimat: CKG telah berhasil memperlebar diagnosis, tetapi belum dirancang untuk menjamin pengendalian, dan selisih di antara keduanya akan dibayar kelak oleh JKN dalam bentuk paling mahal. Hampir seratus juta pemeriksaan dalam sembilan bulan pertama 2026 memberi Indonesia peta penyakit tidak menular yang belum pernah dimilikinya, tetapi peta bukanlah perjalanan. Pengalaman Inggris dan Korea Selatan menunjukkan bahwa skrining dalam sistem matang pun kehilangan sebagian besar warga berisiko bila serah terima ke pengobatan tidak dikunci; pengalaman Thailand dan Turki menunjukkan bahwa pengendalian naik ketika layanan primer terprotokol, berbasis tim, dan bebas hambatan biaya. Indonesia memiliki kesempatan untuk belajar dari keduanya sebelum pola pesta angka mengeras.

Karena itu, kaskade terkunci adalah pilihan yang paling masuk akal: reaktivasi otomatis JKN bagi penderita kronis desil bawah, jembatan obat sembilan puluh hari, indikator pengendalian sebagai ukuran kinerja, kunjungan ulang berbasis tim dan komunitas, serta iuran PBI yang disesuaikan secara aktuaria. Episode JKA di Aceh pada Mei 2026 mengingatkan bahwa legitimasi jaminan kesehatan dapat runtuh dalam hitungan minggu bila warga merasa dikeluarkan oleh data, dan prinsip hifz al-nafs menuntut lebih dari pengukuran; ia menuntut pemeliharaan. Ukuran keberhasilan CKG bukanlah jumlah tubuh yang telah dihitung negara, melainkan jumlah manusia yang lima tahun dari sekarang terhindar dari stroke, gagal jantung, dan cuci darah karena negara tidak berhenti setelah menyampaikan kabar buruk kepada mereka.

Ukuran keberhasilan CKG bukanlah jumlah tubuh yang telah dihitung negara, melainkan jumlah manusia yang terhindar dari stroke dan cuci darah.

Executive Summary: The Question, the Answer and the Stakes

Indonesia’s Free Health Screening programme (Cek Kesehatan Gratis, CKG), launched on 10 February 2025, has become one of the largest population screening operations in the world. Over the course of 2025, according to the Directorate General of Pharmaceuticals and Medical Devices of the Ministry of Health, more than 70 million people used it. On 30 September 2026, Deputy Health Minister Dante Saksono Harbuwono reported year-to-date coverage of 99.1 million people, consisting of 78.5 million community examinations and 20.6 million school examinations, against a target of 130 million by the end of the year. This report asks one central question: can the 2026 design of CKG, which provides free medication for fifteen days and then hands continued treatment over to the National Health Insurance scheme (Jaminan Kesehatan Nasional, JKN), turn mass diagnosis into control of chronic disease? The short answer is not yet. With high confidence, CKG has dramatically widened the door to diagnosis of hypertension and diabetes. With moderate confidence, most newly detected citizens are not yet locked into sustained treatment, because the handover from programme to insurance depends on patchy JKN membership, a thinning social security fund and primary health centres (puskesmas) short of doctors. The true value of CKG is therefore determined not on the day of examination but on the sixteenth day, when the free medicine runs out.

The problem extends beyond Indonesia. The WHO global hypertension report of 2025 recorded 1.4 billion people with hypertension in 2024, of whom just over one in five had their blood pressure under control, and 99 of 195 countries and territories had control rates below 20 per cent. The joint WHO and World Bank monitoring report on universal health coverage recorded that in 2021 some 4.5 billion people were not fully covered by essential health services, while more than one billion people faced catastrophic health spending. Amid that global stagnation, Indonesia, with 284.6 million registered JKN members, is running the largest natural experiment in a screening-first route to universal coverage. Its national hypertension cascade in 2023, according to a national study in BMJ Open (2025), showed that only 26.9 per cent of people with hypertension were diagnosed, 22.4 per cent treated and 4.2 per cent controlled. For other middle-income countries tempted to make mass screening the showcase of universal coverage, Indonesia’s success or failure in closing this cascade will become an important policy reference.

The international comparison in this report reinforces that diagnosis. Even mature systems, such as the NHS Health Check in England and South Korea’s national screening programme, lose most at-risk citizens between examination and treatment when the handover is not locked. Conversely, Thailand and Turkey show that control of chronic disease rises when universal coverage is built on continuous primary care, standard protocols and medicines that are cheap at the point of care, not on the number of examinations. On that basis, this report recommends the locked-cascade option: automatic JKN reactivation for chronic patients in deciles one to five detected by CKG, a ninety-day medication bridge, performance indicators based on the number of patients under control, team- and community-based return visits, and an actuarially based adjustment of contributions for the subsidised members (Penerima Bantuan Iuran, PBI). The recommendations are addressed to clearly identified actors with checkable deadlines, including international partners such as WHO and the World Bank, because a failure to close the cascade in Indonesia will resurface in a few years as a far more expensive burden of stroke, heart failure and kidney failure.

Analytical Framework and Method Note

This report uses four strictly defined concepts. The first is the care cascade, the sequence of stages through which a population with a chronic disease passes: having the condition, being diagnosed, being treated and being controlled. Each stage is a gate at which some citizens drop out of the system, and system performance is measured by the proportion of patients who reach the final gate. The second is effective coverage, the proportion of people in need of a service who actually obtain a health gain from it; for hypertension, the measure is blood pressure below the clinical threshold, not merely a visit to a facility. The third concept, formulated specifically for this report, is the post-screening bridge: the time interval and institutional handover between detection of disease and the citizen’s entry into sustained treatment. In the 2026 CKG design, that bridge is fifteen days long and ends in JKN membership status. The fourth is medicalisation without care, the condition in which the state’s capacity to produce diagnoses grows faster than its capacity to treat, so that a diagnosis becomes an administrative label rather than the start of treatment. These four concepts allow the evaluation of CKG to shift from the question of how many citizens are examined to the question of how many are ultimately controlled.

This analytical framework is complemented by two normative lenses. The first comes from medical anthropology. Arthur Kleinman (1986) distinguishes disease, the biological disorder read by the doctor, from illness, the lived experience interpreted by the patient and family. Early hypertension and diabetes are the clearest examples of the gap between the two: biologically dangerous but experientially silent, so lifelong adherence to medication has to be built through meaning, trust and social support, not merely through a prescription. The essay Introduction to Medical Science: The Architecture of Healing, Knowledge, and Human Care (KBA13 Insight, 2026) adds that the body must be understood in nested layers, from molecules to the person and their social environment, and that justice in the allocation of resources is part of medical science itself. The second lens is the principle of hifz al-nafs in maqasid al-shariah, which requires that knowledge of a threat to life be followed by responsibility to preserve it. In the language of public policy, these lenses converge on a single evaluative standard: a screening programme is judged by the effective coverage it produces and by the dignity of citizens as they travel through the cascade.

Methodologically, this report is a policy analysis based on documents and secondary data. Its sources include Ministry of Health regulations and technical guidelines, official statements by Ministry of Health and BPJS Kesehatan officials in parliamentary hearings and press conferences between January and October 2026, national media coverage quoting official data, national health surveys, and scholarly literature and multilateral reports. The selection of comparison cases follows an explicit logic. England and South Korea were chosen as high-income systems running national general health screening inside mature universal coverage; Thailand and Turkey as middle-income countries that achieved universal coverage through primary care reform; and WHO’s HEARTS technical package serves as the normative benchmark. This report has no access to CKG or BPJS Kesehatan microdata, so every key judgment carries a confidence label. High confidence means several independent official sources converge; moderate confidence means official data exist but are partial or drawn from a selected group; low confidence means the judgment rests on inference or extrapolation. Scenario probabilities are qualitative judgments, not the output of a statistical model.

Policy Architecture: The Fifteen-Day Bridge

The operational basis of CKG is Minister of Health Decree No. HK.01.07/MENKES/84/2026 on Technical Guidelines for Free Health Screening, issued on 9 February 2026. The document sets targets from newborns to older people, opens the programme to all residents whether or not they are JKN members, combines various previously separate screenings and requires recording on the SATUSEHAT platform. Its follow-up table is detailed on paper: citizens without problems receive education and are invited back the following year, those with pre-disease conditions receive lifestyle counselling, those with disease are treated in primary facilities or referred, and those who do not return are traced through community health cadres, neighbourhood heads and instant-messaging groups. Financing comes from the national budget, regional budgets and other lawful sources. In January 2026, the Ministry of Health announced a shift in focus to handling examination results: hypertension and diabetes patients receive medicine at the puskesmas on the same day, free treatment applies for the first fifteen days, and thereafter treatment continues through JKN for active members. In August 2026, the Ministry stated that it would monitor treatment data from at least 5,300 puskesmas before expanding nationally, focusing on hypertension, high blood glucose and high cholesterol.

The second layer of this architecture is JKN. Contributions for self-paying members still rest on Presidential Regulation No. 59 of 2024 and, as of October 2026, remain unchanged: Rp150,000 for class 1, Rp100,000 for class 2 and Rp42,000 for class 3. The Ministry of Health is preparing a new draft Presidential Regulation on health insurance; according to a BPJS Kesehatan presentation to Commission IX of the House of Representatives on 9 June 2026, the draft includes standardised benefits including Standard Inpatient Class, iDRG-based hospital tariffs and competency-based referral, with potential additional costs of Rp29 trillion to Rp35 trillion, but no contribution adjustment. The government has also prepared an additional Rp20 trillion for BPJS Kesehatan to keep hospital cash flows going. The third layer comprises regional schemes such as Aceh Health Insurance (Jaminan Kesehatan Aceh, JKA). This layered architecture divides responsibility sharply: CKG finances detection and the first fifteen days, JKN finances the rest, and regional governments plug the gaps. Its strength depends entirely on the joints between layers, and it is precisely those joints that have no single institutional owner.

For a fifty-year-old citizen told for the first time that she has hypertension, that joint takes a very concrete form. On the sixteenth day, continued treatment depends on whether her JKN card is active, whether she can return to the puskesmas, whether medicine is in stock, whether a health worker is available to see her, and whether she believes that a disease without symptoms deserves daily treatment. Each of these questions is a leakage point in the cascade. Hypertension and diabetes are lifelong conditions, while fifteen days is a blink in a course of treatment that lasts decades. The design assumes that JKN is a solid floor on which citizens land after crossing the bridge. If that assumption is wrong, a prevention programme meant to save catastrophic costs may end up postponing and enlarging them, because patients who are detected but not controlled will return years later as stroke, heart failure or kidney failure patients. The problem is urgent because three things converge at the end of 2026: the 130 million target pushes puskesmas to chase examination volume, the draft JKN Presidential Regulation remains open to locking mechanisms, and deliberations on the 2027 budget still leave room for fiscal choices.

Evidence: Screening Findings and a Cracking JKN Floor

CKG’s own findings reveal the scale of the burden now visible to the state. At a media briefing on 4 August 2026, Director General of Primary and Community Health Maria Endang Sumiwi reported that of 52 million adults whose blood pressure was measured, 4.9 million had hypertension and 5.5 million prehypertension, with 992,000 cases of diabetes, 1.9 million of prediabetes and 11 million of obesity; among school-age children and adolescents, more than 2.2 million had above-normal blood pressure. In May 2026, the head of the Government Communication Agency, M. Qodari, stated that 22.1 per cent of children examined had high blood pressure. Repeat-examination data released by the Ministry of Health on 4 August 2026 add a time dimension: of 9.2 million participants without hypertension the year before, about one million now had hypertension; of 1.3 million with prehypertension, 247,000 had progressed to hypertension; and of 8.3 million re-examined, 188,000 were newly diagnosed with diabetes. On the control side, of 2.4 million hypertension patients who returned for examination, 1.1 million had normal blood pressure, and of 340,000 diabetes patients, 235,000 had improved. That 45.8 per cent figure was subsequently reported as CKG’s success in normalising blood pressure in 45 per cent of hypertension patients.

That control figure must be read with methodological caution. The group that returned for examination is self-selected: concerned enough, close enough to a puskesmas and able enough to come back, so its control rate is almost certainly higher than that of all detected patients. There is no public report on what share of this year’s 4.9 million hypertension patients received a prescription, returned after fifteen days or were still taking medication after three months. The only facility-level cascade figure available is a report from Cilandak Puskesmas in South Jakarta, which examined 81,573 people during 2025: 17.05 per cent were found ill and needed direct treatment at the puskesmas, and 1.85 per cent were referred to hospital. If that proportion of almost nineteen per cent were applied crudely to this year’s 99.1 million participants, the national follow-up burden would be on the order of well over ten million people; this figure is illustrative and carries low confidence because epidemiological profiles vary greatly across regions. The pre-CKG baseline provides important context. The 2023 Indonesian Health Survey recorded a measured hypertension prevalence of 30.8 per cent, while only 8.6 per cent had ever been diagnosed. The BMJ Open study cited above also found that the diagnosis gap between the richest and poorest quintiles widened from 3.9 percentage points in 2013 to 9.3 points in 2023, while control rates were below ten per cent in every wealth quintile. The judgment of this section: with high confidence, CKG is filling a real diagnostic gap; with moderate confidence, the poor groups who benefit most from detection are the most vulnerable to dropping out at the treatment stage.

The fiscal floor on which citizens are supposed to land is cracking. In 2025, according to a BPJS Kesehatan public exposé, contribution revenue was Rp176.72 trillion while benefit costs were Rp191.33 trillion, a deficit of Rp14.61 trillion and a claims ratio of 108.27 per cent. The pattern continued: through April 2026, service costs reached Rp65.03 trillion against contribution revenue of Rp59.8 trillion, a claims ratio of 108.72 per cent. BPJS Kesehatan President Director Prihati Pujowaskito stated on 2 July 2026 that at the end of 2025 the net assets of the Health Social Security Fund were sufficient to pay estimated claims for only 1.88 months, close to the 1.5-month lower bound of asset health. The largest burden comes from catastrophic diseases: BPJS data compiled by detikHealth show that in 2025 heart disease cost Rp17.3 trillion, kidney failure Rp13.3 trillion, cancer Rp10.3 trillion and stroke Rp7.2 trillion, with total catastrophic spending of about Rp50.3 trillion, more than a quarter of service costs. Deputy Health Minister Benjamin Paulus Octavianus, as reported by RM.id, said that about 156,000 people were on dialysis. Heart disease, kidney failure and stroke are the downstream outcomes of uncontrolled hypertension and diabetes, so this is where the economic logic of CKG should operate, and also where its failure would be most expensive.

The second and third cracks concern membership and the health workforce. Social Affairs Minister Saifullah Yusuf stated that some 13.5 million PBI members were deactivated during 2025 to reallocate quota to poorer citizens by decile. The deactivation of about 11 million PBI members effective 1 February 2026 caused an uproar, to the point that the BPJS Kesehatan President Director proposed the term “members in status transition”. Health Minister Budi Gunadi Sadikin told Commission IX on 11 February 2026 that active membership had fallen by 12 million in just two months. On 8 April 2026, the Chair of the BPJS Kesehatan Supervisory Board stated that of 284.6 million members, 58.32 million were inactive, or about one-fifth of registered members. In his state address of 14 August 2026, President Prabowo Subianto cited Ministry of Health data that Indonesia still needs 84,781 general practitioners and 55,712 specialists, while the Health Minister had earlier said that many puskesmas have no doctor, citing Mamberamo Raya as an example. These cracks are not new. The assessment of Indonesia’s health financing system by the World Bank (2016) already noted that less than one per cent of JKN spending went to promotive and preventive services, that only about half of households in the poorest 40 per cent reported JKN membership, and that PBI mistargeting was a structural problem. With high confidence, this report judges that the three cracks, fiscal, membership and workforce, converge precisely on the sixteenth day.

Lessons from Mature Systems: England and South Korea

England runs the NHS Health Check, a cardiovascular risk assessment for adults aged 40 to 74 within a national health service that guarantees every resident registration with a general practitioner. Its starting conditions are far more favourable than Indonesia’s: there is no membership status that can be deactivated, and medicines are provided by the same doctor. Yet independent evaluations show large leakage in the cascade. A retrospective database study led by Kiara Chang of Imperial College London and published in Preventive Medicine in 2015 found that only 21 per cent of eligible people had a check in the programme’s first four years, with regional variation from 9.4 per cent to 30.7 per cent, and that only about one in three patients with a ten-year cardiovascular risk of 20 per cent or more was subsequently prescribed a statin in line with guidelines. Another study in the British Journal of General Practice in 2021, as reported by The Pharmaceutical Journal, recorded uptake of 16.9 per cent and found that 91 per cent of attendees eligible for statins were not prescribed them in the twelve months after the check, although prescribing among attendees was still about three times higher than among non-attendees. The researchers suggested a more targeted approach focused on high-risk groups.

Evidence on the final impact of the NHS Health Check shows an equally important pattern. A UK Biobank cohort study of 97,204 participants, as reported by Pulse in January 2024, found that attendees were initially diagnosed more often with hypertension, high cholesterol and chronic kidney disease, and then over about nine years had a 23 per cent lower risk of all-cause and cardiovascular mortality than similar controls. A primary care cohort study in Lambeth, London, by Saund and colleagues in the British Journal of General Practice (2026), covering 158,645 eligible residents, found a mortality hazard ratio of 0.68 for attendees after propensity-score adjustment. Both studies are observational, and their authors acknowledge possible selection bias: people who attend checks tend to be healthier and more motivated. These results differ from the systematic review by Krogsbøll, Jørgensen and Gøtzsche for Cochrane (2019) of 17 randomised trials, which found that general health checks had little or no effect on total or cardiovascular mortality. The most plausible reconciliation, with moderate confidence, is that the benefit of a check lies not in the check itself but in the treatment that follows it; where follow-up is weak, the benefit vanishes.

South Korea offers a case closer to CKG’s ambition, because its scale is universal and it is financed by a single social insurer. According to the scoping review by Shin, Cho, Park and Cho in Precision and Future Medicine (2022), the national general health screening programme began in 1980, is conducted every two years, and since 2019 has covered all adults aged 20 and over, with a participation rate of 74.1 per cent in 2019. A National Health Insurance Service presentation in July 2026 recorded 17.5 million general screening examinees in 2024, with 8.8 per cent suspected of hypertension or diabetes. Since 2018, suspected cases can undergo confirmatory testing at any facility with the copayment waived. Even so, the same review cites a finding that only 8.6 per cent of people newly diagnosed with hypercholesterolaemia through the programme received a statin within six months, notes that the programme has never been formally evaluated, and states that providing screening alone is not sufficient to improve population health. The NHIS presentation itself acknowledges that some examinees do not understand results sent by letter or email. This lesson bears directly on CKG, which also relies on digital notification and informal tracing.

Nevertheless, South Korea is now among the best performers in hypertension control. The 2025 WHO report notes that Korea’s national control rate reached 59 per cent in 2022, helped by low-cost antihypertensives and limited patient fees. A cohort study of 354,194 people aged 66 by Cho and colleagues in Public Health (2020) found that screening was associated with lower risks of stroke, myocardial infarction and death, although its observational design does not prove causation. Since 2019, Korea has also piloted a clinic-based chronic disease management programme in primary care; an evaluation by Bae and Song in the Iranian Journal of Public Health (2024) found higher odds of medication adherence among full-component participants, with odds ratios of 1.23 for hypertension and 1.64 for diabetes. Together with the English case, Korea reveals three mediators that determine the value of screening: an automatic handover to treatment, low prices for continued medication at the point of care, and a primary care home where the patient is registered. Indonesia currently has the third mediator only partially through puskesmas capitation, lacks the first, and makes the second contingent on JKN membership status.

Lessons from the Universal Coverage Route: Thailand, Turkey and the Global Evidence

Thailand, which launched its Universal Coverage Scheme in 2002 according to Tatsanavivat and colleagues in the Journal of the Medical Association of Thailand (2012), is Indonesia’s most important regional comparator. An effective-coverage study by Rajatanavin, Tangcharoensathien and colleagues in BMJ Open (2022) found that in 2019, among scheme members outside Bangkok, 53.3 per cent of people with hypertension had been diagnosed, 29.2 per cent were treated regularly and 15.7 per cent were controlled; for diabetes the figures were 74.7 per cent, 49.8 per cent and 11.7 per cent. Effective coverage remained low but rose between 2016 and 2019. The study identified barriers similar to Indonesia’s: community screening by subdistrict health centres and village health volunteers takes place during office hours and struggles to reach workers, re-registering with a primary care network is cumbersome for migrants, electronic data are incomplete, and outpatient workloads leave little time for counselling. Its key recommendations were to shorten the interval between screening and diagnosis, apply team-based care, and add performance indicators for continuity of treatment and loss to follow-up. A quasi-experimental study by Visanuyothin and colleagues (2018) in Nakhon Ratchasima showed that home blood-pressure monitoring supported by village health volunteers reduced systolic pressure by about 4.6 mmHg over three months, small-scale evidence that community cadres can carry part of the return-visit load.

Turkey offers lessons on nationwide institutional reform. According to a World Bank results brief (2018), the 2003–2013 Health Transformation Program unified insurance schemes through a 2008 law, expanded family medicine from a pilot in Düzce to all 81 provinces, raised insurance coverage of the poorest decile from 24 per cent in 2003 to 85 per cent in 2011, and cut out-of-pocket spending by 47 per cent between 1999 and 2012. Yet insurance unification and family doctors did not automatically produce control of chronic disease. The 2011 national survey analysed by Dastan, Erem and Cetinkaya (2018) found that 65 per cent of people with hypertension were aware of their condition, 59 per cent were treated and only 30 per cent were controlled. The next leap came from targeted clinical intervention: a primary care pilot in Erzincan, Çankırı and Uşak in 2019–2020, reported by Ekinci and colleagues in Preventive Medicine Reports (2024), combined training, standard guidelines, clinical supervision and patient education, and raised blood pressure control from 46 per cent to 58 per cent and antihypertensive prescribing from 49 per cent to 61 per cent. Turkey’s lesson for Indonesia is clear: insurance opens the door, but clinical protocols and supervision determine outcomes.

The global evidence sums up the lessons of both cases. WHO’s HEARTS technical package, according to a report on the experience of 18 countries treating more than three million people (2020), rests on five components: drug- and dose-specific treatment protocols, task sharing in team-based care, assured supply of medicines and measuring devices, patient-centred care in the community, and information systems for quality improvement. A 2023 WHO report estimated that scaling up hypertension treatment could avert 76 million deaths between 2023 and 2050, with economic benefits roughly eighteen times the costs. The 2025 report recorded control rising from 15 per cent to 56 per cent in some regions of Bangladesh between 2019 and 2025, while calling for hypertension control to be built into universal coverage reforms. Placing Indonesia on this map yields a sharp judgment: Indonesia’s hypertension diagnosis rate in 2023 was roughly half Thailand’s in 2019, and its control rate less than a third, although the two figures come from surveys and populations that are not fully comparable. With high confidence, the international literature identifies protocol-based, team-based primary care with secure medicine supply as the decisive layer, whereas CKG is currently strongest in the layer the literature regards as least decisive, namely detection.

Legitimacy and Meaning: An Anthropological Lens and Aceh’s JKA Episode

Citizens do not arrive at the puskesmas as empty bodies; they bring explanatory models of illness, medicine and the state. In Aceh, healing has a long intellectual genealogy. In 2014, Mohd. Kalam Daud and T.A. Sakti, in their transliteration of Kitab al-Rahmah fi al-Tibb wa’l-Hikmah: Theories of Disease and Medical Practice from Ancient Greece to the Sultanate of Aceh Darussalam, brought back the nineteenth-century treatise of Teungku Chik Kuta Karang, which combined Greco-Arabic humoral medicine, local herbal knowledge and prayer into a single practice of healing. Such a heritage is not an obstacle to modern medicine but an indication that healing is understood as a matter of body, soul and community at once. A person with hypertension who feels healthy and is then asked to swallow a tablet every day will weigh that instruction against her own experience, family advice, alternative remedies and her trust in health workers. The 2025 lecture material entitled Acehnese Studies, Session 2: Acehnese Local Wisdom (Adat, Peutua Beuna, Social Practice) sets out how custom, the counsel of elders, customary institutions and moral economy shape social practice. That framework applies directly: adherence to medication is not merely individual behaviour but a social practice that can be sustained or undermined by the networks of the gampong (village), meunasah (village prayer hall) and family. The experience of Thailand’s village health volunteers shows that such social networks can be institutionalised as an official part of the cascade rather than left as an informal supplement.

Aceh also offers a timely policy lesson about the danger of cutting coverage on the basis of immature welfare data. On 1 May 2026, the Aceh Government enacted Governor Regulation No. 2 of 2026 on JKA, which restricted services by welfare decile. Aceh Regional Secretary M Nasir, as reported by ANTARA on 4 May 2026, stated that records of about 34,000 catastrophic-disease patients in deciles 8 to 10 had been moved to JKA and that errors in decile data were being corrected with Statistics Indonesia, BPJS, the Ministry of Social Affairs and Bappenas. After four demonstrations by the Aceh People’s Alliance, Governor Muzakir Manaf revoked the regulation on 18 May 2026 and affirmed that all Acehnese could seek treatment as usual. JKA’s vulnerability is not new; in 2023 the forum of Acehnese members of the national parliament and regional representative council warned that JKA premium arrears of about Rp761 billion owed to BPJS Kesehatan threatened the programme’s continuity. The 2024 presentation Understanding Acehnese Society from a Socio-Anthropological Perspective reads Acehnese society through its intellectuals, technocrats, business people, politicians and religious groups, a reading that explains why technocratic policy can collapse in the street: the legitimacy of health insurance rests on a collective sense of justice, not merely on statistical targeting accuracy. The analysis Two Years of Prabowo-Gibran: Legitimacy Towards 2029 (2026) distinguishes distributive legitimacy, born of benefits people feel, from epistemic legitimacy, born of trust in the honesty of data and governance. The JKA episode shows both collapsing together when citizens feel excluded by data. The consequence for CKG is firm: newly detected chronic patients must not become the next casualties of membership data clean-ups.

The Strongest Counter-Argument and a Response

The strongest counter-argument to this report comes not from defenders of the status quo but from evidence-based criticism of general screening itself. It runs as follows. The Cochrane review of 17 randomised trials found no mortality benefit from general health checks. The review of the Korean programme states that some screening items lack strong scientific evidence and that the programme has never been formally evaluated. The NHS Health Check failed to reach most of its target population and failed to treat most of the at-risk people it found. With the Social Security Fund able to cover only 1.88 months of claims, multiplying diagnoses means increasing demand on an institution already at the limit of its capacity, while also generating anxiety, disease labels and possible overdiagnosis among low-risk citizens. The policy logic consistent with this argument is to slow or even halt the expansion of CKG and concentrate all fiscal energy on restoring JKN first. The argument is serious, supported by high-quality literature and consistent with the precautionary principle in medical ethics.

This report accepts part of that argument but rejects its conclusion, for four reasons. First, the trials in the Cochrane review took place mainly in high-income countries with high baseline detection, whereas in Indonesia about three-quarters of people with hypertension are undiagnosed, so the marginal yield of detection is far greater; the gap between a measured prevalence of 30.8 per cent and diagnosis of 8.6 per cent in the 2023 survey is a void unknown to those trial populations. Second, WHO’s estimates of the benefits of hypertension treatment, including a benefit-to-cost ratio of roughly eighteen to one, show that the value comes from treatment; the rational response to screening that yields no benefit is to bind it to treatment, not to abandon it. Third, this report concedes the valid part of the critique: uniform annual checks for all age and risk groups are inefficient, so check frequency for young, low-risk adults should be reduced and the resources redirected to follow-up of high-risk groups, in line with the suggestion of the NHS Health Check researchers. Fourth, from a political-economy standpoint, halting a programme that has reached almost a hundred million citizens would damage distributive legitimacy without repairing JKN. With moderate confidence, this report judges that locking the cascade combined with sharper targeting yields better health and fiscal outcomes than either halting the programme or expanding it unconditionally.

Policy Options and Actor-Specific Recommendations

The first option is to continue on the current path with incremental improvements: pursue the 130 million target, keep fifteen days of free medicine, and rely on JKN and monitoring in 5,300 puskesmas. Its advantages are political continuity, low additional cost and the participation momentum already built; its weakness is that all leakage points remain open and success indicators remain dominated by participant numbers, so puskesmas short of doctors are pushed to prioritise new examinations over return visits. The second option is a fiscal-first approach: slow CKG’s expansion and focus on restoring JKN through contribution adjustments, especially for PBI members. Hasbullah Thabrany, chair of the Indonesian Health Economics Association, in an interview with Bisnis.com on 27 July 2026, stressed that PBI contributions are a legal obligation of the government under the National Social Security System Law, proposed raising them from Rp42,000 to Rp72,000 on actuarial grounds, and recommended a review every two years. The advantage of the second option is that it strengthens the floor before widening the door, without burdening households directly; its weaknesses are the political risk of slowing a flagship presidential programme and the fact that higher contributions without membership repair do nothing for inactive members.

The third option, the locked cascade, combines continued screening with a lock at every gate. It has four elements: every citizen in deciles one to five detected with hypertension or diabetes through CKG has JKN membership automatically activated, with priority reactivation for inactive PBI members; the free-medicine bridge is extended from fifteen to ninety days until JKN status is confirmed; the programme’s main indicator changes from the number of participants to the number of patients under control; and return visits are run by teams of nurses, midwives and trained cadres using standard protocols, following the HEARTS logic and the experience of Thailand and Turkey. Its weaknesses are the need for additional drug budgets, the burden of integrating SATUSEHAT data with BPJS membership data and the National Single Socio-Economic Data, and a moral-hazard risk if automatic reactivation is perceived as an amnesty on contribution obligations. The fourth option is full verticalisation, making CKG a stand-alone programme with its own chronic-medicine budget outside JKN. This guarantees continuity of medication but duplicates financing channels, weakens the social insurance principle and leaves treatment vulnerable to shifting political priorities, the exact opposite of Turkey’s lesson about the benefits of unifying schemes.

The choice of option three rests on a comparison of relative costs. First-line hypertension and diabetes drugs are cheap compared with a single episode of stroke, a cardiac procedure or years of dialysis that now cost JKN tens of trillions of rupiah each year; with moderate confidence, locking the cascade saves money over the medium term, although the size of the savings can be judged only with low confidence until cascade data are available. The option also requires no new law: most of its mechanisms can be written into the draft JKN Presidential Regulation, a revision of the CKG technical guidelines and a Social Affairs Minister’s decree on PBI reactivation. The moral-hazard concern is addressed by limiting automatic reactivation to deciles one to five and to confirmed chronic patients, so that the policy is understood as clinical protection, not a contribution amnesty. The PBI contribution adjustment remains necessary because locking the cascade will raise use of primary care and medicines in the short term before catastrophic savings materialise.

To the Ministry of Health, this report recommends revising Decree HK.01.07/MENKES/84/2026 by the end of the first quarter of 2027 with three changes: making the proportion of hypertension and diabetes patients controlled at month three and month twelve the main performance indicator, accompanied by a district- and city-level cascade dashboard published quarterly from mid-2027; extending the free-medicine bridge to ninety days for citizens whose JKN status is not yet active, financed from the CKG line of the national budget; and establishing a team-based return-visit protocol with standardised repeat prescriptions that do not always require a doctor. To BPJS Kesehatan, the recommendation is to build a data link between SATUSEHAT and the membership system in the first half of 2027, so that CKG findings among inactive citizens trigger reactivation, and to expand the Chronic Disease Management Programme (Prolanis) to reach new patients identified by CKG. To the Ministry of Social Affairs and Statistics Indonesia, the recommendation is to establish immediately that confirmed chronic patients in deciles one to five may not be removed from PBI during data updating, extending the automatic reactivation option for 100,000 inactive PBI members with chronic or catastrophic diseases opened in February 2026. To the Ministry of Finance and Commission IX, the recommendation is to write an actuarially based PBI contribution adjustment into the JKN Presidential Regulation, earmark part of the additional Rp20 trillion for primary care and chronic medicines, and make the CKG cascade report a standing item in working meetings.

To regional governments, including the Aceh Government and the Aceh House of Representatives (DPRA), the recommendation is to make JKA a safety net for chronic patients who fall out of JKN, pay premium obligations on time, and never again apply decile-based restrictions without a transition period, an appeals mechanism and protection for chronic patients. Pilots of data integration could begin in 2027 in provinces with different profiles, for example Gorontalo, which according to InfoPublik had examined 48.8 per cent of its population by July 2026, an archipelagic province, and Aceh with its JKA. Local leadership is often a source of innovation; in 2012, Tempo’s editors, in a special edition entitled Kepala Daerah Pilihan 2012: Bukan Bupati Biasa (Selected Regional Heads 2012: No Ordinary Regents), profiled regional heads who achieved breakthroughs in health services during the decentralisation era, so fiscal incentives for regions should be measured by control rates rather than examination counts. To universities, the recommendation is an independent evaluation of the CKG cascade, including cohort studies of participants who do not return. To ulama, dayah (traditional Islamic boarding schools) and Islamic civil society organisations, the recommendation is to make treatment adherence part of the preaching of hifz al-nafs, so that meunasah and mosques become places that remind people of return visits. To international partners: WHO can provide technical support for measuring effective coverage with methods comparable to the Thai study and for expanding HEARTS-style protocols in puskesmas; the World Bank can link primary care financing to chronic disease control indicators; and the forum of ASEAN health ministers can agree on a common effective-coverage metric so that regional progress can be compared honestly.

Scenarios to 2027 and Signposts to Watch

Three scenarios are set out for the period to the end of 2027; their probabilities are the author’s assessment, not the output of a statistical model. The first scenario, a carnival of numbers, has a probability of about 45 per cent: the 130 million target is met or nearly met, the government celebrates, but control indicators are not systematically published, the fifteen-day bridge remains, and inactive membership stays in the tens of millions; CKG remains popular, but its health benefits are confined to groups already reached by services, repeating the early pattern of the NHS Health Check. The second scenario, gradual correction, has a probability of about 40 per cent: the JKN Presidential Regulation includes some locking mechanisms, monitoring in 5,300 puskesmas grows into a national dashboard, and PBI contributions are adjusted, so that Indonesia begins to follow Thailand’s 2016–2019 trajectory of slowly rising effective coverage. The third scenario, a financing crisis, has a probability of about 15 per cent: Social Security Fund assets fall below the healthy threshold, BPJS delays claim payments, facilities hold back services, and CKG ends up lengthening the queue of citizens who have been diagnosed but not served. The probability of the second scenario is lower than that of the first because current political incentives still reward participant numbers rather than clinical outcomes.

Movement between scenarios can be read through six signposts. The first is the final content of the JKN Presidential Regulation, especially whether it includes a PBI contribution adjustment and a reactivation mechanism for chronic patients. The second is the claims ratio and net assets of the Social Security Fund in the first-quarter 2027 report. The third is whether the Ministry of Health publishes CKG cascade data, meaning the proportion of patients prescribed, returning and controlled, not just participant numbers. The fourth is the volume of PBI deactivations in the next data-updating cycle. The fifth is reports of stock-outs of antihypertensive and antidiabetic drugs in puskesmas, particularly in archipelagic and remote areas. The sixth is the JKA allocation in Aceh’s 2027 regional budget as an indicator of the region’s readiness to act as a safety net. Beyond these signposts, implementation of the recommended option faces risks that must be acknowledged: data integration may produce mismatches that deactivate eligible citizens, as in the PBI upheaval of February 2026 and the JKA episode of May 2026; delegating clinical authority to nurses and cadres requires a legal basis and training; drug supply chains in remote areas are fragile; and public trust can turn quickly if citizens find that diagnosis is not followed by care.

Limitations

The main limitation of this report is the absence of open CKG cascade data. The detection and control figures cited come from media briefings, press releases and media coverage, not from testable microdata, so this report cannot calculate precisely the proportion of patients who received a prescription, returned after fifteen days or were controlled after three months. Some JKN membership and financial figures also differ between sources because of differences in reporting dates and definitions, and every figure is therefore cited with its source and date. Year-to-date CKG coverage figures vary: a report as of 31 July 2026 gave 73.8 million, a mid-September report 89 million and the 30 September report 99.1 million, while Headline.co.id and Kontan reported 105 million participants in October, a figure that could not be matched against an official Ministry release. The annual target was also given as 136 million by the Health Minister in January 2026 before 130 million became the usual figure. The projection of the national follow-up burden is illustrative because it extrapolates proportions from a single puskesmas in South Jakarta to the whole of Indonesia.

The international comparison also has limits. Thailand’s cascade figures come from Universal Coverage Scheme members outside Bangkok in 2019 with prevalence taken from a 2014 survey, whereas Indonesia’s come from a 2023 national survey, so comparing them indicates direction and order of magnitude, not a precise difference. Evidence of benefit from the NHS Health Check and Korean screening is observational and vulnerable to healthy-user bias, while randomised evidence comes mainly from high-income countries. The anthropological lens of this report rests mainly on Aceh, so generalisation to other regions requires caution, and scenario probabilities are qualitative and may change quickly with end-of-year fiscal decisions. This report is a public policy analysis, not medical advice for individuals. These limitations do not weaken the main conclusion, because the core argument rests precisely on the fact that control data are not openly available, and that absence is itself a policy finding.

Conclusion: From Counting Bodies to Caring for People

The bottom line of this report can be stated in one sentence: CKG has succeeded in widening diagnosis but has not yet been designed to guarantee control, and the difference between the two will later be paid for by JKN in its most expensive form. Almost a hundred million examinations in the first nine months of 2026 have given Indonesia a map of noncommunicable disease it has never had, but a map is not a journey. The experience of England and South Korea shows that screening even in mature systems loses most at-risk citizens if the handover to treatment is not locked; the experience of Thailand and Turkey shows that control rises when primary care is protocol-based, team-based and free of cost barriers. Indonesia has the opportunity to learn from both before the carnival-of-numbers pattern hardens.

The locked cascade is therefore the most sensible choice: automatic JKN reactivation for lower-decile chronic patients, a ninety-day medication bridge, control indicators as the measure of performance, team- and community-based return visits, and actuarially adjusted PBI contributions. Aceh’s JKA episode in May 2026 is a reminder that the legitimacy of health insurance can collapse within weeks when citizens feel excluded by data, and the principle of hifz al-nafs demands more than measurement; it demands care. The measure of CKG’s success is not the number of bodies the state has counted, but the number of people who, five years from now, have been spared stroke, heart failure and dialysis because the state did not stop after delivering bad news to them.

The measure of CKG’s success is not the number of bodies the state has counted, but the number of people spared stroke and dialysis.