Ringkasan Eksekutif: Pertanyaan, Temuan, dan Mengapa Penting

Kajian data ini menjawab pertanyaan yang terus diperdebatkan di ibu kota-ibu kota dunia: ke arah mana elite Asia Tenggara condong ketika dihadapkan pada pilihan hipotetis antara Amerika Serikat dan Tiongkok, dan seberapa jauh angka-angka survei itu dapat dipercaya sebagai petunjuk arah geopolitik kawasan? Untuk itu, kajian ini menyusun dataset terdokumentasi dari tujuh edisi survei tahunan The State of Southeast Asia yang diterbitkan ISEAS–Yusof Ishak Institute di Singapura, mencakup periode 2020 sampai 2026, lengkap dengan tabel per negara, indikator pendukung tentang pengaruh dan kepercayaan, kamus data, aturan konstruksi, serta catatan tentang nilai yang diturunkan. Dataset ini dirancang agar dapat dipakai ulang oleh peneliti, pengajar, dan analis kebijakan, sekaligus agar keterbatasannya terlihat jelas.

Temuan pokok dapat diringkas dalam tiga penilaian. Pertama, dengan keyakinan tinggi, kecondongan elite kawasan bersifat volatil, bukan tren linear: proporsi responden yang memilih Amerika Serikat naik dari 53,6 persen pada 2020 ke 61,5 persen pada 2021, turun ke 49,5 persen pada 2024, naik lagi ke 52,3 persen pada 2025, lalu turun ke 48,0 persen pada 2026, ketika Tiongkok dipilih oleh 52,0 persen responden. Kedua, dengan keyakinan tinggi, rata-rata regional menyembunyikan polarisasi yang tajam dan semakin dalam: pada 2026 Indonesia mencatat 80,1 persen responden memilih Tiongkok, sementara Filipina mencatat 76,8 persen memilih Amerika Serikat. Ketiga, dengan keyakinan sedang, pergeseran 2026 lebih banyak didorong oleh kekhawatiran terhadap kebijakan Amerika Serikat daripada oleh meningkatnya kepercayaan terhadap Tiongkok, karena pada tahun yang sama Tiongkok hanya dipercaya oleh 39,8 persen responden, lebih rendah daripada Jepang, Uni Eropa, dan Amerika Serikat.

Mengapa ini penting secara global? Asia Tenggara adalah kawasan dengan sekitar 690 juta penduduk, jalur laut yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik, serta rantai pasok manufaktur yang semakin penting setelah diversifikasi produksi dari Tiongkok. Persepsi elite kawasan, yang mencakup pejabat pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan aktivis masyarakat sipil, membentuk ruang gerak kebijakan luar negeri negara-negara ASEAN. Bila persepsi itu bergeser, pilihan tentang investasi, kerja sama pertahanan, dan keanggotaan dalam blok-blok baru juga ikut bergeser. Keputusan Indonesia menjadi anggota penuh BRICS, yang diumumkan Brasil pada 6 Januari 2025 sebagaimana tercatat di laman resmi kepresidenan BRICS Brasil, adalah contoh bagaimana suasana elite dan langkah diplomatik saling berkelindan.

Namun kajian ini juga memperingatkan agar angka survei tidak dibaca secara naif. Pertanyaan tentang pilihan “jika ASEAN dipaksa memilih” adalah pertanyaan hipotetis tentang perilaku kolektif yang hampir mustahil terjadi; responden adalah elite yang dipilih secara purposif, bukan sampel acak penduduk; dan rata-rata regional memberi bobot yang sama kepada Brunei dan Indonesia, padahal populasinya berbeda ratusan kali lipat. Bagian-bagian berikut menjelaskan bagaimana dataset disusun, apa yang ditunjukkannya, bagaimana membandingkannya dengan survei global lain, dan bagaimana memakainya secara bertanggung jawab. Seluruh angka disertai sumber terbuka yang dapat diperiksa.

Kerangka Analitis dan Catatan Metode

Kerangka analitis kajian ini bertumpu pada teori lindung nilai (hedging) dalam hubungan internasional Asia Tenggara. Kuik Cheng-Chwee, dalam artikelnya di Contemporary Southeast Asia tahun 2008, “The Essence of Hedging: Malaysia and Indonesia’s Response to a Rising China”, mendefinisikan lindung nilai sebagai perilaku negara kecil dan menengah yang menjalankan kebijakan yang tampak kontradiktif terhadap dua kekuatan besar sekaligus, untuk menyiapkan jalan mundur bila keadaan berubah. Menurut Kuik, lindung nilai paling mungkin terjadi ketika ancaman tidak segera dan tidak jelas, serta ketika sumber dukungan vital tidak pasti; di tingkat domestik, ia juga berfungsi sebagai strategi legitimasi elite penguasa. Kerangka ini penting untuk membaca data survei karena ia memprediksi bahwa kecondongan elite akan berfluktuasi mengikuti peristiwa, bukan mengeras menjadi blok permanen.

Kerangka kedua berasal dari literatur opini elite dan kebijakan luar negeri, yang membedakan antara preferensi yang dinyatakan dalam survei dan perilaku negara yang dapat diamati. Preferensi elite adalah indikator suasana, bukan prediktor kebijakan. Hubungan keduanya dimediasi oleh struktur ekonomi, ikatan keamanan, kalkulasi politik domestik, dan kepemimpinan individual. Dataset ini karena itu diperlakukan sebagai sensor sikap yang dapat dibandingkan dengan indikator perilaku, misalnya keanggotaan dalam forum, kerja sama militer, atau kebijakan perdagangan. Kesenjangan antara sikap dan perilaku justru menjadi bahan analisis yang berharga.

Catatan metode perlu dirinci. Sumber utama adalah laporan survei ISEAS edisi 2026, yang dapat diakses penuh di situs ISEAS, serta edisi-edisi sebelumnya sebagaimana dilaporkan oleh media dan lembaga kajian yang mengutipnya secara langsung. Survei 2026 dijalankan secara daring pada 5 Januari sampai 20 Februari 2026 dengan 2.008 responden dari sebelas negara anggota ASEAN, termasuk Timor-Leste. Komposisi responden menurut afiliasi adalah sektor swasta 42,9 persen, pemerintah 21,1 persen, akademisi dan lembaga riset 19,5 persen, masyarakat sipil, LSM, dan media 11,2 persen, serta organisasi regional atau internasional 5,3 persen. Survei 2025 dijalankan pada 3 Januari sampai 15 Februari 2025 dengan 2.023 responden, menurut ringkasan Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses.

Prosedur kompilasi mengikuti empat aturan. Aturan pertama: angka yang dilaporkan langsung oleh ISEAS atau dikutip tanpa perubahan oleh sumber sekunder bereputasi diberi kode L (dilaporkan). Aturan kedua: angka yang dihitung dari angka lain, misalnya proporsi pemilih Tiongkok yang diturunkan dari 100 dikurangi proporsi pemilih Amerika Serikat, diberi kode D (diturunkan), dan perhitungannya dijelaskan. Aturan ketiga: angka yang tidak dapat diverifikasi dibiarkan kosong dengan kode n.a., bukan diisi dengan perkiraan. Aturan keempat: setiap nilai diuji konsistensinya terhadap rata-rata regional yang dipublikasikan; bila rata-rata hasil perhitungan dari nilai per negara cocok dengan rata-rata resmi, keyakinan terhadap nilai per negara meningkat. Untuk 2025 dan 2026, uji ini berhasil: rata-rata sepuluh negara hasil hitung ulang adalah 47,7 persen pada 2025 dan 51,4 persen pada 2026, persis sama dengan angka yang dilaporkan.

Uji konsistensi itu juga memungkinkan satu nilai diturunkan secara aljabar. Laporan media menyebut hasil Laos 2026 sebagai “hampir seimbang” tanpa angka pasti. Karena rata-rata sepuluh negara 2026 adalah 51,4 persen dan sembilan nilai lain diketahui, nilai Laos dapat diturunkan sebesar sekitar 49,5 persen untuk Tiongkok. Nilai ini diberi kode D dan keyakinan sedang, karena bergantung pada pembulatan angka lain. Di luar prosedur kuantitatif, kajian ini memakai pembacaan kualitatif terhadap konteks peristiwa tiap tahun untuk menafsirkan pergeseran, dengan label keyakinan yang eksplisit untuk setiap tafsir.

Sumber Data, Cakupan, dan Konstruksi Dataset

Survei The State of Southeast Asia adalah instrumen opini elite paling konsisten di kawasan dan telah menjadi rujukan standar bagi pemerintah, lembaga kajian, dan media internasional. Kekuatannya terletak pada kontinuitas pertanyaan, cakupan seluruh negara anggota ASEAN, dan publikasi terbuka. Pertanyaan inti yang menjadi tulang punggung dataset ini berbunyi kurang lebih: jika ASEAN dipaksa menyelaraskan diri dengan salah satu rival strategis, mana yang harus dipilih? Responden hanya diberi dua pilihan, Amerika Serikat atau Tiongkok, sehingga hasilnya selalu berjumlah seratus persen. Desain biner ini memudahkan perbandingan antartahun, tetapi juga memaksa responden yang sebenarnya memilih netralitas untuk menyatakan kecondongan.

Dataset terdiri atas empat tabel. Tabel 1 memuat rata-rata regional pilihan biner untuk tujuh tahun, 2020 sampai 2026. Tabel 2 memuat proporsi pemilih Tiongkok per negara untuk empat tahun terakhir, 2023 sampai 2026, yang merupakan rentang dengan data per negara paling lengkap dalam sumber terbuka yang dapat diverifikasi. Tabel 3 memuat indikator pendukung 2026: persepsi kekuatan ekonomi dan politik-strategis paling berpengaruh, tingkat kepercayaan terhadap kekuatan besar, serta dua indikator kekhawatiran per negara. Tabel 4 adalah kamus data yang mendefinisikan setiap variabel, satuan, kode sumber, dan catatan penggunaan. Sebuah berkas CSV yang memuat Tabel 2 disediakan untuk diunduh dan dipakai dalam perangkat analisis statistik.

Data per negara untuk 2023 dan 2024 berasal dari analisis David Hutt untuk Radio Free Asia pada 20 April 2024 dan laporan Radio Free Asia pada 3 April 2024, yang melaporkan proporsi pemilih Amerika Serikat; proporsi pemilih Tiongkok diturunkan dengan pengurangan. Data per negara 2025 berasal dari ringkasan Temjenmeren Ao untuk MP-IDSA pada 2 Mei 2025. Data per negara 2026 berasal dari laporan Thairath dan The Thaiger pada 7 April 2026, yang dikonfirmasi silang dengan perubahan poin persentase yang dilaporkan Sinic Analytica, yakni kenaikan Singapura 19,2 poin, Vietnam 14,3 poin, Filipina 9,6 poin, dan Indonesia 7,9 poin. Keempat perubahan itu cocok dengan selisih antara nilai 2025 dan 2026 dalam dataset, sehingga keyakinan terhadap kedua seri tinggi.

Rata-rata regional diambil dari sumber berikut: angka 2020 dan 2021 dari laporan CNBC pada 16 Februari 2021; angka 2022 dari tulisan Terence Chong di Fulcrum pada 16 Februari 2022; angka 2023 dan 2024 dari Radio Free Asia; angka 2025 dan 2026 dari South China Morning Post pada 7 April 2026 dan laporan ISEAS 2026. Untuk 2026, kajian ini mencatat dua angka: rata-rata sebelas negara (52,0 persen Tiongkok) dan rata-rata sepuluh negara tanpa Timor-Leste (51,4 persen), agar perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya tetap setara.

Pilihan untuk tidak memasukkan data per negara 2020 sampai 2022 bersifat disengaja. Sumber terbuka yang dapat diverifikasi untuk periode itu hanya memberi gambaran parsial, misalnya bahwa pada 2021 mayoritas responden di tujuh negara memilih Amerika Serikat dan bahwa Kamboja, Indonesia, Malaysia, serta Thailand berpindah sisi dibandingkan 2020. Mengisi tabel dengan angka yang tidak dapat diperiksa akan bertentangan dengan prinsip transparansi dataset. Pengguna yang membutuhkan seri lengkap dianjurkan merujuk langsung ke laporan tahunan ISEAS edisi terkait.

Tabel Inti 1: Lintasan Regional 2020–2026

Kode L: dilaporkan langsung; D: diturunkan dengan pengurangan dari 100. Angka 2020–2021 untuk Tiongkok diturunkan dari proporsi pemilih AS yang dilaporkan.

Tabel 1 memperlihatkan pola gelombang, bukan garis. Tiga fase dapat dibedakan. Fase pertama, 2020 sampai 2023, ditandai keunggulan Amerika Serikat dengan puncak 61,5 persen pada 2021 dan 61,1 persen pada 2023. Puncak 2021 bertepatan dengan awal pemerintahan Joe Biden dan janji pemulihan keterlibatan multilateral setelah periode pertama Donald Trump, sedangkan kekecewaan atas penanganan pandemi oleh Tiongkok kemungkinan memperkuat kecondongan tersebut. Penurunan pada 2022 ke 57,0 persen terjadi di tengah ketidakpastian ekonomi pascapandemi, ketika peran Tiongkok sebagai mitra dagang terbesar kawasan kembali menonjol. Tafsir ini diberi keyakinan sedang karena survei tidak mengukur sebab secara langsung.

Fase kedua adalah pembalikan pada 2024, ketika Tiongkok unggul tipis dengan 50,5 persen. Survei 2024 dijalankan pada awal tahun, beberapa bulan setelah pecahnya perang Gaza pada Oktober 2023. Analisis Hutt mencatat bahwa pergeseran terbesar terjadi di negara-negara mayoritas Muslim, yakni Malaysia, Indonesia, dan Brunei, ditambah Laos, dan mengaitkannya dengan kemarahan atas dukungan Amerika Serikat terhadap Israel. Penilaian kajian ini, dengan keyakinan sedang hingga tinggi, adalah bahwa faktor Gaza merupakan pendorong utama pembalikan 2024, terutama di dunia Melayu, meski selisih regional yang hanya satu poin persentase berarti pergeseran itu setara dengan sekitar dua puluh responden saja.

Fase ketiga adalah osilasi 2025 sampai 2026. Pada 2025 Amerika Serikat kembali unggul dengan 52,3 persen, didorong lonjakan di Filipina dan Vietnam, dua negara yang paling langsung berhadapan dengan Tiongkok di Laut Cina Selatan. Pada 2026, Tiongkok kembali unggul dengan 52,0 persen. Pergeseran 2026 menarik karena tidak didorong oleh negara-negara Muslim, melainkan oleh Singapura, Vietnam, Filipina, dan Indonesia secara bersamaan. Laporan ISEAS 2026 mencatat bahwa kekhawatiran geopolitik nomor satu responden adalah kepemimpinan Amerika Serikat di bawah Presiden Trump, dipilih oleh 51,9 persen responden, sedikit di atas operasi penipuan global sebesar 51,4 persen dan perilaku agresif di Laut Cina Selatan sebesar 48,2 persen. Penilaian kajian ini, dengan keyakinan sedang, adalah bahwa pergeseran 2026 lebih merupakan penilaian negatif terhadap kebijakan Washington daripada penilaian positif terhadap Beijing.

Implikasi metodologis dari Tabel 1 cukup tegas. Pertama, pengguna data tidak boleh memperlakukan satu tahun sebagai titik balik struktural; perubahan arah yang terjadi empat kali dalam tujuh tahun menunjukkan bahwa sikap elite sangat responsif terhadap peristiwa. Kedua, selisih regional sering berada dalam kisaran beberapa poin persentase, sehingga headline media tentang kawasan yang “memilih Tiongkok” atau “memilih Amerika Serikat” cenderung melebih-lebihkan. Ketiga, pola gelombang ini konsisten dengan teori lindung nilai: elite menyesuaikan kecondongan terhadap risiko yang paling menonjol pada saat survei, tanpa mengunci diri pada satu pihak.

Tabel Inti 2: Kecondongan per Negara 2023–2026

D: diturunkan dari 100 dikurangi proporsi pemilih AS yang dilaporkan, kecuali Laos 2024 (nilai 2023 ditambah pergeseran 29,5 poin yang dilaporkan RFA) dan Laos 2026 (diturunkan dari rata-rata ASEAN-10 sebesar 51,4%). Timor-Leste baru dimasukkan pada 2025. Sumber: RFA (2023–2024), MP-IDSA (2025), Thairath/The Thaiger/Sinic Analytica (2026).

Tabel 2 mengungkap struktur yang tidak terlihat dalam rata-rata regional. Kawasan terbelah menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama adalah poros kecondongan ke Tiongkok yang stabil, terdiri atas Indonesia, Malaysia, dan Brunei, ditambah Thailand yang lebih moderat. Di ketiga negara Muslim itu, proporsi pemilih Tiongkok melonjak pada 2024 dan bertahan tinggi sejak itu; Indonesia bahkan mencapai titik tertinggi dalam dataset, 80,1 persen, pada 2026. Kelompok kedua adalah poros kecondongan ke Amerika Serikat yang stabil, yaitu Filipina dan Vietnam, dua negara dengan sengketa maritim paling tajam dengan Tiongkok. Kelompok ketiga adalah negara-negara berayun, yaitu Singapura, Laos, Kamboja, Myanmar, dan Timor-Leste, yang kecondongannya berubah cukup besar dari tahun ke tahun.

Kasus Singapura paling mengejutkan dan paling penting untuk dicermati. Dari 38,5 persen pada 2024 dan 47,1 persen pada 2025, proporsi pemilih Tiongkok di kalangan responden Singapura melonjak menjadi 66,3 persen pada 2026, kenaikan 19,2 poin dalam setahun. Singapura adalah mitra keamanan dekat Amerika Serikat, dengan fasilitas yang dipakai Angkatan Laut Amerika Serikat, dan elitenya secara tradisional memandang kehadiran Amerika Serikat sebagai penyeimbang yang diperlukan. Survei 2026 juga mencatat bahwa 76,8 persen responden Singapura menyebut kepemimpinan Amerika Serikat di bawah Trump sebagai kekhawatiran geopolitik utama, tertinggi di antara sebelas negara. Penilaian kajian ini, dengan keyakinan sedang, adalah bahwa lonjakan Singapura mencerminkan kecemasan negara dagang terbuka terhadap proteksionisme dan ketidakpastian kebijakan Washington, bukan pergeseran aliansi.

Kasus Indonesia memerlukan pembacaan berlapis. Kecondongan ke Tiongkok yang sangat tinggi, 80,1 persen, berdampingan dengan fakta bahwa 51,7 persen responden Indonesia menempatkan perambahan Tiongkok di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen sebagai kekhawatiran utama mereka di Laut Cina Selatan, serta 67,8 persen menyebut kepemimpinan Amerika Serikat di bawah Trump sebagai kekhawatiran geopolitik utama. Artinya, elite Indonesia tidak naif terhadap Tiongkok; mereka mencatat ancaman maritim, tetapi menilai risiko dari Washington lebih menonjol. Kombinasi solidaritas atas Gaza, ketergantungan ekonomi pada Tiongkok, dan tradisi politik luar negeri bebas aktif menjelaskan pola ini, dengan keyakinan sedang. Langkah Indonesia bergabung dengan BRICS pada awal 2025 konsisten dengan suasana elite tersebut, meski pemerintah Indonesia sendiri menegaskan bahwa keanggotaan itu tidak berarti meninggalkan kemitraan dengan Barat.

Kasus Filipina dan Vietnam memperlihatkan bahwa geografi ancaman tetap menentukan. Meski proporsi pemilih Tiongkok naik di kedua negara pada 2026, mayoritas tetap memilih Amerika Serikat: 76,8 persen di Filipina dan 59,2 persen di Vietnam. Perlu dicatat bahwa Vietnam, negara komunis dengan hubungan partai yang erat dengan Partai Komunis Tiongkok, secara konsisten menjadi salah satu negara paling pro-Amerika Serikat dalam survei ini, sebuah bukti bahwa ideologi politik bukan penentu utama kecondongan elite. Sebaliknya, kedekatan geografis dengan sumber ancaman dan pengalaman sengketa langsung jauh lebih menentukan.

Kelompok negara berayun memberi pelajaran tersendiri tentang sensitivitas data. Laos memperlihatkan ayunan paling liar: dari sekitar 80 persen pemilih Tiongkok pada 2021 dan 2022 menurut catatan Hutt, turun ke 41,1 persen pada 2023, melonjak ke sekitar 70,6 persen pada 2024, lalu kembali ke sekitar 51 persen pada 2025 dan hampir seimbang pada 2026. Negara yang secara ekonomi sangat dekat dengan Tiongkok ternyata tidak menghasilkan kecondongan elite yang stabil. Penilaian kajian ini, dengan keyakinan rendah hingga sedang, adalah bahwa ayunan Laos sebagian mencerminkan ukuran sampel yang kecil dan perubahan komposisi responden, dan sebagian lagi mencerminkan ambivalensi nyata elite terhadap ketergantungan. Kamboja dan Myanmar, yang sering dianggap berada di orbit Tiongkok, justru mencatat mayoritas pemilih Amerika Serikat pada 2025 dan 2026, masing-masing 61,0 dan 61,4 persen pada 2026. Untuk Myanmar, pola ini masuk akal mengingat responden elite cenderung berasal dari kalangan yang kritis terhadap junta militer, yang menjalin hubungan erat dengan Beijing. Untuk Kamboja, angka itu mengingatkan bahwa sikap elite dapat berbeda tajam dari orientasi pemerintah, sebuah kesenjangan yang justru bernilai bagi analis.

Timor-Leste, anggota termuda ASEAN, menambah dimensi baru. Proporsi pemilih Tiongkok naik dari 40,9 persen pada 2025 menjadi 58,2 persen pada 2026, kenaikan 17,3 poin. Dengan jumlah responden yang hanya sekitar 3,3 persen dari total sampel, atau kira-kira 66 orang, angka ini harus dibaca dengan sangat hati-hati. Namun arah pergeserannya sejalan dengan negara-negara lain yang mencatat kecemasan terhadap kebijakan Amerika Serikat. Bagi pengguna dataset, masuknya Timor-Leste juga menjadi pengingat praktis bahwa rata-rata regional 2026 tidak sepenuhnya dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga seri sepuluh negara perlu dipertahankan sebagai acuan utama.

Dataset ini juga memungkinkan latihan pembobotan yang mengungkap distorsi rata-rata regional. Dengan memakai perkiraan populasi 2024 yang dibulatkan berdasarkan Indikator Pembangunan Dunia Bank Dunia, rata-rata yang dibobot menurut populasi untuk 2026 menghasilkan sekitar 56,9 persen pemilih Tiongkok, lebih tinggi daripada rata-rata sederhana 52,0 persen. Untuk 2025, ketika rata-rata sederhana menunjukkan keunggulan Amerika Serikat, rata-rata berbobot justru menghasilkan sekitar 50,4 persen untuk Tiongkok. Bila Indonesia dikeluarkan, rata-rata berbobot 2026 turun menjadi sekitar 40,9 persen. Latihan ini bersifat ilustratif, karena responden adalah elite dan bukan sampel penduduk, tetapi ia menunjukkan dengan keyakinan tinggi bahwa headline regional sangat sensitif terhadap pilihan pembobotan, dan bahwa sikap elite Indonesia menjadi variabel paling menentukan bagi gambaran kawasan.

Tabel Pendukung: Pengaruh, Kepercayaan, dan Kekhawatiran 2026

Sumber: ISEAS 2026; Databoks Katadata untuk rincian pengaruh ekonomi. Kepercayaan terhadap AS: 42,4% (2024), 47,2% (2025), 44,0% (2026).

Tabel 3a memperlihatkan paradoks sentral geopolitik Asia Tenggara. Tiongkok diakui secara luas sebagai kekuatan ekonomi paling berpengaruh, dipilih 55,9 persen responden, hampir empat kali lipat Amerika Serikat yang hanya 15,3 persen. Tiongkok juga dipandang sebagai kekuatan politik-strategis paling berpengaruh oleh 40,0 persen responden. Namun dalam hal kepercayaan, Tiongkok hanya berada di urutan keempat dengan 39,8 persen, di bawah Jepang (65,6 persen), Uni Eropa (55,9 persen), dan Amerika Serikat (44,0 persen). Ringkasan Sinic Analytica mencatat bahwa di antara responden yang menyebut Tiongkok sebagai kekuatan paling berpengaruh, 55,4 persen khawatir terhadap pengaruh ekonominya dan 66,1 persen khawatir terhadap pengaruh politik-strategisnya.

Paradoks ini memperkuat penafsiran berbasis lindung nilai. Elite kawasan memilih Tiongkok dalam pertanyaan biner bukan karena percaya, melainkan karena menilai ketergantungan ekonomi sebagai kenyataan yang tidak dapat diabaikan dan karena kecewa terhadap alternatifnya. Kepercayaan yang jauh lebih tinggi terhadap Jepang dan Uni Eropa menunjukkan adanya permintaan akan mitra ketiga yang dapat mengurangi tekanan pilihan biner. Penilaian kajian ini, dengan keyakinan tinggi, adalah bahwa pertanyaan “dipaksa memilih” mengukur penilaian relatif terhadap dua pilihan yang sama-sama tidak sepenuhnya disukai, bukan dukungan positif terhadap salah satunya.

Tabel 3b memperlihatkan bahwa kekhawatiran elite tidak satu arah. Di Singapura, kekhawatiran terhadap kepemimpinan Amerika Serikat mencapai 76,8 persen, sementara kekhawatiran tentang perambahan maritim Tiongkok hanya 35,8 persen, terendah kedua di kawasan. Di Vietnam dan Filipina, pola terbalik: kekhawatiran terhadap perambahan Tiongkok tinggi, masing-masing 66,3 persen dan 64,5 persen, sementara kekhawatiran terhadap kepemimpinan Amerika Serikat lebih rendah. Indonesia menempati posisi unik dengan kedua kekhawatiran berada di atas lima puluh persen, yang mencerminkan dilema negara kepulauan terbesar di kawasan: terancam di laut oleh Tiongkok, tetapi juga tidak nyaman dengan arah kebijakan Amerika Serikat.

Data pendukung lain dari survei 2026 juga relevan bagi pengguna dataset. Tantangan regional paling dikhawatirkan adalah perubahan iklim dan cuaca ekstrem (60,0 persen), ketegangan ekonomi antarkekuatan besar (51,7 persen), dan ketidakstabilan politik domestik (46,1 persen). Lebih dari 55,6 persen responden memperkirakan hubungan negara mereka dengan Tiongkok akan membaik dalam tiga tahun ke depan, menurut The Thaiger. Kombinasi angka-angka ini memberi konteks penting: elite kawasan tidak sedang memilih blok, melainkan mencari stabilitas di tengah ketidakpastian yang bersumber dari banyak arah.

Kamus Data dan Panduan Penggunaan

Untuk memudahkan pemakaian ulang, Tabel 2 disediakan dalam format CSV yang dapat diunduh langsung dari halaman ini. Berkas itu memuat lima kolom, yaitu negara, tahun, proporsi pemilih Tiongkok, proporsi pemilih Amerika Serikat, dan kode status nilai, dalam format panjang yang siap dipakai di R, Python, Stata, atau lembar kerja. Pengguna dianjurkan selalu menyertakan kolom kode status dalam analisis, sehingga nilai yang diturunkan dapat dibedakan atau diuji kepekaannya.

Panduan penggunaan pertama menyangkut unit analisis. Data ini adalah agregat persepsi elite per negara per tahun, bukan data individu. Karena itu, analisis yang menyimpulkan perilaku individu dari data agregat, sebuah kekeliruan yang dikenal sebagai ecological fallacy, harus dihindari. Pernyataan seperti “warga Indonesia pro-Tiongkok” tidak dapat diturunkan dari dataset ini; pernyataan yang sah adalah “responden elite Indonesia dalam survei ISEAS 2026 condong memilih Tiongkok dalam pertanyaan biner hipotetis”.

Panduan kedua menyangkut ukuran sampel per negara. Dengan 2.008 responden yang tersebar di sebelas negara, jumlah responden per negara berkisar dari sekitar 66 untuk Timor-Leste (3,3 persen) hingga sekitar 247 untuk Singapura (12,3 persen). Margin kesalahan teoretis untuk sampel sebesar itu, seandainya sampel acak, berkisar dari sekitar 6 hingga 12 poin persentase. Karena sampel bersifat purposif, margin kesalahan dalam arti statistik klasik tidak berlaku, tetapi angka itu memberi gambaran tentang ketidakpastian: perubahan per negara di bawah sekitar sepuluh poin sebaiknya tidak ditafsirkan sebagai pergeseran substantif tanpa dukungan bukti lain.

Panduan ketiga menyangkut pembandingan antartahun. Komposisi responden menurut afiliasi dan negara berubah dari tahun ke tahun, dan Timor-Leste baru masuk pada 2025. Perbandingan regional harus memakai basis yang setara, misalnya rata-rata sepuluh negara, dan perubahan komposisi sektor perlu dicatat sebagai sumber variasi yang mungkin. Panduan keempat adalah pengutipan: pengguna dianjurkan mengutip laporan ISEAS asli sebagai sumber primer dan dataset ini sebagai kompilasi sekunder, dengan menyebut kode status nilai yang dipakai.

Perbandingan Internasional: Pew 2025, Afrobarometer 2026, dan Pelajaran Lintas Kawasan

Data Asia Tenggara menjadi lebih bermakna ketika ditempatkan dalam konteks survei global. Pembanding pertama adalah survei sikap global Pew Research Center yang dijalankan pada 8 Januari sampai 26 April 2025 terhadap 28.333 orang dewasa di 24 negara di luar Amerika Serikat. Median pandangan positif terhadap Amerika Serikat adalah 49 persen, sedangkan terhadap Tiongkok 37 persen. Pew mencatat bahwa pandangan terhadap Amerika Serikat memburuk sementara pandangan terhadap Tiongkok membaik di banyak negara, dan secara khusus menyebut Indonesia sebagai salah satu negara tempat Tiongkok dinilai lebih baik daripada Amerika Serikat. Berbeda dengan ISEAS, Pew memakai sampel penduduk dewasa yang representatif secara nasional, sehingga kesesuaian arah antara kedua survei untuk Indonesia memberi validasi silang yang berharga: kecondongan elite Indonesia tampaknya tidak terpisah jauh dari sikap publiknya.

Pembanding kedua adalah Afrika. Laporan African Insights 2026 dari Afrobarometer, sebagaimana diberitakan MyJoyOnline pada 6 Agustus 2026, mencakup 38 negara Afrika dan menemukan 62 persen responden menilai pengaruh Tiongkok positif, sementara penilaian positif terhadap Amerika Serikat turun dari 59 persen menjadi 53 persen di 30 negara. Temuan paling relevan bagi kajian ini adalah preferensi netralitas: mayoritas besar responden menolak memilih pihak dalam rivalitas kekuatan besar. Pola ini sejalan dengan teori lindung nilai dan menunjukkan bahwa sikap elite Asia Tenggara bukan anomali regional, melainkan bagian dari gejala global di dunia Selatan: penilaian yang semakin kritis terhadap Amerika Serikat, pengakuan pragmatis terhadap Tiongkok, dan keengganan kuat untuk terseret ke dalam blok.

Pembanding ketiga adalah kasus Singapura, yang secara internal memperlihatkan bagaimana sikap elite dapat berbeda dari arsitektur keamanan negara. Buku tahun 2025 berjudul Intelligence as Statecraft: Singapore’s Strategic Transformation in the Indo-Pacific menguraikan bagaimana Singapura membangun kemitraan intelijen dengan Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan negara-negara lain sambil menjaga otonomi strategisnya. Dengan latar seperti itu, lonjakan kecondongan responden Singapura ke Tiongkok pada 2026 tidak dapat dibaca sebagai sinyal perubahan aliansi; ia lebih tepat dibaca sebagai indikator kecemasan elite tentang keandalan mitra utama. Kesenjangan antara sikap dan struktur ini menjadi pelajaran metodologis penting bagi pengguna dataset di mana pun.

Literatur internasional juga mengingatkan tentang keterbatasan survei pilihan biner. Edisi Foreign Affairs Januari/Februari 2024 bertajuk “The Self-Doubting Superpower”, dengan esai sampul Fareed Zakaria, menggambarkan keraguan diri Amerika Serikat terhadap tatanan yang dibangunnya sendiri. Persepsi luar negeri terhadap Amerika Serikat, sebagaimana diukur oleh ISEAS, Pew, dan Afrobarometer, tampaknya mencerminkan keraguan diri itu: ketika Washington sendiri tampak ragu, mitra-mitranya menyesuaikan ekspektasi. Dalam konteks ini, angka 2026 di Asia Tenggara lebih tepat dipahami sebagai bagian dari penyesuaian global terhadap ketidakpastian kepemimpinan Amerika Serikat, ketimbang sebagai kemenangan diplomatik Tiongkok.

Perbandingan lintas kawasan menghasilkan tiga pelajaran. Pertama, arah pergeseran sikap terhadap Amerika Serikat pada 2025 sampai 2026 konsisten di Asia Tenggara, Afrika, dan sampel global Pew, sehingga dapat dinilai dengan keyakinan tinggi sebagai gejala lintas kawasan. Kedua, kepercayaan terhadap Tiongkok tetap terbatas di semua survei, sehingga kecondongan ke Tiongkok lebih banyak bersifat pragmatis. Ketiga, preferensi netralitas dan permintaan akan mitra ketiga, seperti Jepang dan Uni Eropa di Asia Tenggara, merupakan pola yang kuat dan sering terabaikan dalam headline yang berfokus pada pilihan biner.

Argumen Tandingan: “Survei Elite Bukan Barometer Geopolitik”

Argumen tandingan terkuat terhadap pemakaian dataset ini perlu dikemukakan secara utuh. Argumen ini menyatakan bahwa survei ISEAS, betapapun konsisten, tidak layak dijadikan barometer geopolitik. Sampelnya purposif dan tidak representatif; jumlah responden per negara kecil; pertanyaan biner memaksa pilihan yang tidak realistis; dan rata-rata regional memberi bobot sama pada negara dengan populasi yang sangat berbeda. David Hutt, dalam analisisnya untuk Radio Free Asia pada April 2024, menunjukkan bahwa keunggulan Tiongkok 2024 setara dengan sekitar dua puluh responden dari 1.994, bahwa pertanyaan itu menanyakan pilihan ASEAN sebagai blok padahal ASEAN bahkan tidak mampu bersepakat tentang Myanmar, dan bahwa headline media mengabaikan pertanyaan lain yang menunjukkan meningkatnya kekhawatiran terhadap Tiongkok. Argumen ini menyimpulkan bahwa mengompilasi angka-angka itu menjadi dataset hanya memberi kesan presisi palsu.

Kritik ini kuat dan sebagian besar sahih. Kajian ini menerimanya pada empat titik: sampel memang tidak representatif dalam arti statistik; selisih tipis memang tidak bermakna; rata-rata sederhana memang mendistorsi; dan pertanyaan biner memang tidak mencerminkan pilihan kebijakan nyata. Itulah sebabnya dataset ini menyertakan kode status nilai, uji konsistensi, latihan pembobotan, panduan ukuran sampel, dan indikator pendukung tentang kepercayaan serta kekhawatiran.

Meski demikian, kesimpulan bahwa data ini tidak berguna tidak dapat diterima, karena tiga alasan. Pertama, nilai survei ini tidak terletak pada akurasi titik, melainkan pada konsistensi instrumen dari tahun ke tahun. Pertanyaan yang sama, diajukan kepada kategori responden yang serupa, pada waktu yang sama setiap tahun, menghasilkan seri waktu yang memungkinkan identifikasi pergeseran besar, misalnya lonjakan 19,2 poin di Singapura atau 29,5 poin di Laos pada 2024, yang jauh melampaui ketidakpastian sampel. Kedua, populasi sasaran survei, yaitu elite pembuat dan pemengaruh kebijakan, justru merupakan kelompok yang paling relevan bagi analisis kebijakan luar negeri; survei penduduk umum menjawab pertanyaan yang berbeda. Ketiga, validasi silang dengan Pew dan Afrobarometer menunjukkan bahwa arah pergeseran yang ditangkap ISEAS konsisten dengan survei berbasis sampel representatif, sehingga data ini menangkap sinyal nyata, bukan sekadar derau.

Dengan demikian, sikap yang tepat bukan menolak data, melainkan memakainya dengan disiplin: membaca pergeseran besar dan pola struktural, mengabaikan selisih kecil, selalu mendampingkan pilihan biner dengan indikator kepercayaan dan kekhawatiran, dan tidak pernah menyimpulkan kebijakan negara dari sikap elite semata. Penilaian kajian ini, dengan keyakinan tinggi, adalah bahwa dataset ini paling bernilai sebagai sistem peringatan dini tentang perubahan suasana elite, bukan sebagai peta aliansi.

Skenario dan Penanda Arah 2027–2029

Berdasarkan pola dalam dataset, kajian ini merumuskan tiga skenario untuk sikap elite Asia Tenggara hingga edisi survei 2029. Skenario disusun untuk membantu pengguna data menafsirkan rilis tahunan berikutnya, bukan untuk meramalkan angka tertentu.

Skenario A, osilasi berlanjut, membayangkan rata-rata regional terus bergerak dalam kisaran sekitar 45 sampai 55 persen, dengan pemenang yang berganti mengikuti peristiwa paling menonjol menjelang periode survei Januari sampai Februari. Polarisasi antarnegara tetap tinggi, dengan Indonesia, Malaysia, dan Brunei condong ke Tiongkok serta Filipina dan Vietnam condong ke Amerika Serikat. Skenario ini paling mungkin karena paling konsisten dengan pola tujuh tahun terakhir dan dengan logika lindung nilai.

Skenario B, kecondongan ke Tiongkok mengeras, membayangkan rata-rata regional bertahan di atas 55 persen untuk Tiongkok selama dua atau tiga tahun berturut-turut, dengan negara berayun seperti Singapura dan Thailand mengonsolidasi kecondongannya. Pemicu yang mungkin meliputi berlanjutnya tarif dan ketidakpastian kebijakan perdagangan Amerika Serikat, berkurangnya kehadiran diplomatik dan bantuan Amerika Serikat, serta inisiatif ekonomi Tiongkok yang lebih menarik. Penanda utamanya adalah kenaikan kepercayaan terhadap Tiongkok di atas 45 persen; tanpa itu, kecondongan tetap bersifat negatif terhadap Washington, bukan positif terhadap Beijing.

Skenario C, pemulihan kecondongan ke Amerika Serikat, membayangkan rata-rata regional kembali di atas 55 persen untuk Amerika Serikat. Pemicu yang mungkin meliputi krisis besar di Laut Cina Selatan yang memperlihatkan perilaku koersif Tiongkok secara dramatis, perubahan arah kebijakan perdagangan Amerika Serikat, atau pergantian pemerintahan di Washington setelah pemilu presiden November 2028, yang akan tercermin pada survei 2029. Probabilitasnya lebih rendah karena memerlukan perubahan besar dalam salah satu dari dua arah tersebut dalam waktu singkat.

Penanda arah yang perlu dipantau meliputi: tingkat kepercayaan terhadap Tiongkok dan Amerika Serikat dalam setiap rilis; besarnya kekhawatiran tentang kepemimpinan Amerika Serikat dibandingkan kekhawatiran tentang perambahan maritim Tiongkok; perubahan kecondongan di Singapura dan Thailand sebagai negara berayun yang berpengaruh; insiden besar di Laut Cina Selatan, terutama yang melibatkan Filipina atau Indonesia; serta perkembangan kebijakan tarif Amerika Serikat terhadap negara-negara ASEAN. Pergeseran searah pada tiga atau lebih penanda akan menjadi alasan untuk memperbarui probabilitas.

Rekomendasi bagi Pengguna Data dan Pembuat Kebijakan

Bagi Kementerian Luar Negeri Indonesia, kajian ini merekomendasikan agar data sikap elite regional dipakai sebagai indikator dalam perumusan kebijakan luar negeri bebas aktif, khususnya untuk mengukur ruang gerak diplomasi Indonesia di dalam ASEAN. Mulai 2027, kementerian dapat menyusun analisis tahunan yang mendampingkan rilis ISEAS dengan survei opini publik nasional yang representatif, sehingga kesenjangan antara sikap elite dan publik dapat dipantau. Sikap elite Indonesia yang sangat condong ke Tiongkok, bersamaan dengan kekhawatiran tinggi tentang perambahan maritim, perlu dibaca sebagai mandat untuk diplomasi yang tegas di Natuna sekaligus pragmatis di bidang ekonomi.

Bagi Sekretariat ASEAN dan pemerintah negara anggota, rekomendasinya adalah mendukung pengembangan survei opini regional berbasis sampel representatif, sebagai pelengkap survei elite, dalam kerangka kerja sama riset ASEAN, dengan target edisi perdana pada 2028. Pengetahuan tentang sikap publik, bukan hanya elite, semakin penting ketika protes generasi muda di kawasan menunjukkan bahwa jarak antara elite dan warga dapat berdampak besar terhadap stabilitas.

Bagi pemerintah Amerika Serikat, data menunjukkan bahwa penurunan kecondongan elite kawasan berkorelasi dengan kekhawatiran terhadap kebijakan Washington sendiri. Rekomendasinya adalah menjadikan kepastian kebijakan dagang dan kehadiran diplomatik yang konsisten sebagai prioritas, terutama terhadap Singapura dan Thailand sebagai negara berayun yang berpengaruh, sebelum siklus survei 2027. Bagi pemerintah Tiongkok, data menunjukkan bahwa kecondongan pragmatis tidak disertai kepercayaan; tanpa perubahan perilaku di Laut Cina Selatan, keunggulan dalam pertanyaan biner akan tetap rapuh. Bagi Jepang dan Uni Eropa, tingkat kepercayaan tertinggi merupakan modal strategis yang dapat dimanfaatkan untuk menawarkan alternatif konkret dalam investasi infrastruktur dan transisi energi.

Bagi media dan analis, rekomendasinya adalah menghentikan pembacaan headline yang menyatakan kawasan “memilih” salah satu kekuatan berdasarkan selisih beberapa poin, dan sebagai gantinya melaporkan polarisasi antarnegara, indikator kepercayaan, serta keterbatasan sampel. Bagi perguruan tinggi dan pengajar, dataset ini dapat dipakai dalam mata kuliah geopolitik, studi Asia Tenggara, dan metodologi riset sebagai latihan tentang konstruksi dataset, nilai turunan, pembobotan, dan bahaya ecological fallacy, mulai semester genap 2026/2027. Bagi ISEAS sendiri, rekomendasinya adalah mempublikasikan data per negara untuk seluruh edisi dalam format terbuka yang dapat diunduh, termasuk ukuran sampel per negara dan distribusi sektor, untuk memperkuat transparansi dan pemakaian ulang.

Bagi analis intelijen dan peramalan strategis, rekomendasinya adalah memasukkan seri ini ke dalam dasbor indikator suasana regional, dengan ambang perubahan yang jelas, misalnya pergeseran per negara di atas sepuluh poin atau perubahan kepercayaan di atas lima poin, sebagai pemicu analisis mendalam. Pendekatan ini mengubah survei tahunan dari sekadar berita menjadi alat peringatan dini yang terstruktur.

Keterbatasan dan Kesimpulan

Dataset ini memiliki keterbatasan yang tidak boleh diabaikan. Pertama, sebagian besar nilai per negara untuk 2023 dan 2024 serta sebagian nilai 2026 diturunkan dari angka yang dilaporkan sumber sekunder, bukan diambil langsung dari tabel ISEAS, karena bagian laporan 2026 yang memuat tabel kekuatan besar tidak dapat diekstraksi secara utuh dari berkas terbuka. Uji konsistensi terhadap rata-rata regional mengurangi risiko kesalahan, tetapi tidak menghapusnya. Kedua, data per negara untuk 2020 sampai 2022 serta untuk Kamboja dan Myanmar pada 2023 sampai 2024 tidak tersedia dalam sumber terbuka yang dapat diverifikasi. Ketiga, latihan pembobotan memakai perkiraan populasi yang dibulatkan dan secara konseptual tidak sepenuhnya tepat untuk sampel elite. Keempat, tafsir tentang sebab-sebab pergeseran bersifat kualitatif dan diberi label keyakinan, karena survei tidak mengukur sebab secara langsung.

Dengan memperhitungkan keterbatasan itu, kesimpulan kajian ini dapat dirumuskan dengan jelas. Sikap elite Asia Tenggara terhadap rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok bersifat cair, terpolarisasi menurut geografi ancaman, dan pragmatis. Pergeseran 2026 ke arah Tiongkok lebih merupakan ekspresi kecemasan terhadap Washington daripada kepercayaan kepada Beijing, sebagaimana diperlihatkan oleh rendahnya kepercayaan terhadap Tiongkok dan tingginya kepercayaan terhadap Jepang serta Uni Eropa. Indonesia, sebagai negara terbesar di kawasan, menjadi variabel paling menentukan bagi gambaran regional, dan sikap elitenya menggabungkan kecondongan ekonomi ke Tiongkok dengan kewaspadaan maritim yang tinggi.

Pelajaran utama bagi pembaca global adalah bahwa Asia Tenggara tidak sedang memilih blok. Kawasan ini sedang menyesuaikan diri dengan dunia yang kurang dapat diprediksi, memakai survei tahunan sebagai cermin suasana dan lindung nilai sebagai strategi. Dataset yang terdokumentasi dengan baik, lengkap dengan keterbatasannya, membantu memisahkan sinyal dari derau, dan dengan demikian membantu pembuat kebijakan di dalam maupun di luar kawasan menghindari dua kesalahan yang sama berbahayanya: membaca setiap rilis sebagai titik balik, atau mengabaikan pergeseran besar ketika benar-benar terjadi.

Executive Summary: The Question, the Findings, and Why They Matter

This data study answers a question argued over in capitals around the world: which way do Southeast Asian elites lean when faced with a hypothetical choice between the United States and China, and how far can those survey numbers be trusted as a guide to the region’s geopolitical direction? To that end, the study assembles a documented dataset from seven annual editions of The State of Southeast Asia survey published by the ISEAS–Yusof Ishak Institute in Singapore, covering 2020 to 2026, complete with country tables, supporting indicators on influence and trust, a data dictionary, construction rules and notes on derived values. The dataset is designed for reuse by researchers, teachers and policy analysts, and to make its limitations plain.

The core findings can be summarised in three judgments. First, with high confidence, regional elite alignment is volatile rather than a linear trend: the share of respondents choosing the United States rose from 53.6 percent in 2020 to 61.5 percent in 2021, fell to 49.5 percent in 2024, rose again to 52.3 percent in 2025, then fell to 48.0 percent in 2026, when China was chosen by 52.0 percent. Second, with high confidence, the regional average conceals sharp and deepening polarisation: in 2026, 80.1 percent of Indonesian respondents chose China, while 76.8 percent of Filipino respondents chose the United States. Third, with moderate confidence, the 2026 shift was driven more by concern about US policy than by rising trust in China, because in the same year China was trusted by only 39.8 percent of respondents, less than Japan, the European Union and the United States.

Why does this matter globally? Southeast Asia is a region of some 690 million people, sea lanes linking the Indian and Pacific Oceans, and manufacturing supply chains that have grown more important as production diversifies away from China. The perceptions of its elites, government officials, business people, academics and civil society activists, shape the policy space of ASEAN states’ foreign policies. When those perceptions shift, choices about investment, defence cooperation and membership of new groupings shift too. Indonesia’s decision to become a full member of BRICS, announced by Brazil on 6 January 2025 as recorded on the official website of Brazil’s BRICS presidency, illustrates how elite mood and diplomatic moves intertwine.

The study also warns against reading the numbers naively. The question of what ASEAN should choose “if forced” is a hypothetical about a collective act that is almost impossible; respondents are elites selected purposively, not a random sample of the population; and the regional average weights Brunei and Indonesia equally, though their populations differ by a factor of hundreds. The sections that follow explain how the dataset was built, what it shows, how it compares with other global surveys and how to use it responsibly. Every figure is linked to an open source that can be checked.

Analytic Framework and Method Note

The analytic framework rests on hedging theory in Southeast Asian international relations. Kuik Cheng-Chwee, in his 2008 Contemporary Southeast Asia article “The Essence of Hedging: Malaysia and Indonesia’s Response to a Rising China”, defined hedging as the behaviour of small and middle states pursuing seemingly contradictory policies towards two great powers at once, to prepare a fallback if circumstances change. In Kuik’s account, hedging is most likely when threats are neither immediate nor clear and when sources of vital support are uncertain; domestically, it also serves as a legitimation strategy for ruling elites. The framework matters for reading survey data because it predicts that elite alignment will fluctuate with events rather than harden into permanent blocs.

The second framework comes from the literature on elite opinion and foreign policy, which distinguishes preferences stated in surveys from observable state behaviour. Elite preferences are an indicator of mood, not a predictor of policy. The link between them is mediated by economic structure, security ties, domestic political calculation and individual leadership. The dataset is therefore treated as an attitude sensor that can be set against behavioural indicators such as forum membership, military cooperation or trade policy. Gaps between attitude and behaviour are themselves valuable material for analysis.

The method requires detail. The primary source is the 2026 ISEAS survey report, available in full on the ISEAS website, together with earlier editions as reported by media and research institutions that quote them directly. The 2026 survey was conducted online from 5 January to 20 February 2026 with 2,008 respondents from eleven ASEAN member states, including Timor-Leste. By affiliation, respondents were 42.9 percent private sector, 21.1 percent government, 19.5 percent academia and research, 11.2 percent civil society, NGOs and media, and 5.3 percent regional or international organisations. The 2025 survey ran from 3 January to 15 February 2025 with 2,023 respondents, according to a summary by the Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses.

Compilation followed four rules. First, figures reported directly by ISEAS or quoted unchanged by reputable secondary sources are coded L (reported). Second, figures calculated from other figures, for example a China share derived as 100 minus the reported US share, are coded D (derived), with the calculation explained. Third, figures that cannot be verified are left blank and coded n.a., rather than filled with estimates. Fourth, every value is tested for consistency against the published regional average; where the average recalculated from country values matches the official average, confidence in the country values increases. For 2025 and 2026 the test succeeded: the recalculated ten-country averages are 47.7 percent in 2025 and 51.4 percent in 2026, exactly matching the reported figures.

The consistency test also allows one value to be derived algebraically. Media reports described Laos in 2026 as “almost evenly split” without an exact figure. Because the 2026 ten-country average is 51.4 percent and the nine other values are known, the Laos value can be derived as about 49.5 percent for China. It is coded D with moderate confidence, since it depends on the rounding of other figures. Beyond the quantitative procedures, the study uses qualitative reading of each year’s events to interpret shifts, with explicit confidence labels for each interpretation.

Data Sources, Coverage, and Dataset Construction

The State of Southeast Asia survey is the region’s most consistent elite-opinion instrument and has become a standard reference for governments, research institutions and international media. Its strength lies in question continuity, coverage of every ASEAN member and open publication. The core question underpinning this dataset reads roughly: if ASEAN were forced to align itself with one of the strategic rivals, which should it choose? Respondents have only two options, the United States or China, so the results always sum to one hundred percent. The binary design eases comparison across years but forces respondents who would actually prefer neutrality to state a lean.

The dataset consists of four tables. Table 1 gives regional averages for the binary choice over seven years, 2020 to 2026. Table 2 gives the share choosing China by country for the last four years, 2023 to 2026, the span with the most complete country data in verifiable open sources. Table 3 gives supporting indicators for 2026: perceptions of the most influential economic and political-strategic power, trust in major powers and two country-level concern indicators. Table 4 is a data dictionary defining each variable, unit, source code and usage note. A CSV file containing Table 2 is provided for download and use in statistical software.

Country data for 2023 and 2024 come from David Hutt’s analysis for Radio Free Asia on 20 April 2024 and a Radio Free Asia report on 3 April 2024, which reported US shares; China shares are derived by subtraction. Country data for 2025 come from Temjenmeren Ao’s summary for MP-IDSA on 2 May 2025. Country data for 2026 come from reports by Thairath and The Thaiger on 7 April 2026, cross-checked against the percentage-point changes reported by Sinic Analytica: increases of 19.2 points for Singapore, 14.3 for Vietnam, 9.6 for the Philippines and 7.9 for Indonesia. All four changes match the differences between the 2025 and 2026 values in the dataset, so confidence in both series is high.

Regional averages come from the following sources: 2020 and 2021 from a CNBC report of 16 February 2021; 2022 from Terence Chong’s piece in Fulcrum of 16 February 2022; 2023 and 2024 from Radio Free Asia; 2025 and 2026 from the South China Morning Post of 7 April 2026 and the 2026 ISEAS report. For 2026 the study records two figures: the eleven-country average (52.0 percent China) and the ten-country average excluding Timor-Leste (51.4 percent), so that comparison with earlier years remains like for like.

The decision not to include country data for 2020 to 2022 is deliberate. Verifiable open sources for that period give only a partial picture, for example that in 2021 majorities in seven countries chose the United States and that Cambodia, Indonesia, Malaysia and Thailand switched sides compared with 2020. Filling the table with uncheckable numbers would violate the dataset’s transparency principle. Users needing the full series are advised to consult the relevant ISEAS annual reports directly.

Core Table 1: The Regional Trajectory, 2020–2026

Code L: reported directly; D: derived by subtraction from 100. China figures for 2020–2021 are derived from the reported US shares.

Table 1 shows a wave pattern, not a line. Three phases can be distinguished. The first, 2020 to 2023, saw US leads peaking at 61.5 percent in 2021 and 61.1 percent in 2023. The 2021 peak coincided with the start of Joe Biden’s administration and its promise to restore multilateral engagement after Donald Trump’s first term, while disappointment with China’s handling of the pandemic probably reinforced the lean. The 2022 dip to 57.0 percent came amid post-pandemic economic uncertainty, when China’s role as the region’s largest trading partner regained prominence. These readings carry moderate confidence because the survey does not measure causes directly.

The second phase was the 2024 reversal, when China edged ahead with 50.5 percent. The 2024 survey was fielded early in the year, a few months after the Gaza war broke out in October 2023. Hutt’s analysis noted that the largest shifts occurred in Muslim-majority Malaysia, Indonesia and Brunei, plus Laos, and linked them to anger at US support for Israel. This study judges, with moderate to high confidence, that the Gaza factor was the main driver of the 2024 reversal, especially in the Malay world, although a regional gap of only one percentage point means the shift was equivalent to roughly twenty respondents.

The third phase is the 2025–2026 oscillation. In 2025 the United States regained the lead with 52.3 percent, driven by surges in the Philippines and Vietnam, the two countries most directly confronting China in the South China Sea. In 2026 China led again with 52.0 percent. The 2026 shift is notable because it was driven not by Muslim-majority states but by Singapore, Vietnam, the Philippines and Indonesia together. The 2026 ISEAS report records that respondents’ top geopolitical concern was US leadership under President Trump, chosen by 51.9 percent, narrowly ahead of global scam operations at 51.4 percent and aggressive behaviour in the South China Sea at 48.2 percent. This study judges, with moderate confidence, that the 2026 shift was more a negative verdict on Washington’s policies than a positive verdict on Beijing.

The methodological implications of Table 1 are clear. First, users should not treat any single year as a structural turning point; four changes of direction in seven years show that elite attitudes are highly responsive to events. Second, regional gaps often fall within a few percentage points, so media headlines about the region “choosing China” or “choosing America” tend to exaggerate. Third, the wave pattern is consistent with hedging theory: elites adjust their lean to whichever risk is most salient at survey time, without locking themselves to one side.

Core Table 2: Country Alignment, 2023–2026

D: derived as 100 minus the reported US share, except Laos 2024 (2023 value plus the 29.5-point shift reported by RFA) and Laos 2026 (derived from the ASEAN-10 average of 51.4%). Timor-Leste entered in 2025. Sources: RFA (2023–2024), MP-IDSA (2025), Thairath/The Thaiger/Sinic Analytica (2026).

Table 2 reveals a structure invisible in the regional average. The region divides into three groups. The first is a stable China-leaning axis of Indonesia, Malaysia and Brunei, with more moderate Thailand. In the three Muslim-majority states, the China share jumped in 2024 and has stayed high since; Indonesia reached the dataset’s highest value, 80.1 percent, in 2026. The second is a stable US-leaning axis of the Philippines and Vietnam, the two countries with the sharpest maritime disputes with China. The third consists of swing states, Singapore, Laos, Cambodia, Myanmar and Timor-Leste, whose lean changes considerably from year to year.

Singapore is the most surprising case and the most important to examine. From 38.5 percent in 2024 and 47.1 percent in 2025, the China share among Singaporean respondents jumped to 66.3 percent in 2026, a rise of 19.2 points in a year. Singapore is a close US security partner, with facilities used by the US Navy, and its elites have traditionally seen the American presence as a necessary balancer. The 2026 survey also records that 76.8 percent of Singaporean respondents named US leadership under Trump as their top geopolitical concern, the highest of the eleven countries. This study judges, with moderate confidence, that the Singapore surge reflects an open trading state’s anxiety about protectionism and Washington’s policy unpredictability, not an alliance shift.

Indonesia requires a layered reading. Its very high China lean, 80.1 percent, sits alongside the fact that 51.7 percent of Indonesian respondents named Chinese encroachment in exclusive economic zones and continental shelves as their top South China Sea concern, and 67.8 percent named US leadership under Trump as their top geopolitical concern. Indonesian elites are not naive about China; they register the maritime threat but judge the risk from Washington as more salient. A combination of solidarity over Gaza, economic dependence on China and the “free and active” foreign-policy tradition explains the pattern, with moderate confidence. Indonesia’s accession to BRICS in early 2025 is consistent with this elite mood, although the Indonesian government itself has stressed that membership does not mean abandoning partnerships with the West.

The Philippines and Vietnam show that the geography of threat remains decisive. Although the China share rose in both in 2026, majorities still chose the United States: 76.8 percent in the Philippines and 59.2 percent in Vietnam. Vietnam, a communist state with close party ties to the Chinese Communist Party, has consistently been one of the most pro-US countries in the survey, evidence that political ideology is not the main determinant of elite alignment. Geographic proximity to the source of threat and the experience of direct disputes matter far more.

The swing group offers its own lesson about data sensitivity. Laos shows the wildest swings: from about 80 percent choosing China in 2021 and 2022 according to Hutt, down to 41.1 percent in 2023, up to about 70.6 percent in 2024, back to about 51 percent in 2025 and nearly even in 2026. A country economically very close to China has not produced a stable elite lean. This study judges, with low to moderate confidence, that Laos’s swings partly reflect small sample sizes and changing respondent composition, and partly real elite ambivalence about dependence. Cambodia and Myanmar, often thought to be in China’s orbit, recorded US majorities in 2025 and 2026, at 61.0 and 61.4 percent respectively in 2026. For Myanmar the pattern makes sense given that elite respondents tend to come from circles critical of the military junta, which maintains close ties with Beijing. For Cambodia the figure is a reminder that elite attitudes can diverge sharply from government orientation, a gap that is itself valuable to analysts.

Timor-Leste, ASEAN’s newest member, adds a new dimension. Its China share rose from 40.9 percent in 2025 to 58.2 percent in 2026, a 17.3-point increase. With respondents making up only about 3.3 percent of the total sample, roughly 66 people, this figure must be read with great caution. Its direction, however, matches other countries registering anxiety about US policy. For dataset users, Timor-Leste’s entry is also a practical reminder that the 2026 regional average is not fully comparable with earlier years, so the ten-country series should remain the main benchmark.

The dataset also allows a weighting exercise that reveals distortions in the regional average. Using rounded 2024 population estimates based on the World Bank’s World Development Indicators, a population-weighted average for 2026 yields about 56.9 percent choosing China, higher than the simple average of 52.0 percent. For 2025, when the simple average showed a US lead, the weighted average instead yields about 50.4 percent for China. Excluding Indonesia, the 2026 weighted average falls to about 40.9 percent. The exercise is illustrative, since respondents are elites rather than a population sample, but it shows with high confidence that regional headlines are highly sensitive to weighting choices, and that Indonesian elite attitudes are the single most decisive variable for the regional picture.

Supporting Tables: Influence, Trust, and Concern in 2026

Sources: ISEAS 2026; Databoks Katadata for the economic influence breakdown. Trust in the US: 42.4% (2024), 47.2% (2025), 44.0% (2026).

Table 3a shows the central paradox of Southeast Asian geopolitics. China is widely recognised as the most influential economic power, chosen by 55.9 percent of respondents, nearly four times the United States at 15.3 percent. China is also seen as the most influential political-strategic power by 40.0 percent. Yet on trust, China ranks only fourth at 39.8 percent, behind Japan (65.6 percent), the European Union (55.9 percent) and the United States (44.0 percent). A summary by Sinic Analytica notes that among respondents naming China as the most influential power, 55.4 percent worry about its economic influence and 66.1 percent about its political-strategic influence.

This paradox reinforces the hedging interpretation. Regional elites choose China in the binary question not out of trust but because they see economic dependence as an unavoidable reality and are disappointed with the alternative. Far higher trust in Japan and the EU signals demand for third partners who can ease the pressure of a binary choice. This study judges, with high confidence, that the “forced choice” question measures relative judgments between two options neither of which is fully liked, not positive support for either.

Table 3b shows that elite concerns do not run in one direction. In Singapore, concern about US leadership reaches 76.8 percent, while concern about Chinese maritime encroachment is only 35.8 percent, the second lowest in the region. In Vietnam and the Philippines the pattern reverses: concern about Chinese encroachment is high, 66.3 and 64.5 percent respectively, while concern about US leadership is lower. Indonesia occupies a unique position with both concerns above fifty percent, reflecting the dilemma of the region’s largest archipelagic state: threatened at sea by China, yet uneasy about the direction of US policy.

Other 2026 data are relevant for dataset users. The most worrying regional challenges were climate change and extreme weather (60.0 percent), economic tensions between major powers (51.7 percent) and domestic political instability (46.1 percent). More than 55.6 percent of respondents expect their country’s relations with China to improve over the next three years, according to The Thaiger. Together these numbers provide important context: regional elites are not choosing a bloc, but seeking stability amid uncertainty from many directions.

Data Dictionary and Usage Guide

To ease reuse, Table 2 is provided as a CSV file that can be downloaded directly from this page. The file contains five columns, country, year, China share, US share and value status code, in long format ready for R, Python, Stata or spreadsheets. Users should always keep the status code column in their analysis so that derived values can be distinguished or tested for sensitivity.

The first usage note concerns the unit of analysis. These are aggregate elite perceptions per country per year, not individual data. Analyses that infer individual behaviour from aggregate data, the error known as the ecological fallacy, must be avoided. A statement such as “Indonesians are pro-China” cannot be derived from this dataset; the valid statement is “Indonesian elite respondents in the 2026 ISEAS survey leaned towards China in a hypothetical binary question”.

The second note concerns country sample sizes. With 2,008 respondents across eleven countries, country samples range from about 66 for Timor-Leste (3.3 percent) to about 247 for Singapore (12.3 percent). The theoretical margin of error for samples of that size, if they were random, would range from about 6 to 12 percentage points. Because the sample is purposive, classical margins of error do not strictly apply, but the numbers indicate the scale of uncertainty: country changes below about ten points should not be read as substantive shifts without other supporting evidence.

The third note concerns comparison across years. Respondent composition by affiliation and country changes each year, and Timor-Leste joined only in 2025. Regional comparisons should use a like-for-like base, such as the ten-country average, and changes in sector composition should be noted as a possible source of variation. The fourth note concerns citation: users should cite the original ISEAS reports as the primary source and this dataset as a secondary compilation, stating which value status codes were used.

International Comparison: Pew 2025, Afrobarometer 2026, and Cross-Regional Lessons

The Southeast Asian data become more meaningful when placed alongside global surveys. The first comparator is the Pew Research Center global attitudes survey conducted from 8 January to 26 April 2025 among 28,333 adults in 24 countries outside the United States. The median favourable view of the United States was 49 percent, and of China 37 percent. Pew noted that views of the United States worsened while views of China improved in many countries, and specifically named Indonesia as one where China is rated more favourably than the United States. Unlike ISEAS, Pew uses nationally representative adult samples, so the agreement in direction between the two surveys for Indonesia offers valuable cross-validation: Indonesian elite alignment does not appear far removed from public attitudes.

The second comparator is Africa. Afrobarometer’s 2026 African Insights report, as reported by MyJoyOnline on 6 August 2026, covers 38 African countries and found that 62 percent of respondents see China’s influence as positive, while positive views of the United States fell from 59 percent to 53 percent across 30 countries. Most relevant here is the preference for neutrality: large majorities reject taking sides in great-power rivalry. This pattern is consistent with hedging theory and shows that Southeast Asian elite attitudes are not a regional anomaly but part of a global Southern phenomenon: increasingly critical views of the United States, pragmatic recognition of China and a strong reluctance to be drawn into blocs.

The third comparator is the Singapore case, which shows internally how elite attitudes can diverge from a state’s security architecture. A 2025 book titled Intelligence as Statecraft: Singapore’s Strategic Transformation in the Indo-Pacific describes how Singapore built intelligence partnerships with the United States, the United Kingdom, Australia and others while preserving its strategic autonomy. Against that background, the 2026 jump in Singaporean respondents’ China lean cannot be read as a signal of alliance change; it is better read as an indicator of elite anxiety about the reliability of a principal partner. The gap between attitude and structure is an important methodological lesson for dataset users everywhere.

International literature also cautions about binary-choice surveys. The January/February 2024 issue of Foreign Affairs, titled “The Self-Doubting Superpower”, with a cover essay by Fareed Zakaria, describes America’s self-doubt about the order it built. Foreign perceptions of the United States, as measured by ISEAS, Pew and Afrobarometer, appear to mirror that self-doubt: when Washington itself seems uncertain, its partners adjust their expectations. In this context the 2026 Southeast Asian numbers are better understood as part of a global adjustment to uncertain US leadership than as a diplomatic victory for China.

The cross-regional comparison yields three lessons. First, the direction of shifting attitudes towards the United States in 2025–2026 is consistent across Southeast Asia, Africa and Pew’s global sample, and can be judged with high confidence as a cross-regional phenomenon. Second, trust in China remains limited in every survey, so the lean towards China is largely pragmatic. Third, the preference for neutrality and demand for third partners, such as Japan and the EU in Southeast Asia, is a strong pattern often overlooked in headlines focused on the binary choice.

Counter-Argument: “Elite Surveys Are Not a Geopolitical Barometer”

The strongest counter-argument against using this dataset deserves to be stated in full. It holds that the ISEAS survey, however consistent, is not fit to serve as a geopolitical barometer. Its sample is purposive and unrepresentative; country samples are small; the binary question forces an unrealistic choice; and the regional average weights countries of vastly different populations equally. David Hutt, in his April 2024 analysis for Radio Free Asia, showed that China’s 2024 lead equated to about twenty respondents out of 1,994, that the question asks about ASEAN’s choice as a bloc when ASEAN cannot even agree on Myanmar, and that media headlines ignored other questions showing rising concern about China. The argument concludes that compiling these numbers into a dataset merely lends them false precision.

This critique is strong and largely valid. The study accepts it on four points: the sample is indeed not statistically representative; narrow gaps are indeed meaningless; simple averages do distort; and the binary question does not reflect real policy choices. That is why the dataset includes value status codes, consistency tests, a weighting exercise, sample-size guidance and supporting indicators on trust and concern.

The conclusion that the data are useless cannot be accepted, however, for three reasons. First, the survey’s value lies not in point accuracy but in instrument consistency over time. The same question, asked of similar categories of respondents at the same time each year, produces a time series that allows large shifts to be identified, such as Singapore’s 19.2-point jump or Laos’s 29.5-point swing in 2024, which far exceed sampling uncertainty. Second, the survey’s target population, the elites who make and influence policy, is precisely the most relevant group for foreign-policy analysis; general population surveys answer a different question. Third, cross-validation with Pew and Afrobarometer shows that the direction of shifts captured by ISEAS is consistent with representative-sample surveys, so the data capture real signal, not mere noise.

The right stance, then, is not to reject the data but to use them with discipline: read large shifts and structural patterns, ignore small gaps, always pair the binary choice with trust and concern indicators, and never infer state policy from elite attitudes alone. This study judges, with high confidence, that the dataset is most valuable as an early-warning system for changes in elite mood, not as a map of alliances.

Scenarios and Signposts for 2027–2029

Based on the patterns in the dataset, the study sets out three scenarios for Southeast Asian elite attitudes up to the 2029 survey edition. The scenarios are designed to help users interpret the next annual releases, not to forecast particular numbers.

Scenario A, continued oscillation, envisages the regional average moving within roughly 45 to 55 percent, with the winner alternating according to whichever events are most salient before the January–February fieldwork. Country polarisation remains high, with Indonesia, Malaysia and Brunei leaning to China and the Philippines and Vietnam to the United States. This is the most likely scenario because it best matches the seven-year pattern and the logic of hedging.

Scenario B, a hardening China lean, envisages the regional average staying above 55 percent for China for two or three consecutive years, with swing states such as Singapore and Thailand consolidating their lean. Possible drivers include continued US tariffs and trade-policy uncertainty, a reduced US diplomatic and aid presence, and more attractive Chinese economic initiatives. The key signpost is trust in China rising above 45 percent; without it, the lean remains negative towards Washington rather than positive towards Beijing.

Scenario C, a recovering US lean, envisages the regional average returning above 55 percent for the United States. Possible triggers include a major South China Sea crisis that dramatically exposes coercive Chinese behaviour, a change of direction in US trade policy, or a change of administration in Washington after the November 2028 presidential election, which would be reflected in the 2029 survey. Its probability is lower because it requires a large change in one of those directions within a short time.

Signposts to watch include: trust levels in China and the United States in each release; the size of concern about US leadership relative to concern about Chinese maritime encroachment; shifts in Singapore and Thailand as influential swing states; major South China Sea incidents, particularly involving the Philippines or Indonesia; and developments in US tariff policy towards ASEAN states. Shifts in the same direction across three or more signposts would justify updating the probabilities.

Recommendations for Data Users and Policymakers

For Indonesia’s Ministry of Foreign Affairs, this study recommends using regional elite-attitude data as an indicator in formulating its “free and active” foreign policy, particularly to gauge Indonesia’s diplomatic room within ASEAN. From 2027, the ministry could produce an annual analysis pairing the ISEAS release with a nationally representative public-opinion survey, so that gaps between elite and public attitudes can be monitored. Indonesian elites’ strong China lean, combined with high concern about maritime encroachment, should be read as a mandate for firm diplomacy over Natuna and pragmatism in economics.

For the ASEAN Secretariat and member governments, the recommendation is to support the development of a representative-sample regional opinion survey, complementing the elite survey, within ASEAN research cooperation, with a first edition targeted for 2028. Knowledge of public attitudes, not only elite ones, matters more as youth protests in the region show that the distance between elites and citizens can have large consequences for stability.

For the US government, the data show that declining regional elite alignment correlates with concern about Washington’s own policies. The recommendation is to prioritise trade-policy predictability and consistent diplomatic presence, especially towards Singapore and Thailand as influential swing states, before the 2027 survey cycle. For the Chinese government, the data show that pragmatic alignment is not accompanied by trust; without changes in behaviour in the South China Sea, its lead in the binary question will remain fragile. For Japan and the EU, the highest trust levels are a strategic asset that can be used to offer concrete alternatives in infrastructure investment and the energy transition.

For media and analysts, the recommendation is to stop headline readings declaring that the region has “chosen” one power on the basis of a few points, and instead to report country polarisation, trust indicators and sample limitations. For universities and teachers, the dataset can be used in geopolitics, Southeast Asian studies and research methodology courses as an exercise in dataset construction, derived values, weighting and the dangers of the ecological fallacy, starting from the second semester of 2026/2027. For ISEAS itself, the recommendation is to publish country data for all editions in an open, downloadable format, including country sample sizes and sector distributions, to strengthen transparency and reuse.

For intelligence and strategic-foresight analysts, the recommendation is to add this series to regional mood-indicator dashboards with clear change thresholds, for example country shifts above ten points or trust changes above five points, as triggers for in-depth analysis. This turns an annual survey from mere news into a structured early-warning tool.

Limitations and Conclusion

The dataset has limitations that must not be ignored. First, most country values for 2023 and 2024 and some 2026 values are derived from figures reported by secondary sources rather than taken directly from ISEAS tables, because the part of the 2026 report containing the major-power tables could not be fully extracted from the open file. The consistency test against regional averages reduces the risk of error but does not eliminate it. Second, country data for 2020 to 2022, and for Cambodia and Myanmar in 2023 and 2024, are unavailable in verifiable open sources. Third, the weighting exercise uses rounded population estimates and is conceptually imperfect for an elite sample. Fourth, interpretations of the causes of shifts are qualitative and carry confidence labels, because the survey does not measure causes directly.

Taking those limitations into account, the study’s conclusion can be stated clearly. Southeast Asian elite attitudes towards US–China rivalry are fluid, polarised by the geography of threat and pragmatic. The 2026 shift towards China is more an expression of anxiety about Washington than of trust in Beijing, as shown by low trust in China and high trust in Japan and the EU. Indonesia, as the region’s largest state, is the single most decisive variable for the regional picture, and its elites combine an economic lean towards China with high maritime vigilance.

The main lesson for global readers is that Southeast Asia is not choosing a bloc. It is adjusting to a less predictable world, using annual surveys as a mirror of mood and hedging as a strategy. A well-documented dataset, limitations included, helps separate signal from noise, and so helps policymakers inside and outside the region avoid two equally dangerous errors: reading every release as a turning point, or ignoring a large shift when it really happens.