Ringkasan Eksekutif: Jendela yang Lebih Sempit dari Narasi Resmi

Pertanyaan kertas kerja ini sederhana untuk dirumuskan tetapi sulit dijawab: berapa banyak lagi dividen demografi Indonesia yang masih bisa dipanen sebelum jendela itu menutup, dan apakah visi Indonesia Emas 2045 realistis jika ukuran keberhasilannya adalah pendapatan per kapita setara negara maju? Jawaban singkat kajian ini adalah bahwa dorongan demografis murni hampir habis. Data Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025 yang dirilis BPS pada 5 Mei 2026 mencatat rasio ketergantungan 45,05, naik dari 44,33 pada Sensus Penduduk 2020, sementara angka kelahiran total (TFR) turun menjadi 2,13 dan porsi penduduk berusia 60 tahun ke atas mencapai 11,97 persen. Kepala BPS sendiri, menurut CNN Indonesia, mengingatkan bahwa rasio ketergantungan “mulai meningkat”. Artinya, titik terendah beban ketergantungan kemungkinan sudah dilewati atau akan dilewati dalam lima tahun ke depan. Sisa periode sampai 2045 bukan lagi masa panen otomatis, melainkan masa ketika setiap poin pertumbuhan harus datang dari produktivitas, bukan dari jumlah pekerja.

Garis bawah kajian ini dapat dirumuskan dalam tiga penilaian. Pertama, dengan keyakinan tinggi, dividen demografi pertama, yaitu dorongan dari pertumbuhan porsi penduduk usia kerja yang lebih cepat daripada penduduk tanggungan, praktis berhenti menambah laju pertumbuhan antara 2025 dan 2032. Kedua, dengan keyakinan sedang, daya serap produktif Indonesia terhadap angkatan kerja mudanya selama satu dekade terakhir lemah: hampir enam dari sepuluh pekerja masih informal, kelas menengah menyusut sejak 2019, dan upah riil turun. Ketiga, dengan keyakinan sedang, peluang terbesar yang masih terbuka bukan dividen pertama melainkan dividen kedua, yakni akumulasi aset dan modal manusia yang dipicu oleh penuaan, ditambah cadangan tenaga kerja perempuan yang belum tergarap. Peluang ini hanya akan terwujud jika keputusan kebijakan kunci diambil sebelum 2030, ketika biaya penyesuaian masih relatif rendah.

Mengapa hal ini penting secara global? Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan, menurut laporan Bank Dunia tentang pertumbuhan dan lapangan kerja, ekonomi terbesar keenam belas pada 2024. Apakah Indonesia lolos dari perangkap pendapatan menengah atau tidak akan menjadi uji kasus utama bagi tesis bahwa negara berpendapatan menengah atas masih bisa menyusul di tengah otomasi, fragmentasi perdagangan, dan perubahan iklim. World Development Report 2024 mencatat bahwa sejak 1990 hanya 34 ekonomi berpendapatan menengah yang berhasil naik ke status berpendapatan tinggi, dan lebih dari sepertiganya terbantu oleh integrasi Uni Eropa atau penemuan minyak. Indonesia tidak memiliki kedua keberuntungan itu. Karena itu, kertas kerja ini memperlakukan bonus demografi sebagai masalah foresight: bukan ramalan tunggal, melainkan medan kemungkinan yang dapat dibentuk oleh pilihan kebijakan dalam lima tahun mendatang.

Sebagai kertas kerja, dokumen ini sengaja memperlihatkan mesin analisisnya. Asumsi, sumber data yang saling bertentangan, dan dasar penetapan probabilitas skenario dibuka agar dapat diuji. Kritik terhadap pilihan sumbu skenario, terhadap pembobotan indikator, dan terhadap tafsir atas perbedaan angka BPS dan PBB justru diharapkan, karena kualitas sebuah latihan foresight ditentukan oleh seberapa keras ia diuji sebelum dipakai sebagai dasar keputusan.

Metode: Pemindaian Cakrawala, Pendorong, dan Matriks Skenario

Kajian ini memakai rangkaian metode foresight yang lazim dalam praktik perencanaan strategis, disesuaikan dengan sifat masalah demografi yang sebagian besar sudah “terkunci” oleh kelahiran masa lalu. Tahap pertama adalah pemindaian cakrawala (horizon scanning) terhadap data resmi dan analisis lembaga yang terbit antara 2024 dan Oktober 2026, mencakup proyeksi penduduk, survei angkatan kerja, data kelas menengah, partisipasi pendidikan tinggi, serta dokumen perencanaan seperti Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045 yang ditetapkan pada 13 September 2024. Pemindaian juga mencakup sumber arsip untuk menangkap “ingatan kebijakan”, yaitu bagaimana kekhawatiran tentang masa depan Indonesia dirumuskan satu dekade lalu dan apakah kekhawatiran itu terbukti. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan dalam artikel tahun 2018 berjudul Memperkenalkan Studi Masa Depan (Future Studies) bagi PTKIN di Indonesia yang mendorong agar studi masa depan masuk ke dalam kurikulum perguruan tinggi sebagai disiplin, bukan sekadar retorika visi.

Tahap kedua memisahkan unsur yang relatif pasti (predetermined elements) dari ketidakpastian kritis. Unsur yang relatif pasti mencakup ukuran kohort yang akan memasuki usia kerja hingga 2040, karena mereka sudah lahir; kenaikan porsi lansia; serta penurunan TFR ke sekitar tingkat penggantian. Ketidakpastian kritis mencakup kualitas penyerapan tenaga kerja, kecepatan formalisasi, kapasitas fiskal untuk membiayai penuaan, dampak kecerdasan buatan terhadap pekerjaan rutin, dan arah perdagangan global. Dari daftar pendorong itu, kajian ini memilih dua ketidakpastian yang paling berdampak dan paling tidak pasti sebagai sumbu matriks 2×2. Sumbu pertama adalah daya serap produktif: apakah tambahan pekerja diserap ke pekerjaan berproduktivitas dan berupah lebih tinggi, atau terus menumpuk di sektor informal bernilai tambah rendah. Sumbu kedua adalah kesiapan dividen kedua: apakah sistem tabungan hari tua, perlindungan sosial, dan investasi modal manusia dibangun cukup cepat untuk mengubah penuaan menjadi akumulasi aset, atau penuaan dibiayai lewat transfer keluarga dan anggaran secara ad hoc.

Tahap ketiga menyusun empat skenario dari persilangan kedua sumbu, lalu memberi probabilitas subjektif berdasarkan bukti yang tersedia hingga 23 Oktober 2026. Probabilitas tersebut bukan hasil model statistik; ia adalah penilaian analitis yang ditimbang terhadap tren data, kapasitas kelembagaan, dan preseden internasional. Setiap skenario dilengkapi indikator penanda (signposts) yang dapat dipantau setiap kuartal atau setiap tahun, sehingga pembuat kebijakan dapat mengetahui ke arah mana sistem bergerak jauh sebelum 2045. Tahap keempat menerjemahkan skenario ke dalam rekomendasi berbasis aktor dengan tenggat waktu, karena skenario yang tidak menghasilkan keputusan hanya menjadi cerita.

Setiap penilaian kunci diberi tingkat keyakinan. Keyakinan tinggi berarti bukti berasal dari beberapa sumber resmi yang konsisten. Keyakinan sedang berarti bukti kuat tetapi terdapat perbedaan definisi atau metode antarsumber. Keyakinan rendah berarti penilaian bertumpu pada ekstrapolasi atau sumber tunggal. Dua catatan metodologis perlu ditegaskan sejak awal. Rasio ketergantungan adalah ukuran demografis murni yang, sebagaimana dijelaskan dalam definisi baku yang dipakai Our World in Data berdasarkan UN World Population Prospects, menghitung penduduk usia 0–14 dan 65 tahun ke atas per 100 penduduk usia 15–64 tanpa memperhitungkan siapa yang sungguh bekerja. Selain itu, perhitungan turunan dalam kajian ini, seperti penjumlahan rasio ketergantungan muda dan tua, adalah hitungan analisis ini sendiri dan ditandai demikian.

Kapan Jendela Menutup: Tiga Jam Demografi yang Tidak Sinkron

Perdebatan publik tentang bonus demografi di Indonesia sering bertumpu pada satu tanggal, biasanya “puncak pada 2030” atau “berakhir pada 2045”. Pemeriksaan sumber menunjukkan bahwa setidaknya ada tiga jam demografi yang berdetak tidak sinkron. Jam pertama adalah proyeksi resmi BPS. Publikasi Proyeksi Penduduk Indonesia 2020–2050 Hasil Sensus Penduduk 2020, sebagaimana dikutip oleh Kepala BKKBN saat itu pada Februari 2024, memproyeksikan rasio ketergantungan turun tipis menjadi 44,02 pada 2025 sebelum naik ke 54,13 pada 2050. Untuk 2045, ringkasan proyeksi BPS yang sama mencatat penduduk sekitar 324 juta jiwa, rasio ketergantungan 52,01, dan penduduk berusia 60 tahun ke atas sebanyak 65,82 juta jiwa atau 20,31 persen. Pada saat itu, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyatakan kepada Medcom.id bahwa puncak bonus demografi “bukan terjadi pada 2030, tetapi pada 2020”.

Jam kedua adalah pengukuran aktual. SUPAS 2025, seperti dilaporkan oleh Bisnis.com, mencatat penduduk 284,67 juta jiwa, laju pertumbuhan 1,08 persen per tahun, dan rasio ketergantungan 45,05. Angka terukur ini sekitar satu poin lebih tinggi daripada proyeksi BPS sendiri untuk tahun yang sama. Perbedaan itu kecil dalam angka absolut, tetapi arahnya penting: beban ketergantungan aktual naik lebih awal daripada yang diproyeksikan. Kajian ini menilai, dengan keyakinan sedang, bahwa perbedaan tersebut mencerminkan kombinasi penuaan yang lebih cepat dan perbedaan metode antara proyeksi dan survei, sehingga belum dapat disimpulkan sebagai percepatan struktural. Namun bagi perencana, implikasinya jelas: menganggap jendela masih terbuka lebar hingga 2035 adalah asumsi yang semakin rapuh. Katadata mencatat porsi penduduk usia 15–64 tahun sebesar 68,94 persen pada 2025, dengan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai provinsi dengan porsi lansia tertinggi, 17,83 persen.

Jam ketiga adalah proyeksi internasional. Menurut UN World Population Prospects 2024 varian menengah, yang disajikan per tahun oleh PopulationPyramid.net, rasio ketergantungan muda Indonesia adalah 35,5 dan rasio ketergantungan tua 11,1 pada 2025. Pada 2030 angkanya menjadi 32,7 dan 13,1, pada 2035 menjadi 31,2 dan 15,5, pada 2045 menjadi 29,9 dan 20,5, dan pada 2050 menjadi 29,2 dan 23,1. Penjumlahan yang dilakukan analisis ini menghasilkan rasio ketergantungan total sekitar 46,6 pada 2025, 45,8 pada 2030, 46,7 pada 2035, 50,4 pada 2045, dan 52,3 pada 2050. Titik terendah menurut PBB jatuh di sekitar 2030, dan ambang 50, yang sering dipakai sebagai batas teknis jendela bonus demografi, terlampaui sekitar 2045. Usia median naik dari 31,4 tahun pada 2025 menjadi 36,5 tahun pada 2045.

Ketiga jam itu menghasilkan satu kesimpulan yang kokoh meskipun tanggalnya berbeda. Bila jendela didefinisikan sebagai periode ketika rasio ketergantungan masih di bawah 50, Indonesia memang masih berada di dalamnya, sebagaimana ditegaskan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti kepada Investor Trust pada 5 Mei 2026. Namun bila dividen didefinisikan, seperti dalam literatur ekonomi, sebagai laju perbaikan rasio pekerja terhadap konsumen, dorongannya praktis nol sejak pertengahan 2020-an dan menjadi negatif setelah sekitar 2030. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sendiri, dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR pada 15 September 2026, menyebut periode bonus demografi berlangsung 2020 hingga 2030. Penilaian kajian ini, dengan keyakinan tinggi, adalah bahwa Indonesia sudah berada di paruh akhir jendela, dan bahwa sisa dua dekade menuju 2045 adalah periode “angin buritan yang mereda”, bukan periode panen.

Penurunan fertilitas mempertegas arah ini. TFR turun dari 2,18 pada Sensus 2020 menjadi 2,13 pada 2025, dan penurunan terkonsentrasi pada perempuan usia 15–24 tahun. Data provinsi yang dihimpun GoodStats dari SUPAS 2025 memperlihatkan DKI Jakarta pada 1,79, DI Yogyakarta 1,84, Jawa Timur 1,95, dan Banten 1,96, jauh di bawah tingkat penggantian, sementara Papua Pegunungan masih 2,78. Skenario tren dalam dokumen proyeksi BPS memakai asimtot bawah TFR nasional 1,9. Indonesia dengan demikian adalah negara dua kecepatan demografis: Jawa dan kota-kota besar sudah menua seperti negara berpendapatan menengah atas di Asia Timur, sementara wilayah timur masih muda. Implikasinya bagi kebijakan, yang akan dibahas di bagian rekomendasi, adalah bahwa satu tanggal nasional untuk “akhir bonus demografi” menyesatkan.

Kerangka Teoretis: Dividen Pertama, Dividen Kedua, dan Syarat Kebijakan

Literatur ekonomi demografi memberi dua pelajaran yang sering hilang dalam wacana publik. Pelajaran pertama berasal dari David Bloom dan Jeffrey Williamson dalam makalah tahun 1998 Demographic Transitions and Economic Miracles in Emerging Asia. Menurut ringkasan NBER, mereka menghitung bahwa sepertiga hingga setengah pertumbuhan Asia Timur pada 1965–1990 dapat dikaitkan dengan transisi demografi, ketika penduduk usia kerja tumbuh jauh lebih cepat daripada penduduk tanggungan. Namun mereka juga menegaskan bahwa efek ini bersifat sementara dan berbalik ketika angkatan kerja menua. Mereka memproyeksikan penurunan laju pertumbuhan pendapatan per kapita sekitar 1,9–2,2 poin persentase untuk Korea dan 2,5–3,0 poin untuk Singapura dalam fase pembalikan. Lebih penting lagi, dorongan demografis itu bekerja karena dipadukan dengan adopsi teknologi, investasi modal manusia, dan akses ke pasar global. Demografi adalah bahan bakar, bukan mesin.

Pelajaran kedua dipertegas oleh David Bloom, David Canning, dan Jaypee Sevilla dalam monograf RAND tahun 2003 The Demographic Dividend. Mereka berargumen bahwa struktur umur penduduk, lebih dari ukuran atau laju pertumbuhannya, memengaruhi pembangunan ekonomi, tetapi potensi itu bersyarat: ia hanya terwujud bila ada kebijakan pendidikan, kesehatan, dan pasar kerja yang memadai. Dengan kata lain, bonus demografi adalah jendela peluang, bukan hadiah. Negara dengan struktur umur serupa dapat menghasilkan lintasan yang sangat berbeda tergantung lingkungan kebijakannya. Kerangka inilah yang menjelaskan mengapa Asia Timur memanen dividennya sementara sebagian Amerika Latin dan Afrika tidak, meskipun sama-sama mengalami penurunan fertilitas.

Kontribusi ketiga, dan yang paling relevan bagi Indonesia setelah 2030, adalah konsep dividen kedua dari Andrew Mason dan Ronald Lee. Dalam makalah Reform and Support Systems for the Elderly in Developing Countries: Capturing the Second Demographic Dividend yang terbit di jurnal Genus pada 2006, mereka mendefinisikan dividen pertama sebagai laju pertumbuhan rasio dukungan, yang positif ketika jumlah efektif produsen tumbuh lebih cepat daripada jumlah efektif konsumen dan pada akhirnya pasti menurun. Dividen kedua muncul karena penuaan menciptakan insentif kuat bagi individu untuk mengakumulasi aset demi hari tua. Menurut versi kertas kerja mereka, dividen kedua tidak bersifat sementara karena pendalaman modal dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dapat bertahan permanen, tetapi ia hanya terwujud bila sistem dukungan mendorong substitusi kekayaan transfer dengan kekayaan modal. Bila hari tua dibiayai terutama lewat transfer keluarga atau skema pensiun bayar-saat-jalan, insentif menabung melemah dan dividen kedua hilang.

Kerangka ini memberi kertas kerja ini dua alat ukur. Alat ukur pertama adalah daya serap: berapa banyak dari tambahan penduduk usia kerja yang benar-benar menjadi pekerja produktif. Alat ukur kedua adalah kesiapan dividen kedua: seberapa luas cakupan tabungan hari tua dan seberapa dalam pasar modal domestik. Asian Development Policy Report 2024 dari ADB yang berjudul Aging Well in Asia menambahkan dimensi ketiga, yakni bahwa kesejahteraan lansia bergantung pada kesehatan, kerja produktif, keamanan ekonomi, dan keterlibatan sosial, dan merekomendasikan investasi modal manusia sepanjang hayat. Sementara itu, laporan World Development Report 2024 menekankan bahwa negara berpendapatan menengah atas harus beralih dari strategi investasi semata ke kombinasi investasi, infusi teknologi, dan inovasi. Ketiga kerangka itu digabung dalam matriks skenario kajian ini.

Daya Serap Produktif: Pemuda, NEET, dan Dominasi Informalitas

Ukuran paling langsung dari apakah bonus demografi sedang dipanen adalah nasib kaum muda. Data BPS yang dihimpun oleh GoodStats dari tabel resmi BPS tentang pemuda yang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan (NEET) memperlihatkan tren menurun: 24,28 persen pada 2020, 22,25 persen pada 2023, 20,31 persen pada 2024, dan 19,44 persen pada 2025. Tren ini patut diakui sebagai kemajuan. Namun tingkatnya masih setara dengan rata-rata global, yang menurut laporan ILO Agustus 2024 adalah 20,4 persen pada 2023, padahal Indonesia adalah negara berpendapatan menengah atas yang sedang berupaya menjadi negara maju. Pada Agustus 2023, menurut ringkasan Sakernas yang sama, sekitar 9,9 juta pemuda berusia 15–24 tahun berstatus NEET, dengan 5,73 juta di antaranya perempuan dan sekitar 3,57 juta berpendidikan SMA.

Pengangguran terbuka kaum muda bergerak ke arah yang berlawanan. Menurut CNBC Indonesia yang mengutip Sakernas BPS, tingkat pengangguran usia 15–24 tahun naik dari 16,26 persen pada November 2025 menjadi 16,36 persen pada Februari 2026 dan 17,37 persen pada Mei 2026. Lulusan SMK mencatat tingkat pengangguran tertinggi menurut jenjang pendidikan. Pada saat yang sama, tingkat pengangguran terbuka nasional menurun, dari 4,74 persen pada November 2025 menjadi 4,65 persen pada Mei 2026, sebagaimana dicatat Investor Trust. Divergensi antara pengangguran nasional yang turun dan pengangguran muda yang naik adalah penanda klasik pasar kerja yang menyerap pekerja dewasa ke pekerjaan informal sambil membuat pendatang baru menunggu lebih lama. Kajian ini menilai, dengan keyakinan sedang, bahwa ini adalah sinyal paling mengkhawatirkan dalam data 2026.

Informalitas adalah inti persoalan. Pada Mei 2026, pekerja informal berjumlah 87,88 juta orang atau 59,30 persen dari seluruh pekerja, sedangkan pekerja formal 60,31 juta atau 40,70 persen. Pada Februari 2026, menurut Kontan, proporsi pekerja formal justru turun menjadi 40,58 persen dibanding setahun sebelumnya, sementara tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan hanya 56,41 persen, jauh di bawah laki-laki yang 84,57 persen. Informalitas bukan sekadar soal status kontrak. Ia menentukan apakah pekerja menabung untuk hari tua. Bisnis.com melaporkan bahwa pada 2025 hanya 10,36 persen pekerja informal yang terlindungi BPJS Ketenagakerjaan, dengan cakupan nasional 37,01 persen, ketika pekerja informal mencapai 57,80 persen dari 146,54 juta pekerja pada Agustus 2025. Angka ini menghubungkan langsung masalah dividen pertama dengan dividen kedua: tenaga kerja yang tidak terserap ke sektor formal juga tidak terserap ke sistem tabungan.

Kualitas pekerjaan yang tercipta memperkuat diagnosis ini. Laporan Indonesia Economic Prospects edisi Desember 2025 dari Bank Dunia mencatat bahwa upah riil turun rata-rata 1,1 persen per tahun selama 2018–2024, dan sebagian besar pendatang baru di pasar kerja diserap ke sektor bernilai tambah rendah. Menurut laporan yang sama sebagaimana dikutip Polri, lapangan kerja tumbuh 1,3 persen antara Agustus 2024 dan Agustus 2025, tetapi sebagian besar di sektor berupah rendah, dan penurunan upah paling memukul pekerja muda serta pekerja berketerampilan menengah. Dengan kata lain, Indonesia menyerap kuantitas tetapi tidak kualitas. Bonus demografi yang diserap ke pekerjaan berproduktivitas rendah menghasilkan stabilitas sosial jangka pendek, tetapi tidak menghasilkan akumulasi modal yang diperlukan untuk menghadapi penuaan.

Satu dekade lalu, peringatan serupa sudah terdengar dari dalam dunia kampus. Pada tahun 2024, paparan berjudul Menatap Masa Depan: Peluang Kerja bagi Calon Alumni memetakan jalur yang realistis bagi lulusan perguruan tinggi di daerah: menjadi aparatur sipil negara, tenaga honorer, wiraswasta, atau menganggur. Daftar pilihan itu, yang disusun untuk mahasiswa tingkat akhir, merupakan potret jujur tentang sempitnya pintu pekerjaan formal swasta bagi lulusan di luar pusat-pusat industri. Ketika jalur utama menuju pekerjaan bergaji tetap adalah sektor publik, sementara alternatifnya adalah usaha mandiri berskala kecil, sistem pendidikan tinggi tidak sedang memasok industri berproduktivitas tinggi; ia sedang memasok antrean.

Kelas Menengah, Produktivitas, dan Pendidikan Tinggi

Jika pemuda adalah ukuran daya serap, kelas menengah adalah ukuran hasilnya. Bank Dunia, dalam laporan tahun 2020 Aspiring Indonesia: Expanding the Middle Class, mencatat bahwa kelas menengah tumbuh dari 7 persen menjadi 20 persen penduduk dalam lima belas tahun, sekitar 52 juta orang, dan bahwa 45 persen penduduk, sekitar 115 juta orang, berada pada kelompok calon kelas menengah yang sudah bebas dari kemiskinan tetapi belum aman secara ekonomi. Arah itu kemudian berbalik. Data BPS yang dikutip CNBC Indonesia menunjukkan kelas menengah turun dari 57,33 juta orang (21,45 persen) pada 2019 menjadi 47,85 juta (17,13 persen) pada 2024, sementara kelompok rentan miskin naik dari 54,97 juta menjadi 67,69 juta. Perhitungan Mandiri Institute yang dilaporkan Bisnis.com pada Februari 2026 memperkirakan kelas menengah kembali turun menjadi 46,7 juta (16,6 persen) pada 2025.

Penyusutan kelas menengah pada paruh akhir jendela demografi adalah anomali yang serius. Dalam pengalaman Asia Timur, periode ketika porsi penduduk usia kerja mendekati puncaknya adalah periode ekspansi kelas menengah tercepat, karena rumah tangga dengan lebih sedikit anak dan lebih banyak pencari nafkah menabung dan berinvestasi pada pendidikan. Indonesia justru mengalami kebalikannya pada 2019–2025. Revisi garis kemiskinan internasional memperlihatkan seberapa tipis lapisan keamanan ekonomi itu: menurut Indonesia Business Post, garis kemiskinan negara berpendapatan menengah atas yang baru dari Bank Dunia, sebesar US$8,30 per hari dalam paritas daya beli 2021, mengklasifikasikan 68,3 persen penduduk Indonesia sebagai miskin, jauh di atas angka kemiskinan nasional BPS sebesar 8,57 persen pada September 2024. Kedua angka itu mengukur hal berbeda, tetapi jaraknya menggambarkan betapa besar porsi penduduk yang hidup di antara “tidak miskin” dan “aman”.

Produktivitas adalah titik temu semua persoalan ini. IDNFinancials, mengutip World Competitiveness Ranking IMD sebagaimana dilaporkan New Straits Times pada Februari 2026, mencatat produktivitas tenaga kerja Indonesia sekitar US$32.384 pada 2024, dibandingkan Thailand US$41.232 dan Malaysia US$77.352. Laporan Bank Dunia Running Faster for Longer menyatakan bahwa momentum pertumbuhan sekitar 5 persen berada di bawah kebutuhan untuk mencapai status berpendapatan tinggi pada 2045, dan bahwa paket reformasi gabungan dapat menambah PDB hingga 10 persen dan pendapatan tenaga kerja 11 persen di atas skenario tanpa reformasi pada 2040, serta menciptakan 16,5 juta pekerjaan berkualitas lebih baik. Lampiran RPJPN 2025–2045 sendiri mencatat bahwa porsi industri pengolahan terhadap PDB turun dari 27,4 persen pada 2005 menjadi 18,3 persen pada 2022. Deindustrialisasi dini di tengah jendela demografi berarti sektor yang secara historis paling mampu menyerap pekerja muda ke pekerjaan formal justru menyusut.

Pendidikan tinggi adalah saluran utama untuk menaikkan produktivitas per pekerja ketika jumlah pekerja tidak lagi bertambah cepat. Angka Partisipasi Kasar perguruan tinggi (APK PT) Indonesia tercatat 31,45 persen menurut data BPS yang dikutip Kemdiktisaintek pada Maret 2025, dengan target RPJMN 38,04 persen pada 2029. Angka 2025 naik menjadi 32,89 persen menurut BPS, sebagaimana disampaikan anggota Komisi X DPR yang dikutip laman DPR pada Juni 2026, dengan kesenjangan besar antara DI Yogyakarta (74,70 persen) dan Sumatera Selatan (27,41 persen). Dua catatan diperlukan. Pertama, pada laju kenaikan sekitar satu poin per tahun, target 2029 hanya tercapai dengan percepatan. Kedua, perluasan akses tanpa jaminan relevansi berisiko memperpanjang antrean lulusan, sebagaimana diingatkan Deputi Kemenko PMK dalam forum Kemdiktisaintek Maret 2025 bahwa peningkatan APK harus diiringi penyediaan lapangan kerja.

Ingatan arsip memperlihatkan bahwa kelemahan ini sudah didiagnosis jauh sebelum istilah Indonesia Emas populer. Pada tahun 2014, Hendra Gunawan, guru besar FMIPA ITB, dalam harian Kompas yang berjudul Mengintip Masa Depan menggambarkan sekolah dan universitas sebagai “lumbung benih” bangsa, membandingkan anggaran pendidikan tinggi 2014 sekitar Rp3,2 triliun dengan anggaran National University of Singapore sekitar Rp18 triliun, dan menutup dengan peringatan bahwa bangsa ini “tidak punya ruang lagi untuk berbuat salah”. Pada hari yang sama, Budi Santosa, guru besar Teknik Industri ITS, dalam Kompas yang berjudul Dari “Brain Drain” ke “Brain Gain” mengingatkan bahwa pada akhir 1980-an banyak lulusan beasiswa tidak tertampung karena negara tidak siap menyerap mereka, dan mengusulkan agar Indonesia belajar dari strategi Tiongkok dan Korea Selatan dalam menarik kembali talenta. Anak-anak sekolah dasar yang disebut Hendra Gunawan pada 2014 kini berusia akhir belasan hingga pertengahan dua puluhan, tepat kohort yang tingkat penganggurannya naik pada 2026.

Perbandingan Internasional: Memanen, Terlambat, Berbalik, dan Mandek

Korea Selatan dan Taiwan adalah contoh negara yang memanen dividen pertama secara penuh, dan karena itu juga contoh tentang apa yang terjadi sesudahnya. Menurut World Development Report 2024, pendapatan per kapita Korea naik dari sekitar US$1.200 pada 1960 menjadi US$33.000 pada akhir 2023, dengan lintasan yang dimulai dari lisensi teknologi asing sebelum beralih ke inovasi sendiri. Kunci keberhasilan itu adalah bahwa ketika porsi usia kerja memuncak, sebagian besar pekerja muda sudah diserap ke industri manufaktur ekspor dan pendidikan tinggi. Namun biaya demografisnya kini datang. Korea resmi menjadi masyarakat super-tua pada Desember 2024 ketika penduduk berusia 65 tahun ke atas mencapai 20 persen, sebagaimana dilaporkan The Korea Times, dan TFR-nya pada 2025 hanya 0,8 meskipun jumlah kelahiran naik 6,7 persen menjadi 254.300, menurut laporan statistik tahunan yang dikutip Yonhap. Taiwan mengikuti jalur serupa: AsiaNews mencatat kelahiran 2025 hanya 107.812, angka kelahiran kasar 4,62 per seribu, dan porsi penduduk 65 tahun ke atas 20,06 persen.

Pelajaran dari Korea dan Taiwan bagi Indonesia bukan bahwa keberhasilan mereka dapat ditiru secara harfiah, melainkan bahwa mereka menjadi kaya sebelum menjadi tua. Ketika keduanya memasuki fase super-tua, pendapatan per kapita sudah berada pada kisaran negara maju, basis pajak luas, dan sistem pensiun formal sudah mapan. Indonesia, dengan pendapatan nasional bruto per kapita sekitar US$4.580 pada 2022 menurut data dasar RPJPN, akan mencapai porsi lansia 60 tahun ke atas sekitar 20 persen menjelang 2045 pada tingkat pendapatan yang jauh lebih rendah. Bloom dan Williamson sudah mengingatkan bahwa fase pembalikan akan memangkas laju pertumbuhan negara-negara yang menua; bagi Korea, pemangkasan itu terjadi pada tingkat kemakmuran yang sudah tinggi.

Thailand adalah cermin yang paling dekat dan paling tidak nyaman. Ringkasan dalam VietNamNet pada 2022, yang mengutip data Kementerian Keuangan Thailand, mencatat 14,5 juta penduduk berusia di atas 60 tahun atau 20,7 persen dari total, pada saat pendapatan per kapita sekitar US$7.000 dan laju pertumbuhan sudah melambat ke sekitar 3 persen per tahun dari sekitar 7,5 persen sebelum 1990. Fertilitas Thailand kemudian runtuh: menurut Khaosod English, kelahiran pada 2024 hanya 462.240, terendah dalam 75 tahun, sementara kematian mencapai 571.646 dan TFR sekitar 1,0. Thailand adalah contoh klasik negara yang menua sebelum kaya: ia memanen sebagian dividen pertama pada 1980-an dan 1990-an, tetapi krisis 1997, ketidakpastian politik, dan stagnasi produktivitas membuatnya tidak sempat naik kelas sebelum penuaan tiba. Kesamaan dengan Indonesia mencolok: informalitas tinggi, ketergantungan pada manufaktur perakitan, dan kesenjangan pendapatan antardaerah.

Tiongkok memperlihatkan bentuk lain dari pembalikan dividen. Menurut data Biro Statistik Nasional yang dilaporkan Reuters pada Januari 2026, penduduk Tiongkok turun 3,39 juta menjadi 1,405 miliar pada akhir 2025, penurunan tahunan keempat berturut-turut, dengan kelahiran hanya 7,92 juta dibandingkan kematian 11,31 juta. Tiongkok memanen dividen pertama secara spektakuler dan berhasil naik ke pendapatan menengah atas, tetapi kebijakan fertilitas yang sangat ketat mempercepat penuaan sehingga jendela menutup lebih cepat daripada kemampuan sistem pensiun dan perlindungan sosialnya menyesuaikan. Pelajaran bagi Indonesia di sini bersifat ganda: kebijakan kependudukan yang terlalu agresif menekan kelahiran dapat berbalik menjadi beban, dan kekuatan manufaktur saja tidak cukup bila konsumsi domestik dan jaring pengaman sosial tertinggal.

Afrika Selatan adalah contoh dividen yang mandek karena gagal pada tahap penyerapan. Struktur umurnya relatif menguntungkan, tetapi pasar kerjanya tidak menyerap kaum muda. Menurut Statistics South Africa, pada kuartal pertama 2026 tingkat pengangguran usia 15–24 tahun mencapai 60,9 persen, tingkat NEET usia 15–24 tahun 37,6 persen, dan tingkat pengangguran nasional 32,7 persen. Indonesia jauh dari kondisi itu, dan perbandingan ini tidak dimaksudkan untuk menyamakan keduanya. Fungsinya adalah sebagai batas bawah: ia memperlihatkan bahwa struktur umur yang menguntungkan dapat hidup berdampingan selama puluhan tahun dengan pengangguran kaum muda yang kronis bila hambatan struktural tidak dibongkar. Dari kelima kasus itu, kajian ini menarik satu generalisasi dengan keyakinan tinggi: yang membedakan pemanen dari yang gagal bukan ukuran dividennya, melainkan apakah pekerja muda diserap ke sektor berproduktivitas tinggi dan apakah sistem tabungan hari tua dibangun sebelum penuaan memuncak.

Argumen Tandingan yang Diperkuat dan Jawabannya

Argumen tandingan terkuat terhadap kertas kerja ini layak dirumuskan dalam bentuk terbaiknya. Ia berbunyi kira-kira sebagai berikut. Rasio ketergantungan Indonesia masih di bawah 50 hingga sekitar 2045 menurut proyeksi PBB, dan Kepala BPS menegaskan bahwa Indonesia masih berada dalam fase bonus demografi. TFR 2,13 masih di sekitar tingkat penggantian, jauh dari keruntuhan fertilitas Korea atau Thailand. Partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 56 persen adalah cadangan besar yang dapat menambah jutaan pekerja tanpa perubahan demografis apa pun. Penduduk lansia Indonesia kelak lebih sehat dan lebih terdidik daripada generasi sebelumnya, sehingga dapat bekerja lebih lama, sejalan dengan gagasan “dividen perak” dalam laporan ADB. Terakhir, teknologi digital dan kecerdasan buatan dapat menaikkan produktivitas per pekerja secara tajam, sehingga jumlah pekerja tidak lagi menentukan. Dengan demikian, menurut argumen ini, kekhawatiran tentang “menua sebelum kaya” bersifat alarmis dan berisiko mendorong kebijakan pronatalis yang tidak perlu.

Sebagian argumen itu benar dan diterima kajian ini. Indonesia memang belum berada dalam krisis demografis, dan cadangan tenaga kerja perempuan merupakan tuas kebijakan paling besar yang tersedia. Kajian ini juga sepakat bahwa kebijakan pronatalis agresif ala Asia Timur tidak diperlukan dan kemungkinan besar tidak efektif. Namun argumen itu keliru pada tiga titik. Pertama, ia mencampuradukkan “berada di bawah ambang 50” dengan “menikmati dividen”. Dalam definisi Mason dan Lee, dividen pertama adalah laju pertumbuhan rasio dukungan, bukan tingkatnya; ketika rasio ketergantungan berhenti turun, dorongan tambahan bagi pertumbuhan per kapita berhenti, meskipun tingkatnya masih menguntungkan. Kedua, cadangan perempuan dan lansia tidak otomatis menjadi pekerja produktif; keduanya memerlukan layanan penitipan anak, fleksibilitas kerja, pemeriksaan kesehatan, dan pelatihan ulang, yang semuanya memerlukan biaya fiskal dan kelembagaan yang belum dianggarkan secara memadai. Data Februari 2026 justru memperlihatkan partisipasi perempuan turun.

Ketiga, argumen teknologi memotong dua arah. Kecerdasan buatan dapat menaikkan produktivitas pekerja yang terdidik dan terhubung, tetapi juga dapat menggantikan pekerjaan rutin di sektor jasa yang kini menjadi tujuan banyak lulusan SMA dan SMK. Analisis tahun 2026 berjudul Indonesia Emas 2045: What Will Really Happen? di KBA13 Insight menempatkan otomasi, geopolitik, dan iklim sebagai tiga gelombang yang dapat membuat Indonesia menjadi pemain atau sekadar pasar konsumen, dan menegaskan bahwa perbedaannya ditentukan oleh pilihan pendidikan dan kebijakan hari ini. Kajian ini sependapat dengan arah argumen tersebut, dengan satu tambahan: tanpa formalisasi dan perluasan tabungan hari tua, keuntungan produktivitas dari teknologi akan terkonsentrasi pada lapisan kecil pekerja formal dan pemilik modal, sehingga tidak mengubah lintasan rata-rata. Penilaian akhir kajian ini, dengan keyakinan sedang, adalah bahwa risiko menua sebelum kaya bersifat nyata tetapi belum pasti; ia adalah kecenderungan bawaan dari tren saat ini, bukan nasib.

Empat Skenario hingga 2045 dan Indikator Penanda

Persilangan dua sumbu, yaitu daya serap produktif (tinggi atau rendah) dan kesiapan dividen kedua (kuat atau lemah), menghasilkan empat skenario. Skenario pertama, “Menua dalam Informalitas”, terjadi bila daya serap tetap rendah dan kesiapan dividen kedua lemah. Pertumbuhan bertahan di sekitar 5 persen, sebagaimana diproyeksikan Bank Dunia yang memangkas proyeksi 2026 menjadi 4,7 persen pada April 2026, informalitas tetap di atas 55 persen, dan pada 2045 sekitar seperlima penduduk berusia 60 tahun ke atas tanpa tabungan hari tua yang memadai. Beban perawatan lansia jatuh ke keluarga, terutama perempuan, yang pada gilirannya menekan partisipasi kerja perempuan. Indonesia tetap berpendapatan menengah atas pada 2045, jauh dari target. Kajian ini menilai skenario ini sebagai yang paling mungkin, karena ia merupakan kelanjutan langsung dari tren 2019–2026.

Skenario kedua, “Lompatan Terlambat”, terjadi bila daya serap meningkat tajam setelah 2027, misalnya karena relokasi rantai pasok, hilirisasi yang berhasil menciptakan lapangan kerja manufaktur, dan reformasi iklim usaha sebagaimana disimulasikan Bank Dunia, tetapi kesiapan dividen kedua tetap lemah. Pertumbuhan dapat naik ke kisaran 6 persen untuk satu dekade, kelas menengah pulih, dan pengangguran muda turun. Namun karena cakupan tabungan hari tua tetap sempit, lonjakan penuaan setelah 2040 akan membebani anggaran dan memaksa kenaikan pajak atau pemotongan belanja produktif. Skenario ketiga, “Jaring Tanpa Tangga”, adalah kebalikannya: kesiapan dividen kedua menguat lewat perluasan jaminan sosial dan bantuan, tetapi daya serap produktif tetap rendah. Hasilnya adalah negara yang lebih manusiawi dan stabil, tetapi pendapatannya stagnan dan rasio utang serta beban subsidi meningkat, karena perlindungan dibiayai dari basis pajak sempit. Skenario keempat, “Dividen Ganda”, menggabungkan daya serap tinggi dan kesiapan dividen kedua yang kuat. Inilah satu-satunya skenario yang mendekati sasaran RPJPN 2025–2045, yaitu pendapatan per kapita US$23.000–30.300, kemiskinan 0,5–0,8 persen, rasio Gini 0,290–0,320, dan Indeks Modal Manusia 0,73.

Dasar pembobotan perlu dibuka agar dapat dikritik. Skenario “Menua dalam Informalitas” diberi bobot tertinggi karena data 2019–2026 konsisten mengarah ke sana: kelas menengah menyusut, upah riil turun, informalitas tidak bergerak, dan pengangguran muda naik. Skenario “Lompatan Terlambat” diberi bobot kedua karena pertumbuhan masih tangguh, misalnya 5,29 persen pada triwulan II 2026 menurut BPS, dan karena Kerangka Kemitraan Negara Bank Dunia 2026–2030 yang diumumkan Juli 2026 menargetkan katalisasi sekitar US$13 miliar dalam tiga tahun pertama untuk lapangan kerja yang lebih baik. Skenario “Dividen Ganda” diberi bobot terendah karena ia mensyaratkan dua reformasi sulit berjalan bersamaan dalam satu dekade, sesuatu yang dalam sejarah hanya dicapai segelintir negara. Pertumbuhan pendapatan per kapita dalam dolar nominal yang diperlukan dari US$4.580 pada 2022 ke batas bawah target US$23.000 pada 2045, menurut hitungan analisis ini, sekitar 7 persen per tahun selama 23 tahun, termasuk efek inflasi dan kurs.

Indikator penanda memungkinkan penilaian ini diperbarui. Ke arah “Dividen Ganda” atau “Lompatan Terlambat”, penanda yang perlu diamati adalah porsi pekerja formal yang menembus 45 persen sebelum 2029, tingkat pengangguran usia 15–24 tahun yang turun di bawah 14 persen, NEET di bawah 17 persen, upah riil yang tumbuh positif tiga tahun berturut-turut, porsi manufaktur dalam penyerapan tenaga kerja yang naik, dan APK PT yang mencapai target 38,04 persen pada 2029 disertai perbaikan hasil studi pelacakan lulusan. Ke arah “Dividen Ganda” atau “Jaring Tanpa Tangga”, penanda utamanya adalah cakupan BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja informal yang melampaui 25 persen, dan kebijakan pensiun yang berbasis akumulasi aset. Ke arah “Menua dalam Informalitas”, penanda peringatannya adalah partisipasi kerja perempuan yang terus turun, pengangguran muda di atas 18 persen secara berkelanjutan, kelas menengah di bawah 16 persen penduduk, serta hasil Sensus Penduduk 2030 yang memperlihatkan TFR nasional di bawah 2,0. Kejutan liar yang dapat menggeser semua skenario mencakup otomasi sektor jasa yang lebih cepat dari perkiraan, perang dagang berkepanjangan, dan bencana iklim besar di Jawa.

Rekomendasi Berbasis Aktor dan Tenggat Waktu

Bappenas memegang kunci pertama karena masalah utama saat ini adalah ketiadaan satu jam demografi yang disepakati. Sebelum Maret 2027, Bappenas bersama BPS dan Kemendukbangga perlu menerbitkan satu lintasan rasio ketergantungan resmi yang merekonsiliasi proyeksi 2023, hasil SUPAS 2025, dan proyeksi PBB, lengkap dengan rentang ketidakpastian dan rinciannya per provinsi. Sebelum Desember 2027, dalam kerangka tinjauan paruh waktu RPJMN 2025–2029, Bappenas perlu menetapkan indikator penanda dalam kajian ini, terutama pengangguran muda, porsi pekerja formal, upah riil, dan cakupan tabungan hari tua, sebagai indikator kinerja utama yang dilaporkan setiap tahun kepada DPR. Bappenas juga perlu menyusun Rencana Aksi Nasional Dividen Kedua sebelum Juni 2028, sehingga agenda penuaan tidak lagi diperlakukan sebagai urusan sektoral kesejahteraan sosial, melainkan sebagai agenda pertumbuhan.

Kementerian Ketenagakerjaan perlu memusatkan perhatian pada kaum muda dan pekerja informal. Sebelum Juni 2027, Kemnaker bersama BPS perlu memastikan bahwa angka NEET dan pengangguran usia 15–24 tahun dipublikasikan per provinsi dan jenis kelamin setiap kali Sakernas dirilis, karena data agregat tahunan terlalu lambat sebagai alat peringatan dini. Sebelum Januari 2028, Kemnaker perlu meluncurkan program jaminan pemuda di sepuluh provinsi dengan NEET tertinggi, yang menjamin tawaran magang, pelatihan, atau penempatan kerja dalam empat bulan setelah seseorang keluar dari pendidikan, dengan evaluasi dampak yang independen. Untuk lulusan SMK, yang mencatat tingkat pengangguran tertinggi, Kemnaker perlu bersama Kemendikdasmen menegosiasikan ulang kurikulum dengan asosiasi industri sebelum tahun ajaran 2027/2028. Kemnaker juga perlu menurunkan hambatan formalisasi usaha mikro, misalnya lewat skema iuran jaminan sosial bertahap yang disubsidi.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menghadapi dilema antara perluasan dan relevansi. Kajian ini merekomendasikan agar pencapaian target APK PT 38,04 persen pada 2029 diarahkan terutama melalui pendidikan vokasi tinggi dan program diploma pendek di provinsi dengan APK rendah, bukan semata-mata menambah kursi program sarjana umum. Sebelum Agustus 2027, Kemendiktisaintek perlu mewajibkan publikasi hasil studi pelacakan lulusan per program studi, mencakup waktu tunggu kerja, status formal, dan pendapatan, sehingga calon mahasiswa dan pembuat kebijakan dapat melihat program mana yang benar-benar menaikkan produktivitas. Sebelum anggaran 2028, sebagian pendanaan perguruan tinggi negeri perlu dikaitkan dengan hasil tersebut. Perguruan tinggi sendiri perlu menempatkan literasi masa depan dalam pembelajaran; orasi ilmiah tahun 2026 berjudul Trajektori Kesadaran: Dari Mimbar Wisuda ke Panggung Sejarah 2045 merumuskan peran alumni menuju 2045 sebagai bagian dari lintasan kesadaran generasi, sebuah pengingat bahwa kampus membentuk cara lulusan membaca masa depan, bukan hanya keterampilannya.

Kementerian Keuangan memegang tuas dividen kedua. Sebelum penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2028 pada Agustus 2027, Kemenkeu perlu menerbitkan laporan kesinambungan fiskal jangka panjang yang memproyeksikan biaya penuaan, termasuk pensiun, kesehatan, dan perawatan jangka panjang, hingga 2050 dalam tiga skenario demografi. Sebelum 2029, Kemenkeu perlu merancang subsidi iuran bersyarat bagi pekerja informal berpendapatan rendah agar ikut jaminan hari tua berbasis akumulasi aset, mengingat cakupan pekerja informal yang hanya sekitar 10 persen. Pendalaman pasar modal domestik, termasuk instrumen tabungan ritel jangka panjang, perlu diperlakukan sebagai kebijakan demografi, bukan semata kebijakan keuangan, karena di situlah tabungan hari tua berubah menjadi investasi produktif sebagaimana dibayangkan Mason dan Lee.

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN perlu menggeser paradigma dari pengendalian kelahiran ke stabilitas fertilitas dan keseimbangan kerja-keluarga. Sebelum akhir 2027, Kemendukbangga perlu menetapkan kerangka kebijakan untuk provinsi dengan TFR di bawah 2,0 yang berfokus pada penitipan anak terjangkau, cuti orang tua, dan perumahan, alih-alih insentif tunai untuk kelahiran yang terbukti mahal dan lemah di Asia Timur. Program pendampingan keluarga yang sudah berjalan, termasuk penanganan 8,1 juta keluarga berisiko stunting, perlu diperlakukan sebagai investasi modal manusia untuk kohort yang akan bekerja pada 2045. Pemerintah provinsi, terutama DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Bali yang sudah menua lebih cepat, perlu memasukkan profil jendela demografi provinsi ke dalam RPJMD dan rencana kerja tahunan sebelum 2028, sementara provinsi muda di kawasan timur perlu memprioritaskan kualitas pendidikan dasar dan menengah selagi jendelanya masih terbuka lebih lama.

Sektor swasta dan mitra internasional memiliki peran yang sama pentingnya. Asosiasi pengusaha dan perusahaan besar perlu berkomitmen pada skema magang terstruktur berskala nasional sebelum pertengahan 2027, dengan target penempatan yang dapat diaudit, serta memperluas kebijakan kerja ramah keluarga yang memungkinkan perempuan tetap bekerja setelah memiliki anak. Bank Dunia, dalam pelaksanaan Kerangka Kemitraan Negara 2026–2030, perlu memasukkan indikator kualitas pekerjaan dan cakupan jaminan hari tua sebagai indikator hasil sebelum tinjauan tahunan pertama pada pertengahan 2027. ADB, dengan rekam jejak analitis dalam laporan Aging Well in Asia, dapat mendukung desain sistem perawatan jangka panjang dan reformasi pensiun. ILO dapat memberi dukungan teknis bagi transisi pekerja informal ke sektor formal dan bagi desain program jaminan pemuda, termasuk evaluasi dampaknya sebelum 2029.

Keterbatasan Kajian

Kertas kerja ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dinyatakan secara terbuka. Pertama, data demografi berasal dari tiga sumber dengan metode yang berbeda, yaitu proyeksi BPS 2023, survei SUPAS 2025, dan proyeksi PBB 2024 yang diakses melalui agregator, sehingga perbandingan angka antarsumber mengandung ketidakpastian definisi. Rasio ketergantungan total dari PBB dalam kajian ini adalah hasil penjumlahan rasio muda dan rasio tua yang dilakukan analisis ini sendiri. Kedua, ukuran kelas menengah bergantung pada definisi; angka BPS untuk 2019–2024 dan angka Mandiri Institute untuk 2025 tidak sepenuhnya sebanding, meskipun arahnya konsisten. Ketiga, data produktivitas yang dipakai berasal dari peringkat daya saing yang dikutip media, bukan dari basis data produktivitas resmi seperti ILO atau Asian Productivity Organization, sehingga ia lebih tepat dibaca sebagai indikasi peringkat daripada ukuran presisi.

Keempat, kajian ini tidak membangun model Akun Transfer Nasional untuk Indonesia, sehingga besaran dividen pertama dan kedua tidak diukur secara kuantitatif, melainkan disimpulkan dari tren rasio ketergantungan dan indikator daya serap. Kelima, probabilitas skenario adalah penilaian analitis yang dapat bias oleh kecenderungan memberi bobot berlebih pada tren terkini. Keenam, beberapa sumber arsip hanya tersedia dalam bentuk ringkasan katalog, bukan teks lengkap, sehingga kutipan dibatasi pada bagian yang terverifikasi. Ketujuh, kajian ini memusatkan perhatian pada dimensi ekonomi dan tidak membahas secara rinci dimensi tata kelola. Buku tahun 2026 berjudul Indonesia 2030 mengingatkan bahwa negara dapat terus berfungsi di permukaan sambil kehilangan kemampuan membaca jarak antara statistik resmi dan pengalaman sehari-hari warganya. Jarak semacam itu, misalnya antara angka pengangguran nasional yang turun dan pengalaman kaum muda yang sulit mendapat pekerjaan, adalah variabel yang belum ditangkap oleh matriks skenario ini dan layak menjadi subjek kertas kerja lanjutan.

Kesimpulan: Dari Bonus ke Disiplin

Indonesia tidak sedang kehilangan bonus demografinya secara tiba-tiba; ia sedang melewati titik ketika bonus itu berhenti bekerja dengan sendirinya. Rasio ketergantungan yang mulai naik pada 2025, fertilitas yang sudah di sekitar tingkat penggantian dan di bawahnya di Jawa, serta porsi lansia yang menuju seperlima penduduk pada 2045 adalah unsur yang hampir pasti. Ketidakpastiannya terletak pada dua hal yang dapat dikendalikan kebijakan: apakah kohort muda yang kini memasuki pasar kerja diserap ke pekerjaan berproduktivitas tinggi, dan apakah penuaan diubah menjadi akumulasi aset. Data hingga Oktober 2026 menunjukkan bahwa pada kedua sumbu itu Indonesia masih berada di sisi yang lemah, sehingga skenario “Menua dalam Informalitas” adalah lintasan bawaan.

Lintasan bawaan bukan takdir. Korea dan Taiwan memperlihatkan bahwa jendela dapat dipanen penuh bila penyerapan dan tabungan berjalan bersama; Thailand memperlihatkan harga dari keterlambatan; Tiongkok memperlihatkan bahwa pembalikan dapat datang lebih cepat dari perkiraan; dan Afrika Selatan memperlihatkan bahwa struktur umur yang menguntungkan tidak berarti apa-apa tanpa penyerapan. Bagi Indonesia, periode 2027–2030 adalah periode keputusan, karena setelah 2030 setiap reformasi akan dilakukan di bawah tekanan rasio ketergantungan yang naik dan basis fiskal yang menyempit. Pertanyaan yang tepat untuk Indonesia Emas 2045 bukan lagi berapa banyak penduduk usia produktif yang dimiliki, melainkan seberapa produktif dan seberapa terlindungi setiap orang dari mereka. Kertas kerja ini terbuka untuk diuji, dikritik, dan diperbarui seiring munculnya data baru, terutama hasil Sensus Penduduk 2030.

Executive Summary: A Window Narrower Than the Official Narrative

The question this working paper asks is simple to state but hard to answer: how much of Indonesia’s demographic dividend can still be captured before the window closes, and is the Indonesia Emas (Golden Indonesia) 2045 vision realistic if success is measured by per capita income on a par with advanced economies? This study’s short answer is that the purely demographic tailwind is almost spent. Data from the 2025 Intercensal Population Survey (SUPAS), released by Statistics Indonesia (BPS) on 5 May 2026, put the dependency ratio at 45.05, up from 44.33 in the 2020 Population Census, while the total fertility rate (TFR) fell to 2.13 and the share of people aged 60 and over reached 11.97 percent. The head of BPS herself, according to CNN Indonesia, warned that the dependency ratio “is starting to rise”. In other words, the low point of the dependency burden has probably already passed or will pass within the next five years. The remaining period to 2045 is no longer an automatic harvest but a time when every point of growth must come from productivity rather than from the number of workers.

This study’s bottom line can be put in three judgments. First, with high confidence, the first demographic dividend, the boost from a working-age share growing faster than the dependent population, effectively stops adding to growth between 2025 and 2032. Second, with moderate confidence, Indonesia’s productive absorption of its young workforce over the past decade has been weak: almost six in ten workers remain informal, the middle class has shrunk since 2019, and real wages have fallen. Third, with moderate confidence, the largest opportunity still open is not the first dividend but the second, namely the accumulation of assets and human capital triggered by ageing, together with the untapped reserve of female labour. That opportunity will materialise only if key policy decisions are taken before 2030, while the cost of adjustment is still relatively low.

Why does this matter globally? Indonesia is the world’s fourth most populous country and, according to the World Bank’s growth and jobs report, the sixteenth largest economy in 2024. Whether or not Indonesia escapes the middle-income trap will be a principal test of the thesis that upper-middle-income countries can still catch up amid automation, trade fragmentation and climate change. The World Development Report 2024 notes that since 1990 only 34 middle-income economies have reached high-income status, and more than a third of them were helped by European Union integration or newly discovered oil. Indonesia has neither stroke of luck. This working paper therefore treats the demographic dividend as a foresight problem: not a single forecast, but a field of possibilities that policy choices over the next five years can shape.

As a working paper, this document deliberately shows its analytical machinery. Assumptions, conflicting data sources and the basis for the scenario probabilities are laid open so that they can be tested. Critique of the choice of scenario axes, of the weighting of indicators and of the reading of differences between BPS and United Nations figures is actively invited, because the quality of a foresight exercise depends on how hard it is tested before it is used as a basis for decisions.

Method: Horizon Scanning, Drivers and a Scenario Matrix

This study uses a sequence of foresight methods common in strategic planning practice, adapted to the nature of a demographic problem that is largely “locked in” by past births. The first stage is horizon scanning of official data and institutional analysis published between 2024 and October 2026, covering population projections, labour force surveys, middle-class data, higher education participation, and planning documents such as Law No. 59 of 2024 on the National Long-Term Development Plan (RPJPN) 2025–2045, enacted on 13 September 2024. The scan also covers archival sources to capture “policy memory”, that is, how concerns about Indonesia’s future were framed a decade ago and whether those concerns were borne out. This approach is consistent with the argument of a 2018 article titled Memperkenalkan Studi Masa Depan (Future Studies) bagi PTKIN di Indonesia (Introducing Futures Studies to Indonesia’s State Islamic Universities), which urged that futures studies enter the university curriculum as a discipline rather than as the rhetoric of vision statements.

The second stage separates relatively certain, predetermined elements from critical uncertainties. Predetermined elements include the size of the cohorts entering working age up to 2040, because they are already born; the rising share of older people; and the decline of the TFR to around replacement level. Critical uncertainties include the quality of labour absorption, the speed of formalisation, fiscal capacity to finance ageing, the impact of artificial intelligence on routine jobs, and the direction of global trade. From that list of drivers, this study selects the two uncertainties with the greatest impact and the least predictability as the axes of a 2×2 matrix. The first axis is productive absorption: whether additional workers are absorbed into higher-productivity, better-paid jobs, or continue to pile up in a low-value-added informal sector. The second axis is second-dividend readiness: whether old-age savings systems, social protection and human capital investment are built quickly enough to turn ageing into asset accumulation, or whether ageing is financed through family transfers and ad hoc budget measures.

The third stage builds four scenarios from the intersection of the two axes and then assigns subjective probabilities based on evidence available to 23 October 2026. These probabilities are not the output of a statistical model; they are analytical judgments weighed against data trends, institutional capacity and international precedent. Each scenario comes with signposts that can be monitored quarterly or annually, so that policymakers can tell which way the system is moving well before 2045. The fourth stage translates the scenarios into actor-specific recommendations with deadlines, because scenarios that do not produce decisions are merely stories.

Each key judgment carries a confidence level. High confidence means the evidence comes from several consistent official sources. Moderate confidence means the evidence is strong but sources differ in definition or method. Low confidence means the judgment rests on extrapolation or a single source. Two methodological notes need stating at the outset. The dependency ratio is a purely demographic measure that, as explained in the standard definition used by Our World in Data on the basis of the UN World Population Prospects, counts people aged 0–14 and 65 and over per 100 people aged 15–64, without regard to who actually works. In addition, derived calculations in this study, such as summing the young and old dependency ratios, are this analysis’s own and are flagged as such.

When Does the Window Close: Three Demographic Clocks Out of Sync

Public debate about the demographic dividend in Indonesia often rests on a single date, usually “a peak in 2030” or “ending in 2045”. A review of the sources shows that at least three demographic clocks are ticking out of sync. The first clock is the official BPS projection. The publication Proyeksi Penduduk Indonesia 2020–2050 Hasil Sensus Penduduk 2020 (Indonesia Population Projections 2020–2050), as cited by the then head of the National Population and Family Planning Agency (BKKBN) in February 2024, projected the dependency ratio to fall slightly to 44.02 in 2025 before rising to 54.13 in 2050. For 2045, a summary of the same BPS projection gives a population of about 324 million, a dependency ratio of 52.01, and 65.82 million people aged 60 and over, or 20.31 percent. At the time, BKKBN head Hasto Wardoyo told Medcom.id that the peak of the demographic bonus “did not occur in 2030, but in 2020”.

The second clock is actual measurement. SUPAS 2025, as reported by Bisnis.com, recorded a population of 284.67 million, a growth rate of 1.08 percent a year, and a dependency ratio of 45.05. This measured figure is about one point higher than BPS’s own projection for the same year. The difference is small in absolute terms, but its direction matters: the actual dependency burden rose earlier than projected. This study judges, with moderate confidence, that the gap reflects a combination of faster ageing and methodological differences between projection and survey, so it cannot yet be read as a structural acceleration. For planners, however, the implication is clear: assuming the window stays wide open until 2035 is an increasingly fragile assumption. Katadata reports that people aged 15–64 made up 68.94 percent of the population in 2025, with the Special Region of Yogyakarta having the highest elderly share of any province, at 17.83 percent.

The third clock is the international projection. According to the UN World Population Prospects 2024 medium variant, presented year by year on PopulationPyramid.net, Indonesia’s youth dependency ratio was 35.5 and its old-age dependency ratio 11.1 in 2025. In 2030 the figures become 32.7 and 13.1, in 2035 31.2 and 15.5, in 2045 29.9 and 20.5, and in 2050 29.2 and 23.1. Summing them, this analysis obtains a total dependency ratio of about 46.6 in 2025, 45.8 in 2030, 46.7 in 2035, 50.4 in 2045 and 52.3 in 2050. The UN trough falls around 2030, and the threshold of 50, often used as the technical boundary of the demographic window, is crossed around 2045. The median age rises from 31.4 years in 2025 to 36.5 years in 2045.

The three clocks yield one robust conclusion even though their dates differ. If the window is defined as the period in which the dependency ratio remains below 50, Indonesia is indeed still inside it, as BPS head Amalia Adininggar Widyasanti stressed to Investor Trust on 5 May 2026. But if the dividend is defined, as in the economic literature, as the rate of improvement in the ratio of workers to consumers, its boost has been practically zero since the mid-2020s and turns negative after about 2030. The Ministry of Population and Family Development itself, at a working meeting with Commission IX of the House of Representatives on 15 September 2026, described the demographic bonus period as running from 2020 to 2030. This study’s judgment, with high confidence, is that Indonesia is already in the latter half of the window, and that the remaining two decades to 2045 are a period of “a fading tailwind”, not a harvest.

The decline in fertility reinforces this direction. The TFR fell from 2.18 in the 2020 Census to 2.13 in 2025, with the decline concentrated among women aged 15–24. Provincial data compiled by GoodStats from SUPAS 2025 show Jakarta at 1.79, Yogyakarta at 1.84, East Java at 1.95 and Banten at 1.96, well below replacement, while Highland Papua is still at 2.78. The trend scenario in the BPS projection document uses a lower asymptote for the national TFR of 1.9. Indonesia is thus a two-speed demographic country: Java and the big cities are already ageing like upper-middle-income economies in East Asia, while the east is still young. The policy implication, discussed in the recommendations, is that a single national date for “the end of the demographic bonus” is misleading.

Theoretical Framework: The First Dividend, the Second Dividend and Policy Conditions

The economics of demography offers two lessons that are often lost in public discourse. The first comes from David Bloom and Jeffrey Williamson in their 1998 paper Demographic Transitions and Economic Miracles in Emerging Asia. According to the NBER summary, they estimated that between one-third and one-half of East Asia’s growth in 1965–1990 can be attributed to the demographic transition, when the working-age population grew much faster than the dependent population. Yet they also stressed that the effect is temporary and reverses as the workforce ages. They projected reductions in per capita income growth of roughly 1.9–2.2 percentage points for Korea and 2.5–3.0 points for Singapore in the reversal phase. More importantly, the demographic boost worked because it was combined with technology adoption, human capital investment and access to global markets. Demography is the fuel, not the engine.

The second lesson is sharpened by David Bloom, David Canning and Jaypee Sevilla in their 2003 RAND monograph The Demographic Dividend. They argue that a population’s age structure, more than its size or growth rate, affects economic development, but that the potential is conditional: it is realised only with adequate education, health and labour-market policies. In other words, the demographic bonus is a window of opportunity, not a gift. Countries with similar age structures can follow very different trajectories depending on their policy environment. This framework explains why East Asia harvested its dividend while parts of Latin America and Africa did not, even though all experienced fertility decline.

The third contribution, and the most relevant to Indonesia after 2030, is the concept of the second dividend developed by Andrew Mason and Ronald Lee. In Reform and Support Systems for the Elderly in Developing Countries: Capturing the Second Demographic Dividend, published in the journal Genus in 2006, they define the first dividend as the growth rate of the support ratio, positive when the effective number of producers grows faster than the effective number of consumers and destined eventually to decline. The second dividend arises because ageing creates a powerful incentive for individuals to accumulate assets for old age. According to their working-paper version, the second dividend is not transitory, because capital deepening and higher per capita income can persist permanently, but it is realised only if support systems encourage the substitution of capital for transfer wealth. If old age is financed mainly through family transfers or pay-as-you-go pension schemes, the incentive to save weakens and the second dividend is lost.

This framework gives the working paper two yardsticks. The first is absorption: how much of the addition to the working-age population actually becomes productive employment. The second is second-dividend readiness: how broad the coverage of old-age savings is and how deep the domestic capital market is. The Asian Development Bank’s Asian Development Policy Report 2024, titled Aging Well in Asia, adds a third dimension: that older people’s well-being depends on health, productive work, economic security and social engagement, and it recommends lifelong investment in human capital. Meanwhile the World Development Report 2024 stresses that upper-middle-income countries must move from a strategy of investment alone to a combination of investment, technology infusion and innovation. The three frameworks are combined in this study’s scenario matrix.

Productive Absorption: Youth, NEET and the Dominance of Informality

The most direct measure of whether the demographic bonus is being harvested is the fate of young people. BPS data compiled by GoodStats from the official BPS table on youth not in education, employment or training (NEET) show a downward trend: 24.28 percent in 2020, 22.25 percent in 2023, 20.31 percent in 2024 and 19.44 percent in 2025. That trend deserves recognition as progress. But the level is still on a par with the global average, which according to an August 2024 ILO report was 20.4 percent in 2023, even though Indonesia is an upper-middle-income country trying to become an advanced economy. In August 2023, according to a summary of the same labour force survey (Sakernas), about 9.9 million young people aged 15–24 were NEET, 5.73 million of them women and about 3.57 million with a general senior secondary education.

Youth open unemployment is moving the other way. According to CNBC Indonesia, citing BPS Sakernas, the unemployment rate for those aged 15–24 rose from 16.26 percent in November 2025 to 16.36 percent in February 2026 and 17.37 percent in May 2026. Graduates of vocational secondary schools (SMK) had the highest unemployment rate by education level. At the same time, the national open unemployment rate fell, from 4.74 percent in November 2025 to 4.65 percent in May 2026, as recorded by Investor Trust. The divergence between falling national unemployment and rising youth unemployment is a classic marker of a labour market that absorbs adult workers into informal jobs while making new entrants wait longer. This study judges, with moderate confidence, that this is the most worrying signal in the 2026 data.

Informality is the heart of the problem. In May 2026 informal workers numbered 87.88 million, or 59.30 percent of all workers, while formal workers numbered 60.31 million, or 40.70 percent. In February 2026, according to Kontan, the formal share actually fell to 40.58 percent year on year, while women’s labour force participation was only 56.41 percent, far below men’s 84.57 percent. Informality is not just a matter of contract status. It determines whether workers save for old age. Bisnis.com reported that in 2025 only 10.36 percent of informal workers were covered by the workers’ social security agency BPJS Ketenagakerjaan, with national coverage of 37.01 percent, at a time when informal workers made up 57.80 percent of 146.54 million workers in August 2025. These figures link the first-dividend problem directly to the second: workers who are not absorbed into the formal sector are also not absorbed into the savings system.

The quality of the jobs being created reinforces this diagnosis. The World Bank’s December 2025 Indonesia Economic Prospects found that real wages fell by an average of 1.1 percent a year over 2018–2024, and that most new labour market entrants were absorbed into low-value-added sectors. According to the same report as cited by the National Police news service, employment grew 1.3 percent between August 2024 and August 2025, but mostly in low-wage sectors, and the wage decline hit young and mid-skilled workers hardest. In other words, Indonesia absorbs quantity but not quality. A demographic bonus absorbed into low-productivity jobs buys short-term social stability, but it does not produce the capital accumulation needed to face ageing.

A decade ago, similar warnings were already being heard from inside the universities. In 2024, a presentation titled Menatap Masa Depan: Peluang Kerja bagi Calon Alumni (Looking to the Future: Job Opportunities for Prospective Graduates) mapped the realistic paths open to graduates in the regions: becoming a civil servant, a contract (honorary) staffer, self-employed, or unemployed. That list of options, prepared for final-year students, is an honest portrait of how narrow the door to formal private-sector employment is for graduates outside the industrial centres. When the main route to a salaried job is the public sector and the alternative is small-scale self-employment, the higher education system is not supplying high-productivity industry; it is supplying a queue.

The Middle Class, Productivity and Higher Education

If young people are the measure of absorption, the middle class is the measure of its result. The World Bank’s 2020 report Aspiring Indonesia: Expanding the Middle Class found that the middle class grew from 7 percent to 20 percent of the population in fifteen years, about 52 million people, and that 45 percent of the population, about 115 million people, belonged to an aspiring middle class that was free from poverty but not yet economically secure. That trend then reversed. BPS data cited by CNBC Indonesia show the middle class falling from 57.33 million people (21.45 percent) in 2019 to 47.85 million (17.13 percent) in 2024, while the vulnerable group rose from 54.97 million to 67.69 million. Mandiri Institute estimates reported by Bisnis.com in February 2026 put the middle class lower again, at 46.7 million (16.6 percent), in 2025.

A shrinking middle class in the latter half of the demographic window is a serious anomaly. In the East Asian experience, the period when the working-age share approaches its peak is the period of fastest middle-class expansion, because households with fewer children and more earners save and invest in education. Indonesia experienced the opposite in 2019–2025. The revision of international poverty lines shows how thin the layer of economic security is: according to the Indonesia Business Post, the World Bank’s new upper-middle-income poverty line of US$8.30 a day in 2021 purchasing power parity classifies 68.3 percent of Indonesians as poor, far above BPS’s national poverty rate of 8.57 percent in September 2024. The two figures measure different things, but the gap between them illustrates how large a share of the population lives between “not poor” and “secure”.

Productivity is where all these problems meet. IDNFinancials, citing the IMD World Competitiveness Ranking as reported by the New Straits Times in February 2026, put Indonesia’s labour productivity at about US$32,384 in 2024, compared with US$41,232 for Thailand and US$77,352 for Malaysia. The World Bank’s Running Faster for Longer report states that growth momentum of around 5 percent is below what is needed to reach high-income status by 2045, and that a combined reform package could raise GDP by up to 10 percent and labour income by 11 percent above the no-reform baseline by 2040, and create 16.5 million better-quality jobs. The annex to the RPJPN 2025–2045 itself records that manufacturing’s share of GDP fell from 27.4 percent in 2005 to 18.3 percent in 2022. Premature deindustrialisation in the middle of the demographic window means that the sector historically most able to absorb young workers into formal jobs is shrinking.

Higher education is the main channel for raising output per worker once the number of workers stops growing fast. Indonesia’s tertiary gross enrolment ratio (APK PT) stood at 31.45 percent according to BPS data cited by the Ministry of Higher Education, Science and Technology in March 2025, against a medium-term plan (RPJMN) target of 38.04 percent by 2029. The 2025 figure rose to 32.89 percent according to BPS, as a member of the House’s Commission X noted in a statement carried by the House of Representatives’ website in June 2026, with wide gaps between Yogyakarta (74.70 percent) and South Sumatra (27.41 percent). Two caveats are needed. First, at a pace of about one point a year, the 2029 target will be met only with acceleration. Second, expanding access without assuring relevance risks lengthening the queue of graduates, as a deputy at the Coordinating Ministry for Human Development and Culture warned at the March 2025 ministry forum, saying that higher enrolment must be accompanied by job creation.

Archival memory shows that this weakness was diagnosed long before the phrase Indonesia Emas became popular. In 2014, Hendra Gunawan, a professor of mathematics and natural sciences at the Bandung Institute of Technology (ITB), writing in the daily Kompas under the title Mengintip Masa Depan (Peeking into the Future), described schools and universities as the nation’s “seed barn”, compared the 2014 higher education budget of about Rp3.2 trillion with the National University of Singapore’s budget of about Rp18 trillion, and closed with the warning that the nation “no longer has room to make mistakes”. On the same day, Budi Santosa, a professor of industrial engineering at ITS Surabaya, writing in Kompas under the title Dari “Brain Drain” ke “Brain Gain” (From Brain Drain to Brain Gain), recalled that in the late 1980s many scholarship returnees found no place because the state was not ready to absorb them, and proposed that Indonesia learn from China’s and South Korea’s strategies for attracting talent back. The primary-school children Hendra Gunawan wrote about in 2014 are now in their late teens to mid-twenties, precisely the cohort whose unemployment rate rose in 2026.

International Comparison: Harvested, Late, Reversed and Stalled

South Korea and Taiwan are examples of countries that harvested the first dividend in full, and therefore also examples of what comes afterwards. According to the World Development Report 2024, Korea’s per capita income rose from about US$1,200 in 1960 to US$33,000 at the end of 2023, on a path that began with licensing foreign technology before shifting to its own innovation. The key to that success was that, when the working-age share peaked, most young workers had already been absorbed into export manufacturing and higher education. But the demographic bill is now arriving. Korea officially became a super-aged society in December 2024, when people aged 65 and over reached 20 percent, as reported by The Korea Times, and its TFR in 2025 was only 0.8 even though births rose 6.7 percent to 254,300, according to the annual statistics report cited by Yonhap. Taiwan followed a similar path: AsiaNews recorded only 107,812 births in 2025, a crude birth rate of 4.62 per thousand, and a population share aged 65 and over of 20.06 percent.

The lesson of Korea and Taiwan for Indonesia is not that their success can be copied literally, but that they became rich before they became old. When both entered the super-aged phase, per capita income was already in the advanced-economy range, the tax base was broad and formal pension systems were established. Indonesia, with gross national income per capita of about US$4,580 in 2022 according to the RPJPN baseline data, will reach a share of people aged 60 and over of about 20 percent towards 2045 at a much lower income level. Bloom and Williamson already warned that the reversal phase would cut the growth rates of ageing countries; for Korea, that cut came at an already high level of prosperity.

Thailand is the closest and least comfortable mirror. A summary in VietNamNet in 2022, citing Thai Ministry of Finance data, recorded 14.5 million people aged over 60, or 20.7 percent of the total, at a time when per capita income was about US$7,000 and growth had already slowed to about 3 percent a year from about 7.5 percent before 1990. Thai fertility then collapsed: according to Khaosod English, births in 2024 were only 462,240, the lowest in 75 years, while deaths reached 571,646 and the TFR was about 1.0. Thailand is a classic case of a country that grew old before it grew rich: it harvested part of the first dividend in the 1980s and 1990s, but the 1997 crisis, political uncertainty and stagnant productivity left it no time to move up before ageing arrived. The similarities with Indonesia are striking: high informality, reliance on assembly manufacturing, and income gaps between regions.

China shows another form of dividend reversal. According to National Bureau of Statistics data reported by Reuters in January 2026, China’s population fell by 3.39 million to 1.405 billion at the end of 2025, the fourth consecutive annual decline, with only 7.92 million births against 11.31 million deaths. China harvested the first dividend spectacularly and reached upper-middle income, but very strict fertility policies accelerated ageing so that the window closed faster than its pension and social protection systems could adjust. The lesson for Indonesia is twofold: population policy that suppresses births too aggressively can turn into a burden, and manufacturing strength alone is not enough if domestic consumption and the social safety net lag behind.

South Africa is an example of a dividend stalled by failure at the absorption stage. Its age structure is relatively favourable, but its labour market does not absorb young people. According to Statistics South Africa, in the first quarter of 2026 the unemployment rate for those aged 15–24 reached 60.9 percent, the NEET rate for the same age group was 37.6 percent, and national unemployment was 32.7 percent. Indonesia is far from that condition, and the comparison is not meant to equate the two. Its function is to mark a floor: it shows that a favourable age structure can coexist for decades with chronic youth unemployment if structural barriers are not dismantled. From these five cases this study draws one generalisation with high confidence: what separates harvesters from failures is not the size of the dividend, but whether young workers are absorbed into high-productivity sectors and whether old-age savings systems are built before ageing peaks.

The Steel-Manned Counter-Argument and a Reply

The strongest counter-argument to this working paper deserves to be put in its best form. It runs roughly as follows. Indonesia’s dependency ratio stays below 50 until about 2045 according to UN projections, and the head of BPS insists that Indonesia is still in the demographic bonus phase. A TFR of 2.13 is still around replacement level, far from the fertility collapse of Korea or Thailand. Women’s labour force participation of 56 percent is a large reserve that could add millions of workers without any demographic change. Indonesia’s older people will be healthier and better educated than previous generations and can therefore work longer, in line with the idea of a “silver dividend” in the ADB report. Finally, digital technology and artificial intelligence can sharply raise output per worker, so that the number of workers no longer decides the outcome. On this view, concern about “growing old before growing rich” is alarmist and risks encouraging unnecessary pronatalist policies.

Part of that argument is correct and is accepted by this study. Indonesia is indeed not yet in a demographic crisis, and the reserve of female labour is the biggest policy lever available. This study also agrees that aggressive East Asian-style pronatalist policies are unnecessary and probably ineffective. But the argument goes wrong at three points. First, it conflates “being below the threshold of 50” with “enjoying a dividend”. In Mason and Lee’s definition, the first dividend is the growth rate of the support ratio, not its level; once the dependency ratio stops falling, the additional boost to per capita growth stops, even if the level remains favourable. Second, the reserves of women and older people do not automatically become productive workers; both require childcare, flexible work, health screening and retraining, all of which carry fiscal and institutional costs that have not been adequately budgeted. The February 2026 data actually show female participation falling.

Third, the technology argument cuts both ways. Artificial intelligence can raise the productivity of educated and connected workers, but it can also replace routine jobs in the services sector that are now the destination of many general and vocational secondary graduates. A 2026 analysis titled Indonesia Emas 2045: What Will Really Happen? in KBA13 Insight identifies automation, geopolitics and climate as three waves that could make Indonesia a player or merely a consumer market, and stresses that the difference will be decided by education and policy choices made today. This study agrees with the direction of that argument, with one addition: without formalisation and wider old-age savings, productivity gains from technology will be concentrated among a thin layer of formal workers and capital owners, and so will not change the average trajectory. This study’s final judgment, with moderate confidence, is that the risk of growing old before growing rich is real but not certain; it is the default tendency of current trends, not a destiny.

Four Scenarios to 2045 and Signposts

Crossing the two axes, productive absorption (high or low) and second-dividend readiness (strong or weak), yields four scenarios. The first scenario, “Ageing in Informality”, occurs if absorption stays low and second-dividend readiness weak. Growth holds at around 5 percent, as projected by the World Bank, which cut its 2026 forecast to 4.7 percent in April 2026, informality stays above 55 percent, and by 2045 about a fifth of the population is aged 60 and over without adequate old-age savings. The burden of elder care falls on families, especially women, which in turn depresses female labour participation. Indonesia remains upper-middle income in 2045, far from the target. This study judges this scenario the most likely, because it is a direct continuation of 2019–2026 trends.

The second scenario, “Late Leap”, occurs if absorption improves sharply after 2027, for instance through supply-chain relocation, downstream processing that succeeds in creating manufacturing jobs, and business-climate reforms of the kind simulated by the World Bank, while second-dividend readiness stays weak. Growth could rise to around 6 percent for a decade, the middle class recovers and youth unemployment falls. But because old-age savings coverage stays narrow, the surge in ageing after 2040 will strain the budget and force tax increases or cuts in productive spending. The third scenario, “Net Without a Ladder”, is the reverse: second-dividend readiness strengthens through expanded social security and assistance, but productive absorption stays low. The result is a more humane and stable country, but with stagnant income and rising debt and subsidy burdens, because protection is financed from a narrow tax base. The fourth scenario, “Double Dividend”, combines high absorption with strong second-dividend readiness. It is the only scenario that approaches the RPJPN 2025–2045 targets of per capita income of US$23,000–30,300, poverty of 0.5–0.8 percent, a Gini ratio of 0.290–0.320 and a Human Capital Index of 0.73.

The basis for the weighting needs to be laid open for critique. “Ageing in Informality” carries the highest weight because the 2019–2026 data point consistently in that direction: the middle class is shrinking, real wages are falling, informality is not moving and youth unemployment is rising. “Late Leap” carries the second weight because growth is still resilient, for example 5.29 percent in the second quarter of 2026 according to BPS, and because the World Bank’s Country Partnership Framework 2026–2030, announced in July 2026, aims to catalyse about US$13 billion in its first three years for better jobs. “Double Dividend” carries the lowest weight because it requires two difficult reforms to proceed together within a decade, something historically achieved by only a handful of countries. The growth in nominal dollar per capita income needed to go from US$4,580 in 2022 to the lower bound of the US$23,000 target in 2045 is, by this analysis’s calculation, about 7 percent a year for 23 years, including inflation and exchange-rate effects.

Signposts allow this assessment to be updated. Towards “Double Dividend” or “Late Leap”, the signposts to watch are a formal-employment share above 45 percent before 2029, unemployment among 15–24-year-olds falling below 14 percent, NEET below 17 percent, positive real wage growth for three consecutive years, a rising manufacturing share of employment, and a tertiary enrolment ratio reaching the 38.04 percent target in 2029 together with improving graduate tracer-study outcomes. Towards “Double Dividend” or “Net Without a Ladder”, the main signposts are BPJS Ketenagakerjaan coverage of informal workers above 25 percent and a pension policy based on asset accumulation. Towards “Ageing in Informality”, the warning signposts are continued falls in female labour participation, youth unemployment persistently above 18 percent, a middle class below 16 percent of the population, and results from the 2030 Population Census showing a national TFR below 2.0. Wild cards that could shift all the scenarios include faster-than-expected automation of services, a prolonged trade war and a major climate disaster on Java.

Actor-Specific Recommendations and Deadlines

Bappenas, the national development planning ministry, holds the first key, because the main problem today is the lack of a single agreed demographic clock. Before March 2027, Bappenas, together with BPS and the Ministry of Population and Family Development, should publish one official dependency-ratio trajectory reconciling the 2023 projection, the SUPAS 2025 results and the UN projection, complete with uncertainty ranges and provincial breakdowns. Before December 2027, within the mid-term review of the RPJMN 2025–2029, Bappenas should adopt the signposts in this study, especially youth unemployment, the formal-employment share, real wages and old-age savings coverage, as key performance indicators reported annually to the House of Representatives. Bappenas should also draft a National Action Plan for the Second Dividend before June 2028, so that the ageing agenda is no longer treated as a sectoral social-welfare matter but as a growth agenda.

The Ministry of Manpower (Kemnaker) should concentrate on young people and informal workers. Before June 2027, Kemnaker and BPS should ensure that NEET and 15–24 unemployment figures are published by province and sex every time Sakernas is released, because aggregate annual data are too slow to serve as an early-warning tool. Before January 2028, Kemnaker should launch a youth guarantee programme in the ten provinces with the highest NEET rates, guaranteeing an offer of an apprenticeship, training or job placement within four months of leaving education, with an independent impact evaluation. For vocational secondary graduates, who record the highest unemployment rate, Kemnaker should work with the Ministry of Primary and Secondary Education to renegotiate curricula with industry associations before the 2027/2028 school year. Kemnaker should also lower the barriers to formalising micro-enterprises, for example through subsidised, phased social security contribution schemes.

The Ministry of Higher Education, Science and Technology (Kemendiktisaintek) faces a dilemma between expansion and relevance. This study recommends that the 38.04 percent tertiary enrolment target for 2029 be pursued mainly through higher vocational education and short diploma programmes in provinces with low enrolment, rather than simply by adding places in general bachelor’s programmes. Before August 2027, Kemendiktisaintek should require publication of graduate tracer-study results for each study programme, covering time to employment, formal status and earnings, so that prospective students and policymakers can see which programmes actually raise productivity. Before the 2028 budget, part of the funding for state universities should be linked to those results. Universities themselves should place futures literacy in their teaching; a 2026 scholarly address titled Trajektori Kesadaran: Dari Mimbar Wisuda ke Panggung Sejarah 2045 (Trajectory of Consciousness: From the Graduation Podium to the Historical Stage of 2045) framed the role of alumni on the road to 2045 as part of a generational trajectory of consciousness, a reminder that campuses shape how graduates read the future, not only their skills.

The Ministry of Finance (Kemenkeu) holds the levers of the second dividend. Before the 2028 draft budget’s financial note is submitted in August 2027, Kemenkeu should publish a long-term fiscal sustainability report projecting the costs of ageing, including pensions, health and long-term care, to 2050 under three demographic scenarios. Before 2029, Kemenkeu should design conditional contribution subsidies for low-income informal workers to join asset-based old-age savings, given that coverage of informal workers is only about 10 percent. Deepening the domestic capital market, including long-term retail savings instruments, should be treated as demographic policy and not merely financial policy, because that is where old-age savings turn into productive investment, as Mason and Lee envisaged.

The Ministry of Population and Family Development/BKKBN should shift its paradigm from birth control to fertility stability and work-family balance. Before the end of 2027, the ministry should set a policy framework for provinces with a TFR below 2.0 that focuses on affordable childcare, parental leave and housing, rather than cash incentives for births, which have proved costly and weak in East Asia. Existing family-support programmes, including the handling of 8.1 million families at risk of stunting, should be treated as human capital investment in the cohort that will be working in 2045. Provincial governments, especially Yogyakarta, Jakarta, East Java and Bali, which are ageing faster, should include provincial demographic-window profiles in their medium-term regional plans (RPJMD) and annual work plans before 2028, while young provinces in the east should prioritise the quality of primary and secondary education while their window stays open longer.

The private sector and international partners have an equally important role. Employers’ associations and large firms should commit to a structured, national-scale apprenticeship scheme before mid-2027, with auditable placement targets, and expand family-friendly work policies that allow women to stay employed after having children. The World Bank, in implementing its Country Partnership Framework 2026–2030, should include job-quality and old-age savings coverage indicators among its results indicators before the first annual review in mid-2027. The ADB, with its analytical track record in the Aging Well in Asia report, can support the design of long-term care systems and pension reform. The ILO can provide technical support for the transition of informal workers to the formal sector and for the design of the youth guarantee programme, including its impact evaluation, before 2029.

Limitations of This Study

This working paper has several limitations that should be stated openly. First, the demographic data come from three sources with different methods, the 2023 BPS projection, the SUPAS 2025 survey, and the 2024 UN projection accessed through an aggregator, so comparisons across sources carry definitional uncertainty. The UN total dependency ratio in this study is the sum of the young and old ratios computed by this analysis itself. Second, the size of the middle class depends on definitions; the BPS figures for 2019–2024 and the Mandiri Institute figure for 2025 are not fully comparable, even though their direction is consistent. Third, the productivity data used come from a competitiveness ranking quoted by the media rather than from an official productivity database such as those of the ILO or the Asian Productivity Organization, so they are better read as an indication of ranking than as a precise measure.

Fourth, this study does not build a National Transfer Accounts model for Indonesia, so the size of the first and second dividends is not measured quantitatively but inferred from dependency-ratio trends and absorption indicators. Fifth, the scenario probabilities are analytical judgments that may be biased by a tendency to overweight recent trends. Sixth, several archival sources are available only as catalogue summaries rather than full text, so quotations are limited to verified passages. Seventh, this study concentrates on economic dimensions and does not discuss governance in detail. A 2026 book titled Indonesia 2030 warns that a state can go on functioning on the surface while losing its ability to read the gap between official statistics and the everyday experience of its citizens. Such a gap, for instance between falling national unemployment figures and young people’s experience of struggling to find work, is a variable not yet captured by this scenario matrix and deserves a follow-up working paper.

Conclusion: From Bonus to Discipline

Indonesia is not suddenly losing its demographic bonus; it is passing the point at which the bonus stops working by itself. A dependency ratio that began rising in 2025, fertility already around replacement level and below it on Java, and an elderly share heading towards a fifth of the population by 2045 are near-certain elements. The uncertainty lies in two things that policy can control: whether the young cohorts now entering the labour market are absorbed into high-productivity jobs, and whether ageing is turned into asset accumulation. Data to October 2026 show that on both axes Indonesia is still on the weak side, making “Ageing in Informality” the default trajectory.

A default trajectory is not destiny. Korea and Taiwan show that the window can be harvested in full when absorption and saving proceed together; Thailand shows the price of delay; China shows that reversal can come sooner than expected; and South Africa shows that a favourable age structure means nothing without absorption. For Indonesia, 2027–2030 is the decision period, because after 2030 every reform will be made under the pressure of a rising dependency ratio and a narrowing fiscal base. The right question for Indonesia Emas 2045 is no longer how many people of productive age the country has, but how productive and how protected each of them is. This working paper is open to testing, critique and revision as new data emerge, above all the results of the 2030 Population Census.