Ringkasan Eksekutif: Satu Tahun Sebelas Anggota

Pada 26 Oktober 2025, para pemimpin ASEAN menandatangani Deklarasi tentang Penerimaan Timor-Leste di sela Konferensi Tingkat Tinggi ke-47 di Kuala Lumpur, mengakhiri perjalanan empat belas tahun sejak permohonan resmi negara itu diajukan pada 2011, status pengamat pada 2022, dan peta jalan keanggotaan penuh pada 2023 (The ASEAN Magazine, 2026). Tujuh bulan sebelumnya, pada 26 Mei 2025, KTT ke-46 telah mengadopsi paket ASEAN 2045: Our Shared Future, yang memuat Visi Komunitas ASEAN 2045 beserta rencana strategis sektoral, termasuk Rencana Strategis Masyarakat Ekonomi ASEAN 2026–2030 yang berambisi menjadikan kawasan ini ekonomi terbesar keempat dunia pada 2045 dan secara eksplisit berjanji menyempitkan kesenjangan pembangunan “antara dan di dalam” negara anggota (ASEAN, 2025). Tahun 2026 dengan demikian adalah tahun pertama dua komitmen sekaligus: komunitas yang kini beranggota sebelas, dan visi dua dekade yang menjanjikan konvergensi. Kajian ini mengajukan pertanyaan sederhana yang jarang dijawab dengan angka: sejauh mana sebelas anggota itu benar-benar bergerak saling mendekat, dan di bidang apa mereka justru saling menjauh?

Untuk menjawabnya, analisis ini membangun dataset orisinal yang ringkas, yakni sebelas negara kali dua belas indikator, untuk tahun terbaru yang tersedia dengan pembanding 2015, tahun peluncuran Masyarakat ASEAN. Seluruh angka ditarik dari sumber multilateral yang dapat ditelusuri, terutama World Development Indicators Bank Dunia (pembaruan 8 Oktober 2026), Worldwide Governance Indicators, dan Laporan Pembangunan Manusia UNDP 2025, lalu diolah menjadi statistik dispersi yang dihitung sendiri. Jawaban pokoknya dapat diringkas dalam satu kalimat: ASEAN-11 mengalami konvergensi akses tetapi divergensi kapasitas. Kesenjangan dalam akses listrik, penggunaan internet, dan harapan hidup menyempit tajam; koefisien variasi akses listrik turun dari 0,175 menjadi 0,058 dan penggunaan internet dari 0,648 menjadi 0,268. Akan tetapi rasio pendapatan per kapita tertinggi terhadap terendah melebar dari 24,6 kali pada 2015 menjadi 34,0 kali pada 2025, sebaran mutu tata kelola melebar, dan arus investasi asing makin terkonsentrasi.

Gambaran itu lebih bernuansa daripada narasi “ASEAN dua kecepatan” yang lazim. Kelompok tengah, tujuh ekonomi di luar Singapura, Brunei, Myanmar, dan Timor-Leste, memang mengalami konvergensi pendapatan yang terukur: simpangan baku logaritma pendapatan per kapitanya turun dari 0,555 menjadi 0,507. Vietnam tumbuh 67 persen secara kumulatif dalam pendapatan per kapita riil selama satu dekade dan pada 2025 untuk pertama kalinya melampaui Indonesia dalam ukuran paritas daya beli konstan. Masalah ASEAN bukan ketiadaan konvergensi, melainkan konvergensi yang berhenti di tepi: tiga anggota, yakni Myanmar, Timor-Leste, dan Brunei, mencatat pendapatan per kapita riil 2025 yang lebih rendah daripada 2015, dan dua di antaranya berada di dasar distribusi.

Temuan ini penting di luar Asia Tenggara karena tiga alasan. Pertama, ASEAN adalah laboratorium terbesar di dunia bagi integrasi regional tanpa transfer fiskal supranasional; jika konvergensi tetap terjadi di kelompok tengah tanpa dana kohesi ala Eropa, itu menjadi bukti penting bagi Afrika dan Amerika Latin. Kedua, penerimaan Timor-Leste adalah perluasan pertama dalam seperempat abad dan berlangsung saat perekonomian anggota baru itu kehilangan produksi minyaknya; cara ASEAN menyerap anggota termiskinnya akan menjadi preseden bagi perluasan berikutnya. Ketiga, guncangan energi akibat konflik Timur Tengah pada 2026 menekan proyeksi pertumbuhan kawasan dan menguji apakah konvergensi kelompok tengah cukup tangguh. Kajian ini disusun sebagai bahan ajar dan rujukan kebijakan; dataset, metode, dan kamus datanya disajikan terbuka agar dapat direplikasi dan diperbarui.

Kerangka Analitis dan Catatan Metode

Kerangka analitis kajian ini berpijak pada tradisi literatur pertumbuhan yang membedakan dua konsep konvergensi. Konvergensi beta terjadi bila negara yang lebih miskin pada titik awal tumbuh lebih cepat daripada negara yang lebih kaya; konvergensi sigma terjadi bila sebaran pendapatan antarnegara benar-benar menyempit dari waktu ke waktu. Robert Barro dan Xavier Sala-i-Martin dalam artikel klasik “Convergence” (Journal of Political Economy, 1992) menunjukkan bahwa konvergensi beta merupakan syarat perlu tetapi tidak cukup bagi konvergensi sigma, karena guncangan khusus negara dapat terus menambah sebaran meskipun negara miskin rata-rata tumbuh lebih cepat. Danny Quah dalam “Twin Peaks” (Economic Journal, 1996) menambahkan koreksi penting: distribusi pendapatan dunia cenderung membentuk klub-klub konvergensi, sehingga rerata dan regresi tunggal bisa menyembunyikan polarisasi menjadi dua puncak. Ketiga gagasan ini, beta, sigma, dan klub, menjadi lensa bagi dataset ASEAN-11.

Lapisan kedua kerangka bersifat kelembagaan. Piagam ASEAN menetapkan “mempersempit kesenjangan pembangunan” sebagai salah satu tujuan organisasi dalam Pasal 1 ayat 6, sekaligus mengizinkan formula partisipasi fleksibel “ASEAN Minus X” dalam pelaksanaan komitmen ekonomi bila ada konsensus (Pasal 21 ayat 2), dan mewajibkan anggaran operasional Sekretariat dibiayai melalui “kontribusi tahunan yang setara” (Pasal 30 ayat 2) (Piagam ASEAN). Ketiga pasal itu menggambarkan desain “ASEAN multi-kecepatan”: ASEAN mengakui perbedaan kecepatan, menoleransi perbedaan kewajiban, tetapi tidak memiliki mekanisme redistribusi. Instrumen utama penyempitan kesenjangan, Initiative for ASEAN Integration, kini memasuki Rencana Kerja V (2026–2030) yang diadopsi pada 26 Oktober 2025, hari yang sama dengan penerimaan Timor-Leste (CIL NUS). Pertanyaan analitisnya adalah apakah desain tanpa transfer ini menghasilkan konvergensi yang dijanjikan.

Dari sisi metode, dataset disusun dengan tiga prinsip. Pertama, satu sumber per indikator dengan tahun yang dinyatakan eksplisit; bila tahun terbaru berbeda antarnegara, perbedaan itu dicatat dalam tabel dan kamus data, bukan disembunyikan. Kedua, pendapatan diukur dengan produk domestik bruto per kapita berdasarkan paritas daya beli dalam dolar internasional konstan 2021 (WDI, NY.GDP.PCAP.PP.KD), bukan dolar berjalan, agar perubahan 2015–2025 mencerminkan pertumbuhan riil dan bukan revisi harga. Ketiga, statistik dispersi dihitung dengan Python dari angka sumber: koefisien variasi (simpangan baku populasi dibagi rerata), simpangan baku logaritma natural sebagai ukuran sigma yang tidak sensitif terhadap skala, rasio maksimum terhadap minimum, indeks Theil berbobot penduduk, serta regresi kuadrat terkecil biasa antara laju pertumbuhan tahunan rata-rata 2015–2025 dan logaritma pendapatan 2015 untuk menguji konvergensi beta.

Pilihan dua belas indikator mengikuti logika “tangga kapasitas”. Lapisan pertama adalah skala dan dinamika ekonomi: penduduk, pendapatan per kapita, rata-rata pertumbuhan, keterbukaan perdagangan, dan investasi asing langsung. Lapisan kedua adalah akses dasar: listrik dan internet. Lapisan ketiga adalah modal manusia: angka partisipasi kasar pendidikan tinggi, harapan hidup, dan Indeks Pembangunan Manusia. Lapisan keempat adalah kapasitas negara dan beban masa depan: efektivitas pemerintahan dari Worldwide Governance Indicators dan emisi karbon dioksida per kapita sebagai proksi intensitas karbon jalur pembangunan. Hipotesis kerjanya, yang kemudian diuji, adalah bahwa konvergensi akan paling cepat di lapisan bawah tangga karena akses dapat dibeli dan dibangun, dan paling lambat di lapisan atas karena kapasitas harus ditumbuhkan.

Dua catatan epistemik perlu dinyatakan sejak awal. Statistik dengan sebelas pengamatan sangat peka terhadap satu atau dua negara ekstrem, sehingga setiap hasil diuji ulang dengan mengeluarkan Singapura dan Brunei (dua ekonomi berpendapatan tinggi dengan struktur khas) serta Myanmar dan Timor-Leste (dua ekonomi dengan data paling rapuh). Selain itu, dataset ini bersifat deskriptif dan tidak menguji kausalitas; ia tidak menyatakan bahwa ASEAN menyebabkan konvergensi atau divergensi, melainkan memetakan apa yang terjadi di dalam wadah ASEAN. Peringatan tentang godaan “kaya data, miskin teori” dalam ilmu sosial Asia Tenggara, sebagaimana dibahas dalam kajian Kaya Data, Miskin Teori, menjadi alasan mengapa setiap tabel di bawah disertai tafsir kerangka, bukan dibiarkan berbicara sendiri. Setiap penilaian kunci diberi tingkat keyakinan tinggi, sedang, atau rendah.

Dataset Inti ASEAN-11: Potret Tahun Terbaru

Tabel 1 menyajikan dataset inti. Populasi gabungan sebelas anggota mencapai sekitar 700,3 juta jiwa pada 2025 menurut WDI; Indonesia sendiri menampung 285,7 juta atau 40,8 persen, sedangkan Timor-Leste dengan 1,42 juta jiwa hanya 0,2 persen. Ketimpangan ukuran ini sudah menjadi ciri struktural sebelum dataset dibaca lebih jauh: satu anggota setara dengan dua per lima komunitas, sementara anggota terbaru lebih kecil daripada satu kota menengah di Jawa. Sebuah komunitas yang beroperasi dengan prinsip konsensus dan iuran setara, padahal anggotanya berbeda dua ratus kali lipat dalam jumlah penduduk, menghadapi dilema representasi dan beban yang tidak dihadapi organisasi regional yang lebih homogen.

Tiga pola langsung terlihat. Pertama, rentang pendapatan ASEAN-11 lebar menurut standar organisasi regional mana pun: Singapura mencatat sekitar 139.600 dolar internasional per kapita pada 2025, sementara Timor-Leste sekitar 4.100 dan Myanmar sekitar 5.100. Kedua, peringkat pendapatan tidak sepenuhnya selaras dengan peringkat kapasitas. Indonesia dan Vietnam kini nyaris setara dalam pendapatan, tetapi Vietnam unggul dalam penggunaan internet (84,2 berbanding 72,8 persen) dan Indeks Pembangunan Manusia (0,766 berbanding 0,728), sedangkan Indonesia unggul dalam partisipasi pendidikan tinggi (44,9 berbanding 37,6 persen). Filipina, dengan pendapatan per kapita sekitar 70 persen dari Indonesia, memiliki partisipasi pendidikan tinggi yang lebih tinggi daripada Indonesia. Ketiga, Timor-Leste mencatat rasio investasi asing langsung terhadap PDB tertinggi kedua di kawasan, 13,3 persen pada 2025, angka yang lebih mencerminkan kecilnya penyebut dan aliran terkait proyek tertentu daripada daya tarik investasi yang luas.

Kolom tata kelola memperlihatkan jurang yang tidak kalah dalam. Skor efektivitas pemerintahan berkisar dari 2,09 untuk Singapura hingga −1,62 untuk Myanmar pada skala kira-kira −2,5 hingga 2,5, rentang 3,71 poin yang meliputi hampir tiga perempat seluruh skala global. Lima anggota, yakni Thailand, Indonesia, Filipina, Vietnam, dan Malaysia, berada dalam pita sempit antara 0,18 dan 0,96, sedangkan Laos, Kamboja, Timor-Leste, dan Myanmar berada di wilayah negatif. Pola klub yang diramalkan Quah tampak jelas: bukan satu distribusi yang menyebar merata, melainkan sebuah inti kapasitas menengah dengan dua ekor, satu sangat tinggi dan satu rendah. Pada kolom emisi, Brunei mencatat 20,2 ton per kapita, sekitar empat puluh kali Timor-Leste, menegaskan bahwa transisi energi pun berlangsung dari titik awal yang sangat berbeda.

Satu Dekade Perubahan: 2015 ke Tahun Terbaru

Tabel 2 membandingkan 2015 dengan tahun terbaru untuk indikator yang datanya memungkinkan perbandingan. Dekade ini mencakup tiga guncangan besar: pandemi COVID-19 pada 2020, kudeta militer di Myanmar pada Februari 2021 yang diikuti perang saudara, dan berakhirnya produksi minyak Timor-Leste pada 2025. Karena itu, perubahan kumulatif sepuluh tahun lebih informatif daripada perubahan tahunan; ia meredam fluktuasi siklus tetapi tetap menangkap pergeseran struktural.

Kolom pertumbuhan pendapatan memperlihatkan hierarki yang hampir terbalik dari hierarki tingkat pendapatan, setidaknya di kelompok tengah. Vietnam, Kamboja, Filipina, dan Indonesia, yang pada 2015 berada di bawah Malaysia dan Thailand, tumbuh lebih cepat daripada keduanya. Rasio pendapatan Vietnam terhadap Malaysia naik dari 0,33 menjadi 0,44, dan rasio Kamboja terhadap Thailand dari 0,26 menjadi 0,33. Thailand, dengan laju per kapita hanya 1,77 persen per tahun, adalah kasus “jebakan pendapatan menengah” yang paling terang di dataset ini; rerata pertumbuhan PDB-nya 1,95 persen per tahun selama 2016–2025, terendah di antara anggota yang tidak mengalami krisis politik atau kehilangan sumber daya. Persilangan Vietnam dan Indonesia terjadi bertahap: rasio pendapatan Vietnam terhadap Indonesia naik dari 0,91 pada 2019 menjadi 0,995 pada 2024 dan 1,02 pada 2025.

Ekor bawah bergerak ke arah sebaliknya, dan sebabnya berbeda-beda. Myanmar tumbuh rata-rata 6,4 persen per tahun pada 2015–2019, lalu rata-rata −2,0 persen per tahun pada 2021–2025 menurut WDI; kontraksi berlanjut setelah gempa Maret 2025, dan pada Juni 2026 Bank Dunia memperkirakan PDB tahun fiskal 2025/26 menyusut 2,0 persen serta memangkas proyeksi 2026/27 dari 3,0 menjadi 2,0 persen akibat guncangan bahan bakar (DVB, 16 Juni 2026). Timor-Leste mencatat seri pertumbuhan paling volatil di kawasan, dari +31,7 persen pada 2020 hingga −20,5 persen pada 2022, yang mencerminkan bobot sektor perminyakan dalam PDB total; IMF mencatat pertumbuhan non-minyak 4,1 persen pada 2024 sekaligus menandai berhentinya produksi minyak pada 2025 sebagai risiko utama (IMF, September 2025). Brunei, ekonomi minyak berpendapatan tinggi, stagnan dengan rerata pertumbuhan 0,66 persen per tahun.

Kolom akses menceritakan kisah yang sama sekali berbeda. Akses listrik Kamboja melonjak dari 62,7 menjadi 99,2 persen, Timor-Leste dari 67,3 menjadi 94,3 persen, dan bahkan Myanmar, di tengah konflik, dari 60,5 menjadi 80,4 persen. Penggunaan internet Kamboja naik dari 6,4 menjadi 68,5 persen dalam sembilan tahun. Korelasi antara tingkat awal dan besarnya perubahan bernilai −0,94 untuk listrik dan −0,59 untuk internet, tanda konvergensi tipe beta yang sangat kuat: negara yang tertinggal mengejar paling cepat. Kolom tata kelola, sebaliknya, menunjukkan korelasi positif sebesar 0,34 antara skor awal dan perubahan, artinya negara yang semula lebih baik cenderung sedikit membaik atau bertahan, sementara Myanmar dan Laos memburuk. Investasi asing juga bergerak divergen: rasio IDE terhadap PDB Myanmar jatuh dari 6,85 menjadi 1,31 persen, sedangkan Singapura naik dari 22,65 menjadi 26,34 persen.

Dua kolom yang tidak dimuat dalam Tabel 2 tetapi tersedia di Tabel 1 melengkapi gambaran itu dan membawa implikasi masa depan. Di bidang pendidikan tinggi, angka partisipasi kasar tidak bergerak searah dengan pendapatan: Filipina naik dari 35,9 menjadi 47,4 persen dan Indonesia dari 32,5 menjadi 44,9 persen, tetapi Malaysia turun dari 44,3 menjadi 38,5 persen dan Laos dari 18,2 menjadi 14,9 persen (WDI). Penurunan di Laos, anggota yang beban utangnya paling berat, menandakan bahwa tekanan fiskal mulai menggerus investasi modal manusia. Di bidang emisi, konvergensi berlangsung ke arah yang mengkhawatirkan dari sudut pandang iklim: emisi per kapita Vietnam hampir berlipat dua dari 2,16 menjadi 4,27 ton dan Laos naik dari 1,31 menjadi 3,35 ton antara 2015 dan 2024, sementara Singapura dan Thailand datar (WDI). Anggota yang sedang mengejar pendapatan juga sedang mengejar intensitas karbon, sehingga penyempitan kesenjangan pembangunan dan target transisi energi dalam Visi 2045 akan saling bertabrakan bila tidak dirancang bersama.

Mengukur Konvergensi: Sigma, Beta, dan Klub

Tabel 3 merangkum statistik dispersi yang dihitung dari dataset. Metodenya dinyatakan agar dapat direplikasi: koefisien variasi adalah simpangan baku populasi dibagi rerata aritmetika sebelas negara; simpangan baku logaritma dihitung dari logaritma natural pendapatan per kapita; indeks Theil dihitung sebagai jumlah berbobot pangsa penduduk dari (y_i/μ)·ln(y_i/μ), dengan μ rerata berbobot penduduk; sedangkan untuk indikator yang dapat bernilai negatif, seperti skor tata kelola, digunakan simpangan baku dan rentang, bukan koefisien variasi. Arah “konvergen” berarti ukuran dispersi turun, “divergen” berarti naik.

Uji konvergensi beta pendapatan memperkuat gambaran klub. Untuk seluruh sebelas anggota, kemiringan regresi laju pertumbuhan tahunan 2015–2025 terhadap logaritma pendapatan 2015 adalah −0,21 poin persentase per satu satuan log, dengan galat baku 0,58, statistik t −0,36, dan R² 0,01; secara statistik tidak ada konvergensi beta di ASEAN-11. Bila Myanmar dan Timor-Leste dikeluarkan, kemiringan menjadi −0,98 dengan statistik t −2,57 dan R² 0,48, sebuah konvergensi bersyarat yang cukup kuat untuk sampel sekecil ini. Kemiringan itu setara dengan kecepatan konvergensi sekitar 1 persen per tahun, atau waktu paruh penutupan kesenjangan sekitar 67 tahun, kira-kira separuh dari kecepatan sekitar 2 persen per tahun yang ditemukan Barro dan Sala-i-Martin untuk negara bagian Amerika Serikat. Bila Brunei juga dikeluarkan, kemiringan melemah menjadi −0,57 (t −1,53, R² 0,28), sehingga sebagian kekuatan hasil ini memang bersumber dari stagnasi Brunei di puncak.

Dari angka-angka itu, kajian ini menarik empat penilaian dengan tingkat keyakinan yang berbeda. Dengan keyakinan tinggi, konvergensi akses dasar, yakni listrik dan internet, adalah nyata, besar, dan mencakup hampir semua anggota termasuk Myanmar dan Timor-Leste; temuan ini tahan terhadap pengecualian negara mana pun. Dengan keyakinan sedang, kelompok tengah ASEAN mengalami konvergensi pendapatan sementara ekor bawah tertinggal, sehingga dispersi total praktis tidak berubah dan rasio maksimum-minimum melebar; keyakinan tidak tinggi karena seri Myanmar sejak 2021 bertumpu pada estimasi dan seri Timor-Leste sangat dipengaruhi minyak. Dengan keyakinan sedang, ketimpangan berbobot penduduk menurun karena negara-negara berpenduduk besar, yaitu Indonesia, Vietnam, dan Filipina, tumbuh di atas rerata; artinya, bagi rata-rata warga ASEAN, kawasan ini memang sedikit lebih setara daripada satu dekade lalu. Dengan keyakinan rendah, divergensi tata kelola mencerminkan perubahan kapasitas yang sesungguhnya, karena skor WGI berbasis persepsi dan memiliki margin galat yang tumpang tindih untuk banyak negara; hanya penurunan Myanmar yang cukup besar untuk ditafsirkan dengan yakin.

Implikasi analitisnya adalah bahwa label “ASEAN dua kecepatan” terlalu kasar. Data menunjukkan setidaknya tiga klub: klub berpendapatan tinggi (Singapura, dengan Brunei yang melemah), klub konvergen menengah (Malaysia, Thailand, Vietnam, Indonesia, Filipina, Kamboja, Laos) yang bergerak mendekat satu sama lain, dan klub rentan (Myanmar dan Timor-Leste) yang pendapatan riilnya mundur. Di dalam klub menengah pun ada perbedaan arah antara pemenang rantai pasok elektronik seperti Vietnam dan Malaysia, ekonomi yang ditopang permintaan domestik seperti Indonesia dan Filipina, serta Thailand yang melambat. Kebijakan penyempitan kesenjangan yang memperlakukan “CLMV” sebagai satu kategori sejak akhir 1990-an kini kehilangan daya jelas: Vietnam sudah menyamai Indonesia, Kamboja tumbuh lebih cepat daripada Thailand, sementara Myanmar terlempar ke klub yang sama dengan anggota terbaru. Studi akademik yang secara khusus menguji kejar-mengejar CLMV, Furuoka (Applied Economics Letters, 2019), sudah menemukan bahwa Vietnam mengejar Indonesia dan Filipina sementara Laos dan Myanmar tidak menunjukkan penyempitan kesenjangan; dataset 2025 menunjukkan perbedaan itu kini mengeras menjadi struktur.

Perbandingan Internasional: Eropa, Amerika Selatan, dan Afrika

Perbandingan paling sering dirujuk adalah perluasan Uni Eropa tahun 2004, ketika delapan negara Eropa Tengah dan Timur bergabung bersama Siprus dan Malta. Kisah itu umumnya dibaca sebagai keberhasilan konvergensi. Polandia, yang pendapatan per kapitanya dalam standar daya beli sekitar 51 persen dari rerata Uni Eropa pada tahun bergabung, mencapai 80 persen pada 2023 menurut data Eurostat yang dikutip Polish Investment and Trade Agency (April 2024); Republik Ceko mencapai 91 persen dan Lituania 87 persen. Perbedaan kelembagaannya dengan ASEAN sangat mendasar. Calon anggota Uni Eropa harus mengadopsi seluruh acquis communautaire sebelum bergabung, dan setelah bergabung mereka menerima transfer dana kohesi dalam skala besar; untuk periode 2021–2027 saja, Komisi Eropa mengalokasikan 392 miliar euro bagi kebijakan kohesi (Komisi Eropa). ASEAN tidak memiliki keduanya: Timor-Leste diterima sebelum menyelesaikan aksesi pada seluruh instrumen ekonomi, dan Sekretariat ASEAN dibiayai iuran setara dengan anggaran yang pada 2016 hanya sekitar 20 juta dolar AS (Laksmana, ASPI, 2017).

Perbandingan dengan Eropa karenanya mengajarkan dua hal yang sering terlewat. Pertama, konvergensi kelompok tengah ASEAN pada dekade 2015–2025, dengan kecepatan sekitar 1 persen per tahun, dicapai tanpa transfer fiskal regional sama sekali, terutama melalui integrasi ke rantai pasok global, investasi asing, dan reformasi domestik. Itu bukan pencapaian kecil. Kedua, Eropa menunjukkan bahwa konvergensi ekor bawah membutuhkan sesuatu yang lebih dari pasar: negara-negara anggota termiskin Uni Eropa memperoleh dukungan kapasitas administratif dan investasi publik yang dibiayai bersama. ASEAN tidak bisa meniru skala itu, tetapi kasus Myanmar dan Timor-Leste menunjukkan bahwa tanpa mekanisme apa pun di sisi kapasitas, keanggotaan sendiri tidak cukup menarik ekor bawah masuk ke klub tengah.

Mercosur menawarkan perbandingan yang berlawanan. Blok Amerika Selatan itu memiliki lembaga dana konvergensi struktural, tetapi integrasi perdagangannya tetap dangkal: ekspor intrazona hanya 11,1 persen dari total ekspor blok pada 2025 menurut Kementerian Luar Negeri Argentina (Juli 2026). Di Afrika, perdagangan antarnegara Afrika mencapai 220,3 miliar dolar AS pada 2024 menurut Afreximbank (Ecofin, Juni 2025), atau sekitar 15 persen dari total perdagangan benua itu yang sekitar 1,5 triliun dolar. ASEAN berada di antara keduanya dan sedikit di atas: pangsa perdagangan intra-ASEAN sekitar 24,1 persen pada 2014 (ASEAN, tabel 24), sekitar 22 persen pada 2023 (ASEANstats, Mei 2024), dan 21,2 persen pada 2024 menurut Menteri Perdagangan Malaysia di hadapan Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN ke-57 (The Sun, September 2025).

Data perdagangan ini mengoreksi asumsi yang lazim. Konvergensi kelompok tengah ASEAN tidak didorong oleh pendalaman pasar regional: pangsa perdagangan intra-ASEAN justru sedikit menurun selama dekade yang sama. Integrasi yang bekerja adalah integrasi ke rantai nilai Asia Timur dan global, sejalan dengan temuan Bank Pembangunan Asia bahwa perdagangan tetap menjadi penggerak terkuat integrasi Asia di tengah pergeseran rantai pasok (ADB, Asian Economic Integration Report 2026). Investasi menunjukkan pola serupa. Laporan Investasi ASEAN 2025 mencatat arus masuk IDE ke ASEAN sebesar 226 miliar dolar AS pada 2024, naik 8 persen ketika IDE global turun (UNCTAD/ASEAN, Oktober 2025); pangsa investasi intra-ASEAN memang tumbuh 45 persen tetapi hanya sekitar 14 persen dari total (Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Vietnam, Oktober 2025). Untuk 2025, UNCTAD mencatat arus masuk ke sepuluh anggota lama sebesar 243,9 miliar dolar AS (World Investment Report 2026).

Pelajaran komparatifnya dapat dirumuskan sebagai berikut. Uni Eropa adalah model “konvergensi melalui institusi dan transfer”; Mercosur dan AfCFTA adalah contoh “institusi tanpa pasar yang dalam”; ASEAN adalah model “konvergensi melalui pasar global tanpa transfer”. Model terakhir efektif bagi negara yang memiliki kapasitas negara memadai untuk menarik dan menyerap investasi, tetapi meninggalkan negara yang kapasitasnya rapuh atau yang kehilangan legitimasi politik. Optimisme makro tentang “abad Asia”, seperti dalam The Future Is Asian karya Parag Khanna (2019), benar untuk agregat kawasan, tetapi dataset ini mengingatkan bahwa agregat yang bersinar dapat menutupi ekor yang tertinggal.

Argumen Tandingan: Apakah Metrik Konvergensi Bermakna bagi ASEAN?

Argumen tandingan terkuat terhadap seluruh pendekatan kajian ini perlu dirumuskan dalam bentuk paling meyakinkan. ASEAN bukan uni ekonomi supranasional; ia tidak memiliki anggaran bersama, kebijakan fiskal bersama, pengadilan dengan yurisdiksi mengikat, atau mandat untuk menyamakan pendapatan warga negara anggotanya. Mengukur ASEAN dengan metrik konvergensi yang lahir dari studi negara bagian Amerika Serikat dan kawasan Uni Eropa berarti menilai ikan dari kemampuannya memanjat pohon. David Martin Jones dan Michael L. R. Smith dalam “Making Process, Not Progress” (International Security, 2007) berpendapat bahwa ASEAN lebih tepat dipahami sebagai pembuat proses daripada pembuat kemajuan. Bila demikian, konvergensi atau divergensi anggota adalah fungsi kebijakan nasional, geografi, dan rantai pasok global, bukan fungsi ASEAN, dan mengaitkannya dengan visi 2045 adalah kesalahan atribusi.

Argumen ini mengandung kebenaran penting yang diterima kajian ini. Dataset di atas memang tidak menunjukkan bahwa ASEAN menyebabkan konvergensi kelompok tengah; penjelasan yang lebih masuk akal adalah keterbukaan perdagangan dan investasi Vietnam, Kamboja, dan Malaysia terhadap rantai pasok elektronik global, ditambah pertumbuhan domestik Indonesia dan Filipina. Dataset ini juga tidak menunjukkan bahwa ASEAN menyebabkan kemunduran Myanmar; kudeta 2021 dan perang sesudahnya adalah sebab langsungnya. Lebih jauh, sebagian dari apa yang tampak sebagai divergensi, misalnya kemerosotan Brunei, adalah penurunan relatif ekonomi minyak yang justru bisa dibaca sebagai konvergensi dari atas.

Namun argumen tandingan itu gagal pada tiga titik. Pertama, ASEAN sendiri yang menjadikan konvergensi tolok ukurnya. Piagam menyebut penyempitan kesenjangan pembangunan sebagai tujuan, Visi 2045 berjanji melanjutkannya, dan Rencana Kerja IAI V adalah program yang dirancang untuk itu; organisasi yang menetapkan tujuan dapat dan harus dinilai berdasarkan tujuannya, tanpa harus diasumsikan sebagai satu-satunya penyebab. Kedua, sifat non-supranasional justru membuat metrik semacam ini lebih penting, bukan kurang: tanpa transfer fiskal, satu-satunya alat ASEAN adalah informasi, tekanan sejawat, dan pengurutan komitmen, dan ketiganya membutuhkan data perbandingan yang konsisten. Ketiga, keputusan keanggotaan adalah keputusan kebijakan ASEAN, bukan kebijakan nasional. Dengan menerima anggota berpendapatan per kapita terendah pada saat sumber pendapatan utamanya habis, ASEAN mengambil tanggung jawab kolektif yang hanya dapat dipantau dengan metrik semacam ini.

Ada pula versi argumen tandingan yang bersifat metodologis: bahwa statistik sebelas negara terlalu rapuh untuk ditafsirkan. Kritik ini ditanggapi dengan tiga cara. Hasil dilaporkan untuk beberapa subkelompok sehingga pembaca dapat melihat seberapa jauh kesimpulan bergantung pada negara tertentu. Ukuran dispersi yang berbeda, yakni koefisien variasi, simpangan baku logaritma, rasio maksimum-minimum, dan indeks Theil, digunakan berdampingan, dan arah kesimpulan hanya dinyatakan kuat bila ukuran-ukuran itu sejalan. Tingkat keyakinan dinyatakan eksplisit dan diturunkan ke rendah ketika data bersifat perseptual atau estimatif. Kesimpulan bahwa ASEAN-11 mengalami konvergensi akses tetapi divergensi kapasitas bertahan setelah semua pengujian itu.

Versi ketiga argumen tandingan bersifat normatif dan berakar pada “cara ASEAN”: legitimasi organisasi ini bertumpu pada prinsip tidak campur tangan dan penghindaran rasa malu publik, sehingga papan peringkat konvergensi berisiko memecah konsensus dengan menempatkan anggota tertentu di dasar tabel secara permanen. Kekhawatiran ini sungguh-sungguh, terutama bagi Myanmar dan Laos. Akan tetapi ASEAN telah lama menerbitkan statistik perbandingan antaranggota melalui ASEANstats tanpa memicu krisis diplomatik, dan perbedaan antara statistik dan papan peringkat terletak pada desainnya. Kartu skor yang diusulkan kajian ini tidak memeringkat negara; ia melaporkan ukuran dispersi kawasan, memisahkan konvergensi akses dari konvergensi kapasitas, dan menyertakan penilaian mandiri setiap anggota. Desain semacam itu justru sejalan dengan cara ASEAN karena mengubah data menjadi bahan dialog sejawat, bukan alat sanksi. Risiko yang lebih besar bagi konsensus adalah ketiadaan data, karena tanpa angka bersama setiap anggota akan membaca kemajuan menurut kepentingannya sendiri.

Skenario 2030–2035 dan Penanda Arah

Skenario berikut dibangun dari dua ketidakpastian kunci. Ketidakpastian pertama adalah apakah ekor bawah, yakni Myanmar dan Timor-Leste, berhasil kembali ke jalur pertumbuhan pendapatan riil positif. Ketidakpastian kedua adalah apakah kelompok tengah mempertahankan kecepatan konvergensinya di tengah guncangan energi 2026, hambatan perdagangan global, dan perlambatan Tiongkok. Bank Dunia pada April 2026 memperkirakan pertumbuhan kawasan Asia Timur dan Pasifik melambat dari 5,0 persen pada 2025 menjadi 4,2 persen pada 2026, terutama akibat konflik Timur Tengah (Thailand Business News, April 2026). Ekstrapolasi sederhana tren 2015–2025 memberi patokan: jika setiap anggota mempertahankan laju per kapita dekade lalu, rasio pendapatan tertinggi terhadap terendah akan mencapai sekitar 40 kali pada 2030 dan 47 kali pada 2035, sementara rasio Vietnam terhadap Malaysia naik menjadi sekitar 0,50 pada 2030 dan 0,57 pada 2035.

Skenario A, konvergensi bertingkat terkelola (40 persen), adalah kelanjutan pola klub dengan sedikit perbaikan di ekor. Kelompok tengah tetap konvergen pada kecepatan sekitar 1 persen per tahun, Timor-Leste mencatat pertumbuhan non-minyak sekitar 3 persen sesuai proyeksi IMF dan menahan laju penarikan Dana Perminyakan, dan Myanmar mengalami stabilisasi parsial tanpa penyelesaian politik. Rasio maksimum-minimum berhenti melebar di kisaran 35 hingga 38 kali pada 2030. Skenario B, inti melaju dan ekor tertinggal (35 persen), adalah ekstrapolasi tren: konvergensi kelompok tengah berlanjut tetapi Myanmar terus menyusut dan Timor-Leste gagal melakukan diversifikasi, sehingga rasio mendekati 40 kali pada 2030 dan ASEAN secara de facto menjadi komunitas tiga lapis yang dilembagakan.

Skenario C, fragmentasi akibat guncangan (15 persen), terjadi bila guncangan energi berkepanjangan, perang tarif, dan krisis utang di anggota rentan saling memperkuat. Laos adalah titik rapuh yang paling jelas: utang bruto pemerintah umum diperkirakan 99,2 persen dari PDB pada 2024 dan 88,8 persen pada 2025 menurut IMF DataMapper, dibandingkan 53,1 persen pada 2015. Dalam skenario ini konvergensi kelompok tengah pun terhenti, dan Filipina, yang proyeksi pertumbuhannya untuk 2026 sudah dipangkas Bank Dunia menjadi 3,7 persen (Interaksyon, Agustus 2026) dari 5,3 persen dalam proyeksi Januari (The Investor, Januari 2026), tergelincir dari klub konvergen. Skenario D, konvergensi luas (10 persen), mensyaratkan penyelesaian politik di Myanmar yang memulihkan investasi, reformasi fiskal Timor-Leste yang berhasil, dan pemanfaatan penuh Perjanjian Kerangka Ekonomi Digital ASEAN; probabilitasnya rendah karena ketiganya harus terjadi bersamaan.

Penanda arah yang perlu dipantau bersifat spesifik dan dapat diamati. Penandatanganan Perjanjian Kerangka Ekonomi Digital ASEAN (DEFA), yang perundingannya rampung pada 30 Mei 2026 dan dijadwalkan ditandatangani pada KTT ke-49 November 2026 (Manila Bulletin, Mei 2026), beserta ada tidaknya ketentuan perlakuan khusus bagi Timor-Leste, akan menguji Skenario A. Pertumbuhan riil Myanmar pada tahun fiskal 2026/27 di bawah atau di atas nol, dan apakah ASEAN mencapai konsensus tentang pemerintahan pascapemilu, membedakan B dari A. Rasio utang Laos dan saldo Dana Perminyakan Timor-Leste, yang menurut IMF diproyeksikan turun dari 18,27 miliar dolar AS pada 2024 menjadi 12,81 miliar pada 2030, adalah penanda C. Pangsa perdagangan intra-ASEAN yang turun di bawah 20 persen atau naik di atas 23 persen akan menunjukkan apakah pasar regional melemah atau menguat sebagai jangkar.

Rekomendasi Berbasis Aktor dan Tenggat

Bagi Sekretariat ASEAN, rekomendasi utama adalah melembagakan pengukuran yang selama ini absen. Rencana Strategis Masyarakat Ekonomi ASEAN 2026–2030 menetapkan enam tujuan strategis, 44 sasaran, dan 192 langkah strategis dengan indikator kinerja yang masih harus ditetapkan untuk setiap sasaran (ASEAN, 2025). Sekretariat, melalui ASEANstats, sebaiknya menerbitkan “Kartu Skor Konvergensi ASEAN” tahunan mulai KTT pertama 2027, dengan indikator inti serupa dataset ini, ukuran dispersi yang dinyatakan metodenya, dan pemisahan eksplisit antara konvergensi akses dan konvergensi kapasitas. Kartu skor ini harus menjadi masukan wajib bagi tinjauan paruh waktu rencana strategis pada 2028. Sekretariat juga perlu menyepakati dengan Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia sebuah protokol estimasi untuk Myanmar dan Timor-Leste pada akhir 2027, agar kesenjangan data tidak menjadi dalih untuk tidak mengukur.

Bagi Indonesia, anggota terbesar dengan 40,8 persen penduduk kawasan, dataset ini mengirim dua pesan yang tidak nyaman. Pesan pertama bersifat domestik: Vietnam, dengan penduduk sepertiga Indonesia, telah melampaui pendapatan per kapita Indonesia dalam ukuran paritas daya beli konstan pada 2025, sementara rasio IDE terhadap PDB Indonesia turun dari 2,30 menjadi 1,57 persen. Konvergensi kelompok tengah sedang dimenangkan oleh ekonomi yang paling terintegrasi ke rantai pasok, dan Indonesia perlu menjadikan perbandingan ini tolok ukur kebijakan investasi dan perdagangan hingga 2030. Pesan kedua bersifat regional: Indonesia memiliki kepentingan langsung dalam keberhasilan Timor-Leste karena berbagi perbatasan darat di Nusa Tenggara Timur dan sejarah yang panjang, termasuk tragedi pengungsi 1999 yang direkam dalam Jembatan Air Mata (Sindhunata, ed., 2003). Jakarta sebaiknya mengusulkan, paling lambat pada 2027, koridor ekonomi lintas batas Nusa Tenggara Timur–Timor-Leste yang memadukan listrik, logistik, dan pendidikan vokasi, serta memimpin pembahasan reformasi formula iuran Sekretariat. Adopsi Protokol Cebu, amandemen pertama atas Piagam sejak 2007 yang diadopsi pada KTT ke-48 (The Star, Mei 2026), membuktikan bahwa Piagam dapat diubah ketika ada kemauan politik.

Bagi Timor-Leste, prioritasnya adalah urutan, bukan kecepatan. Sejauh ini Timor-Leste telah menyetujui kontribusi 400.000 dolar AS untuk Unit Timor-Leste di Sekretariat ASEAN (Tatoli, Desember 2025), langkah yang tepat untuk membangun kapasitas birokrasi integrasi. Langkah berikutnya adalah aturan fiskal yang mengikat untuk memperlambat penarikan Dana Perminyakan sebelum 2028, mengingat defisit pada 2024 setara 45 persen dari PDB non-minyak menurut IMF; prioritas aksesi pada perjanjian yang memberi manfaat cepat bagi ekonomi kecil, terutama DEFA dan fasilitasi perdagangan, sebelum komitmen liberalisasi jasa yang lebih menuntut; dan survei nasional penggunaan teknologi informasi pada 2027, karena angka internet terakhir yang tersedia berasal dari 2021. Sebagai anggota dengan skor efektivitas pemerintahan yang membaik dari −0,64 menjadi −0,54, Timor-Leste memiliki modal kelembagaan untuk dibangun, tetapi waktu fiskalnya terbatas.

Bagi Filipina, ketua ASEAN 2026 dengan tema “Navigating Our Future, Together” (Pernyataan Ketua KTT ke-48), jendela kebijakannya adalah KTT ke-49 di Metro Manila pada November 2026. Manila sebaiknya memastikan tiga hal sebelum menyerahkan keketuaan: penandatanganan DEFA dengan klausul bantuan teknis yang eksplisit bagi anggota yang paling tertinggal dalam akses digital; mandat para pemimpin kepada Sekretariat untuk menyusun kartu skor konvergensi tahunan; dan rumusan yang memperjelas sikap ASEAN terhadap Myanmar, tempat konsensus kawasan menurut pengamatan para analis “sedang terurai” (The Jakarta Post, Mei 2026). Filipina sendiri, dengan proyeksi pertumbuhan yang dipangkas tajam oleh guncangan energi, berkepentingan agar mekanisme ketahanan energi dan pangan yang disepakati di Cebu diubah menjadi instrumen operasional, bukan hanya pernyataan.

Bagi mitra eksternal, rekomendasinya dibedakan menurut keunggulan masing-masing. Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia sebaiknya membiayai paket kapasitas statistik untuk Myanmar dan Timor-Leste dalam siklus pendanaan 2027, termasuk survei rumah tangga, karena angka kemiskinan terakhir Timor-Leste dalam WDI berasal dari 2014 dan Myanmar dari 2017. Jepang, melalui Japan-ASEAN Integration Fund yang telah lama mendukung IAI, dapat menyisihkan jalur khusus bagi Timor-Leste dalam Rencana Kerja V. Tiongkok, yang menandatangani protokol peningkatan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN–Tiongkok 3.0 di Kuala Lumpur pada Oktober 2025 (VnEconomy, Oktober 2025), sebaiknya mendampingi implementasinya dengan bantuan kapasitas bagi anggota berpendapatan rendah, bukan hanya akses pasar; pola tawar-menawar dan diversifikasi negara Asia Tenggara terhadap kekuatan Tiongkok, sebagaimana diuraikan dalam The Beijing Factor in Southeast Asia (2026), menunjukkan bahwa bantuan semacam itu akan diterima lebih baik daripada konsesi sepihak. Australia, melalui strategi Invested: Southeast Asia Economic Strategy to 2040, dan Uni Eropa, yang memiliki pengalaman kebijakan kohesi terpanjang di dunia, sebaiknya menawarkan program pertukaran teknis tentang desain kartu skor dan audit konvergensi sebelum tinjauan paruh waktu ASEAN 2028.

Keterbatasan Data dan Kamus Data

Tabel 4 menyajikan kamus data agar setiap variabel dapat diperiksa, direplikasi, dan diperbarui. Keterbatasan terbesar dataset ini terkonsentrasi pada dua anggota yang paling penting bagi pertanyaan konvergensi. Untuk Myanmar, data penggunaan internet berhenti pada 2020, partisipasi pendidikan tinggi pada 2018, data perdagangan tidak tersedia dalam WDI, dan angka pertumbuhan sejak 2021 berupa estimasi bulat yang menunjukkan ketergantungan pada model, bukan pengukuran statistik resmi yang dapat diverifikasi. Untuk Timor-Leste, angka internet berhenti pada 2021, angka kemiskinan pada 2014, dan PDB total sangat dipengaruhi sektor perminyakan sehingga pendapatan per kapita PPP kurang mencerminkan standar hidup rumah tangga. Kedua masalah ini membuat penilaian tentang ekor bawah diberi keyakinan sedang, bukan tinggi.

Keterbatasan lain bersifat konseptual. Pangsa perdagangan intra-ASEAN per negara, yang semula direncanakan sebagai indikator inti, tidak dimasukkan karena tidak ditemukan seri resmi per negara yang konsisten untuk 2015 dan tahun terbaru; kajian ini hanya memakai angka agregat kawasan. Indikator utang pemerintah juga tidak dimasukkan ke tabel inti karena basis data IMF yang dapat diakses tidak memberikan cakupan lengkap untuk sebelas negara dalam proses penyusunan, meskipun angka Laos dikutip dalam analisis skenario. Pendapatan per kapita mengukur produksi, bukan distribusi di dalam negara; konvergensi antarnegara dapat berjalan bersama melebarnya ketimpangan di dalam negara, sesuatu yang ditekankan Rencana Strategis MEA dengan frasa “antara dan di dalam”. Terakhir, revisi paritas daya beli dapat menggeser tingkat pendapatan antarnegara; karena itu persilangan Vietnam dan Indonesia sebaiknya dibaca sebagai indikasi kuat kesetaraan, bukan keunggulan yang pasti.

Kesimpulan

Satu tahun setelah ASEAN menjadi sebelas, jawaban atas pertanyaan “satu komunitas?” adalah ya untuk akses dan belum untuk kapasitas. Dalam satu dekade, hampir seluruh warga ASEAN memperoleh listrik dan mayoritas besar terhubung ke internet; kesenjangan harapan hidup dan pembangunan manusia menyempit perlahan; dan tujuh ekonomi di tengah distribusi bergerak saling mendekat dengan kecepatan yang terukur, tanpa mekanisme transfer fiskal regional. Itu adalah pencapaian yang patut dicatat dalam literatur regionalisme komparatif. Akan tetapi jurang antara anggota terkaya dan termiskin melebar dari 24,6 menjadi 34,0 kali, tata kelola menyebar, dan investasi mengalir ke tempat kapasitas sudah ada.

Untuk program studi dan pembuat kebijakan, temuan terpenting kajian ini adalah bahwa ASEAN tidak sedang terbelah menjadi dua kecepatan, melainkan terstruktur menjadi tiga klub, dan bahwa klub paling bawah kini memuat anggota yang paling baru diterima. Pemetaan geopolitik regional dari kolonialisme hingga rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok, seperti dalam bahan ajar Transformasi Geopolitik Asia Tenggara (2025), perlu dilengkapi dengan peta kapasitas semacam ini, karena daya tawar kolektif ASEAN pada akhirnya bergantung pada ekor terlemahnya. Visi 2045 hanya akan kredibel bila ASEAN mau mengukur apa yang dijanjikannya, dan dataset ini adalah undangan untuk memulai pengukuran itu tahun ini.

Executive Summary: One Year of Eleven Members

On 26 October 2025, ASEAN leaders signed the Declaration on the Admission of Timor-Leste on the sidelines of the 47th Summit in Kuala Lumpur, ending a fourteen-year journey that began with the country’s formal application in 2011 and passed through observer status in 2022 and a roadmap for full membership in 2023 (The ASEAN Magazine, 2026). Seven months earlier, on 26 May 2025, the 46th Summit had adopted the ASEAN 2045: Our Shared Future package, comprising the ASEAN Community Vision 2045 and sectoral strategic plans, including the ASEAN Economic Community Strategic Plan 2026–2030, which aims to make the region the world’s fourth-largest economy by 2045 and explicitly pledges to narrow development gaps “between and within” member states (ASEAN, 2025). The year 2026 is therefore the first year of two commitments at once: a community that now has eleven members, and a two-decade vision that promises convergence. This study asks a simple question that is rarely answered with numbers: to what extent are the eleven members actually moving closer together, and in which domains are they drifting apart?

To answer it, this analysis builds a compact, original dataset of eleven countries by twelve indicators for the latest available year, with 2015, the year the ASEAN Community was launched, as the comparator. Every figure is drawn from traceable multilateral sources, chiefly the World Bank’s World Development Indicators (updated 8 October 2026), the Worldwide Governance Indicators and UNDP’s 2025 Human Development Report, and then processed into dispersion statistics computed for this study. The core answer fits in one sentence: ASEAN-11 shows convergence in access but divergence in capability. Gaps in electricity access, internet use and life expectancy have narrowed sharply; the coefficient of variation for electricity access fell from 0.175 to 0.058 and for internet use from 0.648 to 0.268. Yet the ratio of the highest to the lowest income per capita widened from 24.6 times in 2015 to 34.0 times in 2025, the spread in governance quality widened, and foreign investment flows became more concentrated.

That picture is more nuanced than the familiar “two-speed ASEAN” narrative. The middle group, the seven economies other than Singapore, Brunei, Myanmar and Timor-Leste, did experience measurable income convergence: the standard deviation of their log income per capita fell from 0.555 to 0.507. Viet Nam’s real income per capita grew by a cumulative 67 per cent over the decade and in 2025 overtook Indonesia’s for the first time on a constant purchasing-power-parity basis. ASEAN’s problem is not an absence of convergence but convergence that stops at the edges: three members, Myanmar, Timor-Leste and Brunei, recorded lower real income per capita in 2025 than in 2015, and two of them sit at the bottom of the distribution.

These findings matter beyond Southeast Asia for three reasons. First, ASEAN is the world’s largest laboratory of regional integration without supranational fiscal transfers; if convergence still occurs in the middle group without European-style cohesion funds, that is important evidence for Africa and Latin America. Second, Timor-Leste’s admission is the first enlargement in a quarter of a century and comes just as the new member’s economy loses its oil production; how ASEAN absorbs its poorest member will set a precedent for any future enlargement. Third, the 2026 energy shock triggered by conflict in the Middle East has depressed the region’s growth outlook and is testing whether middle-group convergence is resilient. This study is designed as teaching material and a policy reference; its dataset, method and data dictionary are presented openly so that they can be replicated and updated.

Analytical Framework and Method Note

The analytical framework draws on the growth literature’s distinction between two concepts of convergence. Beta convergence occurs when poorer countries at the starting point grow faster than richer ones; sigma convergence occurs when the cross-country spread of income actually narrows over time. Robert Barro and Xavier Sala-i-Martin, in their classic article “Convergence” (Journal of Political Economy, 1992), showed that beta convergence is necessary but not sufficient for sigma convergence, because country-specific shocks can keep adding to dispersion even when poor countries on average grow faster. Danny Quah, in “Twin Peaks” (Economic Journal, 1996), added an important correction: the world income distribution tends to form convergence clubs, so averages and single regressions can conceal polarisation into two peaks. These three ideas, beta, sigma and clubs, are the lenses applied to the ASEAN-11 dataset.

The second layer of the framework is institutional. The ASEAN Charter sets “to narrow the development gap” as one of the organisation’s purposes in Article 1(6), permits a flexible-participation “ASEAN Minus X” formula in implementing economic commitments where there is consensus (Article 21(2)), and requires the Secretariat’s operational budget to be met through “equal annual contributions” (Article 30(2)) (ASEAN Charter). Together these articles describe the design of a “multi-speed ASEAN”: it recognises different speeds, tolerates different obligations, but has no redistributive mechanism. The main gap-narrowing instrument, the Initiative for ASEAN Integration, has now entered its Work Plan V (2026–2030), adopted on 26 October 2025, the same day Timor-Leste was admitted (CIL NUS). The analytical question is whether this transfer-free design delivers the convergence it promises.

On method, the dataset follows three principles. First, one source per indicator with the year stated explicitly; where the latest year differs across countries, the difference is recorded in the tables and the data dictionary rather than hidden. Second, income is measured as gross domestic product per capita at purchasing power parity in constant 2021 international dollars (WDI, NY.GDP.PCAP.PP.KD), not current dollars, so that changes between 2015 and 2025 reflect real growth rather than price revisions. Third, dispersion statistics are computed in Python from the source figures: the coefficient of variation (population standard deviation divided by the mean), the standard deviation of natural logarithms as a scale-invariant sigma measure, the ratio of maximum to minimum, a population-weighted Theil index, and an ordinary least squares regression of average annual growth over 2015–2025 on log income in 2015 to test for beta convergence.

The choice of twelve indicators follows the logic of a “capability ladder”. The first rung is economic scale and dynamics: population, income per capita, average growth, trade openness and foreign direct investment. The second rung is basic access: electricity and the internet. The third rung is human capital: gross tertiary enrolment, life expectancy and the Human Development Index. The fourth rung is state capacity and future burdens: government effectiveness from the Worldwide Governance Indicators, and carbon dioxide emissions per capita as a proxy for the carbon intensity of the development path. The working hypothesis, subsequently tested, is that convergence will be fastest on the lower rungs, because access can be bought and built, and slowest on the upper rungs, because capability has to be grown.

Two epistemic caveats should be stated at the outset. Statistics based on eleven observations are highly sensitive to one or two extreme countries, so every result is re-tested by excluding Singapore and Brunei (two high-income economies with distinctive structures) as well as Myanmar and Timor-Leste (the two economies with the most fragile data). In addition, the dataset is descriptive and does not test causality; it does not claim that ASEAN causes convergence or divergence, but maps what is happening within the ASEAN container. The warning against the temptation of being “data-rich, theory-poor” in Southeast Asian social science, discussed in the study Kaya Data, Miskin Teori, is why every table below is accompanied by a framework-based interpretation rather than left to speak for itself. Each key judgment carries a high, moderate or low confidence level.

The ASEAN-11 Core Dataset: A Snapshot of the Latest Year

Table 1 presents the core dataset. The combined population of the eleven members reached about 700.3 million in 2025 according to the WDI; Indonesia alone accounts for 285.7 million, or 40.8 per cent, while Timor-Leste, with 1.42 million people, accounts for just 0.2 per cent. This disparity in size is a structural feature even before the rest of the dataset is read: one member equals two-fifths of the community, while the newest member is smaller than a mid-sized city in Java. A community that operates on consensus and equal contributions, while its members differ two-hundred-fold in population, faces dilemmas of representation and burden-sharing that more homogeneous regional organisations do not.

Three patterns are immediately visible. First, ASEAN-11’s income range is wide by the standards of any regional organisation: Singapore recorded about 139,600 international dollars per capita in 2025, while Timor-Leste recorded about 4,100 and Myanmar about 5,100. Second, income rankings do not fully match capability rankings. Indonesia and Viet Nam are now almost level in income, but Viet Nam leads in internet use (84.2 versus 72.8 per cent) and the Human Development Index (0.766 versus 0.728), while Indonesia leads in tertiary enrolment (44.9 versus 37.6 per cent). The Philippines, with income per capita at about 70 per cent of Indonesia’s, has higher tertiary enrolment than Indonesia. Third, Timor-Leste recorded the second-highest ratio of foreign direct investment to GDP in the region, 13.3 per cent in 2025, a figure that reflects the small denominator and project-specific flows more than broad investment attractiveness.

The governance column reveals a gulf no less deep. Government effectiveness scores range from 2.09 for Singapore to −1.62 for Myanmar on a scale of roughly −2.5 to 2.5, a range of 3.71 points covering nearly three-quarters of the entire global scale. Five members, Thailand, Indonesia, the Philippines, Viet Nam and Malaysia, sit within a narrow band between 0.18 and 0.96, while Lao PDR, Cambodia, Timor-Leste and Myanmar are in negative territory. The club pattern Quah predicted is plain: not a single evenly spread distribution, but a middle-capability core with two tails, one very high and one low. In the emissions column, Brunei records 20.2 tonnes per capita, about forty times Timor-Leste, underlining that even the energy transition starts from very different points.

A Decade of Change: 2015 to the Latest Year

Table 2 compares 2015 with the latest year for indicators whose data allow comparison. The decade spans three major shocks: the COVID-19 pandemic in 2020, the military coup in Myanmar in February 2021 followed by civil war, and the end of Timor-Leste’s oil production in 2025. Cumulative ten-year change is therefore more informative than annual change; it smooths cyclical fluctuations while still capturing structural shifts.

The income growth column shows a hierarchy almost the inverse of the income-level hierarchy, at least within the middle group. Viet Nam, Cambodia, the Philippines and Indonesia, which in 2015 were below Malaysia and Thailand, grew faster than both. Viet Nam’s income relative to Malaysia rose from 0.33 to 0.44, and Cambodia’s relative to Thailand from 0.26 to 0.33. Thailand, with per capita growth of only 1.77 per cent a year, is the clearest case of a “middle-income trap” in this dataset; its average GDP growth of 1.95 per cent a year over 2016–2025 is the lowest among members that experienced neither a political crisis nor the loss of a resource base. The Viet Nam–Indonesia crossover happened gradually: Viet Nam’s income relative to Indonesia rose from 0.91 in 2019 to 0.995 in 2024 and 1.02 in 2025.

The lower tail moved in the opposite direction, for different reasons. Myanmar grew an average of 6.4 per cent a year in 2015–2019, then an average of −2.0 per cent a year in 2021–2025 according to the WDI; contraction continued after the March 2025 earthquake, and in June 2026 the World Bank estimated that GDP shrank by 2.0 per cent in fiscal year 2025/26 and cut its 2026/27 forecast from 3.0 to 2.0 per cent because of the fuel shock (DVB, 16 June 2026). Timor-Leste has the most volatile growth series in the region, from +31.7 per cent in 2020 to −20.5 per cent in 2022, reflecting the weight of the petroleum sector in total GDP; the IMF recorded non-oil growth of 4.1 per cent in 2024 while flagging the cessation of oil production in 2025 as a key risk (IMF, September 2025). Brunei, a high-income oil economy, stagnated with average growth of 0.66 per cent a year.

The access columns tell an entirely different story. Cambodia’s electricity access jumped from 62.7 to 99.2 per cent, Timor-Leste’s from 67.3 to 94.3 per cent, and even Myanmar’s, amid conflict, from 60.5 to 80.4 per cent. Internet use in Cambodia rose from 6.4 to 68.5 per cent in nine years. The correlation between the starting level and the size of the change is −0.94 for electricity and −0.59 for the internet, a sign of very strong beta-type convergence: the laggards caught up fastest. The governance column, by contrast, shows a positive correlation of 0.34 between the initial score and the change, meaning that countries that started better tended to improve slightly or hold steady, while Myanmar and Lao PDR deteriorated. Foreign investment also moved divergently: Myanmar’s FDI-to-GDP ratio fell from 6.85 to 1.31 per cent, while Singapore’s rose from 22.65 to 26.34 per cent.

Two columns not shown in Table 2 but available in Table 1 complete the picture and carry implications for the future. In tertiary education, gross enrolment did not move in step with income: the Philippines rose from 35.9 to 47.4 per cent and Indonesia from 32.5 to 44.9 per cent, but Malaysia fell from 44.3 to 38.5 per cent and Lao PDR from 18.2 to 14.9 per cent (WDI). The decline in Lao PDR, the member with the heaviest debt burden, suggests that fiscal pressure has begun to erode investment in human capital. In emissions, convergence is proceeding in a worrying direction from a climate perspective: Viet Nam’s per capita emissions nearly doubled from 2.16 to 4.27 tonnes and Lao PDR’s rose from 1.31 to 3.35 tonnes between 2015 and 2024, while Singapore and Thailand were flat (WDI). Members catching up in income are also catching up in carbon intensity, so narrowing the development gap and the energy-transition goals of Vision 2045 will collide unless they are designed together.

Measuring Convergence: Sigma, Beta and Clubs

Table 3 summarises the dispersion statistics computed from the dataset. The method is stated so that it can be replicated: the coefficient of variation is the population standard deviation divided by the arithmetic mean of the eleven countries; the standard deviation of logs is computed from natural logarithms of income per capita; the Theil index is computed as the population-share-weighted sum of (y_i/μ)·ln(y_i/μ), with μ the population-weighted mean; and for indicators that can take negative values, such as governance scores, the standard deviation and range are used instead of the coefficient of variation. “Convergent” means the dispersion measure fell; “divergent” means it rose.

The beta-convergence test for income reinforces the club picture. For all eleven members, the slope of the regression of annual growth over 2015–2025 on log income in 2015 is −0.21 percentage points per log unit, with a standard error of 0.58, a t-statistic of −0.36 and an R² of 0.01; statistically, there is no beta convergence in ASEAN-11. When Myanmar and Timor-Leste are excluded, the slope becomes −0.98 with a t-statistic of −2.57 and an R² of 0.48, a conditional convergence that is fairly strong for so small a sample. That slope is equivalent to a convergence speed of about 1 per cent a year, or a gap-closing half-life of about 67 years, roughly half the speed of about 2 per cent a year that Barro and Sala-i-Martin found for US states. When Brunei is also excluded, the slope weakens to −0.57 (t −1.53, R² 0.28), so part of the strength of this result does stem from Brunei’s stagnation at the top.

From these figures, this study draws four judgments with different confidence levels. With high confidence, convergence in basic access, electricity and the internet, is real, large and covers almost all members, including Myanmar and Timor-Leste; the finding holds when any country is excluded. With moderate confidence, ASEAN’s middle group is converging in income while the lower tail lags, so total dispersion is practically unchanged and the max-min ratio has widened; confidence is not high because Myanmar’s series since 2021 relies on estimates and Timor-Leste’s series is heavily influenced by oil. With moderate confidence, population-weighted inequality has declined because the most populous countries, Indonesia, Viet Nam and the Philippines, grew above the average; in other words, for the average ASEAN citizen the region is indeed slightly more equal than a decade ago. With low confidence, the divergence in governance reflects a genuine change in capability, because WGI scores are perception-based and have overlapping margins of error for many countries; only Myanmar’s decline is large enough to be interpreted with confidence.

The analytical implication is that the “two-speed ASEAN” label is too coarse. The data show at least three clubs: a high-income club (Singapore, with a weakening Brunei), a convergent middle club (Malaysia, Thailand, Viet Nam, Indonesia, the Philippines, Cambodia, Lao PDR) whose members are moving closer to one another, and a vulnerable club (Myanmar and Timor-Leste) whose real incomes have gone backwards. Even within the middle club, directions differ between electronics supply-chain winners such as Viet Nam and Malaysia, economies driven by domestic demand such as Indonesia and the Philippines, and a slowing Thailand. Gap-narrowing policy that has treated “CLMV” as a single category since the late 1990s is losing its explanatory power: Viet Nam has drawn level with Indonesia, Cambodia is growing faster than Thailand, while Myanmar has been thrown into the same club as the newest member. An academic study that specifically tested CLMV catch-up, Furuoka (Applied Economics Letters, 2019), already found that Viet Nam was catching up with Indonesia and the Philippines while Lao PDR and Myanmar showed no narrowing of the gap; the 2025 dataset shows that this difference has now hardened into structure.

International Comparison: Europe, South America and Africa

The comparison most often invoked is the European Union’s 2004 enlargement, when eight Central and Eastern European countries joined together with Cyprus and Malta. That story is generally read as a convergence success. Poland, whose income per capita in purchasing power standards was about 51 per cent of the EU average in its year of accession, reached 80 per cent in 2023 according to Eurostat data cited by the Polish Investment and Trade Agency (April 2024); the Czech Republic reached 91 per cent and Lithuania 87 per cent. The institutional differences from ASEAN are fundamental. EU candidates must adopt the entire acquis communautaire before joining, and after joining they receive large-scale cohesion transfers; for the 2021–2027 period alone, the European Commission allocated 392 billion euros to cohesion policy (European Commission). ASEAN has neither: Timor-Leste was admitted before completing accession to all economic instruments, and the ASEAN Secretariat is funded by equal contributions, with a budget that in 2016 was only about 20 million US dollars (Laksmana, ASPI, 2017).

The comparison with Europe therefore teaches two lessons that are often missed. First, the convergence of ASEAN’s middle group over 2015–2025, at a speed of about 1 per cent a year, was achieved with no regional fiscal transfers at all, mainly through integration into global supply chains, foreign investment and domestic reform. That is no small achievement. Second, Europe shows that convergence of the lower tail requires something more than markets: the EU’s poorest members received support for administrative capacity and jointly financed public investment. ASEAN cannot replicate that scale, but the cases of Myanmar and Timor-Leste show that without any mechanism on the capability side, membership alone is not enough to pull the lower tail into the middle club.

Mercosur offers the opposite comparison. The South American bloc has a structural convergence fund, yet its trade integration remains shallow: intra-zone exports were only 11.1 per cent of the bloc’s total exports in 2025 according to Argentina’s Foreign Ministry (July 2026). In Africa, trade among African countries reached 220.3 billion US dollars in 2024 according to Afreximbank (Ecofin, June 2025), or roughly 15 per cent of the continent’s total trade of about 1.5 trillion dollars. ASEAN sits between the two and slightly above: the intra-ASEAN share of trade was about 24.1 per cent in 2014 (ASEAN, Table 24), about 22 per cent in 2023 (ASEANstats, May 2024) and 21.2 per cent in 2024 according to Malaysia’s trade minister at the 57th ASEAN Economic Ministers’ Meeting (The Sun, September 2025).

These trade data correct a common assumption. The convergence of ASEAN’s middle group was not driven by the deepening of the regional market: the intra-ASEAN trade share actually declined slightly over the same decade. The integration that worked was integration into East Asian and global value chains, consistent with the Asian Development Bank’s finding that trade remains the strongest driver of Asian integration amid shifting supply chains (ADB, Asian Economic Integration Report 2026). Investment shows a similar pattern. The ASEAN Investment Report 2025 recorded FDI inflows to ASEAN of 226 billion US dollars in 2024, up 8 per cent while global FDI fell (UNCTAD/ASEAN, October 2025); intra-ASEAN investment did grow by 45 per cent but made up only about 14 per cent of the total (Viet Nam Ministry of Industry and Trade, October 2025). For 2025, UNCTAD recorded inflows to the ten long-standing members of 243.9 billion US dollars (World Investment Report 2026).

The comparative lesson can be put as follows. The European Union is a model of “convergence through institutions and transfers”; Mercosur and the AfCFTA are examples of “institutions without deep markets”; ASEAN is a model of “convergence through global markets without transfers”. The last model works for countries with enough state capacity to attract and absorb investment, but leaves behind those whose capacity is fragile or whose political legitimacy has collapsed. Macro-level optimism about an “Asian century”, as in Parag Khanna’s The Future Is Asian (2019), holds for the regional aggregate, but this dataset is a reminder that a shining aggregate can conceal a lagging tail.

Counter-Argument: Are Convergence Metrics Meaningful for ASEAN?

The strongest counter-argument to this study’s whole approach deserves to be stated in its most persuasive form. ASEAN is not a supranational economic union; it has no common budget, no common fiscal policy, no court with binding jurisdiction, and no mandate to equalise the incomes of its member states’ citizens. Measuring ASEAN with convergence metrics born of studies of US states and EU regions is like judging a fish by its ability to climb a tree. David Martin Jones and Michael L. R. Smith, in “Making Process, Not Progress” (International Security, 2007), argued that ASEAN is better understood as a maker of process than a maker of progress. If so, member convergence or divergence is a function of national policy, geography and global supply chains, not of ASEAN, and linking it to the 2045 vision is a misattribution.

This argument contains an important truth that this study accepts. The dataset above does not show that ASEAN caused middle-group convergence; the more plausible explanation is the openness of Viet Nam, Cambodia and Malaysia to trade and investment in global electronics supply chains, together with domestic growth in Indonesia and the Philippines. Nor does it show that ASEAN caused Myanmar’s decline; the 2021 coup and the ensuing war are its direct cause. Moreover, part of what looks like divergence, for instance Brunei’s slide, is the relative decline of an oil economy that could even be read as convergence from above.

Yet the counter-argument fails at three points. First, it is ASEAN itself that made convergence its benchmark. The Charter names narrowing the development gap as a purpose, Vision 2045 pledges to continue it, and IAI Work Plan V is a programme designed for it; an organisation that sets goals can and should be judged against them without being assumed to be their only cause. Second, the non-supranational character makes such metrics more important, not less: without fiscal transfers, ASEAN’s only tools are information, peer pressure and the sequencing of commitments, and all three require consistent comparative data. Third, membership decisions are ASEAN policy decisions, not national ones. By admitting the member with the lowest income per capita at the very moment its main source of revenue is running out, ASEAN took on a collective responsibility that can only be monitored with metrics of this kind.

There is also a methodological version of the counter-argument: that statistics for eleven countries are too fragile to interpret. This study responds in three ways. Results are reported for several subgroups so that readers can see how far conclusions depend on particular countries. Different dispersion measures, the coefficient of variation, the standard deviation of logs, the max-min ratio and the Theil index, are used side by side, and a conclusion is stated as strong only when they agree. Confidence levels are made explicit and lowered when the data are perceptual or estimated. The conclusion that ASEAN-11 shows convergence in access but divergence in capability survives all these tests.

A third version of the counter-argument is normative and rooted in the “ASEAN Way”: the organisation’s legitimacy rests on non-interference and the avoidance of public shaming, so a convergence league table risks breaking consensus by permanently placing certain members at the bottom. This concern is serious, especially for Myanmar and Lao PDR. But ASEAN has long published cross-member comparative statistics through ASEANstats without triggering diplomatic crises, and the difference between statistics and a league table lies in the design. The scorecard this study proposes does not rank countries; it reports regional dispersion measures, separates access convergence from capability convergence, and includes each member’s self-assessment. Such a design is in fact consistent with the ASEAN Way, because it turns data into material for peer dialogue rather than an instrument of sanction. The greater risk to consensus is the absence of data, because without shared numbers each member will read progress according to its own interests.

Scenarios to 2030–2035 and Signposts

The scenarios below are built on two key uncertainties. The first is whether the lower tail, Myanmar and Timor-Leste, returns to positive real income growth. The second is whether the middle group sustains its convergence speed amid the 2026 energy shock, global trade barriers and China’s slowdown. In April 2026 the World Bank projected that growth in East Asia and the Pacific would slow from 5.0 per cent in 2025 to 4.2 per cent in 2026, mainly because of the Middle East conflict (Thailand Business News, April 2026). A simple extrapolation of 2015–2025 trends provides a benchmark: if every member maintained its per capita growth rate of the past decade, the ratio of highest to lowest income would reach about 40 times in 2030 and 47 times in 2035, while Viet Nam’s income relative to Malaysia would rise to about 0.50 in 2030 and 0.57 in 2035.

Scenario A, managed tiered convergence (40 per cent), continues the club pattern with some improvement in the tails. The middle group keeps converging at about 1 per cent a year, Timor-Leste records non-oil growth of around 3 per cent in line with IMF projections and slows the drawdown of its Petroleum Fund, and Myanmar sees partial stabilisation without a political settlement. The max-min ratio stops widening in the range of 35 to 38 times by 2030. Scenario B, core advances while tails lag (35 per cent), is the trend extrapolation: middle-group convergence continues but Myanmar keeps shrinking and Timor-Leste fails to diversify, so the ratio approaches 40 times by 2030 and ASEAN de facto becomes an institutionalised three-tier community.

Scenario C, shock-driven fragmentation (15 per cent), occurs if a prolonged energy shock, tariff wars and debt crises in vulnerable members reinforce one another. Lao PDR is the most obvious fragile point: general government gross debt is estimated at 99.2 per cent of GDP in 2024 and 88.8 per cent in 2025 according to the IMF DataMapper, compared with 53.1 per cent in 2015. In this scenario even middle-group convergence stalls, and the Philippines, whose 2026 growth forecast the World Bank has already cut to 3.7 per cent (Interaksyon, August 2026) from 5.3 per cent in its January projection (The Investor, January 2026), slips out of the convergent club. Scenario D, broad convergence (10 per cent), requires a political settlement in Myanmar that restores investment, successful fiscal reform in Timor-Leste, and full use of the ASEAN Digital Economy Framework Agreement; its probability is low because all three must happen together.

The signposts to watch are specific and observable. The signing of the ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA), whose negotiations concluded on 30 May 2026 and which is scheduled to be signed at the 49th Summit in November 2026 (Manila Bulletin, May 2026), together with whether it contains special-treatment provisions for Timor-Leste, will test Scenario A. Whether Myanmar’s real growth in fiscal year 2026/27 falls below or above zero, and whether ASEAN reaches consensus on the post-election government, distinguishes B from A. Lao PDR’s debt ratio and the balance of Timor-Leste’s Petroleum Fund, which the IMF projects to fall from 18.27 billion US dollars in 2024 to 12.81 billion in 2030, are the signposts for C. An intra-ASEAN trade share falling below 20 per cent or rising above 23 per cent will show whether the regional market is weakening or strengthening as an anchor.

Actor-Specific, Time-Bound Recommendations

For the ASEAN Secretariat, the main recommendation is to institutionalise the measurement that has so far been missing. The ASEAN Economic Community Strategic Plan 2026–2030 sets six strategic goals, 44 objectives and 192 strategic measures, with performance indicators still to be defined for each objective (ASEAN, 2025). The Secretariat, through ASEANstats, should publish an annual “ASEAN Convergence Scorecard” from the first summit of 2027, with core indicators similar to this dataset, dispersion measures with stated methods, and an explicit separation between access convergence and capability convergence. The scorecard should be a mandatory input to the strategic plan’s mid-term review in 2028. The Secretariat should also agree with the World Bank and the Asian Development Bank, by the end of 2027, on an estimation protocol for Myanmar and Timor-Leste, so that data gaps do not become an excuse for not measuring.

For Indonesia, the largest member with 40.8 per cent of the region’s population, this dataset sends two uncomfortable messages. The first is domestic: Viet Nam, with a third of Indonesia’s population, overtook Indonesia’s income per capita on a constant purchasing-power-parity basis in 2025, while Indonesia’s FDI-to-GDP ratio fell from 2.30 to 1.57 per cent. Middle-group convergence is being won by the economies most integrated into supply chains, and Indonesia should make this comparison a benchmark for investment and trade policy through 2030. The second is regional: Indonesia has a direct stake in Timor-Leste’s success because the two share a land border in East Nusa Tenggara and a long history, including the 1999 refugee tragedy recorded in Jembatan Air Mata (Sindhunata, ed., 2003). Jakarta should propose, no later than 2027, an East Nusa Tenggara–Timor-Leste cross-border economic corridor combining electricity, logistics and vocational education, and lead discussion on reforming the Secretariat’s contribution formula. The adoption of the Cebu Protocol, the first amendment to the Charter since 2007, at the 48th Summit (The Star, May 2026) proves that the Charter can be changed when the political will exists.

For Timor-Leste, the priority is sequencing, not speed. So far Timor-Leste has approved a contribution of 400,000 US dollars for the Timor-Leste Unit at the ASEAN Secretariat (Tatoli, December 2025), a sound step towards building bureaucratic capacity for integration. The next steps are a binding fiscal rule to slow Petroleum Fund withdrawals before 2028, given that the 2024 deficit was equivalent to 45 per cent of non-oil GDP according to the IMF; prioritising accession to agreements that bring quick benefits for a small economy, especially DEFA and trade facilitation, ahead of more demanding services-liberalisation commitments; and a national survey of information technology use in 2027, since the latest available internet figure dates from 2021. As a member whose government effectiveness score improved from −0.64 to −0.54, Timor-Leste has institutional capital to build on, but its fiscal time is limited.

For the Philippines, ASEAN chair in 2026 under the theme “Navigating Our Future, Together” (Chairman’s Statement of the 48th Summit), the policy window is the 49th Summit in Metro Manila in November 2026. Manila should secure three things before handing over the chair: the signing of DEFA with an explicit technical-assistance clause for members furthest behind in digital access; a leaders’ mandate to the Secretariat to compile an annual convergence scorecard; and language clarifying ASEAN’s stance on Myanmar, where analysts observe that regional consensus “is fraying” (The Jakarta Post, May 2026). The Philippines itself, with a growth forecast cut sharply by the energy shock, has an interest in turning the energy and food resilience mechanisms agreed in Cebu into operational instruments rather than mere statements.

For external partners, recommendations are differentiated by comparative advantage. The World Bank and the Asian Development Bank should finance a statistical-capacity package for Myanmar and Timor-Leste in the 2027 funding cycle, including household surveys, because Timor-Leste’s latest poverty figure in the WDI dates from 2014 and Myanmar’s from 2017. Japan, through the Japan-ASEAN Integration Fund, a long-standing supporter of the IAI, could set aside a dedicated Timor-Leste track within Work Plan V. China, which signed the ASEAN–China Free Trade Area 3.0 upgrade protocol in Kuala Lumpur in October 2025 (VnEconomy, October 2025), should accompany its implementation with capacity assistance for low-income members, not just market access; the bargaining and diversification with which Southeast Asian states respond to Chinese power, as set out in The Beijing Factor in Southeast Asia (2026), suggests such assistance will be better received than unilateral concessions. Australia, through its strategy Invested: Southeast Asia Economic Strategy to 2040, and the European Union, with the world’s longest experience of cohesion policy, should offer technical exchange programmes on scorecard design and convergence audits before ASEAN’s 2028 mid-term review.

Data Limitations and Data Dictionary

Table 4 presents the data dictionary so that every variable can be checked, replicated and updated. The dataset’s largest limitations are concentrated in the two members most important to the convergence question. For Myanmar, internet-use data stop in 2020, tertiary enrolment in 2018, trade data are unavailable in the WDI, and growth figures since 2021 are rounded estimates that indicate reliance on models rather than verifiable official statistical measurement. For Timor-Leste, internet figures stop in 2021, poverty figures in 2014, and total GDP is heavily influenced by the petroleum sector, so PPP income per capita poorly reflects household living standards. Both problems are why judgments about the lower tail carry moderate rather than high confidence.

Other limitations are conceptual. The intra-ASEAN trade share by country, originally planned as a core indicator, was not included because no consistent official country-level series for 2015 and the latest year could be found; this study uses only regional aggregate figures. Government debt was also left out of the core table because the accessible IMF database did not provide complete coverage of all eleven countries during compilation, although the Lao figure is cited in the scenario analysis. Income per capita measures production, not distribution within countries; cross-country convergence can coexist with widening within-country inequality, which the AEC Strategic Plan stresses with the phrase “between and within”. Finally, purchasing-power-parity revisions can shift relative income levels; the Viet Nam–Indonesia crossover should therefore be read as strong evidence of parity rather than a definitive lead.

Conclusion

One year after ASEAN became eleven, the answer to the question “one community?” is yes for access and not yet for capability. In a decade, nearly all ASEAN citizens gained electricity and a large majority came online; gaps in life expectancy and human development narrowed slowly; and seven economies in the middle of the distribution moved closer together at a measurable speed, without any regional fiscal-transfer mechanism. That achievement deserves a place in the literature on comparative regionalism. Yet the gulf between the richest and poorest members widened from 24.6 to 34.0 times, governance spread apart, and investment flowed to where capability already existed.

For students and policymakers, the most important finding of this study is that ASEAN is not splitting into two speeds but is structured into three clubs, and that the bottom club now contains the most recently admitted member. Maps of regional geopolitics from colonialism to US–China rivalry, such as the teaching material Transformasi Geopolitik Asia Tenggara (2025), need to be complemented by capability maps of this kind, because ASEAN’s collective bargaining power ultimately depends on its weakest tail. Vision 2045 will only be credible if ASEAN is willing to measure what it promises, and this dataset is an invitation to begin that measurement this year.