Ringkasan Eksekutif: Selat yang Menjadi Lorong Rujukan

Pada 6 Maret 2023, ketika meresmikan Rumah Sakit Mayapada di Bandung, Presiden Joko Widodo menyampaikan angka yang kemudian dikutip berulang kali: hampir dua juta warga Indonesia berobat ke luar negeri, sekitar satu juta ke Malaysia dan sekitar 750 ribu ke Singapura, sehingga devisa sebesar Rp165 triliun hilang, sebagaimana dilaporkan Bisnis.com. Tiga tahun kemudian, Malaysia mencatat rekor baru. Menurut New Straits Times, lebih dari 970.000 pasien Indonesia datang ke Malaysia pada 2025 dan menghasilkan pendapatan RM2,2 miliar, naik 23 persen dari tahun sebelumnya. Penang sendiri, menurut pernyataan pemerintah negara bagian yang dilaporkan The Star, melayani 527.176 pasien asing di enam belas rumah sakit swasta pada 2025, dengan Indonesia sebagai pasar terbesarnya. Laporan ini bertanya mengapa arus itu terus membesar meskipun Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Kesehatan baru, memperluas Jaminan Kesehatan Nasional hingga mencakup 98,62 persen penduduk, dan meresmikan kawasan ekonomi khusus kesehatan pertamanya di Sanur.

Jawaban singkatnya adalah bahwa pasien yang menyeberang tidak terutama membeli harga, melainkan kepastian. Survei Kesehatan Indonesia 2023 mencatat bahwa di antara rumah tangga yang pernah berobat ke luar negeri, 93,5 persen menilai fasilitas di negara tujuan lebih lengkap, 91,7 persen menilai layanan sesuai harapan, dan 89,3 persen menilai layanan cepat, tepat, dan akurat. Empat penilaian lahir dari bukti yang dihimpun kajian ini. Dengan keyakinan tinggi, Malaysia, khususnya Penang, telah menjadi tujuan utama pasien Indonesia dan secara sistematis memasarkan diri di kota-kota Indonesia, sementara Singapura bergeser ke ceruk kasus kompleks dan pasien kaya. Dengan keyakinan tinggi, angka resmi Indonesia tentang besarnya arus pasien dan nilai devisanya tidak konsisten dan kemungkinan besar dibesar-besarkan bila dibandingkan dengan data penerimaan rumah sakit di negara tujuan. Dengan keyakinan sedang, faktor kepercayaan, waktu tunggu, dan komunikasi klinis lebih menentukan daripada harga. Dengan keyakinan sedang, respons kebijakan Indonesia hingga 2026 lebih banyak menyasar segmen premium daripada memperbaiki rujukan bagi kelas menengah di Sumatra, padahal di sanalah koridor paling padat terbentuk.

Kerangka Analitis, Metode, dan Tingkat Keyakinan

Kajian ini memakai tiga konsep. Konsep pertama adalah mobilitas pasien sebagai “suara dengan kaki”. Dalam ekonomi politik, warga yang tidak puas terhadap layanan publik dapat menyuarakan protes atau keluar dari sistem itu. Pasien Indonesia yang mampu membayar memilih keluar, dan pilihan itu memberi informasi berharga tentang titik lemah sistem yang ditinggalkan, sekaligus mengurangi tekanan politik dari kelompok yang paling vokal untuk memperbaikinya. Konsep kedua adalah ekonomi kepercayaan klinis. Esai di kba13.com berjudul “Introduction to Medical Science: The Architecture of Healing, Knowledge, and Human Care” (Juli 2026) menegaskan bahwa kedokteran adalah sains sekaligus seni dan panggilan, bahwa hubungan dokter dan pasien bersifat fidusia, dan bahwa pasien yang memercayai dokternya lebih mungkin patuh berobat dan mengungkapkan informasi penting. Esai itu juga mengingatkan bahwa keterampilan teknis seorang dokter dapat dilumpuhkan oleh pembiayaan yang lemah dan distribusi tenaga kesehatan yang buruk. Dalam kerangka ini, kepercayaan bukan perasaan subjektif belaka, melainkan modal sistem yang dapat bertambah atau terkikis. Konsep ketiga adalah koridor kesehatan lintas batas, yaitu jalur mobilitas pasien yang terbentuk oleh kedekatan geografis, konektivitas penerbangan, bahasa, jaringan keluarga, dan pemasaran rumah sakit, sebagaimana koridor Medan–Penang atau Pekanbaru–Melaka.

Metodenya adalah riset pustaka dengan analisis dokumen dan triangulasi data. Sumber primernya mencakup esai di kba13.com tentang hubungan Aceh dan Penang, migrasi orang Aceh ke Semenanjung Malaya, Aceh sebagai cermin Indonesia, dan refleksi kemerdekaan, serta koleksi Arsip dan Pustaka KBA13 Academy yang memuat artikel opini Kompas tentang Ebola, brain drain, dan kesehatan pangan, presentasi tentang jejak Aceh dalam dunia Melayu, dan buku pidato Mahathir Mohamad serta Najib Razak tentang globalisasi Malaysia. Sumber-sumber itu dicocokkan dengan Survei Kesehatan Indonesia 2023, data BPJS Kesehatan, data dan siaran pers Malaysia Healthcare Travel Council, laporan analis sekuritas, jawaban tertulis Kementerian Kesehatan Singapura di parlemen, kajian akademik, dan liputan media Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Penilaian berkeyakinan tinggi bila bertumpu pada beberapa sumber independen termasuk sumber resmi, berkeyakinan sedang bila buktinya kuat tetapi belum lengkap atau berasal dari satu jenis sumber, dan berkeyakinan rendah bila terutama bertumpu pada inferensi. Kajian ini tidak memiliki akses pada data imigrasi tentang tujuan perjalanan medis, sehingga angka jumlah pasien selalu diperlakukan sebagai perkiraan dari sumber tertentu, bukan sebagai fakta tunggal.

Sejarah: Selat sebagai Ruang Hidup, dari Lebuh Aceh ke Lorong Rumah Sakit

Arus pasien dari Sumatra ke Penang tidak lahir dari brosur rumah sakit, melainkan menumpang di atas jalur yang jauh lebih tua. Esai di kba13.com berjudul “How the Early History of Aceh’s Relations with Penang in the Malay Peninsula” (Juli 2026) menunjukkan bahwa pedagang Aceh telah aktif di Pulau Pinang sebelum Francis Light membuka pelabuhan itu pada 1786, berdagang di Teluk Jelutung, dan bahwa pesisir utara dan timur Aceh, dari Lhokseumawe, Idi, dan Simpang Ulim hingga Tamiang, menggerakkan perdagangan yang luas dengan Penang. Esai itu menyebut Penang sebagai gerbang bagi pedagang, pelobi politik, dan jemaah haji Aceh. Presentasi “Jejak Aceh dalam Dunia Melayu” yang disampaikan di Riau pada November 2013 (Arsip & Pustaka KBA13) menelusuri jejak yang sama dari arah lain: ingatan kolektif tentang ekspansi Sultan Iskandar Muda, peran Pasai dalam islamisasi Melaka, dan hubungan Aceh dengan Perak dan Pinang. Pelajaran kedua sumber itu jelas: bagi orang Aceh dan Sumatra bagian utara, Semenanjung Malaya bukan luar negeri dalam arti budaya, melainkan sisi lain dari satu ruang hidup yang dipisahkan oleh garis batas kolonial.

Esai kba13.com lainnya, “How is the Migration of the Acehnese to the Malay Peninsula?” (Juli 2026), menambahkan lapisan sosial yang lebih dekat dengan zaman kita. Esai itu mencatat permukiman Aceh di sekitar Lebuh Aceh yang hingga pertengahan abad kedua puluh dikenal sebagai “Jeddah Kedua” karena melayani jemaah haji, pernyataan pemerintah negara bagian Penang bahwa sebagian besar orang Aceh telah terserap penuh ke dalam komunitas Melayu, dan rute modern dari Banda Aceh ke Penang melalui penerbangan langsung atau lewat Kuala Lumpur. Esai itu juga mencatat, dalam satu kalimat yang penting bagi kajian ini, bahwa sebagian orang Aceh pergi ke Penang untuk berobat di beberapa rumah sakit di sana, terutama Hospital Lam Wah Ee. Kalimat itu menunjukkan bahwa berobat ke Penang telah menjadi bagian dari repertoar biasa kehidupan keluarga Aceh, setara dengan berdagang, merantau, atau singgah dalam perjalanan haji, bukan peristiwa luar biasa yang hanya dilakukan orang kaya.

Lapisan komersial modern dibangun di atas lapisan budaya itu. Pada Maret 2018, menurut ANTARA Aceh, Malindo Air membuka rute Banda Aceh–Penang tiga kali seminggu, dan Direktur Tourism Malaysia Medan, Azhari Haron, menyatakan bahwa wisata medis merupakan salah satu daya tarik masyarakat Aceh berkunjung ke Penang; perjalanan pengenalan bagi agen perjalanan dan wartawan Banda Aceh itu mencakup sesi bisnis dengan Rumah Sakit Adventist dan Gleneagles Penang. Pada April 2019, menurut IMTJ, KPJ Penang Hospital membuka kantor perwakilan di Banda Aceh yang membantu transportasi, hotel, dan komunikasi dengan dokter, menawarkan penjemputan gratis dari bandara dan penginapan gratis bagi pasien Aceh dan keluarganya, serta sebelumnya telah menjalin kesepakatan dengan RSUD Meuraxa dan RSUD dr. Zainoel Abidin di Banda Aceh. Fakta terakhir itu patut digarisbawahi: rumah sakit Malaysia tidak hanya bersaing dengan rumah sakit Aceh, tetapi juga menjalin hubungan kelembagaan dengan rumah sakit rujukan utama provinsi itu, sehingga jalur rujukan informal ke luar negeri mendapat legitimasi semi-formal.

Berapa Besar Arusnya? Angka-angka yang Saling Bertabrakan

Besarnya arus pasien Indonesia ke luar negeri adalah salah satu angka kebijakan yang paling sering dikutip dan paling jarang diuji. Pada 6 Maret 2023, Presiden Joko Widodo menyebut hampir dua juta orang dan Rp165 triliun. Pada 14 Juni 2023, ketika meresmikan Rumah Sakit Tzu Chi di PIK, Jakarta, ia menyebut angka yang berbeda: sekitar satu juta orang per tahun dengan kehilangan devisa 11,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp170 triliun, dengan sekitar 60 persen pasien berasal dari Jakarta, 15 persen dari Surabaya, dan sisanya dari Medan dan Batam, sebagaimana dilaporkan DDTCNews. Pada 25 Juni 2025, saat peresmian KEK Sanur, Menteri BUMN Erick Thohir menyebut sekitar dua juta orang dengan pengeluaran hampir Rp150 triliun per tahun, menurut Bisnis.com. Pada 20 Januari 2026 di London, Presiden Prabowo Subianto memperkirakan penghematan sebesar 6 miliar dolar AS per tahun dari berkurangnya pengobatan ke luar negeri, menurut Bisnis.com. Jumlah orangnya berubah dari dua juta menjadi satu juta lalu kembali ke dua juta dalam tiga tahun, sementara nilai devisanya bergerak dari sekitar 6 hingga lebih dari 11 miliar dolar AS, tanpa satu pun pernyataan yang menyebut sumber datanya.

Data dari sisi negara tujuan memberi gambaran yang lebih sempit tetapi lebih dapat diperiksa. Menurut New Straits Times, Malaysia mencatat 1,8 juta wisatawan medis global pada 2025 dengan pendapatan RM3,35 miliar, dan pasien Indonesia menyumbang lebih dari 970.000 kunjungan dengan pendapatan RM2,2 miliar. Untuk Singapura, laporan Business Times pada Desember 2024 mengutip perkiraan RHB bahwa pendapatan wisata medis Singapura pada 2023 hanya sekitar 250 hingga 270 juta dolar AS untuk semua kebangsaan, dibandingkan sekitar 444 juta dolar AS untuk Malaysia dan 850 juta dolar AS untuk Thailand. Bahkan bila seluruh pendapatan wisata medis Malaysia dan Singapura dijumlahkan dan dianggap berasal dari Indonesia, hasilnya masih jauh di bawah satu miliar dolar AS, sementara angka resmi Indonesia berbicara tentang sepuluh miliar dolar lebih. Penjabat CEO MHTC, Farizal Jaafar, menyatakan kepada The Edge Malaysia pada Agustus 2023 bahwa setiap satu ringgit belanja pengobatan menghasilkan sekitar empat ringgit di industri terkait seperti hotel, transportasi, dan belanja. Dengan pengganda paling murah hati sekalipun, total belanja pasien Indonesia di Malaysia tidak mendekati angka Rp150 triliun.

Survei rumah tangga menambah ketegangan itu. Menurut ringkasan GoodStats atas Survei Kesehatan Indonesia 2023, hanya sekitar 0,1 persen rumah tangga Indonesia yang pernah mengakses layanan kesehatan luar negeri dalam tiga tahun terakhir, dengan Malaysia di urutan teratas disusul Singapura, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Korea Selatan, sementara jenis layanan terbanyak adalah pemeriksaan kesehatan menyeluruh atau medical check-up sebesar 65,7 persen, disusul bedah 19,2 persen, kesehatan reproduksi dan ibu-anak 7,3 persen, dan pengobatan kanker 5,7 persen. Angka sekecil itu sulit dipertemukan dengan klaim dua juta orang per tahun, kecuali survei rumah tangga gagal menjangkau kelompok kaya perkotaan, sesuatu yang lazim terjadi dalam survei nasional. Penjelasan yang paling masuk akal adalah bahwa ketiga angka mengukur hal yang berbeda: angka MHTC menghitung kunjungan, termasuk kunjungan berulang oleh orang yang sama; angka presiden kemungkinan berasal dari perkiraan industri yang mencampur belanja medis dengan belanja perjalanan; dan survei rumah tangga menghitung rumah tangga, bukan perjalanan. Laporan ini menilai dengan keyakinan tinggi bahwa arusnya nyata dan membesar, tetapi menilai dengan keyakinan sedang bahwa angka devisa yang dipakai pemerintah Indonesia melebih-lebihkan nilai ekonomi langsungnya, setidaknya untuk koridor Malaysia dan Singapura.

Ketidakpastian ini bukan perkara akademis belaka. Angka “Rp165 triliun devisa hilang” telah menjadi justifikasi utama bagi kebijakan seperti KEK Kesehatan Sanur, pelonggaran dokter asing, dan rumah sakit internasional milik BUMN. Proyeksi yang dikutip Bisnis.com pada November 2022 menyebut KEK Sanur diharapkan melayani 4 hingga 8 persen orang Indonesia yang sebelumnya berobat ke luar negeri, atau sekitar 123.000 hingga 240.000 pasien, sebuah perhitungan yang secara implisit mengandaikan basis sekitar tiga juta pasien, lebih besar lagi dari angka presiden. Bila basis angka itu keliru, maka target investasi, perkiraan penghematan devisa hingga Rp86 triliun pada 2045, dan ukuran kebijakan yang dibangun di atasnya juga keliru. Langkah pertama yang paling murah dan paling mendesak bagi Kementerian Kesehatan dan Badan Pusat Statistik adalah membangun statistik resmi mobilitas pasien dengan metodologi terbuka, bekerja sama dengan otoritas imigrasi dan dengan MHTC, sebelum menambah satu rupiah pun investasi berdasarkan angka yang tidak pernah diuji.

Peta Penawaran: Penang, Melaka, Kuala Lumpur, dan Singapura

Di sisi penawaran, Malaysia memperlakukan pasien Indonesia sebagai pasar ekspor strategis yang digarap dengan disiplin negara. Malaysia Healthcare Travel Council adalah badan di bawah Kementerian Kesehatan Malaysia, dan Menteri Kesehatan Dzulkefly Ahmad sekaligus menjabat ketuanya. Pada 24 Juli 2025, menurut siaran pers MHTC, ia meresmikan Malaysia Year of Medical Tourism 2026 dengan target pendapatan industri RM12 miliar pada 2030, setelah pendapatan 2024 mencapai RM2,72 miliar dan jumlah wisatawan medis 1,6 juta. Kampanye itu kemudian diterjemahkan menjadi serangkaian acara di Indonesia: Malaysia Fair di Gandaria City, Jakarta, pada 4 hingga 7 Juni 2026 dengan dua puluh penyedia layanan kesehatan Malaysia; MHX Medan pada April 2026, acara besar pertama di kota itu sejak 2022, yang menurut ANTARA diikuti sembilan belas institusi dan menargetkan sedikitnya 1.665 calon pasien; dan MHX Yogyakarta pada 20 hingga 23 Agustus 2026, yang menurut Bernama dipilih karena penduduknya terdidik, permintaan layanan spesialis meningkat, dan ada penerbangan langsung ke Kuala Lumpur.

Pemasaran itu dirancang dengan bahasa yang cermat. MHX Medan menempatkan Malaysia sebagai tujuan tepercaya untuk pendapat kedua dan kasus kompleks, menyasar keluarga yang mencari kepastian atas diagnosis rumit, dan membingkai acara itu sebagai penguatan “koridor layanan kesehatan Medan–Penang”, koridor berpenduduk lebih dari lima belas juta jiwa dengan jarak sekitar 160 kilometer dan sekitar 56 penerbangan per minggu. Pada Oktober 2024, menurut CNA Indonesia, sebuah poster bertuliskan “Mau Berobat? Ke Malaysia aja! Lebih dekat, lebih terjangkau” yang disponsori MHTC terpajang di depan Kedutaan Besar Malaysia di Jalan HR Rasuna Said, sekitar 650 meter dari kantor Kementerian Kesehatan Indonesia. Duta merek Malaysia Healthcare, penyanyi Siti Nurhaliza, berbicara di Jakarta pada Juni 2026 tentang kebutuhan pasien akan rasa tenang, pengertian, dan harapan. Semua itu menunjukkan bahwa Malaysia tidak menjual prosedur medis, melainkan menjual pengalaman dipercaya, ditemani, dan dimengerti, tepat pada titik yang paling sering dikeluhkan pasien tentang rumah sakit di dalam negeri.

Penang adalah pusat gravitasi pasar ini. Pada 2025, menurut pernyataan Ketua Komite Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Penang, Wong Hon Wai, kepada The Star, enam belas rumah sakit swasta di Penang melayani 527.176 pasien asing, naik 25,94 persen dari 418.608 pada 2024, dengan pendapatan RM1,14 miliar. Ia menyebut Penang menyumbang sekitar 45 persen pendapatan wisata medis nasional, meskipun angka yang sama menunjukkan rasio sekitar 34 persen bila dibagi dengan pendapatan nasional RM3,35 miliar, sehingga klaim 45 persen kemungkinan memakai basis perhitungan yang berbeda. Island Hospital, menurut CEO-nya, Lim Kooi Ling, kepada Bernama pada Juli 2025, melayani lebih dari 230.000 pasien pada 2024, separuhnya dari Indonesia, dengan 600 tempat tidur, dan menawarkan penjemputan bandara, pemesanan hotel, serta paket wisata; ia menegaskan bahwa dokter dan stafnya dapat berbahasa Indonesia. Pada November 2024, menurut The Edge, IHH Healthcare menuntaskan akuisisi Island Hospital dengan nilai ekuitas sekitar RM3,9 miliar. Dengan akuisisi itu, IHH, yang juga memiliki Gleneagles Penang dan jaringan Parkway di Singapura, menguasai dua simpul terbesar koridor Sumatra–Penang sekaligus simpul utama koridor ke Singapura.

Kelompok rumah sakit lain memperlihatkan ketergantungan yang sama. Menurut The Edge Malaysia pada 2023, Indonesia menyumbang 78 persen segmen pasien internasional KPJ Healthcare, dan Presiden Sunway Healthcare Group, Lau Beng Long, menyatakan bahwa tujuan utama mereka adalah melengkapi apa yang kurang dan mengisi celah layanan kesehatan di Indonesia. Laporan Alvarez & Marsal tahun 2024 mencatat Mahkota Medical Centre di Melaka sebagai salah satu tujuan utama pasien Indonesia, dengan rute feri dari Dumai dan Pekanbaru, dan mencatat bahwa harga rumah sakit swasta di Penang rata-rata 10 hingga 20 persen lebih rendah daripada di Kuala Lumpur. Singapura bergerak ke arah berbeda. Menurut liputan yang dimuat HealthXchange SingHealth, pasien asing turun menjadi sekitar 15 persen basis pasien IHH Healthcare Singapura pada akhir 2023 dari 20 persen pada 2019, akibat biaya tinggi, dolar Singapura yang kuat, dan persaingan Malaysia dan Thailand, sementara pasien asing justru makin banyak datang untuk perawatan kritis dan kompleks seperti terapi proton. Singapura, dengan kata lain, telah menyerahkan pasar pemeriksaan rutin kepada Penang dan mempertahankan pasar kanker kompleks dan pasien kaya.

Mengapa Mereka Pergi? Kepercayaan, Harga, Waktu, dan Komunikasi

Penjelasan populer menyebut harga sebagai alasan utama, tetapi bukti menunjukkan gambaran yang lebih berlapis. Kajian Meghann Ormond dan Dian Sulianto tentang pasien Indonesia di Kuching, Sarawak, yang dilaporkan IMTJ pada Juni 2014 berdasarkan 35 wawancara mendalam, menyimpulkan bahwa anggapan orang Indonesia pergi ke Malaysia hanya demi harga termurah terlalu menyederhanakan persoalan. Biaya diagnosis, pengobatan, dan obat dinilai serupa di kedua negara, dan pasien tetap rela menanggung biaya transportasi dan penginapan karena keyakinan pada kualitas diagnosis, pengobatan, dan obat, rekomendasi dari kerabat, serta jaringan keluarga lintas batas. Survei Trie Damayanti dan rekan-rekannya dalam Jurnal Kajian Komunikasi (2021) terhadap sekitar 96 responden di Sumatra dan Jawa menemukan bahwa persepsi paling menonjol tentang Malaysia menyangkut kredibilitas layanan dan dokter, peralatan medis, kemampuan menyampaikan informasi, dan infrastruktur. Keduanya menunjuk pada hal yang sama: komoditas yang dicari adalah kredibilitas.

Harga tetap penting, tetapi sebagai harga kepastian, bukan semata harga prosedur. Laporan Alvarez & Marsal mencatat penggantian lutut di Malaysia berkisar 7.000 hingga 8.000 dolar AS dibandingkan 15.500 hingga 16.500 dolar AS di Singapura, dan memperkirakan harga Malaysia sekitar separuh harga Singapura, sambil mengakui bahwa sebagian perawatan di rumah sakit swasta Indonesia bisa lebih murah daripada di Malaysia. Para pelaku di Indonesia sendiri menunjuk struktur biaya. Ketua Umum PB IDI, Adib Khumaidi, pada 9 Maret 2023 menyebut pajak sebagai masalah utama dan membandingkan sistem paket pemeriksaan menyeluruh di luar negeri dengan alur klinis di Indonesia, sebagaimana dilaporkan Suara Surabaya. Guru Besar FKUI, Tjandra Yoga Aditama, pada 13 Maret 2023 menyatakan kepada Tirto bahwa harga alat kedokteran di Indonesia memang lebih mahal daripada di sebagian negara tetangga, dan bahwa pasien juga tertarik pada layanan dan hasil pemeriksaan yang lebih cepat. Pada November 2024, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes, Azhar Jaya, mengakui kepada detikHealth bahwa banyak obat masih diimpor dan bahwa Kemenkes bernegosiasi dengan Kementerian Keuangan untuk menurunkan pajak, sembari menambahkan bahwa tidak semuanya disebabkan pajak.

Faktor waktu dan komunikasi muncul berulang kali, termasuk dari mulut pejabat sendiri. Dalam artikel detikHealth yang sama, dokter onkologi Ronald A. Hukom dari PERHOMPEDIN menyatakan bahwa pasien kanker di Penang dapat menuntaskan rangkaian perawatan dalam sekitar satu minggu, sementara di Indonesia perawatan yang sama dapat memakan waktu hingga empat minggu, dan bahwa sebagian obat kemoterapi belum ditanggung BPJS Kesehatan karena dinilai terlalu mahal. Azhar Jaya menambahkan bahwa dokter di luar negeri memiliki lebih banyak waktu bagi pasien dan bahwa komunikasi dokter dan pasien di Indonesia masih sulit. Ekonom kesehatan Hasbullah Thabrany, dalam laporan Nikkei Asia yang dimuat ulang KrASIA pada Maret 2025, menjelaskan akar strukturalnya: dokter di Indonesia kerap membagi waktunya di beberapa fasilitas sehingga waktu untuk tiap pasien menyusut. Esai kba13.com tentang ilmu kedokteran yang dirujuk di atas menekankan anamnesis sebagai pintu pertama diagnosis, protokol penyampaian kabar buruk, dan pengambilan keputusan bersama antara dokter dan pasien. Semua itu membutuhkan waktu, dan waktu itulah yang tidak tersedia dalam sistem yang kekurangan dokter dan membayar dokter per kunjungan di banyak tempat sekaligus.

Persepsi salah diagnosis adalah lapisan paling sensitif dan paling sulit diukur. Juru bicara Kemenkes, Mohammad Syahril, pada 29 Mei 2023 menanggapi ramainya warga berobat ke Penang dengan menyatakan bahwa berobat ke luar negeri adalah pilihan dan keyakinan, bahwa ujungnya adalah kepercayaan, bahwa sebagian penyakit terbukti dapat sembuh di Indonesia, dan bahwa sebagian orang mungkin pergi karena gengsi dan bisik-bisik tetangga, sebagaimana dilaporkan detikHealth. Pemicu perdebatan itu adalah kesaksian seorang warganet bahwa lima belas dokter di Indonesia merekomendasikan operasi penggantian lutut, sementara di Penang ia memperoleh perawatan yang jauh lebih murah. Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan saat itu, Ali Ghufron Mukti, pada 15 Maret 2023 menyatakan kepada Bisnis.com bahwa layanan Indonesia secara umum tidak kalah, kecuali dalam keramahtamahan dan ketelitian, dan mencontohkan pasien hepatitis yang dioperasi di Singapura tetapi justru sembuh setelah dirawat di dalam negeri. Kedua tanggapan itu mengandung kebenaran, tetapi juga memperlihatkan kecenderungan pejabat untuk memindahkan persoalan ke psikologi pasien. Pengakuan bahwa Indonesia kalah dalam “ketelitian” adalah pengakuan tentang mutu klinis, bukan tentang gengsi, dan laporan ini menilai dengan keyakinan sedang bahwa pengalaman diagnosis yang berbeda-beda di dalam negeri, entah benar keliru atau sekadar tidak dijelaskan dengan baik, adalah pendorong utama pencarian pendapat kedua di luar negeri.

Aceh dan Sumatra: Koridor Kesehatan di Mulut Selat Malaka

Bagi Aceh, berobat ke Penang bukan statistik nasional, melainkan pengalaman sosial sehari-hari. Esai kba13.com berjudul “Aceh sebagai Cermin Indonesia: Dari Nalar Keamanan menuju Nalar Geopolitik dan Geostrategi” (September 2026) mencatat bahwa rumah sakit di Pulau Pinang telah lama menjadi tujuan berobat bagi keluarga Aceh kelas menengah, bahwa pengaruh Malaysia di Aceh bekerja melalui pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, bantuan kemanusiaan, perdagangan, dan identitas Melayu-Islam, dan bahwa bantuan medis Malaysia adalah bantuan medis internasional pertama yang tiba di Aceh setelah banjir akhir November 2025. Esai itu memperingatkan bahwa absennya Jakarta dalam bidang-bidang itu berisiko menggeser orientasi masyarakat Aceh secara perlahan ke arah Malaysia. Dari perspektif kajian ini, peringatan tersebut perlu dibaca secara presisi: arus pasien ke Penang bukan ancaman kedaulatan, tetapi indikator bahwa negara kehilangan salah satu saluran paling intim untuk membangun kepercayaan warga, yaitu merawat mereka ketika sakit.

Krisis Jaminan Kesehatan Aceh pada 2026 memperlihatkan betapa rapuhnya saluran itu. Esai kba13.com “Refleksi 81 Tahun Kemerdekaan RI: Masih Relevankah Aceh Merdeka?” (Agustus 2026) mencatat bahwa Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang JKA, yang ditandatangani pada 29 Januari 2026 di bawah tekanan fiskal, membatasi JKA pada rumah tangga desil 6 dan 7 dan mendorong sekitar 500.000 warga desil 8 hingga 10 ke BPJS. Pelaksanaannya pada 1 Mei 2026 terganggu data penerima yang tidak andal; tukang ojek, pekerja informal, dan penyandang disabilitas mendapati diri mereka masuk kategori sejahtera, rumah sakit dan puskesmas terganggu, protes meluas, dan gubernur mencabut peraturan itu pada 18 Mei 2026. Esai itu merangkum pelajarannya dengan tajam: orang tidak berhenti peduli, orang berhenti percaya bahwa saluran resmi akan menghasilkan apa pun. Ketika jaminan kesehatan di dalam negeri dapat berubah dalam hitungan minggu karena kesalahan data, keluarga kelas menengah yang mampu membayar memiliki alasan rasional untuk mempertahankan Penang sebagai jalur cadangan.

Namun data nasional mengingatkan agar tidak menjadikan Aceh sebagai pusat tunggal cerita. Menurut Presiden Joko Widodo pada Juni 2023, sekitar 60 persen pasien yang berobat ke luar negeri berasal dari Jakarta dan 15 persen dari Surabaya, dan analis TA Securities yang dikutip MIDA pada September 2024 juga menyebut Jakarta dan Surabaya sebagai asal utama pasien Indonesia di Malaysia. Koridor Sumatra paling padat dalam arti kedekatan dan frekuensi: menurut laporan Alvarez & Marsal, penerbangan Medan–Penang memakan waktu sekitar 55 menit, sementara Medan–Jakarta sekitar dua setengah jam. Ketika rumah sakit rujukan nasional lebih jauh dari rumah sakit swasta di negara tetangga, garis batas negara kehilangan makna praktisnya bagi pasien. Sumatra bagian utara, dengan demikian, adalah tempat di mana kegagalan rujukan berjenjang paling cepat berubah menjadi arus lintas batas, sementara Jakarta dan Surabaya adalah tempat asal sebagian besar uangnya. Kebijakan yang hanya menyasar salah satunya akan meleset.

Respons Indonesia: KEK Sanur, Dokter Asing, UU 17/2023, dan JKN

Respons paling simbolis adalah KEK Kesehatan Sanur dan Bali International Hospital. Kawasan seluas 41,26 hektare itu ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2022, dikelola PT Hotel Indonesia Natour di bawah InJourney, dan, menurut ANTARA Bali, telah menarik investasi kumulatif Rp2,99 triliun hingga semester I 2024. Presiden Prabowo meresmikannya pada 25 Juni 2025 dan, menurut Tirto, menyatakan bahwa begitu banyak warga Indonesia mencari pengobatan di luar negeri sehingga pengeluaran devisa sangat besar. Direktur Utama InJourney, Maya Watono, menyatakan kawasan itu dapat memangkas arus keluar devisa sedikitnya separuh, atau sekitar Rp75 triliun. Namun proyek itu juga memperlihatkan keterbatasannya. Menurut laporan Nikkei Asia di KrASIA, Mayo Clinic yang semula menjadi mitra unggulan kemudian hanya bersedia berperan sebagai konsultan, pembukaan rumah sakit yang semula dijadwalkan 2023 berulang kali tertunda, dan perizinan dokter spesialis asing terlambat. Menurut detikFinance, Direktur Utama IHC, Mira Dyah Wahyuni, menegaskan pada Juli 2023 bahwa rumah sakit itu tidak akan menerima pasien BPJS dan menyasar kalangan menengah atas.

Keputusan untuk tidak menerima BPJS secara logis konsisten dengan tujuan menahan pasien kaya, tetapi ia juga mengungkapkan cara berpikir yang keliru tentang masalahnya. Pasien keluarga kelas menengah dari Medan atau Banda Aceh yang pergi ke Penang untuk pemeriksaan menyeluruh atau pendapat kedua tidak akan terbang ke Bali; bagi mereka, Penang lebih dekat, lebih murah, dan lebih akrab. Menempatkan pusat wisata medis nasional di Bali berarti bersaing dengan Singapura dan Bangkok di segmen premium, bukan dengan Penang di segmen yang justru paling besar menurut data MHTC. Laporan ini menilai dengan keyakinan sedang bahwa KEK Sanur dapat menahan sebagian pasien kaya dari Jakarta dan Bali sendiri, terutama untuk kardiologi, onkologi, dan layanan estetika, tetapi hampir tidak menyentuh koridor Sumatra–Penang yang merupakan wajah paling nyata dari arus pasien itu. Seandainya target 123.000 hingga 240.000 pasien tercapai pun, angka itu hanya sebagian kecil dari 970.000 kunjungan pasien Indonesia ke Malaysia pada 2025.

Respons kedua adalah pelonggaran tenaga medis asing melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Menurut analisis Hukumonline pada Oktober 2024, Pasal 248 membatasi praktik tenaga medis asing lulusan luar negeri pada dokter spesialis dan subspesialis serta tenaga kesehatan berkompetensi tertentu setelah evaluasi kompetensi; Pasal 251 mensyaratkan permintaan fasilitas kesehatan berdasarkan kebutuhan, alih teknologi dan ilmu pengetahuan, serta jangka waktu paling lama dua tahun yang dapat diperpanjang satu kali; dan Pasal 252 mewajibkan STR dan SIP. Analisis yang sama mencatat celah hukum dalam pertanggungjawaban pidana dokter asing, ketidakjelasan sistem penggajian, dan ketidakjelasan uji kompetensi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, pada 3 Juli 2024, menyatakan kepada ANTARA Jawa Barat bahwa dokter asing didatangkan bukan untuk bersaing, melainkan untuk menyelamatkan nyawa, dengan merujuk pada sekitar 12.000 bayi dengan kelainan jantung bawaan per tahun sementara dokter lokal hanya mampu melakukan sekitar 6.000 operasi jantung per tahun. Pada 14 Agustus 2026, dalam pidato pengantar RUU APBN 2027, Presiden Prabowo membuka kemungkinan memperluas izin praktik dokter asing untuk waktu terbatas, sebagaimana dilaporkan Katadata.

Respons ketiga, dan secara fiskal paling besar, adalah JKN. Menurut Bisnis.com, BPJS Kesehatan mencatat 282,7 juta peserta atau 98,62 persen penduduk per 31 Desember 2025, lebih dari 725,3 juta pemanfaatan layanan sepanjang 2025, dan beban pelayanan kesehatan Rp191,3 triliun, dengan 26,42 persen untuk penyakit katastropik. Angka-angka ini penting untuk menempatkan isu devisa dalam perspektif: bahkan angka devisa tertinggi yang dikutip pemerintah tidak lebih besar dari belanja JKN setahun, dan JKN melayani seluruh bangsa, bukan segelintir pasien mampu. Namun JKN juga menjadi bagian dari mekanisme yang mendorong pasien keluar. Sistem rujukan berjenjang, antrean panjang di rumah sakit rujukan, dan daftar obat yang terbatas, termasuk obat kemoterapi tertentu yang belum ditanggung, mendorong pasien yang mampu untuk membayar sendiri, dan bila harus membayar sendiri, Penang sering kali menjadi pilihan yang lebih masuk akal daripada rumah sakit swasta di Medan atau Jakarta. Adib Khumaidi bahkan mengeluhkan pola pasien yang menjalani operasi di luar negeri lalu kembali memakai BPJS ketika dananya habis. Pola itu menunjukkan bahwa sistem dalam negeri dan luar negeri tidak berdiri sendiri, melainkan saling menyambung dalam strategi keluarga.

Dokter, Distribusi, dan Arus Keluar Tenaga Kesehatan

Di balik semua keluhan pasien terdapat satu fakta struktural: Indonesia kekurangan dokter, dan dokter yang ada tidak tersebar merata. Saat meluncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit pada 6 Mei 2024, Kementerian Kesehatan mencatat rasio 0,47 dokter per 1.000 penduduk, peringkat 147 dunia, kekurangan sekitar 29.179 dokter spesialis berdasarkan standar ideal Bappenas sebesar 0,28 spesialis per 1.000 penduduk, produksi sekitar 2.700 lulusan spesialis per tahun dari 24 fakultas kedokteran, dan konsentrasi sekitar 59 persen dokter spesialis di Jawa. Pada 20 Januari 2026 di London, Presiden Prabowo menyatakan bahwa Indonesia hanya menghasilkan sekitar 9.000 dokter setiap tahun. Pada 14 Agustus 2026, menurut Katadata, pemerintah menyebut kebutuhan nasional hampir 270.000 dokter, termasuk kekurangan 84.811 dokter umum di 474 kabupaten dan kota dan defisit 55.712 dokter spesialis di 481 kabupaten dan kota, serta mengumumkan pembukaan sembilan fakultas kedokteran baru dan 170 program studi spesialis dan subspesialis. Angka kekurangan itu berbeda-beda antarsumber dan antartahun, tetapi arahnya sama: dengan produksi dokter seperti sekarang, kesenjangan tidak akan tertutup sebelum 2030.

Kekurangan itu menjelaskan mengapa dokter Indonesia terburu-buru, mengapa antrean panjang, dan mengapa komunikasi klinis menjadi korban pertama. Arus keluar tenaga kesehatan memperparah keadaan. Pada Maret 2023, menurut Suara Surabaya, Binawan Group telah meloloskan 133 perawat Indonesia untuk bekerja di rumah sakit pemerintah Singapura dari target 1.100 pada tahun itu. Di Malaysia, Presiden Asosiasi Rumah Sakit Swasta Malaysia, Kuljit Singh, menyebut kekurangan perawat sebagai tantangan terbesar industri wisata medis, sebagaimana dilaporkan The Star melalui The Daily Star pada Juni 2025, dan Konsul Jenderal RI di Johor Bahru, Sigit S. Widiyanto, mengusulkan agar perawat Indonesia dipekerjakan di rumah sakit pemerintah Malaysia dengan alasan bahwa sekitar 70 persen pasien asing di Malaysia adalah orang Indonesia. Usulan itu, betapapun bermaksud baik, memperlihatkan paradoks yang menyakitkan: Indonesia menawarkan untuk mengirim perawatnya guna merawat pasien Indonesia di Malaysia, alih-alih membangun kapasitas untuk merawat mereka di rumah sendiri.

Perdebatan tentang brain drain bukan hal baru. Pada tahun 2014, Budi Santosa dalam harian Kompas yang berjudul “Dari ‘Brain Drain’ ke ‘Brain Gain’” (Arsip & Pustaka KBA13) berargumen bahwa kekhawatiran terhadap brain drain penerima beasiswa LPDP dapat dimengerti tetapi berlebihan, bahwa brain drain biasanya diikuti arus balik ketika ekonomi negara asal membaik, dan bahwa Indonesia sebaiknya meniru program aktif Tiongkok dan Korea Selatan untuk menarik kembali ilmuwannya. Ia juga mengingatkan pengalaman era Habibie, ketika negara tidak siap menampung para lulusan yang pulang. Pelajaran itu berlaku tepat bagi kedokteran. Program adaptasi dokter spesialis WNI lulusan luar negeri, menurut Kementerian Kesehatan per Desember 2024, baru menerima 77 pelamar dari sebelas negara, dengan 32 telah ditempatkan dan hanya tujuh yang menuntaskan adaptasi. Menteri Budi Gunadi meminta agar prosesnya dipersingkat dan berharap lebih banyak diaspora mengetahui program itu sehingga mereka dapat pulang. Angka sekecil itu menunjukkan bahwa brain gain di bidang kedokteran belum menjadi kebijakan, melainkan masih eksperimen administratif.

Kata Para Pemimpin: Dari Devisa yang Hilang ke Introspeksi Diri

Pernyataan para pemimpin Indonesia memperlihatkan pergeseran dari bahasa devisa ke bahasa reformasi, tetapi pergeseran itu belum tuntas. Presiden Joko Widodo, pada 6 Maret 2023 di Bandung, membingkai masalah sebagai kebocoran modal, menyebut Rp165 triliun devisa hilang karena ada modal keluar. Pada 14 Juni 2023 di Jakarta ia menambahkan pembelaan profesi dengan menyatakan bahwa dokter Indonesia tidak kalah pintar dari dokter di Malaysia, Singapura, dan Thailand, sementara fasilitas dan infrastruktur yang masih perlu dibenahi. Pembingkaian ini politis dan dapat dimengerti: ia menghindari menyalahkan dokter dan memusatkan perhatian pada investasi rumah sakit, bidang di mana pemerintah dapat menunjukkan hasil yang terlihat melalui peresmian. Namun bahasa devisa juga menyesatkan, karena memperlakukan pasien yang pergi sebagai masalah neraca pembayaran, bukan sebagai sinyal kegagalan layanan, dan karena angka devisanya sendiri, sebagaimana diuraikan di atas, tidak pernah diberi dasar metodologis.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan diagnosis yang paling jujur. Dalam webinar penyakit langka pada 28 Februari 2023, sebagaimana dilaporkan detikHealth, ia menyebut antrean yang sangat panjang, kualitas perawatan dan layanan nonmedis yang tidak bagus di rumah sakit vertikal, dokter yang sering tidak ada di tempat, dan menyatakan malu karena Indonesia baru melakukan lima transplantasi sumsum tulang untuk leukemia sementara Malaysia telah melakukan ratusan. Pada 10 Oktober 2024, menanggapi poster MHTC di depan Kedutaan Besar Malaysia, ia menyatakan bahwa Indonesia harus introspeksi diri dan meningkatkan layanan kesehatannya. Kejujuran itu patut dihargai, tetapi ia juga memperlihatkan jarak antara diagnosis dan terapi. Diagnosisnya berbicara tentang antrean, perilaku dokter, dan layanan nonmedis, tetapi terapi yang paling menonjol, yaitu KEK Sanur dan dokter asing, menyasar fasilitas premium dan kekurangan spesialis, bukan disiplin waktu, budaya pelayanan, dan transparansi biaya di rumah sakit rujukan biasa.

Presiden Prabowo Subianto memindahkan pusat argumen ke produksi dokter. Pada 16 Juni 2025, dalam Leaders’ Retreat di Singapura, ia mengundang Singapura untuk lebih aktif dalam transformasi sektor kesehatan Indonesia dan menyatakan rencananya membangun lebih banyak sekolah kedokteran dan keperawatan, sebagaimana dilaporkan INP Polri. Pada 20 Januari 2026 di London, ia mengajak universitas Inggris mendirikan sepuluh kampus berstandar dunia dengan fokus kedokteran, kedokteran gigi, dan farmasi, dengan beasiswa penuh dan target penerimaan pertama awal 2028, dan memperkirakan penghematan devisa 6 miliar dolar AS per tahun dapat membiayai proyek itu. Di pihak Singapura, Perdana Menteri Lawrence Wong, dalam konferensi pers bersama dengan Prabowo di Jakarta pada 6 Juli 2026, menyatakan bahwa Singapura akan terus mendukung prioritas pembangunan Indonesia melalui program peningkatan kapasitas, termasuk di bidang kesehatan, sebagaimana tercatat di PMO Singapura. Pilihan kata itu penting: Singapura menawarkan peningkatan kapasitas, bukan pasar, dan sejak 2023 kedua menteri kesehatan telah menandatangani memorandum saling pengertian yang mencakup layanan primer, layanan rujukan, pembiayaan, dan sumber daya manusia, menurut Kemenkes.

Sikap resmi Singapura terhadap pasien asing memang berbeda dari Malaysia. Dalam jawaban tertulis di parlemen pada 19 November 2018, Kementerian Kesehatan Singapura menyatakan bahwa rumah sakit publiknya tidak diizinkan memasarkan diri secara aktif kepada pasien asing, bahwa kontrak dengan agen perujuk pasien asing telah diakhiri, dan bahwa pasien asing yang datang atas kemauan sendiri hanya sekitar 1,5 persen dari total rawat inap dan bedah harian pada 2013–2017; IMTJ mencatat bahwa satu agen di Jakarta mengklaim telah mengirim 15.000 pasien Indonesia ke Singapura dan Malaysia dalam sebelas tahun. Pada September 2020, menjawab pertanyaan parlemen tentang pasien asing selama pandemi, MOH Singapura mencatat bahwa sebagian besar pasien asing yang diizinkan masuk berasal dari Indonesia, kebanyakan pasien lama spesialis Singapura yang menjalani kemoterapi atau perawatan ginjal. Malaysia sebaliknya menjadikan pasien asing sebagai industri ekspor. Menteri Kesehatan Dzulkefly Ahmad, saat meluncurkan MYMT 2026, menyatakan bahwa Malaysia bukan orang asing sebagai tujuan wisata medis pilihan, dan pada 9 Agustus 2025, menurut Malay Mail, ia menegaskan belum ada pembicaraan resmi dengan Jakarta tentang perekrutan perawat Indonesia. Perbedaan kedua strategi itu berakar dalam visi globalisasi masing-masing negara. Buku Globalisation and the New Realities (Arsip & Pustaka KBA13), himpunan pidato Mahathir Mohamad yang disunting Hashim Makaruddin, memperlihatkan sikap Malaysia yang menerima globalisasi dengan syarat negara mengatur sendiri posisinya, dan buku Najib Razak Globalising Malaysia: Towards Building a Developed Nation (2006, Arsip & Pustaka KBA13) membingkai globalisasi sebagai jalan menuju negara maju. Industri wisata medis Malaysia adalah salah satu buah praktis dari nalar itu: jasa bernilai tambah diekspor ke tetangga yang sistem layanannya tertinggal.

Argumen Tandingan: Apakah Arus Pasien Itu Masalah?

Argumen tandingan pertama menyatakan bahwa arus pasien lintas batas bukan masalah, melainkan efisiensi pasar regional. Bila Penang dapat memberikan pemeriksaan menyeluruh atau penggantian lutut dengan mutu baik dan harga bersaing hanya 55 menit dari Medan, maka memaksa pasien tetap di dalam negeri sama saja dengan memaksa konsumen membeli barang yang lebih mahal dan lebih buruk. Dalam kerangka integrasi ASEAN, perdagangan jasa kesehatan adalah hal wajar, dan Indonesia sendiri mengharapkan pasien asing datang ke Sanur. Argumen ini kuat dan sebagian benar. Laporan ini tidak menganjurkan pembatasan perjalanan medis; pilihan pasien adalah hak, dan keberadaan Penang bahkan bermanfaat sebagai tolok ukur yang memaksa rumah sakit Indonesia memperbaiki diri. Namun argumen pasar mengabaikan dua hal. Pertama, pasien yang pergi adalah mereka yang mampu, sehingga arus keluar memisahkan kelas menengah dari nasib sistem yang dipakai mayoritas warga dan melemahkan tekanan politik untuk reformasi. Kedua, pilihan pasien itu sendiri dibentuk oleh kegagalan yang dapat diperbaiki, seperti antrean dan komunikasi, bukan oleh keunggulan komparatif yang permanen.

Argumen tandingan kedua menyatakan bahwa pejabat Kemenkes benar: sebagian pasien pergi karena gengsi, karena pemasaran yang agresif, atau karena kabar dari mulut ke mulut, bukan karena mutu yang lebih baik, dan bahwa banyak penyakit dapat ditangani sama baiknya di Indonesia. Bukti untuk argumen ini ada: Tjandra Yoga Aditama menyebut pengaruh berita yang membuat layanan luar negeri tampak bagus, dan kampanye MHTC memang dirancang untuk membangun citra. Argumen tandingan ketiga menyatakan bahwa angka devisa yang dibesar-besarkan pun tetap berguna secara politis, karena memaksa pemerintah berinvestasi pada kesehatan. Laporan ini menolak argumen ketiga dan menerima argumen kedua dengan catatan. Angka yang salah melahirkan kebijakan yang salah sasaran, sebagaimana KEK Sanur yang dirancang untuk pasar premium. Adapun gengsi dan pemasaran memang nyata, tetapi keduanya hanya efektif karena ada pengalaman nyata yang mereka tumpangi. Survei Kesehatan Indonesia 2023 memperlihatkan bahwa pasien menilai layanan luar negeri lengkap, sesuai harapan, dan cepat; pemasaran tidak dapat menciptakan penilaian seperti itu pada pasien yang telah mengalaminya sendiri, kecuali ada kesenjangan nyata yang dirasakan.

Skenario 2026–2030 dan Rekomendasi Kebijakan

Skenario pertama, kebocoran berlanjut, adalah skenario dasar. Malaysia mempertahankan pertumbuhan dua digit pasien Indonesia sebagaimana diperkirakan Phillip Capital Research, yang menurut The Star pada Agustus 2026 melihat tidak ada tanda perlambatan dan mencatat bahwa pajak penjualan dan jasa atas pasien asing sejak Juli 2025 tidak berdampak berarti pada kedatangan pasien Indonesia. MHTC mengejar target RM12 miliar pada 2030, rumah sakit Penang menambah kapasitas, dan KEK Sanur menahan sebagian pasien premium tanpa menyentuh koridor Sumatra. Dalam skenario ini, kunjungan pasien Indonesia ke Malaysia melampaui satu juta per tahun sebelum 2027, dan Indonesia tetap mengulang angka devisa tanpa data. Skenario kedua, reformasi dari tengah, terjadi bila program pendidikan spesialis berbasis rumah sakit, fakultas kedokteran baru, dan pemangkasan bea dan pajak alat dan obat mulai berdampak sekitar 2028, ditambah perbaikan nyata pada waktu tunggu dan komunikasi di rumah sakit rujukan provinsi. Arus ke Malaysia tetap tumbuh, tetapi lebih lambat, dan bergeser dari pemeriksaan rutin ke kasus kompleks. Skenario ketiga, guncangan, terjadi bila pandemi baru, krisis fiskal JKN, atau kejutan nilai tukar memutus koridor itu secara tiba-tiba, seperti yang terjadi pada 2020, ketika pasien kanker dan ginjal Indonesia yang bergantung pada Singapura harus meminta izin khusus untuk masuk.

Skenario ketiga mengingatkan bahwa ketergantungan pada layanan lintas batas juga merupakan kerentanan keamanan kesehatan. Pada tahun 2014, Maria Guevara dari Médecins Sans Frontières dalam harian Kompas yang berjudul “Peran ASEAN dalam Melawan Ebola” (Arsip & Pustaka KBA13) menulis di puncak wabah Ebola di Afrika Barat bahwa krisis itu bersifat transnasional dan bahwa ASEAN, dengan pengalaman SARS 2003 dan perencanaan kesiapsiagaan pandemi, harus menunjukkan kepemimpinan regional. Argumennya relevan bagi koridor Selat Malaka: ketika ratusan ribu perjalanan medis setiap tahun menghubungkan Sumatra dengan Semenanjung Malaya, kesiapsiagaan wabah, kesinambungan perawatan pasien kronis, dan pertukaran rekam medis lintas batas tidak dapat diserahkan kepada pasar. Laporan ini menilai skenario pertama paling mungkin hingga 2027, skenario kedua paling mungkin sesudahnya bila kebijakan sumber daya manusia konsisten, dan skenario ketiga sebagai risiko berpeluang rendah tetapi berdampak tinggi yang perlu diantisipasi sekarang.

Dari analisis ini lahir delapan rekomendasi. Pertama, Kementerian Kesehatan bersama Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Imigrasi perlu menerbitkan statistik tahunan resmi mobilitas pasien ke luar negeri dengan metodologi terbuka, membedakan orang dari kunjungan dan belanja medis dari belanja perjalanan, serta menukar data dengan MHTC melalui memorandum yang sudah ada. Kedua, Kementerian Kesehatan perlu menetapkan standar waktu tunggu dan waktu konsultasi minimum yang dipublikasikan untuk rumah sakit rujukan provinsi, mulai dari RSUD dr. Zainoel Abidin di Banda Aceh dan RSUP H. Adam Malik di Medan, karena kedua kota itu adalah pintu koridor Penang. Ketiga, Kementerian Keuangan perlu meninjau bea masuk dan pajak atas alat kesehatan dan obat yang tidak diproduksi di dalam negeri, sebagaimana telah dinegosiasikan Kemenkes, dengan evaluasi dampak terhadap harga layanan. Keempat, BPJS Kesehatan perlu mempercepat penilaian teknologi kesehatan untuk obat kanker dan prosedur yang paling sering dicari di luar negeri, khususnya kemoterapi dan transplantasi sumsum tulang, dan mempublikasikan alasan setiap penolakan.

Kelima, pemerintah Aceh dan Sumatra Utara perlu memperlakukan koridor Penang sebagai kenyataan kebijakan, bukan aib, dengan membangun mekanisme rujukan balik terstruktur bagi pasien yang menjalani perawatan di Malaysia, termasuk tindak lanjut kemoterapi dan rehabilitasi di rumah sakit daerah, sehingga hubungan kelembagaan seperti yang pernah terjalin antara KPJ Penang dan rumah sakit Banda Aceh menjadi jalur alih pengetahuan, bukan hanya jalur rujukan keluar. Keenam, rumah sakit pendidikan dan kolegium perlu menjadikan komunikasi klinis dan pengambilan keputusan bersama sebagai kompetensi yang diuji, bukan sekadar materi kuliah, sejalan dengan penekanan esai kba13.com tentang ilmu kedokteran pada anamnesis, penyampaian kabar buruk, dan kepercayaan pasien. Ketujuh, Kementerian Kesehatan perlu menyederhanakan program adaptasi dokter spesialis diaspora dan menargetkannya secara aktif, belajar dari peringatan tahun 2014 bahwa negara yang tidak siap menampung lulusannya akan kehilangan mereka. Kedelapan, kebijakan kesehatan harus kembali ke pencegahan: pada tahun 2015, Handrawan Nadesul dalam harian Kompas yang berjudul “Kesehatan Sejati Ada di Dapur, Bukan di Restoran” (Arsip & Pustaka KBA13) mengingatkan bahwa banyak penyakit metabolik dan kanker berakar pada pola makan dan bahan pangan yang tidak aman. Mengingat 65,7 persen layanan yang dicari di luar negeri adalah pemeriksaan kesehatan, layanan skrining yang tepercaya, cepat, dan terjangkau di dalam negeri adalah intervensi paling langsung untuk menahan bagian terbesar arus pasien.

Keterbatasan Kajian

Kajian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, tidak tersedia statistik resmi Indonesia tentang jumlah warga yang berobat ke luar negeri; angka yang dipakai berasal dari pidato pejabat tanpa rujukan data, dari survei rumah tangga yang kemungkinan tidak menjangkau kelompok kaya, dan dari data penyedia layanan Malaysia yang menghitung kunjungan, bukan orang. Kedua, data Singapura tentang pasien Indonesia tidak dipublikasikan secara rinci, sehingga perkiraan pasar Singapura bertumpu pada laporan analis dan media bisnis. Ketiga, angka Penang mengandung ketidakkonsistenan internal, seperti klaim pangsa 45 persen yang tidak sesuai dengan pembagian pendapatan Penang terhadap pendapatan nasional. Keempat, kajian ini tidak melakukan wawancara lapangan baru dengan pasien di Penang atau Banda Aceh dan bergantung pada kajian kualitatif terdahulu, terutama studi Kuching tahun 2014 dan survei tahun 2021, serta catatan lapangan dalam esai kba13.com tentang migrasi orang Aceh ke Penang. Kelima, kajian ini tidak dapat memverifikasi sejumlah angka yang beredar di media, termasuk klaim persentase pasien Indonesia di rumah sakit tertentu yang berasal dari kesaksian pribadi tokoh publik di media sosial, sehingga angka-angka itu tidak digunakan.

Keterbatasan lain menyangkut mutu klinis. Laporan ini membahas persepsi salah diagnosis dan keunggulan kecepatan layanan di luar negeri, tetapi tidak memiliki data hasil klinis yang membandingkan, misalnya, kelangsungan hidup pasien kanker Indonesia yang dirawat di Penang dengan yang dirawat di Jakarta atau Medan. Tanpa data semacam itu, klaim bahwa layanan luar negeri lebih baik tetap merupakan klaim tentang pengalaman dan persepsi, bukan tentang hasil pengobatan. Kajian lanjutan sebaiknya memadukan data registri kanker, survei pasien di bandara Kualanamu, Sultan Iskandar Muda, dan Penang, serta wawancara dengan dokter di kedua sisi selat. Penelitian semacam itu dapat menjadi agenda bersama universitas di Aceh, Sumatra Utara, dan Penang, yang secara historis terhubung oleh jaringan yang sama dengan jaringan yang kini membawa pasien.

Kesimpulan: Dari Devisa ke Kepercayaan

Selat Malaka telah berabad-abad menjadi ruang hidup bersama bagi orang Aceh, Melayu, dan Sumatra, dan arus pasien hari ini berjalan di atas jalur yang sama dengan jalur pedagang, perantau, dan jemaah haji di Lebuh Aceh. Malaysia, dengan disiplin negara yang memasarkan jasa kesehatannya, telah mengubah jalur budaya itu menjadi industri yang pada 2025 mencatat lebih dari 970.000 kunjungan pasien Indonesia. Singapura bergeser ke ceruk kasus kompleks, dan IHH Healthcare kini menguasai simpul-simpul utama di kedua negara. Indonesia menjawab dengan angka devisa yang tidak konsisten, kawasan ekonomi khusus yang menyasar pasar premium, dan pelonggaran dokter asing, sambil mengakui, melalui menteri kesehatannya sendiri, bahwa antrean, layanan nonmedis, dan kehadiran dokter adalah inti persoalannya.

Laporan ini menyimpulkan bahwa pertanyaan kebijakan yang tepat bukan bagaimana menahan devisa, melainkan bagaimana memulihkan kepercayaan. Pasien yang menyeberang telah memberi tahu negara, dengan biaya dan tenaga mereka sendiri, di mana sistem kesehatan Indonesia gagal: waktu, kepastian, komunikasi, dan kelengkapan layanan. Jika Indonesia mendengar pesan itu, memperbaiki rumah sakit rujukan di Banda Aceh, Medan, dan kota-kota lain, menambah dan menyebarkan dokter, serta menjadikan pemeriksaan kesehatan dan pendapat kedua yang tepercaya tersedia di dalam negeri, maka arus pasien akan menyusut dengan sendirinya, dan Penang akan kembali menjadi tetangga, bukan rumah sakit rujukan tak resmi bagi Sumatra. Jika tidak, setiap peresmian rumah sakit baru akan terus dibayangi angka kunjungan yang setiap tahun dilaporkan dengan bangga oleh negara tetangga.

Executive Summary: A Strait That Became a Referral Corridor

On 6 March 2023, while opening Mayapada Hospital in Bandung, President Joko Widodo gave a figure that would be quoted again and again: almost two million Indonesians seek treatment abroad, roughly one million in Malaysia and about 750,000 in Singapore, so that Rp165 trillion in foreign exchange is lost, as reported by Bisnis.com. Three years later Malaysia recorded a new high. According to the New Straits Times, more than 970,000 Indonesian patients came to Malaysia in 2025, generating RM2.2 billion in revenue, up 23 per cent on the previous year. Penang alone, according to a state government statement reported by The Star, served 527,176 foreign patients at sixteen private hospitals in 2025, with Indonesia as its largest market. This report asks why the flow keeps growing even though Indonesia has passed a new Health Law, extended National Health Insurance to 98.62 per cent of the population, and opened its first health-focused special economic zone in Sanur.

The short answer is that patients who cross the strait are not mainly buying price but certainty. The 2023 Indonesian Health Survey found that among households that had sought treatment abroad, 93.5 per cent judged facilities in the destination country more complete, 91.7 per cent judged the services to meet their expectations, and 89.3 per cent judged them fast, precise and accurate. Four judgements emerge from the evidence assembled here. With high confidence, Malaysia, and Penang in particular, has become the main destination for Indonesian patients and systematically markets itself in Indonesian cities, while Singapore has shifted towards a niche of complex cases and wealthy patients. With high confidence, Indonesia’s official figures on the size of the outflow and its foreign-exchange value are inconsistent and very probably inflated when set against hospital receipts in destination countries. With moderate confidence, trust, waiting times and clinical communication matter more than price. With moderate confidence, Indonesia’s policy response up to 2026 has targeted the premium segment more than it has repaired referral pathways for the middle class in Sumatra, even though that is where the densest corridor has formed.

Analytical Framework, Method and Confidence Levels

The report uses three concepts. The first is patient mobility as “voting with one’s feet”. In political economy, citizens dissatisfied with a public service can either voice their protest or exit the system. Indonesian patients who can afford it choose exit, and that choice carries valuable information about the weak points of the system they leave behind, while also reducing political pressure for reform from the most vocal groups. The second concept is the economy of clinical trust. The kba13.com essay “Introduction to Medical Science: The Architecture of Healing, Knowledge, and Human Care” (July 2026) stresses that medicine is at once a science, an art and a vocation, that the doctor-patient relationship is fiduciary, and that patients who trust their doctor are more likely to adhere to treatment and disclose important information. The essay also warns that a physician’s technical skill can be undermined by weak financing and poor workforce distribution. In this framework trust is not a merely subjective feeling but a system asset that can grow or erode. The third concept is the cross-border health corridor, a pathway of patient mobility shaped by geographic proximity, flight connectivity, language, family networks and hospital marketing, such as the Medan–Penang or Pekanbaru–Melaka corridors.

The method is desk research with document analysis and data triangulation. Primary sources include essays on kba13.com on Aceh–Penang relations, Acehnese migration to the Malay Peninsula, Aceh as a mirror of Indonesia, and reflections on independence, together with the KBA13 Academy Archive and Library collection, which holds Kompas opinion articles on Ebola, brain drain and food and health, a presentation on Aceh’s traces in the Malay world, and books of speeches by Mahathir Mohamad and Najib Razak on Malaysian globalisation. These were checked against the 2023 Indonesian Health Survey, BPJS Kesehatan data, Malaysia Healthcare Travel Council data and press releases, brokerage analyst reports, written parliamentary answers from Singapore’s Ministry of Health, academic studies, and Indonesian, Malaysian and Singaporean media coverage. A judgement is held with high confidence when it rests on several independent sources including official ones, with moderate confidence when the evidence is strong but incomplete or comes from a single type of source, and with low confidence when it rests mainly on inference. The report has no access to immigration data on the purpose of travel, so patient numbers are always treated as estimates from particular sources rather than as a single fact.

History: The Strait as a Shared Living Space, from Acheen Street to the Hospital Corridor

The flow of patients from Sumatra to Penang was not born of hospital brochures; it rides on much older routes. The kba13.com essay “How the Early History of Aceh’s Relations with Penang in the Malay Peninsula” (July 2026) shows that Acehnese traders were active on Penang before Francis Light opened the port in 1786, trading at Teluk Jelutung, and that Aceh’s northern and eastern coast, from Lhokseumawe, Idi and Simpang Ulim to Tamiang, drove extensive trade with Penang. The essay describes Penang as a gateway for Acehnese traders, political lobbyists and Hajj pilgrims. The presentation “Jejak Aceh dalam Dunia Melayu” (Aceh’s Traces in the Malay World), delivered in Riau in November 2013 (KBA13 Archive & Library), traces the same ties from another angle: collective memory of Sultan Iskandar Muda’s expansion, Pasai’s role in the Islamisation of Melaka, and Aceh’s relations with Perak and Pinang. The lesson of both sources is plain: for the Acehnese and northern Sumatrans, the Malay Peninsula is not abroad in a cultural sense but the other side of a single living space divided by a colonial boundary line.

Another kba13.com essay, “How is the Migration of the Acehnese to the Malay Peninsula?” (July 2026), adds a social layer closer to our own time. It records the Acehnese settlement around Lebuh Aceh, or Acheen Street, which until the mid-twentieth century was known as the “Second Jeddah” because it served Hajj pilgrims, the Penang state government’s statement that most Acehnese have been fully absorbed into the Malay community, and the modern routes from Banda Aceh to Penang by direct flight or via Kuala Lumpur. The essay also notes, in a sentence that matters for this study, that some Acehnese go to Penang to be treated at several hospitals there, especially Lam Wah Ee Hospital. That sentence shows that seeking treatment in Penang has become part of the ordinary repertoire of Acehnese family life, on a par with trading, migrating or stopping over on the way to the Hajj, not an extraordinary event reserved for the rich.

A modern commercial layer was built on top of that cultural one. In March 2018, according to ANTARA Aceh, Malindo Air opened a Banda Aceh–Penang route three times a week, and the director of Tourism Malaysia in Medan, Azhari Haron, said medical tourism was one of the attractions drawing Acehnese to Penang; the familiarisation trip for Banda Aceh travel agents and journalists included business sessions with Adventist and Gleneagles hospitals in Penang. In April 2019, according to IMTJ, KPJ Penang Hospital opened a representative office in Banda Aceh to help with transport, hotels and communication with doctors, offered free airport pick-up and free accommodation for Acehnese patients and their families, and had earlier reached an agreement with Meuraxa Hospital and Dr Zainoel Abidin Hospital in Banda Aceh. That last fact deserves emphasis: Malaysian hospitals do not merely compete with Acehnese hospitals but have formed institutional ties with the province’s main referral hospital, giving the informal referral route abroad a semi-formal legitimacy.

How Large Is the Flow? Colliding Figures

The size of the Indonesian patient outflow is one of the most frequently quoted and least frequently tested policy figures. On 6 March 2023, President Joko Widodo cited almost two million people and Rp165 trillion. On 14 June 2023, opening Tzu Chi Hospital at PIK in Jakarta, he gave different figures: about one million people a year, with a foreign-exchange loss of US$11.5 billion or about Rp170 trillion, and about 60 per cent of patients coming from Jakarta, 15 per cent from Surabaya and the rest from Medan and Batam, as reported by DDTCNews. On 25 June 2025, at the inauguration of the Sanur zone, State-Owned Enterprises Minister Erick Thohir spoke of about two million people spending almost Rp150 trillion a year, according to Bisnis.com. On 20 January 2026 in London, President Prabowo Subianto estimated savings of US$6 billion a year from reduced overseas treatment, according to Bisnis.com. The number of people moved from two million to one million and back to two million within three years, while the foreign-exchange value ranged from about US$6 billion to more than US$11 billion, without a single statement naming its data source.

Data from the destination side give a narrower but more verifiable picture. According to the New Straits Times, Malaysia recorded 1.8 million medical tourists from all countries in 2025, with revenue of RM3.35 billion, and Indonesian patients accounted for more than 970,000 visits and RM2.2 billion in revenue. For Singapore, a Business Times report of December 2024 cited an RHB estimate that Singapore’s medical tourism revenue in 2023 was only about US$250–270 million for all nationalities, compared with about US$444 million for Malaysia and US$850 million for Thailand. Even if the entire medical tourism revenue of Malaysia and Singapore were added together and attributed to Indonesia, the result would remain well below US$1 billion, while Indonesia’s official figures speak of more than ten billion dollars. The acting chief executive of MHTC, Farizal Jaafar, told The Edge Malaysia in August 2023 that every ringgit spent on treatment generates about four ringgit in related industries such as hotels, transport and shopping. Even with the most generous multiplier, total spending by Indonesian patients in Malaysia does not come close to Rp150 trillion.

The household survey adds to the tension. According to GoodStats’ summary of the 2023 Indonesian Health Survey, only about 0.1 per cent of Indonesian households had accessed health services abroad in the previous three years, with Malaysia at the top, followed by Singapore, Saudi Arabia, the United Arab Emirates and South Korea, and the most common service was the comprehensive medical check-up at 65.7 per cent, followed by surgery at 19.2 per cent, reproductive and maternal-child health at 7.3 per cent, and cancer treatment at 5.7 per cent. A share that small is hard to reconcile with a claim of two million people a year, unless the household survey fails to reach wealthy urban groups, which is common in national surveys. The most plausible explanation is that the three sets of figures measure different things: MHTC counts visits, including repeat visits by the same person; the presidential figures probably derive from industry estimates that mix medical spending with travel spending; and the household survey counts households, not trips. The report judges with high confidence that the flow is real and growing, but judges with moderate confidence that the foreign-exchange figures used by the Indonesian government overstate its direct economic value, at least for the Malaysian and Singaporean corridors.

This uncertainty is not merely academic. The figure of “Rp165 trillion in lost foreign exchange” has become the main justification for policies such as the Sanur Health Special Economic Zone, the opening to foreign doctors and international hospitals owned by state enterprises. A projection reported by Bisnis.com in November 2022 stated that the Sanur zone was expected to serve 4 to 8 per cent of Indonesians who previously went abroad for treatment, or about 123,000 to 240,000 patients, a calculation that implicitly assumes a base of about three million patients, larger still than the presidential figures. If the base figure is wrong, then the investment targets, the estimated foreign-exchange savings of up to Rp86 trillion by 2045, and the scale of the policies built on them are also wrong. The cheapest and most urgent first step for the Ministry of Health and Statistics Indonesia is to build official statistics on patient mobility with an open methodology, in cooperation with the immigration authorities and with MHTC, before another rupiah is invested on the basis of figures that have never been tested.

The Supply Map: Penang, Melaka, Kuala Lumpur and Singapore

On the supply side, Malaysia treats Indonesian patients as a strategic export market worked with state discipline. The Malaysia Healthcare Travel Council is an agency under Malaysia’s Ministry of Health, and Health Minister Dzulkefly Ahmad is also its chairman. On 24 July 2025, according to an MHTC press release, he launched Malaysia Year of Medical Tourism 2026 with a target of RM12 billion in industry revenue by 2030, after 2024 revenue reached RM2.72 billion and 1.6 million healthcare travellers. The campaign was then translated into a series of events in Indonesia: a Malaysia Fair at Gandaria City, Jakarta, from 4 to 7 June 2026 with twenty Malaysian healthcare providers; MHX Medan in April 2026, the first major event in the city since 2022, which according to ANTARA involved nineteen institutions and targeted at least 1,665 prospective patients; and MHX Yogyakarta from 20 to 23 August 2026, which according to Bernama was chosen because of the city’s educated population, growing demand for specialist care and direct flights to Kuala Lumpur.

That marketing is crafted in careful language. MHX Medan positioned Malaysia as a trusted destination for second opinions and complex cases, targeted families seeking certainty about difficult diagnoses, and framed the event as strengthening a “Medan–Penang healthcare corridor”, a corridor of more than fifteen million people, about 160 kilometres across and served by some 56 flights a week. In October 2024, according to CNA Indonesia, an MHTC-sponsored poster reading “Need treatment? Just go to Malaysia! Closer, more affordable” was displayed in front of the Malaysian Embassy on Jalan HR Rasuna Said, about 650 metres from the office of Indonesia’s Ministry of Health. The Malaysia Healthcare brand ambassador, the singer Siti Nurhaliza, spoke in Jakarta in June 2026 about patients’ need for reassurance, understanding and hope. All of this shows that Malaysia is not selling medical procedures but the experience of being trusted, accompanied and understood, precisely at the points patients most often complain about in hospitals at home.

Penang is the centre of gravity of this market. In 2025, according to a statement by the chairman of Penang’s tourism and creative economy committee, Wong Hon Wai, reported by The Star, sixteen private hospitals in Penang served 527,176 foreign patients, up 25.94 per cent from 418,608 in 2024, with revenue of RM1.14 billion. He said Penang contributes about 45 per cent of national medical tourism revenue, although the same figures yield a ratio of about 34 per cent when divided by national revenue of RM3.35 billion, so the 45 per cent claim probably rests on a different basis of calculation. Island Hospital, according to its chief executive, Lim Kooi Ling, speaking to Bernama in July 2025, served more than 230,000 patients in 2024, half of them from Indonesia, with 600 beds, and offers airport transfers, hotel bookings and tour packages; she stressed that its doctors and staff can speak Indonesian. In November 2024, according to The Edge, IHH Healthcare completed its acquisition of Island Hospital for an equity consideration of about RM3.9 billion. With that acquisition IHH, which also owns Gleneagles Penang and the Parkway network in Singapore, controls the two largest nodes of the Sumatra–Penang corridor as well as the main node of the corridor to Singapore.

Other hospital groups show the same dependence. According to The Edge Malaysia in 2023, Indonesia accounted for 78 per cent of KPJ Healthcare’s international patient segment, and the president of Sunway Healthcare Group, Lau Beng Long, said their main aim was to complement what is lacking and fill the gaps in healthcare services in Indonesia. The 2024 Alvarez & Marsal report lists Mahkota Medical Centre in Melaka among the top destinations for Indonesian patients, with ferry routes from Dumai and Pekanbaru, and notes that private hospital prices in Penang are on average 10 to 20 per cent lower than in Kuala Lumpur. Singapore is moving in a different direction. According to coverage carried by SingHealth’s HealthXchange, foreign patients fell to about 15 per cent of IHH Healthcare Singapore’s patient base at the end of 2023 from 20 per cent in 2019, owing to high costs, a strong Singapore dollar and competition from Malaysia and Thailand, while foreign patients increasingly come for critical and complex care such as proton therapy. Singapore, in other words, has ceded the routine check-up market to Penang and kept the market for complex cancer care and wealthy patients.

Why Do They Leave? Trust, Price, Time and Communication

The popular explanation points to price as the main reason, but the evidence paints a more layered picture. A study by Meghann Ormond and Dian Sulianto of Indonesian patients in Kuching, Sarawak, reported by IMTJ in June 2014 and based on 35 in-depth interviews, concluded that the perception that Indonesians go to Malaysia just for the cheapest deal is too simplistic. The costs of diagnosis, treatment and medication were seen as similar in both countries, and patients willingly bore the added cost of transport and lodging because of their confidence in the quality of diagnosis, treatment and medicines, recommendations from relatives, and cross-border family networks. A survey by Trie Damayanti and colleagues in the Jurnal Kajian Komunikasi (2021) of about 96 respondents in Sumatra and Java found that the most prominent perceptions of Malaysia concerned the credibility of its services and doctors, its medical equipment, its ability to convey information, and its infrastructure. Both point to the same conclusion: the commodity being sought is credibility.

Price still matters, but as the price of certainty rather than simply the price of a procedure. The Alvarez & Marsal report puts a knee replacement in Malaysia at US$7,000–8,000 compared with US$15,500–16,500 in Singapore, and estimates Malaysian prices at about half of Singapore’s, while acknowledging that some treatments in Indonesian private hospitals can be cheaper than in Malaysia. Indonesian actors themselves point to the cost structure. The chairman of the Indonesian Medical Association’s executive board, Adib Khumaidi, said on 9 March 2023 that taxation was the main problem and contrasted the comprehensive package examinations offered abroad with clinical pathways in Indonesia, as reported by Suara Surabaya. Tjandra Yoga Aditama, a professor at the University of Indonesia’s Faculty of Medicine, told Tirto on 13 March 2023 that medical equipment is indeed more expensive in Indonesia than in some neighbouring countries, and that patients are also drawn by faster service and faster test results. In November 2024 the Ministry of Health’s Director General of Health Services, Azhar Jaya, acknowledged to detikHealth that many drugs are still imported and that the ministry was negotiating with the Ministry of Finance to reduce taxes, while adding that not everything is due to taxation.

Time and communication come up again and again, including from officials themselves. In the same detikHealth article, the oncologist Ronald A. Hukom of the Indonesian Society of Haematology and Medical Oncology said cancer patients in Penang can complete a course of treatment in about one week, whereas in Indonesia the same treatment can take up to four weeks, and that some chemotherapy drugs are not yet covered by BPJS Kesehatan because they are considered too expensive. Azhar Jaya added that doctors abroad have more time for patients and that doctor-patient communication in Indonesia remains difficult. The health economist Hasbullah Thabrany, in a Nikkei Asia report republished by KrASIA in March 2025, explained the structural root: Indonesian doctors often split their time across several facilities, leaving little time for each patient. The kba13.com essay on medical science cited above stresses history-taking as the first gateway to diagnosis, protocols for breaking bad news, and shared decision-making between doctor and patient. All of this requires time, and time is exactly what is unavailable in a system that is short of doctors and pays doctors per visit at several places at once.

The perception of misdiagnosis is the most sensitive and hardest-to-measure layer. The Ministry of Health spokesperson, Mohammad Syahril, responded on 29 May 2023 to the wave of Indonesians seeking treatment in Penang by saying that going abroad for treatment is a matter of choice and belief, that in the end it comes down to trust, that some diseases have been proven curable in Indonesia, and that some people may go out of prestige and neighbours’ gossip, as reported by detikHealth. The debate had been triggered by a social-media user’s account that fifteen doctors in Indonesia had recommended knee replacement surgery, while in Penang he obtained much cheaper treatment. Meanwhile the then President Director of BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, told Bisnis.com on 15 March 2023 that Indonesian services are generally no worse, except in hospitality and thoroughness, citing a hepatitis patient who was operated on in Singapore but recovered only after treatment at home. Both responses contain truth, but they also show officials’ tendency to relocate the problem in patients’ psychology. Admitting that Indonesia lags in “thoroughness” is an admission about clinical quality, not about prestige, and this report judges with moderate confidence that inconsistent experiences of diagnosis at home, whether genuinely mistaken or simply poorly explained, are a main driver of the search for second opinions abroad.

Aceh and Sumatra: A Health Corridor at the Mouth of the Strait of Malacca

For Aceh, treatment in Penang is not a national statistic but an everyday social experience. The kba13.com essay “Aceh sebagai Cermin Indonesia: Dari Nalar Keamanan menuju Nalar Geopolitik dan Geostrategi” (Aceh as a Mirror of Indonesia: From a Security Mindset to a Geopolitical and Geostrategic Mindset, September 2026) notes that hospitals in Penang have long been a treatment destination for middle-class Acehnese families, that Malaysian influence in Aceh works through education, health, labour, humanitarian aid, trade and Malay-Islamic identity, and that Malaysian medical aid was the first international medical assistance to reach Aceh after the floods of late November 2025. The essay warns that Jakarta’s absence in these fields risks gradually shifting Acehnese orientation towards Malaysia. From this report’s perspective the warning should be read precisely: the patient flow to Penang is not a threat to sovereignty, but an indicator that the state is losing one of its most intimate channels for building citizens’ trust, namely caring for them when they are ill.

The 2026 crisis of the Aceh Health Insurance scheme shows how fragile that channel is. The kba13.com essay “Refleksi 81 Tahun Kemerdekaan RI: Masih Relevankah Aceh Merdeka?” (Reflections on 81 Years of Indonesian Independence: Is a Free Aceh Still Relevant?, August 2026) records that Governor’s Regulation No. 2 of 2026 on the JKA, signed on 29 January 2026 under fiscal pressure, limited the scheme to households in deciles 6 and 7 and pushed about 500,000 residents in deciles 8 to 10 towards BPJS. Its implementation on 1 May 2026 was disrupted by unreliable beneficiary data; motorcycle-taxi drivers, informal workers and people with disabilities found themselves classified as prosperous, hospitals and health centres were disrupted, protests spread, and the governor revoked the regulation on 18 May 2026. The essay sums up the lesson sharply: people did not stop caring; they stopped believing that official channels would produce anything. When health insurance at home can change within weeks because of faulty data, middle-class families who can afford to pay have a rational reason to keep Penang as a fallback route.

National data, however, warn against making Aceh the sole centre of the story. According to President Joko Widodo in June 2023, about 60 per cent of patients going abroad come from Jakarta and 15 per cent from Surabaya, and TA Securities analysts cited by MIDA in September 2024 likewise named Jakarta and Surabaya as the main origins of Indonesian patients in Malaysia. The Sumatran corridor is the densest in terms of proximity and frequency: according to the Alvarez & Marsal report, a Medan–Penang flight takes about 55 minutes, while Medan–Jakarta takes about two and a half hours. When the national referral hospital is farther away than a private hospital in a neighbouring country, the national border loses its practical meaning for patients. Northern Sumatra is thus where the failure of tiered referral turns fastest into cross-border flows, while Jakarta and Surabaya are where most of the money comes from. Policy that targets only one of them will miss.

Indonesia’s Response: The Sanur SEZ, Foreign Doctors, Law 17/2023 and JKN

The most symbolic response is the Sanur Health Special Economic Zone and Bali International Hospital. The 41.26-hectare zone was established by Government Regulation No. 41 of 2022, is managed by PT Hotel Indonesia Natour under InJourney and, according to ANTARA Bali, had attracted cumulative investment of Rp2.99 trillion by the first half of 2024. President Prabowo inaugurated it on 25 June 2025 and, according to Tirto, said so many Indonesians seek treatment abroad that foreign-exchange spending is very large. InJourney’s chief executive, Maya Watono, said the zone could cut the outflow by at least half, or about Rp75 trillion. Yet the project also shows its limits. According to the Nikkei Asia report in KrASIA, the Mayo Clinic, initially the flagship partner, later agreed only to a consulting role, the hospital’s opening, originally scheduled for 2023, was repeatedly delayed, and licensing of foreign specialists was slow. According to detikFinance, the President Director of the state hospital holding IHC, Mira Dyah Wahyuni, made clear in July 2023 that the hospital would not accept BPJS patients and would target upper-middle-income customers.

The decision not to accept BPJS is logically consistent with the goal of retaining wealthy patients, but it also reveals a mistaken way of thinking about the problem. A middle-class family from Medan or Banda Aceh going to Penang for a comprehensive check-up or a second opinion will not fly to Bali; for them Penang is closer, cheaper and more familiar. Placing the national medical tourism hub in Bali means competing with Singapore and Bangkok in the premium segment, not with Penang in the segment that MHTC data show to be the largest. The report judges with moderate confidence that the Sanur zone can retain some wealthy patients from Jakarta and Bali itself, especially in cardiology, oncology and aesthetic services, but will barely touch the Sumatra–Penang corridor, which is the most visible face of the patient outflow. Even if the target of 123,000 to 240,000 patients were reached, it would be only a small fraction of the 970,000 Indonesian patient visits to Malaysia in 2025.

The second response is the opening to foreign medical personnel through Law No. 17 of 2023 on Health. According to an analysis by Hukumonline in October 2024, Article 248 limits practice by foreign-trained foreign medical personnel to specialists and subspecialists and to health workers with certain competencies, after a competency evaluation; Article 251 requires a request from a health facility based on need, transfer of technology and knowledge, and a term of no more than two years extendable once; and Article 252 requires registration and practice licences. The same analysis notes a legal gap in the criminal liability of foreign doctors, an unclear pay system and an unclear competency test. Health Minister Budi Gunadi Sadikin said on 3 July 2024 to ANTARA West Java that foreign doctors were being brought in not to compete but to save lives, citing about 12,000 babies born each year with congenital heart defects while local doctors can perform only about 6,000 heart operations a year. On 14 August 2026, in his address introducing the 2027 state budget bill, President Prabowo raised the possibility of widening practice permits for foreign doctors for a limited time, as reported by Katadata.

The third, and fiscally largest, response is JKN. According to Bisnis.com, BPJS Kesehatan recorded 282.7 million members, or 98.62 per cent of the population, as of 31 December 2025, more than 725.3 million service uses during 2025, and health-service costs of Rp191.3 trillion, with 26.42 per cent going to catastrophic illness. These figures help put the foreign-exchange issue in perspective: even the highest foreign-exchange figure cited by the government is no larger than a year of JKN spending, and JKN serves the whole nation, not a handful of affluent patients. Yet JKN is also part of the mechanism that pushes patients out. Tiered referral, long queues at referral hospitals and a limited drug list, including certain chemotherapy drugs not yet covered, push patients who can afford it to pay out of pocket, and when they must pay out of pocket, Penang is often a more sensible choice than a private hospital in Medan or Jakarta. Adib Khumaidi even complained of patients who undergo surgery abroad and then return to BPJS when their money runs out. That pattern shows that the domestic and foreign systems do not stand apart but are stitched together in family strategies.

Doctors, Distribution and the Outflow of Health Workers

Behind all the patients’ complaints lies one structural fact: Indonesia is short of doctors, and the doctors it has are unevenly distributed. When the hospital-based specialist training programme was launched on 6 May 2024, the Ministry of Health recorded a ratio of 0.47 doctors per 1,000 people, 147th in the world, a shortage of about 29,179 specialists against the national planning agency’s ideal of 0.28 specialists per 1,000 people, output of about 2,700 specialist graduates a year from 24 medical faculties, and a concentration of about 59 per cent of specialists on Java. On 20 January 2026 in London, President Prabowo said Indonesia produces only about 9,000 doctors a year. On 14 August 2026, according to Katadata, the government put national need at almost 270,000 doctors, including a shortage of 84,811 general practitioners in 474 regencies and cities and a deficit of 55,712 specialists in 481 regencies and cities, and announced the opening of nine new medical faculties and 170 specialist and subspecialist programmes. The shortage figures differ across sources and years, but the direction is the same: at the current rate of production the gap will not close before 2030.

That shortage explains why Indonesian doctors are rushed, why queues are long and why clinical communication is the first casualty. The outflow of health workers makes matters worse. In March 2023, according to Suara Surabaya, Binawan Group had cleared 133 Indonesian nurses to work in Singapore’s public hospitals against a target of 1,100 that year. In Malaysia, the president of the Association of Private Hospitals of Malaysia, Kuljit Singh, named the shortage of nurses as the biggest challenge facing medical tourism, as reported by The Star via The Daily Star in June 2025, and Indonesia’s Consul-General in Johor Bahru, Sigit S. Widiyanto, proposed that Indonesian nurses be employed in Malaysian government hospitals, on the grounds that about 70 per cent of foreign patients in Malaysia are Indonesian. The proposal, however well meant, exposes a painful paradox: Indonesia offers to send its nurses to care for Indonesian patients in Malaysia, rather than building the capacity to care for them at home.

The debate on brain drain is not new. In 2014, Budi Santosa argued in Kompas, in an article titled “Dari ‘Brain Drain’ ke ‘Brain Gain’” (From Brain Drain to Brain Gain, KBA13 Archive & Library), that concern about brain drain among LPDP scholarship holders was understandable but exaggerated, that brain drain is usually followed by a return flow when the home economy improves, and that Indonesia should emulate the active programmes of China and South Korea to bring their scientists back. He also recalled the Habibie era, when the state was not ready to absorb returning graduates. That lesson applies precisely to medicine. The adaptation programme for Indonesian specialist doctors trained abroad had, according to the Ministry of Health as of December 2024, received only 77 applicants from eleven countries, with 32 placed and only seven having completed adaptation. Minister Budi Gunadi asked for the process to be shortened and hoped more of the diaspora would learn of the programme so they could return. Numbers that small show that brain gain in medicine is not yet a policy but still an administrative experiment.

What Leaders Said: From Lost Foreign Exchange to Self-Reflection

Statements by Indonesian leaders show a shift from the language of foreign exchange to the language of reform, but the shift is unfinished. President Joko Widodo, on 6 March 2023 in Bandung, framed the problem as a capital leak, saying Rp165 trillion in foreign exchange was lost because capital was flowing out. On 14 June 2023 in Jakarta he added a defence of the profession, saying Indonesian doctors are no less capable than doctors in Malaysia, Singapore and Thailand, while facilities and infrastructure still need improvement. This framing is political and understandable: it avoids blaming doctors and focuses attention on hospital investment, a field in which government can show visible results through inaugurations. But the language of foreign exchange is also misleading, because it treats departing patients as a balance-of-payments problem rather than a signal of service failure, and because the foreign-exchange figures themselves, as shown above, were never given a methodological basis.

Health Minister Budi Gunadi Sadikin has offered the most candid diagnosis. In a rare-diseases webinar on 28 February 2023, as reported by detikHealth, he cited very long queues, poor quality of care and non-medical services at central government hospitals, and doctors who are often absent, and said he was ashamed that Indonesia had performed only five bone marrow transplants for leukaemia while Malaysia had performed hundreds. On 10 October 2024, responding to the MHTC poster in front of the Malaysian Embassy, he said Indonesia must reflect on itself and improve its health services. That candour deserves credit, but it also shows the gap between diagnosis and therapy. The diagnosis speaks of queues, doctor behaviour and non-medical services, yet the most prominent therapies, the Sanur zone and foreign doctors, target premium facilities and the shortage of specialists, not time discipline, service culture and cost transparency in ordinary referral hospitals.

President Prabowo Subianto has moved the centre of the argument to the production of doctors. On 16 June 2025, at the Leaders’ Retreat in Singapore, he invited Singapore to take a more active part in Indonesia’s health-sector transformation and said he planned to build more medical and nursing colleges, as reported by INP Polri. On 20 January 2026 in London, he invited British universities to establish ten world-class campuses focused on medicine, dentistry and pharmacy, with full scholarships and a first intake targeted for early 2028, and estimated that foreign-exchange savings of US$6 billion a year could pay for the project. On the Singaporean side, Prime Minister Lawrence Wong, at a joint press conference with Prabowo in Jakarta on 6 July 2026, said Singapore would continue to support Indonesia’s development priorities through capacity-building programmes, including in healthcare, as recorded by the Prime Minister’s Office of Singapore. The choice of words matters: Singapore offers capacity-building, not a market, and since 2023 the two health ministers have had a memorandum of understanding covering primary care, referral services, financing and human resources, according to the Indonesian Ministry of Health.

Singapore’s official stance on foreign patients is indeed different from Malaysia’s. In a written parliamentary answer on 19 November 2018, Singapore’s Ministry of Health stated that its public hospitals are not allowed to market themselves actively to foreign patients, that contracts with foreign patient referral agents had been ended, and that foreign patients who came of their own accord made up only about 1.5 per cent of total inpatient and day-surgery attendances in 2013–2017; IMTJ noted that one Jakarta agency claimed to have sent 15,000 Indonesian patients to Singapore and Malaysia over eleven years. In September 2020, answering a parliamentary question on foreign patients during the pandemic, Singapore’s MOH noted that most foreign patients allowed in were from Indonesia, mostly existing patients of Singaporean specialists undergoing chemotherapy or kidney care. Malaysia, by contrast, has made foreign patients an export industry. Health Minister Dzulkefly Ahmad, launching MYMT 2026, said Malaysia is no stranger as the medical tourism destination of choice, and on 9 August 2025, according to Malay Mail, he stated that there had been no official talks with Jakarta on recruiting Indonesian nurses. The difference between the two strategies is rooted in each country’s vision of globalisation. The book Globalisation and the New Realities (KBA13 Archive & Library), a collection of speeches by Mahathir Mohamad edited by Hashim Makaruddin, shows a Malaysia that accepts globalisation on condition that the state sets its own position, and Najib Razak’s book Globalising Malaysia: Towards Building a Developed Nation (2006, KBA13 Archive & Library) frames globalisation as the road to developed-nation status. Malaysia’s medical tourism industry is one practical fruit of that reasoning: high-value services exported to a neighbour whose service system lags behind.

Counter-Arguments: Is the Patient Flow a Problem at All?

The first counter-argument holds that cross-border patient flows are not a problem but an efficiency of the regional market. If Penang can deliver a comprehensive check-up or a knee replacement of good quality at a competitive price only 55 minutes from Medan, then forcing patients to stay at home amounts to forcing consumers to buy a dearer and worse product. Within the framework of ASEAN integration, trade in health services is normal, and Indonesia itself hopes foreign patients will come to Sanur. This argument is strong and partly right. The report does not advocate restricting medical travel; patient choice is a right, and Penang’s existence is even useful as a benchmark that forces Indonesian hospitals to improve. But the market argument ignores two things. First, the patients who leave are those who can afford to, so the outflow detaches the middle class from the fate of the system used by the majority and weakens political pressure for reform. Second, patients’ choices are themselves shaped by fixable failures, such as queues and communication, not by a permanent comparative advantage.

The second counter-argument holds that Ministry of Health officials are right: some patients go out of prestige, because of aggressive marketing or word of mouth, not because of better quality, and many illnesses can be treated just as well in Indonesia. There is evidence for this: Tjandra Yoga Aditama pointed to the influence of news that makes foreign services look good, and MHTC’s campaigns are indeed designed to build an image. The third counter-argument holds that even inflated foreign-exchange figures are politically useful, because they force government to invest in health. The report rejects the third argument and accepts the second with a caveat. Wrong figures produce mistargeted policy, as with the Sanur zone designed for the premium market. Prestige and marketing are real, but they work only because there are real experiences for them to ride on. The 2023 Indonesian Health Survey shows that patients rate foreign services as complete, as meeting expectations and as fast; marketing cannot create such judgements among patients who have experienced the care themselves unless a real gap is felt.

Scenarios to 2030 and Policy Recommendations

The first scenario, continued leakage, is the baseline. Malaysia sustains double-digit growth in Indonesian patients, as projected by Phillip Capital Research, which according to The Star in August 2026 saw no signs of a slowdown and noted that the sales and service tax on foreign patients imposed since July 2025 has had no meaningful impact on Indonesian arrivals. MHTC pursues its RM12 billion target for 2030, Penang hospitals add capacity, and the Sanur zone retains some premium patients without touching the Sumatran corridor. In this scenario Indonesian patient visits to Malaysia exceed one million a year before 2027, and Indonesia keeps repeating foreign-exchange figures without data. The second scenario, reform from the middle, occurs if hospital-based specialist training, new medical faculties and cuts in duties and taxes on equipment and drugs begin to bite around 2028, together with real improvements in waiting times and communication at provincial referral hospitals. Flows to Malaysia keep growing, but more slowly, and shift from routine check-ups to complex cases. The third scenario, shock, occurs if a new pandemic, a JKN fiscal crisis or an exchange-rate shock abruptly cuts the corridor, as happened in 2020, when Indonesian cancer and kidney patients dependent on Singapore had to seek special permission to enter.

The third scenario is a reminder that dependence on cross-border care is also a health-security vulnerability. In 2014, Maria Guevara of Médecins Sans Frontières wrote in Kompas, in an article titled “Peran ASEAN dalam Melawan Ebola” (ASEAN’s Role in Fighting Ebola, KBA13 Archive & Library), at the height of the Ebola outbreak in West Africa, that the crisis was transnational and that ASEAN, with its experience of SARS in 2003 and its pandemic-preparedness planning, should show regional leadership. Her argument is relevant to the Strait of Malacca corridor: when hundreds of thousands of medical journeys a year link Sumatra with the Malay Peninsula, outbreak preparedness, continuity of care for chronic patients and cross-border exchange of medical records cannot be left to the market. The report judges the first scenario most likely until 2027, the second most likely thereafter if human-resource policy is consistent, and the third a low-probability, high-impact risk that should be anticipated now.

Eight recommendations follow from this analysis. First, the Ministry of Health, together with Statistics Indonesia and the Directorate General of Immigration, should publish annual official statistics on patient mobility abroad with an open methodology, distinguishing people from visits and medical spending from travel spending, and exchange data with MHTC under the existing memorandum. Second, the Ministry of Health should set published standards for waiting times and minimum consultation times at provincial referral hospitals, starting with Dr Zainoel Abidin Hospital in Banda Aceh and H. Adam Malik Hospital in Medan, since those two cities are the gateways to the Penang corridor. Third, the Ministry of Finance should review import duties and taxes on medical devices and drugs not produced domestically, as the Ministry of Health has already been negotiating, with an assessment of their effect on service prices. Fourth, BPJS Kesehatan should accelerate health technology assessment for the cancer drugs and procedures most sought abroad, particularly chemotherapy and bone marrow transplantation, and publish the reasons for every rejection.

Fifth, the governments of Aceh and North Sumatra should treat the Penang corridor as a policy reality rather than an embarrassment, building structured back-referral mechanisms for patients treated in Malaysia, including follow-up chemotherapy and rehabilitation in regional hospitals, so that institutional ties of the kind once formed between KPJ Penang and Banda Aceh hospitals become channels of knowledge transfer and not merely channels of outward referral. Sixth, teaching hospitals and the specialist colleges should make clinical communication and shared decision-making examined competencies rather than mere lecture material, in line with the kba13.com essay on medical science and its emphasis on history-taking, breaking bad news and patient trust. Seventh, the Ministry of Health should simplify the adaptation programme for diaspora specialists and target it actively, heeding the 2014 warning that a state unprepared to absorb its graduates will lose them. Eighth, health policy must return to prevention: in 2015, Handrawan Nadesul wrote in Kompas, in an article titled “Kesehatan Sejati Ada di Dapur, Bukan di Restoran” (Real Health Lies in the Kitchen, Not the Restaurant, KBA13 Archive & Library), that many metabolic diseases and cancers are rooted in diet and unsafe food. Given that 65.7 per cent of services sought abroad are medical check-ups, trusted, fast and affordable screening at home is the most direct intervention for retaining the largest part of the patient flow.

Limitations of the Study

The study has several limitations. First, there are no official Indonesian statistics on the number of citizens treated abroad; the figures used come from officials’ speeches without data references, from a household survey that probably fails to reach wealthy groups, and from Malaysian provider data that count visits rather than people. Second, Singapore does not publish detailed data on Indonesian patients, so estimates of the Singapore market rest on analyst reports and business media. Third, the Penang figures contain internal inconsistencies, such as the claimed 45 per cent share that does not match Penang’s revenue divided by national revenue. Fourth, the study conducted no new fieldwork with patients in Penang or Banda Aceh and relies on earlier qualitative research, notably the 2014 Kuching study and the 2021 survey, as well as field observations in the kba13.com essay on Acehnese migration to Penang. Fifth, the study could not verify several figures circulating in the media, including claims about the percentage of Indonesian patients at particular hospitals that derive from public figures’ personal social-media accounts, so those figures were not used.

A further limitation concerns clinical quality. The report discusses perceptions of misdiagnosis and the advantage of speed abroad, but has no clinical outcome data comparing, for example, the survival of Indonesian cancer patients treated in Penang with those treated in Jakarta or Medan. Without such data, the claim that foreign care is better remains a claim about experience and perception, not about treatment outcomes. Further research should combine cancer registry data, patient surveys at Kualanamu, Sultan Iskandar Muda and Penang airports, and interviews with doctors on both sides of the strait. Such research could become a joint agenda for universities in Aceh, North Sumatra and Penang, which are historically linked by the same networks that now carry patients.

Conclusion: From Foreign Exchange to Trust

For centuries the Strait of Malacca has been a shared living space for the Acehnese, the Malays and the peoples of Sumatra, and today’s patient flow travels the same routes as the traders, migrants and pilgrims of Acheen Street. Malaysia, with the state discipline of a country that markets its health services, has turned that cultural route into an industry that recorded more than 970,000 Indonesian patient visits in 2025. Singapore has moved into the niche of complex cases, and IHH Healthcare now controls the main nodes in both countries. Indonesia has answered with inconsistent foreign-exchange figures, a special economic zone aimed at the premium market and an opening to foreign doctors, while admitting, through its own health minister, that queues, non-medical services and doctors’ presence lie at the heart of the problem.

This report concludes that the right policy question is not how to retain foreign exchange but how to restore trust. The patients who cross have told the state, at their own cost and effort, where Indonesia’s health system fails: time, certainty, communication and completeness of care. If Indonesia hears that message, repairs referral hospitals in Banda Aceh, Medan and other cities, adds and distributes doctors, and makes trusted check-ups and second opinions available at home, the patient flow will shrink of its own accord, and Penang will again become a neighbour rather than an unofficial referral hospital for Sumatra. If not, every new hospital inauguration will continue to be shadowed by visitor numbers that a neighbouring country reports with pride each year.