Ringkasan Eksekutif: 2030 sebagai Ujian Kapasitas Negara

Pertanyaan pokok artikel ini sederhana, tetapi jawabannya menentukan nasib ratusan ribu orang setiap tahun: dapatkah Indonesia, negara dengan beban tuberkulosis terbesar kedua di dunia, menekan penyakit itu ke tingkat yang dijanjikan untuk 2030? Laporan Tuberkulosis Global WHO 2025, yang dirilis pada 12 November 2025, mencatat 10,7 juta orang jatuh sakit karena tuberkulosis dan 1,23 juta meninggal sepanjang 2024. Indonesia menyumbang sekitar 10 persen dari seluruh kasus itu, hanya di bawah India yang menyumbang 25 persen, dan di atas Filipina, Tiongkok, serta Pakistan, sebagaimana dirangkum oleh ringkasan analitis atas laporan tersebut. Angka ini menjadikan tuberkulosis bukan sekadar masalah kesehatan nasional, melainkan variabel penentu bagi keberhasilan dunia mencapai target Strategi End TB dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Jawaban singkat kajian ini adalah bahwa target angka 2030 dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, yakni insidensi 65 per 100.000 penduduk dan kematian 6 per 100.000 penduduk, hampir pasti tidak akan tercapai, dengan tingkat keyakinan tinggi. Studi inventori nasional 2023 memperkirakan insidensi Indonesia berada pada 394 per 100.000 penduduk, sehingga mencapai 65 dalam tujuh tahun menuntut penurunan sekitar 83 persen, laju yang belum pernah dicapai negara berbeban tinggi mana pun dalam rentang waktu sependek itu. Kesimpulan ini tidak dimaksudkan untuk membenarkan sikap pasrah. Sebaliknya, kajian ini berargumen bahwa pertanyaan kebijakan yang benar telah bergeser dari apakah angka 2030 tercapai menjadi apakah Indonesia akan memasuki 2030 dengan kurva insidensi dan kematian yang menurun secara meyakinkan, sehingga vaksin baru, bila terbukti efektif, mendarat di atas sistem yang siap mempercepat penurunan itu.

Alasan persoalan ini penting secara global terletak pada tiga hal. Pertama, tidak ada skenario penurunan tuberkulosis dunia yang masuk akal tanpa Indonesia, karena satu dari sepuluh pasien baru di planet ini hidup di kepulauan ini. Kedua, Indonesia adalah tempat uji coba nyata bagi pertanyaan yang kini dihadapi banyak negara berpendapatan menengah: bagaimana program penyakit menular bertahan ketika bantuan luar negeri menyusut tajam, seperti yang terjadi setelah penghentian pendanaan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat pada awal 2025. Ketiga, Indonesia menjadi salah satu dari lima negara lokasi uji klinis fase 3 vaksin M72/AS01E, sehingga keputusan yang diambil Jakarta sepanjang tiga tahun ke depan akan memengaruhi seberapa cepat vaksin itu, jika berhasil, dapat diperkenalkan di Asia. Dengan demikian, artikel ini ditulis sebagai bahan ajar bagi studi ilmu kedokteran dan kebijakan publik sekaligus sebagai rujukan bagi pembuat keputusan di dalam dan luar negeri.

Garis besar argumennya dapat dinyatakan dalam satu kalimat: Indonesia telah memenangkan babak pencatatan, tetapi belum memenangkan babak pemutusan penularan. Notifikasi kasus naik dari 384.025 pada masa pandemi 2020 menjadi 804.836 pada 2023, lalu menurut analisis spasiotemporal terbaru mencapai 867.480 kasus pada 2025. Namun cakupan penemuan kasus nasional pada 2025 masih 79,6 persen, di bawah sasaran 90 persen, pengobatan tuberkulosis resistan obat tertinggal jauh, terapi pencegahan bagi kontak serumah di sebagian besar provinsi berada di bawah 29 persen dari target, dan hampir empat dari sepuluh pasien menanggung biaya katastropik. Kelima kelemahan ini saling mengunci, sehingga perbaikan di satu titik akan bocor di titik lain bila tidak ditangani sebagai satu rangkaian.

Kerangka Analitik dan Catatan Metode: Kaskade Lima Celah

Literatur kesehatan masyarakat telah lama memakai gagasan kaskade perawatan untuk menggambarkan bagaimana pasien hilang di setiap tahap, dari infeksi hingga kesembuhan. Kajian ini memperluas gagasan itu menjadi kerangka lima celah yang lebih sesuai untuk analisis kebijakan nasional. Celah pertama adalah celah deteksi, yaitu orang yang sakit tetapi tidak pernah terdiagnosis. Celah kedua adalah celah pelaporan, yaitu pasien yang telah didiagnosis, umumnya di fasilitas swasta, tetapi tidak tercatat dalam sistem informasi nasional. Celah ketiga adalah celah pengobatan dan resistansi, yaitu pasien yang tidak memulai atau tidak menuntaskan pengobatan, termasuk mereka dengan tuberkulosis resistan rifampisin. Celah keempat adalah celah pencegahan, mencakup terapi pencegahan tuberkulosis, perbaikan gizi, dan pada waktunya vaksin. Celah kelima adalah celah pembiayaan dan perlindungan, yang mencakup kecukupan anggaran program sekaligus perlindungan rumah tangga dari biaya katastropik.

Keunggulan kerangka ini dibanding pembacaan berbasis satu indikator adalah kemampuannya memperlihatkan pergeseran beban dari satu celah ke celah lain. Program yang berhasil menekan celah pelaporan, misalnya, akan tampak menambah jumlah kasus dan memberi kesan memburuk, padahal yang terjadi adalah perbaikan visibilitas. Sebaliknya, program yang menghabiskan anggaran untuk penemuan kasus tanpa memperkuat pengobatan dan pencegahan akan menghasilkan lebih banyak pasien terdiagnosis tanpa mengurangi penularan. Logika saling kunci inilah yang membuat kajian ini menolak pembacaan sempit atas lonjakan notifikasi sebagai bukti kemajuan, sekaligus menolak pembacaan pesimistis atas kenaikan estimasi insidensi sebagai bukti kegagalan.

Catatan metode perlu dikemukakan secara terbuka. Kajian ini merupakan analisis kebijakan berbasis dokumen dan data sekunder, bukan studi epidemiologi primer. Sumber utamanya adalah Laporan Tuberkulosis Global WHO 2025 beserta topik unggulannya, profil negara WHO, studi inventori nasional 2023 yang dilaporkan WHO, pernyataan resmi dan data Kementerian Kesehatan serta Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, publikasi uji klinis di New England Journal of Medicine dan The Lancet, dokumen Global Fund, serta pemberitaan media arus utama untuk peristiwa kebijakan. Setiap angka diperiksa silang terhadap sedikitnya satu sumber lain bila memungkinkan, dan perbedaan antarsumber dicatat secara eksplisit. Penilaian kunci diberi label keyakinan tinggi, sedang, atau rendah, mengikuti praktik lembaga analisis kebijakan internasional: tinggi berarti didukung data resmi yang konsisten dari beberapa sumber, sedang berarti didukung data yang kuat tetapi parsial atau berbeda periode, dan rendah berarti bertumpu pada indikasi awal, laporan tunggal, atau penalaran analitis.

Satu kehati-hatian metodologis menyangkut perbedaan antara notifikasi, estimasi insidensi, dan prevalensi. Notifikasi adalah jumlah kasus yang dilaporkan program; insidensi adalah estimasi jumlah kasus baru yang sebenarnya terjadi, termasuk yang tidak terdeteksi; prevalensi adalah jumlah orang yang sedang sakit pada satu titik waktu. Ketiganya sering tertukar dalam perdebatan publik di Indonesia, bahkan dalam pernyataan pejabat, sehingga artikel ini selalu menyebut jenis angka yang dipakai. Perbedaan definisi itu juga menjelaskan mengapa angka estimasi beban yang dipakai Kementerian Kesehatan, sekitar 1,06 hingga 1,09 juta kasus per tahun, berbeda dari angka notifikasi tahunan yang berada di kisaran 800.000 hingga 890.000.

Peta Beban: Indonesia dalam Laporan Tuberkulosis Global

Gambaran global memberi konteks yang tidak nyaman. Menurut laporan WHO 2025, insidensi tuberkulosis dunia pada 2024 berada pada 131 per 100.000 penduduk dan tiga puluh negara berbeban tinggi menanggung 87 persen kasus. Laporan yang sama mencatat sedikit kemajuan, dengan kematian turun sekitar tiga persen dan kasus baru turun sekitar satu persen dibanding tahun sebelumnya, seperti dilaporkan Health Policy Watch. Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, menyebut fakta bahwa tuberkulosis masih membunuh lebih dari 1,2 juta orang pada 2024 sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima untuk penyakit yang dapat dicegah dan disembuhkan. Ringkasan laporan yang sama juga menempatkan Indonesia di antara sedikit negara, bersama Myanmar dan Filipina, yang insidensinya naik lima persen atau lebih menurut pengukuran laporan itu, sebuah sinyal bahwa Asia Tenggara kini menjadi titik lemah dalam peta tuberkulosis dunia.

Untuk Indonesia, data paling teliti tentang beban yang sebenarnya berasal dari studi inventori nasional kedua yang dilaporkan WHO dalam Laporan Global 2024. Studi itu mengambil sampel acak bertingkat dari 31 kabupaten dan kota yang mewakili sekitar 18,5 persen penduduk, memetakan 6.362 penyedia layanan tuberkulosis, dan mencocokkan catatan mereka dengan sistem informasi tuberkulosis nasional selama 1 September hingga 30 November 2023. Hasilnya memperkirakan insidensi 2023 sebesar 394 per 100.000 penduduk, dengan interval ketidakpastian 363 hingga 428, naik dari 319 pada studi serupa tahun 2017. Studi itu juga memperkirakan sekitar 14 persen kasus insiden pada 2023 tidak terdiagnosis sama sekali. Kenaikan estimasi insidensi ini sebagian mencerminkan metode yang lebih baik dan sebagian mencerminkan dampak pandemi COVID-19 terhadap penularan yang tidak terputus selama 2020 dan 2021; kajian ini menilai kedua faktor itu berperan, dengan tingkat keyakinan sedang, tanpa dapat memisahkan porsi masing-masing secara pasti.

Profil negara WHO untuk tahun 2022, yang dihimpun dalam profil tuberkulosis Indonesia, menambahkan dimensi kematian dan pembiayaan. Pada tahun itu insidensi diperkirakan 1,06 juta kasus, kematian di kalangan orang tanpa HIV sekitar 134.000 dan di kalangan orang dengan HIV sekitar 6.700, sementara pendanaan program tercatat 172 juta dolar Amerika dengan porsi domestik hanya 44 persen. Angka kematian itu sejalan dengan pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada pembukaan Konferensi Dunia tentang Kesehatan Paru di Bali pada 12 November 2024 bahwa tuberkulosis menewaskan sekitar 136.000 orang Indonesia per tahun, setara satu kematian setiap lima menit. Pada Juni 2026, dalam usulannya agar pasien tuberkulosis dimasukkan sebagai penerima Makan Bergizi Gratis, menteri yang sama menyebut angka sekitar 126.000 kematian per tahun, sebagaimana dilaporkan detikcom. Selisih kedua angka itu kemungkinan mencerminkan pembaruan estimasi, bukan perubahan dramatis di lapangan.

Peta beban ini tidak merata secara geografis. Analisis spasiotemporal atas 514 kabupaten dan kota yang dipublikasikan di F1000Research pada September 2026 menemukan bahwa angka notifikasi nasional naik dari 162,6 per 100.000 pada 2021 menjadi 305,0 per 100.000 pada 2025, sementara pengelompokan spasial menguat, dengan indeks Moran naik dari 0,147 menjadi 0,255. Sebanyak 133 kabupaten dan kota, atau 25,9 persen, digolongkan sebagai wilayah berbeban tinggi yang persisten. Kepadatan penduduk dan ketersediaan puskesmas berasosiasi positif dengan notifikasi, sedangkan kemiskinan justru berasosiasi negatif secara ekologis. Tim peneliti studi itu mengingatkan bahwa asosiasi terbalik dengan kemiskinan kemungkinan besar mencerminkan lemahnya kapasitas deteksi di daerah miskin, bukan rendahnya penyakit. Penafsiran ini penting karena berarti wilayah termiskin, termasuk banyak kabupaten di kawasan timur Indonesia, berpotensi menjadi reservoir tersembunyi bagi penularan pada tahun-tahun mendatang, sebuah penilaian yang kajian ini pegang dengan keyakinan sedang.

Dari Pencatatan ke Penemuan: Prestasi Notifikasi dan Batasnya

Prestasi terbesar Indonesia dalam lima tahun terakhir adalah menutup celah pelaporan. Studi inventori 2023 menemukan bahwa tingkat kasus yang tidak dilaporkan turun menjadi 15,6 persen, dari 41 persen pada 2017, atau sekitar 2,6 kali lebih rendah. Di puskesmas tingkat itu hanya 8 persen, tetapi di klinik mencapai 28 persen dan di laboratorium hingga 55 persen. Fasilitas swasta, kasus yang didiagnosis secara klinis, tuberkulosis di luar paru, dan kasus anak tetap menjadi titik lemah pelaporan. Temuan ini, yang kajian ini nilai dengan keyakinan tinggi, menunjukkan bahwa reformasi pencatatan melalui Sistem Informasi Tuberkulosis dan kewajiban pelaporan bagi fasilitas swasta bekerja, tetapi belum menjangkau sektor swasta secara utuh. Di negara tempat sebagian besar pasien pertama kali mencari pertolongan ke dokter praktik, apotek, atau klinik swasta, celah yang tersisa ini bukan persoalan kecil.

Data Kementerian Kesehatan memperlihatkan laju kenaikan yang mengesankan. Menurut keterangan Menteri Kesehatan di Bali, notifikasi mencapai 724.309 kasus pada 2022 dan 821.200 pada 2023, sementara jumlah pasien yang diobati naik dari 403.000 pada 2021 menjadi 722.000 pada 2023. Direktur Penyakit Menular Kementerian Kesehatan, Ina Agustina Isturini, dalam keterangan yang dilaporkan ANTARA pada 24 Maret 2025, menyatakan bahwa 889.000 kasus untuk tahun 2024 telah terdeteksi hingga awal Maret 2025, atau 81 persen dari sasaran 1.090.000. Data Profil Kesehatan Indonesia 2025, sebagaimana diolah GoodStats pada Oktober 2026, menempatkan cakupan penemuan kasus nasional 2025 pada 79,6 persen, naik tipis dari 78,6 persen tahun sebelumnya. Hanya Banten dengan 111,9 persen dan Jawa Barat dengan 96,9 persen yang melampaui sasaran 90 persen. Dengan kata lain, laju kenaikan mulai mendatar, dan kajian ini menilai dengan keyakinan sedang bahwa tambahan penemuan berikutnya akan semakin mahal karena harus menjangkau kelompok yang paling sulit dijangkau.

Di sinilah program Cek Kesehatan Gratis memasuki gambaran. Pada peringatan Hari Kesehatan Nasional 12 November 2025, Menteri Kesehatan menyatakan bahwa lebih dari 52 juta orang telah mengikuti program itu dalam setahun dan lebih dari 20 juta di antaranya menjalani skrining tuberkulosis, sebagaimana dilaporkan Metro TV. Pemerintah juga menyiapkan rencana penempatan unit rontgen di setiap kabupaten dan kota sejauh anggaran memungkinkan, menurut siaran Kementerian Kesehatan September 2025. Skala ini membuka peluang yang belum pernah ada sebelumnya. Namun skrining berbasis gejala dalam program pemeriksaan umum memiliki sensitivitas terbatas, karena sebagian besar pasien tuberkulosis pada tahap awal tidak menunjukkan batuk lama. Studi prevalensi di banyak negara Asia memperlihatkan porsi besar kasus subklinis, dan pengalaman kampanye India yang dibahas pada bagian VIII menunjukkan bahwa sekitar dua perlima kasus yang ditemukan melalui skrining aktif tidak bergejala. Tanpa rontgen dada, idealnya dibantu perangkat lunak pembaca berbasis kecerdasan buatan, dan tanpa tes molekuler cepat bagi yang hasilnya mencurigakan, jutaan skrining berpotensi menghasilkan sedikit kasus tambahan.

Ada pula dimensi yang jarang dibahas, yaitu interaksi antara skrining massal dan beban penyakit pernapasan lain. Kajian Beyond the Smoke (2026) mencatat, merujuk data Kementerian Kesehatan yang dilaporkan Reuters, 277.075 kasus penyakit pernapasan terkait kebakaran hutan dan lahan di tujuh provinsi hingga 12 Oktober 2026. Lonjakan seperti ini membebani puskesmas yang sama yang harus menjalankan penemuan kasus tuberkulosis, dan gejala batuk akibat asap dapat mengaburkan algoritma skrining berbasis gejala. Implikasinya praktis: musim kabut asap semestinya menjadi momen untuk memperkuat, bukan menunda, rujukan tes molekuler bagi pasien dengan batuk berkepanjangan di provinsi terdampak. Penilaian ini bersifat analitis dan dipegang dengan keyakinan rendah sampai ada data yang memisahkan kedua beban penyakit tersebut.

Resistansi Obat dan Kaskade yang Bocor

Bila celah pelaporan adalah cerita keberhasilan, celah pengobatan tuberkulosis resistan obat adalah cerita kegagalan yang paling berbahaya. Profil WHO untuk 2022 memperkirakan sekitar 31.000 kasus tuberkulosis resistan rifampisin atau resistan multiobat di Indonesia, sementara hanya 11.833 kasus yang terkonfirmasi laboratorium dan 7.745 pasien yang memulai pengobatan. Tingkat keberhasilan pengobatan untuk kohort pasien resistan obat yang memulai terapi lini kedua pada 2020 hanya 52 persen. Data yang dihimpun Management Sciences for Health untuk 2023 menunjukkan pola serupa: hanya 40,3 persen dari estimasi kasus resistan obat yang terdiagnosis dan dinotifikasi, 73 persen di antaranya memulai pengobatan, dan sekitar 55 persen yang menuntaskan rejimen. Bila ketiga persentase itu dikalikan, hanya sekitar satu dari enam pasien resistan obat yang diperkirakan ada yang melewati seluruh kaskade hingga tuntas, sebuah perhitungan kasar yang kajian ini sajikan sebagai ilustrasi dengan keyakinan sedang.

Data 2024 tidak memperlihatkan perbaikan mendasar. Dalam keterangan Maret 2025, Kementerian Kesehatan melaporkan bahwa cakupan pengobatan tuberkulosis sensitif obat mencapai 84 persen dari target 90 persen, sedangkan cakupan pengobatan tuberkulosis resistan obat baru 58 persen dari target 80 persen. Kesenjangan ini mengkhawatirkan karena setiap pasien resistan obat yang tidak diobati terus menularkan galur yang resistan, sehingga beban di masa depan bergeser ke bentuk penyakit yang lebih mahal dan lebih mematikan. Biaya pengobatan pasien resistan obat berlipat dibanding pasien sensitif obat, dan pengalaman pasien yang harus menjalani pengobatan hingga dua tahun dengan efek samping berat menjelaskan mengapa banyak yang putus di tengah jalan.

Kabar baiknya, sains pengobatan bergerak lebih cepat daripada sistem. Rejimen enam bulan berbasis bedaquiline, pretomanid, linezolid, dengan atau tanpa moxifloxacin, yang dikenal sebagai BPaL dan BPaLM, kini direkomendasikan WHO dan mulai diperkenalkan di Indonesia. Management Sciences for Health melaporkan pelatihan rumah sakit dan puskesmas di Jawa Timur dan Sumatera Utara untuk memberikan rejimen ini, sementara Menteri Kesehatan dalam konferensi Bali menegaskan bahwa Indonesia sangat agresif mendorong rejimen baru yang lebih singkat. India, sebagaimana dicatat ringkasan laporan WHO 2025, telah menggunakan BPaLM untuk memangkas pengobatan resistan obat dari 18 hingga 24 bulan menjadi enam bulan. Tantangan Indonesia bukan lagi ketersediaan rejimen, melainkan desentralisasi: memindahkan inisiasi dan pemantauan pengobatan dari segelintir rumah sakit rujukan ke jaringan puskesmas yang dekat dengan tempat tinggal pasien, dengan dukungan tes molekuler cepat yang mendeteksi resistansi sejak diagnosis pertama.

Persoalan resistansi juga berkaitan dengan celah pembiayaan rumah tangga. Profil WHO mencatat bahwa pada 2020 sekitar 38 persen pasien tuberkulosis di Indonesia menghadapi biaya total katastropik, yaitu biaya langsung dan tidak langsung yang melampaui 20 persen pendapatan rumah tangga. Penelitian disertasi Ahmad Fuady di Erasmus University Rotterdam (2020) tentang biaya katastropik sejak berlakunya Jaminan Kesehatan Nasional memperlihatkan bahwa jaminan kesehatan menanggung obat dan layanan, tetapi tidak menanggung hilangnya pendapatan, ongkos transportasi berulang, dan kebutuhan gizi selama berbulan-bulan pengobatan. Beban itu paling berat bagi pasien resistan obat. Di sinilah kebijakan perlindungan sosial, bukan kebijakan medis semata, menentukan apakah pasien bertahan hingga sembuh.

Pendanaan setelah Guncangan 2025: Global Fund, Bantuan Amerika, dan Kemandirian Fiskal

Tahun 2025 menandai patahan dalam arsitektur pendanaan tuberkulosis global. Topik unggulan WHO tentang dampak pemotongan pendanaan 2025 mencatat bahwa pemerintah Amerika Serikat menyumbang sekitar separuh dari seluruh pendanaan donor internasional untuk tuberkulosis selama 2015 hingga 2024 dan sekitar sepertiga kontribusi kepada Global Fund pada 2024. Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat kini tidak lagi ada sebagai entitas, dan siklus hibah Global Fund 2024 hingga 2026 dipotong 1,4 miliar dolar, atau sekitar 11 persen dari alokasi awal, per Juli 2025. Studi pemodelan yang dirangkum Health Policy Watch memperkirakan sekitar 500.000 kematian tambahan dan 1,4 juta kasus tambahan sepanjang 2025 hingga 2035 bila pendanaan Amerika tidak tergantikan, dan sekitar dua juta kematian serta lima juta kasus tambahan bila pemotongan Global Fund ikut diperhitungkan. Angka-angka pemodelan semacam ini bergantung pada asumsi, sehingga kajian ini memegangnya sebagai indikasi besaran risiko dengan keyakinan sedang, bukan sebagai ramalan.

Untuk Indonesia, WHO mencatat dampak yang konkret. Sejak Februari 2025, hilangnya pendanaan Amerika dan realokasi anggaran nasional memengaruhi lebih dari 60 persen alokasi anggaran pemerintah untuk tuberkulosis. Pengadaan obat tuberkulosis resistan obat dan terapi pencegahan dialihkan ke Global Fund, program nasional merencanakan pemotongan 90 persen biaya perjalanan dan 50 persen biaya sumber daya manusia yang didukung Global Fund pada 2026, dukungan untuk tuberkulosis resistan obat dialihkan ke pendanaan domestik, skema Debt2Health diarahkan ulang untuk produk kesehatan esensial, pelatihan dan supervisi dipindahkan ke daring, dan algoritma diagnosis disesuaikan agar memakai lebih sedikit tes molekuler cepat. Butir terakhir ini paling mengkhawatirkan dari sudut pandang klinis, karena tes molekuler adalah pintu utama untuk mendeteksi resistansi rifampisin sejak awal. Penghematan di titik ini berpotensi memperbesar celah resistansi yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, sebuah risiko yang kajian ini nilai dengan keyakinan sedang hingga tinggi.

Ruang pendanaan multilateral juga menyempit. Pengisian kembali kedelapan Global Fund di Johannesburg pada 21 November 2025, yang diselenggarakan bersama Afrika Selatan dan Inggris di sela pertemuan G20, menghimpun 11,34 miliar dolar, jauh di bawah sasaran 18 miliar dolar dan sekitar 4,4 miliar dolar lebih rendah daripada pengisian ketujuh yang menghimpun 15,7 miliar dolar, sebagaimana dicatat Aidspan. Amerika Serikat menjanjikan 4,6 miliar dolar, turun dari 6 miliar dolar pada 2022. Bagi Indonesia, yang menerima hibah Global Fund 2024 hingga 2026 senilai 309 juta dolar dengan porsi tuberkulosis 126 juta dolar menurut Kementerian Kesehatan, ini berarti siklus hibah berikutnya hampir pasti lebih kecil. Ironisnya, Indonesia sendiri telah bergerak dari penerima menjadi kontributor, dengan sumbangan pertama pemerintah sebesar 10 juta dolar dari APBN ditambah 5,5 juta dolar dari filantropi swasta pada pengisian ketujuh tahun 2022, sebagaimana diumumkan Kementerian Kesehatan.

Pertanyaan fiskal yang sesungguhnya bukan apakah Indonesia mampu membiayai program tuberkulosis, karena kebutuhan itu relatif kecil dibanding anggaran negara, melainkan apakah tuberkulosis akan menang dalam persaingan prioritas. Kajian Dari Goro-Goro ke Huru-Hara (2026) mencatat bahwa anggaran Makan Bergizi Gratis naik dari sekitar Rp85 triliun pada 2025 menjadi sekitar Rp258 hingga Rp298 triliun pada 2026, mendekati sembilan persen anggaran negara. Program sebesar itu menyerap ruang fiskal, tetapi juga membuka peluang. Usulan Menteri Kesehatan pada Juni 2026 agar pasien tuberkulosis menjadi salah satu dari empat kelompok prioritas penerima program gizi itu, bersama ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita, adalah contoh bagaimana program unggulan pemerintah dapat diarahkan untuk menutup celah pencegahan dan perlindungan. Bukti ilmiah untuk langkah semacam ini kuat, sebagaimana diuraikan pada bagian perbandingan. Gates Foundation juga tetap menjadi mitra penting: dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada 7 Mei 2025, presiden menyebut hibah yayasan itu sebesar 159 juta dolar sejak 2009, mayoritas untuk kesehatan, dan yayasan itu menyatakan dukungan bagi uji vaksin tuberkulosis, sebagaimana dilaporkan CNN Indonesia. Namun filantropi tidak dapat menggantikan anggaran negara sebagai tulang punggung program yang harus berjalan bertahun-tahun.

Vaksin M72/AS01E: Janji, Jadwal, dan Kesiapan Hilir

Selama lebih dari satu abad, satu-satunya vaksin tuberkulosis yang tersedia adalah BCG, yang melindungi bayi dari bentuk berat penyakit tetapi memberi perlindungan terbatas bagi remaja dan orang dewasa, kelompok yang paling banyak menularkan. Kandidat M72/AS01E mengubah perhitungan itu. Uji fase 2b yang dipublikasikan Tait dan rekan di New England Journal of Medicine pada 2019 melibatkan 3.289 orang dewasa tanpa HIV berusia 18 hingga 50 tahun dengan infeksi laten di Afrika Selatan, Zambia, dan Kenya. Setelah 36 bulan pemantauan, vaksin itu menunjukkan efikasi 49,7 persen terhadap tuberkulosis paru aktif, dengan 13 kasus pada kelompok vaksin dibanding 26 kasus pada kelompok plasebo. Hasil itu menjanjikan, tetapi berasal dari jumlah kejadian yang kecil, sehingga ketidakpastiannya lebar.

Uji fase 3 yang disponsori Gates Medical Research Institute dimulai pada Maret 2024 dan, menurut Wellcome pada 16 Juli 2026, mencapai pendaftaran penuh 20.000 peserta pada April 2025 di 54 lokasi di Afrika Selatan, Kenya, Malawi, Zambia, dan Indonesia. Dokumen tanya jawab Gates MRI menjelaskan bahwa peserta adalah remaja dan orang dewasa berusia 15 hingga 44 tahun, termasuk orang dengan HIV, yang dipantau hingga empat tahun dalam desain tersamar ganda. Hasil diharapkan pada akhir 2028, dan pengajuan regulasi global maupun nasional diperkirakan dimulai pada 2029 bila hasilnya baik. Serum Institute of India dipilih sebagai produsen, dengan rencana investasi lebih dari 100 juta dolar dari dana sendiri, sementara GSK memasok adjuvan AS01E, dan produsen lokal di Indonesia serta Afrika Selatan direncanakan terlibat dalam sebagian rantai pasok.

Keikutsertaan Indonesia tidak lepas dari kontroversi. Pendaftaran peserta di Indonesia dimulai pada September 2024, dengan pemantauan langsung oleh Menteri Kesehatan di lokasi uji di Jakarta Timur, menurut Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan. Pada Mei 2025, setelah pertemuan Presiden dengan Bill Gates, sebagian publik khawatir warga Indonesia dijadikan subjek percobaan. Juru bicara Kementerian Kesehatan, Aji Muhawarman, menegaskan bahwa seluruh proses dipantau ketat oleh WHO, sebagaimana dilaporkan Asia News Network mengutip The Jakarta Post. Episode ini memberi pelajaran penting: kepercayaan publik terhadap vaksin tuberkulosis harus dibangun jauh sebelum vaksin itu tersedia, karena keraguan yang lahir dari ketidaktahuan tentang etika uji klinis dapat berubah menjadi penolakan saat program imunisasi dimulai.

Dua kehati-hatian perlu dicatat dengan tegas. Pertama, belum ada kepastian bahwa uji fase 3 akan berhasil; efikasi 49,7 persen pada fase 2b dapat lebih rendah atau lebih tinggi pada populasi yang lebih besar dan lebih beragam, dan kajian ini tidak berasumsi vaksin akan tersedia sebelum 2030. Kedua, bahkan bila berhasil, vaksin hanya akan berdampak besar pada insidensi bila diberikan kepada puluhan juta remaja dan orang dewasa, sebuah operasi yang berbeda sama sekali dari imunisasi bayi rutin. Rencana Menteri Kesehatan pada 2024 untuk memulai penggunaan vaksin tuberkulosis pada 2029 karena itu harus dibaca sebagai sasaran aspiratif yang bergantung pada hasil uji, persetujuan regulator, harga, dan kapasitas produksi. Kesiapan hilir, yaitu data populasi sasaran, rantai dingin untuk kelompok dewasa, strategi komunikasi, dan pembiayaan pengadaan, dapat dan semestinya disiapkan sejak sekarang tanpa menunggu hasil akhir. Penilaian bahwa vaksin baru tidak akan mengubah kurva insidensi nasional sebelum 2030 dipegang kajian ini dengan keyakinan tinggi.

Perbandingan Internasional: India, Vietnam, Filipina, Afrika Selatan, dan Tiongkok

India adalah pembanding paling relevan karena skalanya dan karena ia telah menunjukkan bahwa penurunan nyata mungkin terjadi di negara berbeban tertinggi. Menurut ringkasan Laporan WHO 2025, insidensi India turun 21 persen antara 2015 dan 2024, dari 237 menjadi 187 per 100.000 penduduk, sementara cakupan pengobatan naik dari 53 persen menjadi 92 persen dan tingkat keberhasilan pengobatan mencapai 90 persen. Kampanye intensif seratus hari TB Mukt Bharat Abhiyaan yang diluncurkan pada 7 Desember 2024 menskrining 12,97 crore, atau sekitar 129,7 juta orang rentan, dan menotifikasi 7,19 lakh pasien hingga 17 Maret 2025, dengan 2,85 lakh di antaranya tidak bergejala, menurut sinopsis Kementerian Kesehatan India. Kampanye itu memakai unit rontgen ultraportabel berbasis kecerdasan buatan dan mendaftarkan lebih dari 105.000 donatur Ni-kshay Mitra yang menyalurkan paket pangan. Pelajaran pokoknya bagi Indonesia adalah bahwa skrining massal menghasilkan kasus tambahan dalam jumlah besar hanya bila disertai rontgen dan tes molekuler, dan bahwa dukungan gizi dapat diorganisasi sebagai gerakan sosial, bukan sekadar anggaran negara.

Bukti ilmiah untuk dukungan gizi datang juga dari India. Uji acak klaster RATIONS di empat distrik Jharkhand, yang dipublikasikan Bhargava dan rekan di The Lancet pada Agustus 2023, melibatkan 10.345 kontak serumah dari 2.800 pasien tuberkulosis paru. Pemberian dukungan pangan kepada keluarga menurunkan insidensi tuberkulosis semua bentuk sebesar 39 persen, dengan rasio laju insidensi yang disesuaikan 0,61, dan menurunkan tuberkulosis paru terkonfirmasi mikrobiologis sebesar 48 persen. Hasil ini memberi dasar empiris yang kuat bagi usulan memasukkan pasien tuberkulosis dan keluarganya ke dalam program gizi pemerintah Indonesia, dengan keyakinan tinggi bahwa intervensi itu efektif dan keyakinan sedang bahwa efek serupa dapat dicapai dalam konteks Indonesia yang berbeda tingkat kerawanan pangannya.

Vietnam menyumbang bukti paling kuat tentang dampak skrining aktif berbasis komunitas. Uji ACT3 di Provinsi Ca Mau, yang dipublikasikan Marks dan rekan di New England Journal of Medicine pada Oktober 2019, mengacak 120 subkomune. Enam puluh subkomune menerima skrining tahunan selama tiga tahun dengan tes amplifikasi asam nukleat pada dahak, tanpa memandang gejala, sementara enam puluh lainnya hanya menerima deteksi pasif. Pada tahun keempat, prevalensi tuberkulosis paru di kelompok intervensi adalah 126 per 100.000 dibanding 226 per 100.000 di kelompok kontrol, dengan rasio prevalensi 0,56. Pelajarannya bagi Indonesia adalah bahwa skrining yang diulang setiap tahun di wilayah berbeban tinggi, bukan skrining sekali jalan, yang mampu menurunkan penularan. Bila diterapkan pada 133 kabupaten dan kota berbeban tinggi persisten, pendekatan ini jauh lebih efisien daripada skrining merata di seluruh negeri.

Filipina berfungsi sebagai cermin peringatan. Negara itu menyumbang 6,8 persen kasus dunia, sekitar 70 orang meninggal setiap hari karena tuberkulosis, dan survei prevalensi nasional 2016 menemukan bahwa hanya 20 persen orang dengan gejala mencari pertolongan medis, sementara 40 persen mengobati sendiri dan 40 persen tidak melakukan apa pun, sebagaimana dirangkum DevelopmentAid pada Oktober 2025. Sekitar 42 persen rumah tangga terdampak menghadapi kesulitan ekonomi. Pola perilaku mencari pengobatan yang mirip di Indonesia, termasuk peran apotek dan pengobatan sendiri, menunjukkan bahwa celah deteksi bukan hanya soal ketersediaan fasilitas, tetapi juga soal literasi dan kepercayaan.

Afrika Selatan dan Tiongkok melengkapi gambaran dengan dua jalur yang berbeda. Afrika Selatan, dengan beban tuberkulosis terkait HIV yang tinggi, mencatat penurunan jumlah orang yang jatuh sakit dari 292.000 pada 2022 menjadi 249.000 pada 2024, meski kematian masih sekitar 54.000, menurut News24, dan negara itu disebut Gates Foundation bersama Indonesia dan Nigeria sebagai negara yang menaikkan pendanaan domestik setelah pemotongan bantuan. Tiongkok, yang dahulu menempati posisi kedua dunia, menurunkan insidensinya menjadi 49 per 100.000 pada 2024, dengan estimasi kasus baru 696.000, dan untuk pertama kalinya masuk kategori beban menengah-rendah menurut WHO, sebagaimana dilaporkan Caixin Global. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono secara eksplisit merujuk pencapaian Tiongkok dalam kuliahnya di Ternate pada Juli 2025, sebagaimana dicatat Kementerian Kesehatan. Perbandingan ini menunjukkan bahwa penurunan berkelanjutan selalu bertumpu pada kombinasi pertumbuhan ekonomi, perbaikan perumahan dan gizi, sistem kesehatan primer yang kuat, dan pendanaan domestik yang stabil, bukan pada satu terobosan teknologi tunggal.

Argumen Tandingan: Apakah Target 2030 Sebaiknya Dilepaskan?

Argumen tandingan terkuat terhadap kerangka kajian ini layak disajikan dalam bentuk paling meyakinkan. Argumen itu menyatakan bahwa target 2030 telah kehilangan makna operasional, sehingga mempertahankannya justru merugikan. Target yang mustahil, menurut pandangan ini, mendorong birokrasi mengejar indikator yang mudah dicapai, terutama jumlah skrining dan notifikasi, sambil mengabaikan pekerjaan sulit seperti pengobatan resistan obat dan pencegahan. Target yang mustahil juga merusak kredibilitas negara ketika tenggat tiba dan angkanya jauh meleset, sehingga publik dan mitra internasional kehilangan kepercayaan. Lebih jauh, dalam lingkungan fiskal yang ketat, sumber daya untuk tuberkulosis mungkin lebih bermanfaat bila dialihkan ke penguatan layanan primer secara umum, yang memberi manfaat bagi banyak penyakit sekaligus, daripada kampanye vertikal yang dikejar tenggat. Para pendukung argumen ini dapat menunjuk pada kenyataan bahwa negara-negara yang berhasil menurunkan tuberkulosis, seperti Tiongkok, melakukannya terutama melalui pembangunan sosial-ekonomi dan sistem kesehatan secara luas.

Kajian ini menerima sebagian argumen itu tetapi menolak kesimpulannya. Benar bahwa target yang mustahil menciptakan insentif yang menyimpang, dan benar bahwa penguatan layanan primer adalah fondasi. Namun pengalaman India dan Vietnam memperlihatkan bahwa intervensi spesifik tuberkulosis, seperti skrining aktif berulang dan dukungan gizi bagi keluarga pasien, menghasilkan penurunan yang terukur dalam jangka beberapa tahun, jauh lebih cepat daripada efek pembangunan umum. Lebih penting lagi, tuberkulosis memiliki logika penularan: setiap pasien yang tidak diobati dapat menulari orang lain setiap tahun, sehingga penundaan memiliki biaya berlipat. Melepaskan target juga akan mengirim sinyal politik yang keliru tepat ketika pendanaan donor menyusut dan program membutuhkan perlindungan anggaran. Jalan tengah yang lebih rasional adalah mempertahankan komitmen 2030 sebagai arah, sambil secara terbuka menetapkan target antara yang realistis dan bertumpu pada indikator hasil, misalnya penurunan kematian, cakupan pengobatan resistan obat, cakupan terapi pencegahan, dan proporsi pasien yang terlindungi dari biaya katastropik.

Pernyataan pejabat sendiri menunjukkan bahwa pergeseran semacam ini sedang terjadi secara diam-diam. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, dalam rapat koordinasi 25 September 2025 menegaskan target Perpres 67/2021, tetapi juga menyatakan bahwa dalam lima tahun Indonesia harus menurunkan tuberkulosis sebesar 50 persen, sebagaimana dicatat Kemenko PMK. Wakil Menteri Kesehatan menyampaikan sasaran penurunan 50 persen kasus pada 2030 dalam kuliah Juli 2025. Sasaran setengah ini lebih realistis daripada penurunan 83 persen yang tersirat dalam angka 65 per 100.000, tetapi belum dirumuskan secara resmi dan belum dijabarkan menjadi indikator tahunan. Kajian ini menilai, dengan keyakinan sedang, bahwa perumusan resmi target antara semacam itu akan memperkuat, bukan melemahkan, akuntabilitas program.

Skenario 2030 dan Penanda Arah

Skenario berikut disusun dengan memakai insidensi 394 per 100.000 pada 2023 dari studi inventori sebagai garis dasar dan dengan menimbang tiga penggerak utama: kualitas skrining aktif, kemampuan menutup celah resistan obat dan pencegahan, serta stabilitas pendanaan. Probabilitas yang diberikan adalah penilaian analitis, bukan keluaran model matematis, dan dimaksudkan untuk memaksa kejelasan tentang apa yang paling mungkin terjadi. Keempat skenario bersifat saling meniadakan dalam arti bahwa masing-masing menggambarkan rentang hasil insidensi pada 2030.

Skenario A mensyaratkan tiga hal terjadi bersamaan: skrining aktif bergeser dari berbasis gejala ke berbasis rontgen dan tes molekuler, terutama di kabupaten berbeban tinggi; cakupan terapi pencegahan bagi kontak serumah naik drastis dari tingkat saat ini; dan dukungan gizi bagi pasien serta keluarga menjadi kebijakan nasional yang berjalan. Skenario B adalah jalur paling mungkin, yakni berlanjutnya perbaikan pencatatan dan pengobatan sensitif obat, tetapi dengan kemajuan lambat dalam pencegahan dan resistansi, sehingga insidensi turun secara bertahap tanpa mendekati target. Skenario C terjadi bila skrining Cek Kesehatan Gratis tetap bertumpu pada gejala, anggaran program tergerus prioritas lain, dan pemotongan tes molekuler berlanjut. Skenario D, meski kecil kemungkinannya, perlu diwaspadai karena kombinasi pemotongan pendanaan, gangguan pasokan obat, dan pelemahan diagnosis resistansi dapat memicu kenaikan tuberkulosis resistan obat yang sulit dibalikkan.

Penanda arah yang perlu dipantau publik, parlemen, dan mitra internasional sepanjang 2026 hingga 2028 dapat disusun dalam satu rangkaian logis. Penanda pertama adalah porsi skrining Cek Kesehatan Gratis yang disertai rontgen dada dan rujukan tes molekuler; bila porsi itu tetap kecil, skenario C menguat. Penanda kedua adalah cakupan pengobatan tuberkulosis resistan obat; kenaikan dari 58 persen ke atas 80 persen akan menjadi bukti terkuat pergerakan ke skenario A atau B. Penanda ketiga adalah cakupan terapi pencegahan bagi kontak serumah di provinsi berbeban tertinggi. Penanda keempat adalah besaran alokasi siklus hibah Global Fund berikutnya dan seberapa besar kekurangannya ditutup APBN. Penanda kelima adalah apakah pasien tuberkulosis benar-benar dimasukkan sebagai penerima program gizi nasional dengan mekanisme penyaluran yang jelas. Penanda keenam adalah hasil interim atau akhir uji M72/AS01E pada 2028, yang tidak mengubah kurva sebelum 2030 tetapi akan menentukan kecepatan penurunan sesudahnya. Laporan Tuberkulosis Global WHO edisi 2026, yang lazimnya terbit pada November, akan menjadi titik pemeriksaan pertama atas penilaian ini.

Rekomendasi Berbasis Aktor dan Tenggat

Kepada Kementerian Kesehatan, rekomendasi pertama adalah mengubah desain skrining Cek Kesehatan Gratis paling lambat pertengahan 2027 sehingga di 133 kabupaten dan kota berbeban tinggi persisten, setiap peserta dewasa dengan faktor risiko menjalani rontgen dada dengan bantuan pembacaan berbasis kecerdasan buatan, dan setiap hasil mencurigakan langsung dirujuk ke tes molekuler cepat. Kementerian juga perlu membatalkan, paling lambat anggaran 2027, penyesuaian algoritma yang mengurangi penggunaan tes molekuler, karena penghematan di titik itu memperbesar celah resistansi. Pada saat yang sama, desentralisasi rejimen BPaLM ke puskesmas di provinsi dengan cakupan pengobatan resistan obat terendah harus diselesaikan pada akhir 2027, disertai sasaran cakupan pengobatan resistan obat di atas 80 persen yang dilaporkan setiap triwulan.

Kepada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Badan Gizi Nasional, rekomendasinya adalah menetapkan, paling lambat tahun anggaran 2027, mekanisme resmi yang menjadikan pasien tuberkulosis dan kontak serumah dari keluarga miskin sebagai penerima prioritas program Makan Bergizi Gratis, dengan penyaluran melalui puskesmas yang menangani pasien. Desain ini harus dievaluasi dengan rancangan kuasi-eksperimental sejak awal, meniru ketelitian uji RATIONS, sehingga dalam dua tahun pemerintah memiliki bukti domestik tentang dampaknya. Kementerian Dalam Negeri perlu memastikan bahwa tim percepatan penanggulangan tuberkulosis di daerah dan alokasi anggaran daerah untuk tuberkulosis menjadi indikator kinerja kepala daerah mulai siklus perencanaan 2027.

Kepada Kementerian Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat, rekomendasinya adalah melindungi anggaran tuberkulosis sebagai belanja wajib yang tidak dapat dipotong dalam realokasi tengah tahun, mulai APBN 2027, serta menyiapkan rencana transisi pendanaan untuk menutup kemungkinan berkurangnya hibah Global Fund pada siklus berikutnya. Lembaga zakat dan filantropi keagamaan juga dapat berperan. Paparan tahun 2015 berjudul Seminar Hasil Penelitian Potensi Zakat Mal di Aceh meninjau dasar hukum zakat dalam Undang-Undang 23/2011, Undang-Undang Pemerintahan Aceh, dan qanun tentang Baitul Mal, sebuah kerangka yang memungkinkan dana zakat diarahkan kepada mustahik, termasuk pasien tuberkulosis miskin yang kehilangan pendapatan. Kemitraan seperti yang dibangun NU Care-LAZISNU dan Aisyiyah di Parepare untuk membantu pasien tuberkulosis dhuafa, sebagaimana dilaporkan NU Online pada Juli 2020, dapat direplikasi secara nasional melalui Badan Amil Zakat Nasional dan lembaga amil zakat besar paling lambat 2027.

Kepada aktor internasional, rekomendasinya spesifik. Global Fund dan WHO perlu memprioritaskan, dalam siklus hibah berikutnya, pembiayaan tes molekuler dan obat resistan obat di Indonesia sebagai komponen yang paling tidak dapat digantikan oleh anggaran domestik dalam jangka pendek. Gates Foundation, Wellcome, dan Gates Medical Research Institute perlu menyepakati dengan pemerintah Indonesia, paling lambat akhir 2027, rencana akses yang mencakup harga, volume, dan peran produsen dalam negeri, sehingga bila hasil uji M72/AS01E positif pada 2028, Indonesia dapat mengajukan izin edar dan memulai pengenalan tanpa jeda bertahun-tahun. Mitra ASEAN dapat memanfaatkan kesamaan beban di Indonesia, Filipina, dan Myanmar untuk membangun mekanisme pengadaan bersama obat dan diagnostik tuberkulosis. Kepada perguruan tinggi dan lembaga penelitian, rekomendasinya adalah membangun bukti tentang biaya katastropik pasca-2025 dan efektivitas skrining berbasis rontgen dalam Cek Kesehatan Gratis, sebab kebijakan yang baik bergantung pada data yang diperbarui.

Keterbatasan dan Kesimpulan

Kajian ini memiliki keterbatasan yang perlu disadari pembaca. Pertama, kajian ini bergantung pada data sekunder dengan periode yang berbeda-beda: estimasi insidensi terbaru yang paling teliti berasal dari 2023, data pembiayaan rinci dari 2022, dan data biaya katastropik dari 2020, sehingga gambaran pasca-guncangan pendanaan 2025 belum sepenuhnya terekam. Kedua, Laporan Tuberkulosis Global WHO edisi 2026 belum terbit saat artikel ini ditulis, sehingga angka 2025 dari WHO belum dapat diverifikasi; angka notifikasi 2025 yang dipakai berasal dari analisis spasiotemporal yang masih menunggu telaah sejawat dan dari Profil Kesehatan Indonesia 2025 sebagaimana diolah pihak ketiga. Ketiga, sebagian pernyataan pejabat memuat angka yang tidak konsisten antarwaktu, dan kajian ini memilih angka yang paling dapat diverifikasi. Keempat, probabilitas skenario adalah penilaian analitis yang dapat berubah dengan cepat bila data baru muncul. Kelima, kajian ini tidak menganalisis secara rinci faktor risiko seperti merokok, diabetes, dan kekurangan gizi pada tingkat individu, yang berperan besar dalam epidemi tuberkulosis di Indonesia dan layak dikaji tersendiri.

Sejarah memberi perspektif yang berguna. Pada tahun 2014, alih aksara Mohd. Kalam Daud dan T.A. Sakti atas Kitab al-Rahmah fi al-Tibb wa’l-Hikmah karya Tgk. Chik Kuta Karang memperlihatkan bagaimana ulama Aceh abad kesembilan belas memadukan teori humoral Hippokrates, Galenos, dan Ibnu Sina dengan pengetahuan pengobatan masyarakat setempat. Dunia Melayu, dengan kata lain, memiliki tradisi panjang memandang penyakit sebagai persoalan tubuh, lingkungan, dan masyarakat sekaligus. Kedokteran modern telah menggantikan teori humoral dengan mikrobiologi, tetapi pelajaran tentang keterkaitan itu tetap relevan bagi tuberkulosis, penyakit yang tumbuh di rumah sesak, perut lapar, dan sistem layanan yang jauh dari warga.

Kesimpulan kajian ini dapat dirumuskan dengan tegas. Indonesia tidak akan mencapai angka 65 per 100.000 pada 2030, dan menyatakan hal itu secara terbuka adalah prasyarat kebijakan yang jujur. Namun Indonesia masih dapat memasuki 2030 dengan kurva insidensi dan kematian yang menurun nyata, bila tiga tahun ke depan dipakai untuk mengubah skrining massal menjadi skrining yang tepat sasaran dan berbasis bukti, menutup kaskade resistan obat, menjadikan gizi dan perlindungan sosial bagian dari pengobatan, serta melindungi anggaran dari guncangan. Vaksin M72/AS01E mungkin menjadi terobosan terbesar dalam satu abad, tetapi vaksin yang tiba di atas sistem yang lemah hanya akan memperpanjang ketimpangan. Ujian 2030 pada akhirnya bukan ujian bagi angka, melainkan bagi kemampuan negara mengubah penemuan menjadi pemutusan rantai penularan.

◆ ◆ ◆

Executive Summary: 2030 as a Test of State Capacity

The central question of this article is simple, but its answer will decide the fate of hundreds of thousands of people every year: can Indonesia, the country with the world’s second-largest tuberculosis burden, push the disease down to the level promised for 2030? The WHO Global Tuberculosis Report 2025, released on 12 November 2025, recorded 10.7 million people falling ill with tuberculosis and 1.23 million deaths during 2024. Indonesia accounted for about 10 per cent of all those cases, behind only India at 25 per cent and ahead of the Philippines, China and Pakistan, as summarised in an analytical digest of the report. These figures make tuberculosis not merely a national health problem but a decisive variable for whether the world reaches the targets of the End TB Strategy and the Sustainable Development Goals.

The short answer of this study is that the numerical 2030 target in Presidential Regulation No. 67 of 2021 on Tuberculosis Control, an incidence of 65 per 100,000 and mortality of 6 per 100,000, will almost certainly not be met; confidence in this judgment is high. The 2023 national inventory study estimated Indonesia’s incidence at 394 per 100,000, so reaching 65 within seven years would require a fall of roughly 83 per cent, a pace no high-burden country has achieved over so short a period. This conclusion is not meant to justify resignation. On the contrary, this study argues that the right policy question has shifted from whether the 2030 number will be reached to whether Indonesia will enter 2030 on convincingly falling incidence and mortality curves, so that a new vaccine, if proven effective, lands on a system ready to accelerate that decline.

The issue matters globally for three reasons. First, there is no plausible scenario for a global decline in tuberculosis without Indonesia, since one in ten new patients on the planet lives in this archipelago. Second, Indonesia is a live test of a question now facing many middle-income countries: how disease programmes survive when foreign aid contracts sharply, as happened after the halt in funding from the United States Agency for International Development in early 2025. Third, Indonesia is one of five countries hosting the phase 3 trial of the M72/AS01E vaccine, so decisions taken in Jakarta over the next three years will shape how quickly that vaccine, if successful, can be introduced in Asia. The article is therefore written both as teaching material for medical sciences and public policy and as a reference for decision-makers at home and abroad.

The argument can be stated in one sentence: Indonesia has won the round of recording, but not yet the round of breaking transmission. Notifications rose from 384,025 during the pandemic year of 2020 to 804,836 in 2023 and, according to a recent spatiotemporal analysis, reached 867,480 cases in 2025. Yet national case-finding coverage in 2025 was still 79.6 per cent, below the 90 per cent target; treatment of drug-resistant tuberculosis lags far behind; preventive therapy for household contacts stands below 29 per cent of target in most provinces; and almost four in ten patients face catastrophic costs. These five weaknesses lock into one another, so improvement at one point will leak away at another unless they are tackled as a single chain.

Analytic Framework and Method Note: A Five-Gap Cascade

Public health literature has long used the idea of a care cascade to describe how patients are lost at each stage, from infection to cure. This study extends that idea into a five-gap framework better suited to national policy analysis. The first is the detection gap: people who are ill but never diagnosed. The second is the reporting gap: patients who have been diagnosed, usually in private facilities, but are not recorded in the national information system. The third is the treatment and resistance gap: patients who do not start or do not complete treatment, including those with rifampicin-resistant tuberculosis. The fourth is the prevention gap, covering tuberculosis preventive treatment, better nutrition and, in due course, vaccination. The fifth is the financing and protection gap, which covers both the adequacy of programme budgets and the protection of households from catastrophic costs.

The advantage of this framework over single-indicator readings is that it reveals how burden shifts from one gap to another. A programme that succeeds in narrowing the reporting gap, for example, will appear to add cases and give the impression of deterioration, when what has actually happened is improved visibility. Conversely, a programme that spends its budget on case-finding without strengthening treatment and prevention will produce more diagnosed patients without reducing transmission. This interlocking logic is why the study rejects a narrow reading of the notification surge as proof of progress, while also rejecting a pessimistic reading of rising incidence estimates as proof of failure.

The method must be stated openly. This study is a policy analysis based on documents and secondary data, not primary epidemiological research. Its main sources are the WHO Global Tuberculosis Report 2025 and its featured topics, WHO country profiles, the 2023 national inventory study as reported by WHO, official statements and data from the Ministry of Health and the Coordinating Ministry for Human Development and Culture, clinical trial publications in the New England Journal of Medicine and The Lancet, Global Fund documents, and mainstream media reporting on policy events. Each figure was cross-checked against at least one other source where possible, and discrepancies between sources are noted explicitly. Key judgments carry confidence labels of high, moderate or low, following the practice of international policy institutes: high means supported by consistent official data from several sources, moderate means supported by strong but partial data or data from different periods, and low means resting on early indications, a single report or analytical reasoning.

One methodological caution concerns the difference between notification, estimated incidence and prevalence. Notification is the number of cases reported by the programme; incidence is the estimated number of new cases that actually occur, including those not detected; prevalence is the number of people who are ill at a single point in time. The three are often conflated in Indonesian public debate, even in official statements, so this article always states which kind of figure is being used. The difference in definitions also explains why the burden estimate used by the Ministry of Health, roughly 1.06 to 1.09 million cases a year, differs from annual notifications in the range of 800,000 to 890,000.

Mapping the Burden: Indonesia in the Global Tuberculosis Report

The global picture provides an uncomfortable context. According to the 2025 WHO report, global tuberculosis incidence in 2024 stood at 131 per 100,000, and thirty high-burden countries carried 87 per cent of cases. The same report recorded modest progress, with deaths down by about three per cent and new cases down by about one per cent on the previous year, as reported by Health Policy Watch. WHO Director-General Tedros Adhanom Ghebreyesus described the fact that tuberculosis still killed more than 1.2 million people in 2024 as unconscionable for a disease that is preventable and curable. The same coverage placed Indonesia among a handful of countries, together with Myanmar and the Philippines, where incidence rose by five per cent or more on the report’s measure, a signal that Southeast Asia has become the weak point on the world’s tuberculosis map.

For Indonesia, the most careful data on the true burden come from the second national inventory study reported by WHO in the Global Report 2024. The study drew a stratified random sample of 31 districts and cities representing about 18.5 per cent of the population, mapped 6,362 tuberculosis service providers, and matched their records against the national tuberculosis information system between 1 September and 30 November 2023. It estimated 2023 incidence at 394 per 100,000, with an uncertainty interval of 363 to 428, up from 319 in the comparable 2017 study. It also estimated that about 14 per cent of incident cases in 2023 went entirely undiagnosed. The rise in estimated incidence partly reflects better methods and partly the impact of COVID-19 on transmission left unbroken during 2020 and 2021; this study judges, with moderate confidence, that both factors played a role, without being able to separate their shares precisely.

The WHO country profile for 2022, compiled in the Indonesia tuberculosis profile, adds the dimensions of mortality and financing. That year incidence was estimated at 1.06 million cases, deaths at about 134,000 among people without HIV and about 6,700 among people with HIV, while programme funding stood at US$172 million, of which only 44 per cent was domestic. The mortality estimate is consistent with Health Minister Budi Gunadi Sadikin’s statement at the opening of the Union World Conference on Lung Health in Bali on 12 November 2024 that tuberculosis kills about 136,000 Indonesians a year, one death every five minutes. In June 2026, proposing that tuberculosis patients be included among recipients of the Free Nutritious Meals programme, the same minister cited a figure of about 126,000 deaths a year, as reported by detikcom. The gap between the two figures most likely reflects updated estimates rather than dramatic change on the ground.

The burden is geographically uneven. A spatiotemporal analysis of 514 districts and cities published in F1000Research in September 2026 found that the national notification rate rose from 162.6 per 100,000 in 2021 to 305.0 per 100,000 in 2025, while spatial clustering strengthened, with Moran’s I rising from 0.147 to 0.255. A total of 133 districts and cities, or 25.9 per cent, were classified as persistently high-burden. Population density and the availability of community health centres were positively associated with notifications, whereas poverty was negatively associated at the ecological level. The research team cautioned that the inverse association with poverty most likely reflects weak detection capacity in poor areas rather than less disease. This interpretation matters because it implies that the poorest areas, including many districts in eastern Indonesia, could become hidden reservoirs of transmission in the years ahead, a judgment this study holds with moderate confidence.

From Recording to Finding: The Notification Achievement and Its Limits

Indonesia’s greatest achievement of the past five years has been to close the reporting gap. The 2023 inventory study found that under-reporting fell to 15.6 per cent from 41 per cent in 2017, roughly 2.6 times lower. In community health centres the rate was only 8 per cent, but in clinics it reached 28 per cent and in laboratories up to 55 per cent. Private facilities, clinically diagnosed cases, extrapulmonary tuberculosis and paediatric cases remain weak points. This finding, which the study holds with high confidence, shows that recording reforms through the Tuberculosis Information System and mandatory reporting by private facilities are working, but have not yet fully reached the private sector. In a country where most patients first seek help from private practitioners, pharmacies or clinics, the remaining gap is no small matter.

Ministry of Health data show an impressive rate of increase. According to the minister’s remarks in Bali, notifications reached 724,309 cases in 2022 and 821,200 in 2023, while the number of patients treated rose from 403,000 in 2021 to 722,000 in 2023. The ministry’s Director of Communicable Diseases, Ina Agustina Isturini, in remarks reported by ANTARA on 24 March 2025, said that 889,000 cases for 2024 had been detected by early March 2025, or 81 per cent of the target of 1,090,000. Data from Indonesia’s Health Profile 2025, as processed by GoodStats in October 2026, put national case-finding coverage in 2025 at 79.6 per cent, up slightly from 78.6 per cent the year before. Only Banten, at 111.9 per cent, and West Java, at 96.9 per cent, exceeded the 90 per cent target. In other words, the rate of increase is beginning to plateau, and this study judges with moderate confidence that each further gain in case-finding will be more expensive, because it must reach the hardest-to-reach groups.

This is where the Free Health Screening programme (Cek Kesehatan Gratis) enters the picture. On National Health Day, 12 November 2025, the Health Minister said that more than 52 million people had taken part in the programme within a year and more than 20 million of them had been screened for tuberculosis, as reported by Metro TV. The government is also preparing to place an X-ray unit in every district and city as far as the budget allows, according to a Ministry of Health release in September 2025. This scale opens unprecedented opportunities. Yet symptom-based screening within a general check-up programme has limited sensitivity, because many people with early tuberculosis do not have a prolonged cough. Prevalence surveys in many Asian countries reveal a large share of subclinical cases, and the experience of India’s campaign discussed in Section VIII shows that about two-fifths of cases found through active screening were asymptomatic. Without chest X-ray, ideally supported by artificial-intelligence reading software, and without rapid molecular tests for suspicious results, millions of screenings risk yielding few additional cases.

There is also a rarely discussed dimension: the interaction between mass screening and other respiratory disease burdens. The study Beyond the Smoke (2026) recorded, citing Ministry of Health data reported by Reuters, 277,075 cases of respiratory illness linked to forest and land fires in seven provinces up to 12 October 2026. Surges of this kind burden the same community health centres that must run tuberculosis case-finding, and haze-induced cough can blur symptom-based screening algorithms. The practical implication is that haze seasons should be a moment to strengthen, not postpone, referral for molecular testing of patients with prolonged cough in affected provinces. This judgment is analytical and held with low confidence until data separating the two disease burdens are available.

Drug Resistance and a Leaking Cascade

If the reporting gap is a success story, the treatment gap for drug-resistant tuberculosis is the most dangerous story of failure. The WHO profile for 2022 estimated about 31,000 cases of rifampicin-resistant or multidrug-resistant tuberculosis in Indonesia, while only 11,833 cases were laboratory-confirmed and 7,745 patients started treatment. The treatment success rate for the cohort of drug-resistant patients who began second-line therapy in 2020 was only 52 per cent. Data compiled by Management Sciences for Health for 2023 show a similar pattern: only 40.3 per cent of estimated drug-resistant cases were diagnosed and notified, 73 per cent of those started treatment, and about 55 per cent completed their regimen. Multiplying the three percentages suggests that only about one in six of the estimated drug-resistant patients passes through the entire cascade to completion, a rough calculation presented here as an illustration with moderate confidence.

The 2024 data show no fundamental improvement. In its March 2025 briefing, the Ministry of Health reported that treatment coverage for drug-sensitive tuberculosis reached 84 per cent against a 90 per cent target, while treatment coverage for drug-resistant tuberculosis was only 58 per cent against an 80 per cent target. The gap is alarming because every untreated drug-resistant patient continues to transmit resistant strains, shifting the future burden towards forms of the disease that are more expensive and more lethal. Treating drug-resistant patients costs several times more than treating drug-sensitive ones, and the experience of patients who must undergo treatment for up to two years with severe side effects explains why many drop out along the way.

The good news is that treatment science is moving faster than the system. Six-month regimens based on bedaquiline, pretomanid and linezolid, with or without moxifloxacin, known as BPaL and BPaLM, are now recommended by WHO and are being introduced in Indonesia. Management Sciences for Health reports the training of hospitals and community health centres in East Java and North Sumatra to deliver these regimens, while the Health Minister stressed at the Bali conference that Indonesia is very aggressive in promoting new, shorter regimens. India, as the digest of the WHO 2025 report notes, has used BPaLM to cut drug-resistant treatment from 18 to 24 months down to six. Indonesia’s challenge is no longer the availability of regimens but decentralisation: moving the initiation and monitoring of treatment from a handful of referral hospitals to the network of community health centres close to where patients live, supported by rapid molecular tests that detect resistance at the first diagnosis.

The resistance problem is also tied to the household financing gap. The WHO profile notes that in 2020 about 38 per cent of tuberculosis patients in Indonesia faced catastrophic total costs, meaning direct and indirect costs exceeding 20 per cent of household income. The doctoral research of Ahmad Fuady at Erasmus University Rotterdam (2020) on catastrophic costs since the introduction of National Health Insurance shows that insurance covers drugs and services, but not lost income, repeated transport costs or nutritional needs during months of treatment. The burden is heaviest for drug-resistant patients. This is where social protection policy, not medical policy alone, determines whether patients persist until cured.

Financing after the 2025 Shock: The Global Fund, American Aid and Fiscal Self-Reliance

The year 2025 marked a rupture in the architecture of global tuberculosis financing. The WHO featured topic on the impact of 2025 funding cuts notes that the United States government provided about half of all international donor funding for tuberculosis over 2015 to 2024 and about a third of contributions to the Global Fund in 2024. The United States Agency for International Development no longer exists as an entity, and the Global Fund’s 2024 to 2026 grant cycle was cut by US$1.4 billion, about 11 per cent of the original allocation, as of July 2025. Modelling studies summarised by Health Policy Watch estimate about 500,000 additional deaths and 1.4 million additional cases over 2025 to 2035 if American funding is not replaced, and around two million deaths and five million additional cases if Global Fund cuts are included. Such modelling figures depend on assumptions, so this study treats them as an indication of the scale of risk, with moderate confidence, rather than as forecasts.

For Indonesia, WHO records concrete effects. Since February 2025, the loss of American funding and the reallocation of national budgets have affected more than 60 per cent of the government’s tuberculosis budget allocation. Procurement of drugs for drug-resistant tuberculosis and preventive treatment shifted to the Global Fund; the national programme plans a 90 per cent cut in travel costs and a 50 per cent cut in Global Fund-supported human resource costs in 2026; support for drug-resistant tuberculosis is moving to domestic funding; the Debt2Health scheme has been redirected to essential health products; training and supervision have moved online; and diagnostic algorithms have been adjusted to use fewer rapid molecular tests. The last item is the most worrying from a clinical standpoint, because molecular testing is the main gateway for detecting rifampicin resistance early. Savings at this point risk widening the resistance gap described in the previous section, a risk this study assesses with moderate to high confidence.

Multilateral financing space is also narrowing. The Global Fund’s eighth replenishment in Johannesburg on 21 November 2025, co-hosted by South Africa and the United Kingdom on the sidelines of the G20, raised US$11.34 billion, far below the US$18 billion target and about US$4.4 billion less than the seventh replenishment’s US$15.7 billion, as recorded by Aidspan. The United States pledged US$4.6 billion, down from US$6 billion in 2022. For Indonesia, which received a 2024 to 2026 Global Fund grant of US$309 million with a tuberculosis share of US$126 million according to the Ministry of Health, this means the next grant cycle will almost certainly be smaller. Ironically, Indonesia itself has moved from recipient to contributor, with a first government contribution of US$10 million from the state budget plus US$5.5 million from private philanthropy at the seventh replenishment in 2022, as announced by the Ministry of Health.

The real fiscal question is not whether Indonesia can afford a tuberculosis programme, since that need is relatively small compared with the state budget, but whether tuberculosis will win the competition for priority. The study From Goro-Goro to Huru-Hara (2026) notes that the Free Nutritious Meals budget rose from about Rp85 trillion in 2025 to about Rp258 to Rp298 trillion in 2026, close to nine per cent of the national budget. A programme of that size absorbs fiscal space, but also opens opportunities. The Health Minister’s June 2026 proposal that tuberculosis patients become one of four priority groups for that nutrition programme, alongside pregnant women, breastfeeding mothers and children under five, is an example of how flagship government programmes can be directed to close the prevention and protection gaps. The scientific evidence for such a step is strong, as set out in the comparative section. The Gates Foundation also remains an important partner: at a meeting with President Prabowo Subianto at the Merdeka Palace on 7 May 2025, the president cited the foundation’s grants of US$159 million since 2009, mostly for health, and the foundation stated its support for tuberculosis vaccine trials, as reported by CNN Indonesia. Philanthropy, however, cannot replace the state budget as the backbone of a programme that must run for many years.

The M72/AS01E Vaccine: Promise, Timeline and Downstream Readiness

For more than a century, the only available tuberculosis vaccine has been BCG, which protects infants from severe forms of the disease but gives limited protection to adolescents and adults, the groups that transmit most. The M72/AS01E candidate changes that calculation. The phase 2b trial published by Tait and colleagues in the New England Journal of Medicine in 2019 enrolled 3,289 HIV-negative adults aged 18 to 50 with latent infection in South Africa, Zambia and Kenya. After 36 months of follow-up, the vaccine showed 49.7 per cent efficacy against active pulmonary tuberculosis, with 13 cases in the vaccine group compared with 26 in the placebo group. The result was promising, but it rested on a small number of events, so its uncertainty is wide.

The phase 3 trial sponsored by the Gates Medical Research Institute began in March 2024 and, according to Wellcome on 16 July 2026, reached full enrolment of 20,000 participants in April 2025 at 54 sites in South Africa, Kenya, Malawi, Zambia and Indonesia. The Gates MRI question-and-answer document explains that participants are adolescents and adults aged 15 to 44, including people living with HIV, followed for up to four years in a double-blind design. Results are expected in late 2028, and global and national regulatory submissions are expected to begin in 2029 if results are positive. The Serum Institute of India has been selected as manufacturer, planning to invest more than US$100 million of its own funds, while GSK supplies the AS01E adjuvant, and local manufacturers in Indonesia and South Africa are expected to take part in parts of the supply chain.

Indonesia’s participation has not been free of controversy. Enrolment in Indonesia began in September 2024, with direct monitoring by the Health Minister at the trial site in East Jakarta, according to the Directorate General of Pharmaceuticals and Medical Devices. In May 2025, after the President’s meeting with Bill Gates, part of the public worried that Indonesians were being made experimental subjects. Ministry of Health spokesperson Aji Muhawarman stressed that the whole process was closely monitored by WHO, as reported by Asia News Network citing The Jakarta Post. The episode carries an important lesson: public trust in a tuberculosis vaccine must be built long before the vaccine is available, because doubts born of unfamiliarity with clinical trial ethics can turn into refusal once an immunisation programme begins.

Two cautions must be stated firmly. First, there is no certainty that the phase 3 trial will succeed; the 49.7 per cent efficacy in phase 2b could prove lower or higher in a larger and more diverse population, and this study does not assume a vaccine will be available before 2030. Second, even if successful, the vaccine will have a major impact on incidence only if given to tens of millions of adolescents and adults, an operation entirely different from routine infant immunisation. The Health Minister’s stated plan in 2024 to begin using a tuberculosis vaccine in 2029 should therefore be read as an aspirational target dependent on trial results, regulatory approval, price and manufacturing capacity. Downstream readiness, meaning data on target populations, cold chains for adult cohorts, communication strategies and procurement financing, can and should be prepared now without waiting for final results. The judgment that a new vaccine will not change the national incidence curve before 2030 is held with high confidence.

International Comparison: India, Vietnam, the Philippines, South Africa and China

India is the most relevant comparator because of its scale and because it has shown that a real decline is possible in the highest-burden country. According to the digest of the WHO 2025 report, India’s incidence fell by 21 per cent between 2015 and 2024, from 237 to 187 per 100,000, while treatment coverage rose from 53 to 92 per cent and treatment success reached 90 per cent. The intensified hundred-day TB Mukt Bharat Abhiyaan campaign launched on 7 December 2024 screened 12.97 crore, or about 129.7 million vulnerable people, and notified 7.19 lakh patients by 17 March 2025, of whom 2.85 lakh were asymptomatic, according to the Indian health ministry’s synopsis. The campaign used ultraportable, AI-enabled X-ray units and registered more than 105,000 Ni-kshay Mitra donors who distributed food baskets. The core lesson for Indonesia is that mass screening yields large numbers of additional cases only when paired with X-ray and molecular testing, and that nutritional support can be organised as a social movement, not merely a state budget line.

Scientific evidence for nutritional support also comes from India. The RATIONS cluster-randomised trial in four districts of Jharkhand, published by Bhargava and colleagues in The Lancet in August 2023, enrolled 10,345 household contacts of 2,800 patients with pulmonary tuberculosis. Providing food support to families reduced the incidence of all forms of tuberculosis by 39 per cent, with an adjusted incidence rate ratio of 0.61, and reduced microbiologically confirmed pulmonary tuberculosis by 48 per cent. These results provide a strong empirical basis for the proposal to include tuberculosis patients and their families in Indonesia’s government nutrition programme, with high confidence that the intervention is effective and moderate confidence that a similar effect can be achieved in Indonesia’s different food-insecurity context.

Vietnam provides the strongest evidence on the impact of community-based active screening. The ACT3 trial in Ca Mau Province, published by Marks and colleagues in the New England Journal of Medicine in October 2019, randomised 120 subcommunes. Sixty received annual screening for three years using nucleic acid amplification testing of sputum regardless of symptoms, while sixty received only passive detection. In the fourth year, pulmonary tuberculosis prevalence in the intervention group was 126 per 100,000 against 226 per 100,000 in the control group, a prevalence ratio of 0.56. The lesson for Indonesia is that screening repeated every year in high-burden areas, not one-off screening, is what reduces transmission. Applied to the 133 persistently high-burden districts and cities, this approach would be far more efficient than uniform screening across the country.

The Philippines serves as a cautionary mirror. The country accounts for 6.8 per cent of global cases, about 70 people die of tuberculosis there every day, and the 2016 national prevalence survey found that only 20 per cent of people with symptoms sought medical help, while 40 per cent self-medicated and 40 per cent did nothing, as summarised by DevelopmentAid in October 2025. About 42 per cent of affected households faced economic hardship. Similar care-seeking patterns in Indonesia, including the role of pharmacies and self-medication, show that the detection gap is not only about the availability of facilities but also about literacy and trust.

South Africa and China complete the picture with two different paths. South Africa, with a heavy burden of HIV-associated tuberculosis, recorded a fall in the number of people falling ill from 292,000 in 2022 to 249,000 in 2024, although deaths remained around 54,000, according to News24, and the Gates Foundation named it, together with Indonesia and Nigeria, among the countries that raised domestic funding after aid cuts. China, which once ranked second in the world, lowered its incidence to 49 per 100,000 in 2024, with an estimated 696,000 new cases, and for the first time entered WHO’s lower-moderate burden category, as reported by Caixin Global. Deputy Health Minister Dante Saksono Harbuwono explicitly cited China’s achievement in his lecture in Ternate in July 2025, as noted by the Ministry of Health. These comparisons show that sustained declines always rest on a combination of economic growth, better housing and nutrition, strong primary health care and stable domestic financing, not on a single technological breakthrough.

Counter-Argument: Should the 2030 Target Be Abandoned?

The strongest counter-argument to this study’s framework deserves to be stated in its most persuasive form. It holds that the 2030 target has lost operational meaning, so maintaining it does harm. An impossible target, on this view, pushes bureaucracies to chase easily achieved indicators, above all the number of screenings and notifications, while neglecting difficult work such as drug-resistant treatment and prevention. An impossible target also damages the state’s credibility when the deadline arrives and the numbers fall far short, eroding the trust of the public and international partners. Moreover, in a tight fiscal environment, tuberculosis resources might do more good if redirected to strengthening primary care in general, which benefits many diseases at once, rather than deadline-driven vertical campaigns. Proponents can point to the fact that countries which have reduced tuberculosis, such as China, did so mainly through broad socio-economic and health-system development.

This study accepts part of that argument but rejects its conclusion. It is true that impossible targets create perverse incentives, and true that strengthening primary care is the foundation. Yet the experience of India and Vietnam shows that tuberculosis-specific interventions, such as repeated active screening and nutritional support for patients’ families, produce measurable declines within a few years, far faster than the effects of general development. More importantly, tuberculosis has a transmission logic: every untreated patient can infect others each year, so delay carries compounding costs. Abandoning the target would also send the wrong political signal at the very moment donor funding is shrinking and the programme needs budget protection. A more rational middle path is to retain the 2030 commitment as a direction, while openly setting realistic interim targets based on outcome indicators, such as falling deaths, drug-resistant treatment coverage, preventive therapy coverage and the share of patients protected from catastrophic costs.

Officials’ own statements suggest such a shift is already happening quietly. The Coordinating Minister for Human Development and Culture, Pratikno, at a coordination meeting on 25 September 2025, reaffirmed the targets of Regulation 67/2021 but also said that within five years Indonesia must reduce tuberculosis by 50 per cent, as recorded by his ministry. The Deputy Health Minister stated a target of a 50 per cent reduction in cases by 2030 in his July 2025 lecture. A halving target is more realistic than the 83 per cent decline implied by 65 per 100,000, but it has not been formalised or broken down into annual indicators. This study judges, with moderate confidence, that formally adopting such interim targets would strengthen rather than weaken programme accountability.

Scenarios to 2030 and Signposts

The scenarios below use the 2023 inventory study’s incidence of 394 per 100,000 as a baseline and weigh three main drivers: the quality of active screening, the ability to close the drug-resistance and prevention gaps, and the stability of financing. The probabilities are analytical judgments, not outputs of a mathematical model, and are intended to force clarity about what is most likely to happen. The four scenarios are mutually exclusive in the sense that each describes a range of incidence outcomes in 2030.

Scenario A requires three things to happen at once: active screening shifts from symptom-based to X-ray and molecular-test-based, especially in high-burden districts; preventive therapy coverage for household contacts rises dramatically from current levels; and nutritional support for patients and families becomes an operating national policy. Scenario B is the most likely path: continued improvement in recording and drug-sensitive treatment, but slow progress on prevention and resistance, so incidence falls gradually without approaching the target. Scenario C occurs if Free Health Screening remains symptom-based, the programme budget is eroded by other priorities and cuts to molecular testing continue. Scenario D, though unlikely, warrants vigilance because the combination of funding cuts, drug supply disruption and weaker resistance diagnosis could trigger a rise in drug-resistant tuberculosis that is hard to reverse.

The signposts that the public, parliament and international partners should monitor over 2026 to 2028 form a logical sequence. The first is the share of Free Health Screening tuberculosis screens accompanied by chest X-ray and referral for molecular testing; if that share stays small, Scenario C gains ground. The second is treatment coverage for drug-resistant tuberculosis; a rise from 58 per cent to above 80 per cent would be the strongest evidence of movement towards Scenario A or B. The third is preventive therapy coverage for household contacts in the highest-burden provinces. The fourth is the size of the next Global Fund grant allocation and how much of any shortfall the state budget covers. The fifth is whether tuberculosis patients are actually included as recipients of the national nutrition programme with a clear delivery mechanism. The sixth is the interim or final result of the M72/AS01E trial in 2028, which will not change the curve before 2030 but will determine the speed of decline thereafter. The 2026 edition of the WHO Global Tuberculosis Report, usually published in November, will be the first checkpoint for these judgments.

Actor-Specific, Time-Bound Recommendations

To the Ministry of Health, the first recommendation is to redesign Free Health Screening by mid-2027 at the latest so that, in the 133 persistently high-burden districts and cities, every adult participant with risk factors receives a chest X-ray with AI-assisted reading, and every suspicious result is referred directly for rapid molecular testing. The ministry should also reverse, no later than the 2027 budget, the algorithm adjustments that reduce the use of molecular tests, because savings at that point widen the resistance gap. At the same time, decentralisation of the BPaLM regimen to community health centres in the provinces with the lowest drug-resistant treatment coverage should be completed by the end of 2027, with a drug-resistant treatment coverage target above 80 per cent reported every quarter.

To the Coordinating Ministry for Human Development and Culture and the National Nutrition Agency, the recommendation is to establish, by fiscal year 2027 at the latest, a formal mechanism making tuberculosis patients and household contacts from poor families priority recipients of the Free Nutritious Meals programme, with delivery through the community health centres that treat the patients. The design should be evaluated with a quasi-experimental approach from the outset, emulating the rigour of the RATIONS trial, so that within two years the government has domestic evidence of its impact. The Ministry of Home Affairs should ensure that regional tuberculosis acceleration teams and regional budget allocations for tuberculosis become performance indicators for regional heads from the 2027 planning cycle.

To the Ministry of Finance and the House of Representatives, the recommendation is to protect the tuberculosis budget as mandatory spending that cannot be cut in mid-year reallocations, starting with the 2027 state budget, and to prepare a financing transition plan for a possible reduction in Global Fund grants in the next cycle. Zakat institutions and faith-based philanthropy can also play a role. A 2015 presentation entitled Seminar Hasil Penelitian Potensi Zakat Mal di Aceh (Research Findings Seminar on the Potential of Zakat on Wealth in Aceh) reviewed the legal basis of zakat in Law 23/2011, the Law on the Governing of Aceh and the qanun on Baitul Mal, a framework that allows zakat funds to be directed to eligible recipients, including poor tuberculosis patients who have lost income. Partnerships such as the one built by NU Care-LAZISNU and Aisyiyah in Parepare to help poor tuberculosis patients, as reported by NU Online in July 2020, could be replicated nationally through the National Zakat Agency and major zakat institutions by 2027.

To international actors, the recommendations are specific. The Global Fund and WHO should prioritise, in the next grant cycle, financing for molecular tests and drug-resistant medicines in Indonesia as the components least replaceable by domestic budgets in the short term. The Gates Foundation, Wellcome and the Gates Medical Research Institute should agree with the Indonesian government, by the end of 2027, an access plan covering price, volume and the role of domestic manufacturers, so that if M72/AS01E trial results are positive in 2028, Indonesia can seek marketing authorisation and begin introduction without a delay of years. ASEAN partners could use the shared burden of Indonesia, the Philippines and Myanmar to build a pooled procurement mechanism for tuberculosis drugs and diagnostics. To universities and research institutes, the recommendation is to build evidence on post-2025 catastrophic costs and on the effectiveness of X-ray-based screening within Free Health Screening, because good policy depends on up-to-date data.

Limitations and Conclusion

This study has limitations readers should bear in mind. First, it relies on secondary data from different periods: the most careful recent incidence estimate dates from 2023, detailed financing data from 2022 and catastrophic-cost data from 2020, so the picture after the 2025 funding shock is not yet fully captured. Second, the 2026 edition of the WHO Global Tuberculosis Report had not been published at the time of writing, so WHO’s 2025 figures could not be verified; the 2025 notification figure used here comes from a spatiotemporal analysis still awaiting peer review and from Indonesia’s Health Profile 2025 as processed by a third party. Third, some official statements contain figures that are inconsistent over time, and this study has chosen the most verifiable ones. Fourth, the scenario probabilities are analytical judgments that may change quickly as new data emerge. Fifth, the study does not analyse in detail individual-level risk factors such as smoking, diabetes and undernutrition, which play a large role in Indonesia’s tuberculosis epidemic and deserve separate study.

History offers a useful perspective. In 2014, the transliteration by Mohd. Kalam Daud and T.A. Sakti of the Kitab al-Rahmah fi al-Tibb wa’l-Hikmah by Tgk. Chik Kuta Karang showed how a nineteenth-century Acehnese scholar combined the humoral theory of Hippocrates, Galen and Ibn Sina with local healing knowledge. The Malay world, in other words, has a long tradition of seeing disease as a matter of body, environment and society at once. Modern medicine has replaced humoral theory with microbiology, but the lesson about those connections remains relevant for tuberculosis, a disease that thrives in crowded homes, hungry stomachs and health services far from citizens.

The conclusion of this study can be stated firmly. Indonesia will not reach 65 per 100,000 by 2030, and saying so openly is a precondition for honest policy. Yet Indonesia can still enter 2030 on clearly falling incidence and mortality curves, if the next three years are used to turn mass screening into targeted, evidence-based screening, close the drug-resistance cascade, make nutrition and social protection part of treatment, and shield the budget from shocks. The M72/AS01E vaccine may become the greatest breakthrough in a century, but a vaccine arriving on a weak system will only prolong inequality. The test of 2030 is ultimately not a test of numbers, but of the state’s ability to turn finding into breaking chains of transmission.

◆ ◆ ◆