Ringkasan Eksekutif: Ketika Kecurangan Menjadi Industri

Kajian ini mengajukan satu pertanyaan kebijakan: mengapa sebagian sistem publikasi nasional mampu menahan gelombang kecurangan riset yang kini diproduksi secara industrial, sementara sistem lain justru menjadi pasar yang paling subur baginya, dan apa artinya bagi tata kelola jurnal di Indonesia. Pertanyaan ini mendesak karena skala persoalannya telah berubah secara kualitatif. Pada 2023 saja lebih dari 10.000 makalah ditarik dari peredaran, rekor sepanjang sejarah, dan lebih dari 8.000 di antaranya berasal dari jurnal Hindawi milik Wiley, sebagaimana dicatat analisis Nature pada Desember 2023. Dua tahun kemudian, studi Richardson dan rekan dalam PNAS (2025) menunjukkan bahwa korpus produk pabrik makalah berlipat ganda kira-kira setiap 1,5 tahun, sepuluh kali lebih cepat daripada pertumbuhan literatur ilmiah secara keseluruhan.

Jawaban pokok laporan ini adalah bahwa desain insentif, bukan teknologi deteksi semata, yang menentukan apakah sebuah sistem publikasi nasional sanggup bertahan. Detektor teks buatan mesin, pemeriksa duplikasi lintas penerbit, dan verifikasi identitas peneliti memang menaikkan biaya kecurangan, tetapi semuanya bekerja di sisi pasokan dan di gerbang jurnal, sedangkan permintaan akan makalah palsu diciptakan oleh aturan promosi, tunjangan, akreditasi, dan pemeringkatan yang menghargai hitungan keluaran dan label indeks. Selama permintaan itu tidak diubah, pasokan hanya berpindah tempat: dari jurnal yang diperketat ke jurnal yang dibajak, dari parafrase kasar ke teks model bahasa besar, dari penerbit besar ke ekosistem jurnal lokal yang lemah pengawasannya. Penilaian ini dipegang dengan keyakinan tinggi untuk tingkat global, karena didukung oleh data retraksi, studi jaringan, dan pengalaman lintas negara yang konsisten, dan dengan keyakinan sedang untuk proyeksi khusus Indonesia, karena data retraksi nasional masih tipis dan belum dihimpun secara resmi.

Indonesia menjadi kasus jangkar karena menggabungkan tiga kerentanan sekaligus. Negeri ini menampung sekitar 23.486 jurnal berbasis Open Journal Systems, hampir 45 persen dari seluruh jurnal OJS di dunia menurut Lamury dan Willinsky (2025); ia mengikat karier dosen pada skor dan label indeks melalui SINTA dan aturan jabatan akademik; dan ia baru saja melewati rangkaian skandal guru besar, sorotan indeks risiko integritas internasional, serta pemecatan seorang pelapor pada 2026. Pentingnya kasus ini melampaui Indonesia. Bila negara dengan ekosistem jurnal akses terbuka terbesar di dunia gagal mereformasi insentifnya, celah itu akan dimanfaatkan oleh jaringan kecurangan transnasional yang beroperasi lintas penerbit dan lintas yurisdiksi, sehingga integritas catatan ilmiah global ikut tergerus. Kajian ini menutup dengan tiga skenario hingga 2030, rekomendasi berjangka waktu bagi pelaku nasional dan internasional, serta indikator yang dapat dipantau publik.

Dari Kerajinan ke Industri: Anatomi Kecurangan Riset 2020–2026

Kecurangan riset bukan fenomena baru, tetapi bentuknya telah bergeser dari tindakan individual yang sporadis menjadi rantai produksi yang terorganisasi, berbiaya, dan berskala. Pabrik makalah, yaitu entitas komersial yang menjual naskah siap kirim atau slot kepengarangan, diidentifikasi oleh laporan bersama COPE dan STM pada 2022 sebagai ancaman nyata terhadap integritas catatan ilmiah. Laporan itu juga menyatakan bahwa tekanan untuk menerbitkan adalah penggerak permintaan, dan bahwa di sejumlah negara jasa semacam ini dipandang tidak terlalu tercela. Analisis Adam Day dari Clear Skies yang dilaporkan Plagiarism Today (2023) berdasarkan liputan Nature memperkirakan sekitar 400.000 dari 48 juta makalah sejak 2000 memiliki kemiripan tekstual kuat dengan produk pabrik makalah, dan sekitar 1,5 hingga 2 persen makalah terbitan 2022 diduga berasal dari sumber serupa, meskipun angka ini belum melalui telaah sejawat.

Kasus Hindawi memperlihatkan bagaimana industri ini menembus jantung penerbitan arus utama. Menurut Retraction Watch (Desember 2023), Hindawi memulai dengan 500 retraksi pada September 2022, menghentikan edisi khusus selama beberapa bulan sejak Oktober 2022, melarang ratusan editor tamu, dan akhirnya menarik lebih dari 8.000 artikel dalam setahun berdasarkan enam indikator manipulasi, termasuk ketidaksesuaian ruang lingkup, sitasi janggal, dan telaah sejawat yang dikompromikan. Wiley memperkirakan kehilangan pendapatan 35 sampai 40 juta dolar AS pada tahun fiskal tersebut, dan pada Mei 2024 menutup 19 jurnal serta menghitung lebih dari 11.300 makalah yang ditarik dalam dua tahun, sebagaimana dicatat ISSN International Centre (2024). Pelajaran utamanya bersifat struktural: model edisi khusus dengan editor tamu dan biaya pemrosesan artikel menciptakan gerbang yang dapat dibeli, dan para pelaku memanfaatkannya secara sistematis.

Penanda teknis industri ini juga berevolusi. Pada 2021, Cabanac, Labbé, dan Magazinov memperkenalkan istilah frasa tersiksa (tortured phrases), seperti “counterfeit consciousness” sebagai ganti “artificial intelligence”, yakni jejak alat parafrase daring yang dipakai untuk mengelabui pemeriksa plagiarisme. Penanda ini berguna justru karena kasar. Studi PNAS 2025 menambahkan dimensi yang lebih mengkhawatirkan: sejumlah editor menangani artikel bermasalah jauh lebih sering daripada yang dapat dijelaskan oleh kebetulan, makelar seperti ARDA memelihara daftar jurnal berbayar dengan jaminan terbit, dan ketika jurnal dalam daftar itu dikeluarkan dari indeks, jurnal pengganti segera muncul. Ringkasan para penelitinya mencatat bahwa MEDLINE, Scopus, dan Web of Science mengeluarkan kurang dari 100 jurnal per tahun, dan hanya sekitar satu dari empat produk pabrik makalah yang diperkirakan akan pernah ditarik.

Dari sini dapat ditarik penilaian pertama dengan keyakinan tinggi: mekanisme koreksi ilmiah yang ada tumbuh jauh lebih lambat daripada kapasitas produksi kecurangan. Pada April 2026, redaktur pelaksana Retraction Watch Kate Travis bersaksi di Komite Sains DPR Amerika Serikat bahwa basis data lembaganya telah melampaui 63.000 retraksi dengan tingkat retraksi keseluruhan sekitar 0,2 persen, sembari menyerukan reformasi insentif yang menghargai volume, sebagaimana dirangkum CASRAI (2026). Angka 0,2 persen sering dibaca sebagai bukti bahwa sistem bekerja; analisis ini membacanya sebaliknya, sebagai batas bawah dari masalah yang sebagian besar tidak pernah terdeteksi, mengingat estimasi produk pabrik makalah jauh melampaui jumlah retraksi tahunan.

Kerangka Analitik dan Catatan Metode

Untuk menjelaskan mengapa sistem nasional berbeda daya tahannya, kajian ini memperlakukan kecurangan riset sebagai pasar dengan tiga simpul: permintaan, pasokan, dan gerbang. Permintaan lahir dari aturan yang mengubah publikasi menjadi alat tukar karier dan anggaran, seperti syarat jabatan akademik, tunjangan kinerja, akreditasi program studi, dan pemeringkatan universitas. Pasokan disediakan oleh pabrik makalah, makelar kepengarangan, jurnal pemangsa, jurnal yang dibajak, serta kini model bahasa besar yang menurunkan biaya marjinal produksi teks hampir ke nol. Gerbang terdiri atas editor, penelaah, penerbit, pengindeks, dan perangkat deteksi. Literatur tentang manipulasi metrik, terutama kumpulan tulisan suntingan Biagioli dan Lippman, Gaming the Metrics (MIT Press, 2020), telah menunjukkan bahwa budaya audit menggeser tekanan dari sekadar menerbitkan menjadi menunjukkan dampak yang terukur, dan pergeseran itulah yang melahirkan cincin sitasi dan telaah sejawat yang direkayasa.

Hipotesis kerja laporan ini adalah bahwa ketahanan suatu sistem lebih ditentukan oleh empat variabel desain insentif daripada oleh kecanggihan deteksinya. Variabel pertama adalah objek penghargaan: apakah yang dihargai adalah hitungan artikel dan label indeks, atau mutu substansi yang dibaca dan dinilai oleh pakar. Variabel kedua adalah arah konsekuensi: apakah retraksi dan publikasi di jurnal yang dikeluarkan dari indeks berbalik merugikan individu dan institusi yang memperoleh manfaat darinya. Variabel ketiga adalah keterlacakan: apakah identitas peneliti, editor, dan penelaah dapat diverifikasi dan apakah data retraksi terhubung dengan basis data karier. Variabel keempat adalah perlindungan bagi pelapor dan detektif integritas, karena hampir semua kasus besar terungkap dari laporan pihak luar, bukan dari audit internal. Sistem yang memberi skor tinggi pada keempatnya diperkirakan tahan; sistem yang menghargai hitungan, membiarkan manfaat kecurangan tetap melekat, tidak terlacak, dan menghukum pelapor diperkirakan menjadi pasar yang subur.

Secara metodologis, kajian ini merupakan analisis kebijakan komparatif kualitatif dengan penelusuran proses (process tracing) atas lima sistem pada periode 2020 hingga 2026: Indonesia sebagai kasus jangkar, Tiongkok, India, Arab Saudi, dan Eropa melalui gerakan reformasi penilaian riset. Pemilihan kasus mengikuti logika variasi: Tiongkok mewakili negara yang berpindah dari insentif uang tunai ke penegakan terpusat, India mewakili penggunaan pemeringkatan nasional sebagai tuas sanksi, Arab Saudi mewakili permainan metrik pada tingkat institusi, dan Eropa mewakili reformasi penilaian yang didorong koalisi sukarela. Sumber yang digunakan mencakup dokumen kebijakan dan ringkasan resminya, studi bibliometrik dan jaringan yang ditelaah sejawat, laporan lembaga integritas, serta liputan media bereputasi untuk peristiwa terbaru. Kajian ini tidak melakukan analisis bibliometrik orisinal; angka yang dikutip berasal dari sumber yang dirujuk dan diperlakukan dengan kehati-hatian sesuai statusnya, terutama ketika berasal dari pracetak atau ringkasan sekunder.

Setiap penilaian kunci diberi label keyakinan. Keyakinan tinggi diberikan bila beberapa sumber independen dengan metode berbeda menunjuk arah yang sama; keyakinan sedang bila bukti konsisten tetapi bersandar pada sedikit sumber atau data yang belum lengkap; keyakinan rendah bila penilaian lebih bersifat inferensi dari pola daripada pengamatan langsung. Kajian Pusat Riset sebelumnya, Pajak Keterbacaan (2026), telah membahas biaya keterbacaan yang ditanggung ilmuwan Selatan Global; laporan ini sengaja mengambil sudut lain, yaitu ekonomi politik kecurangan dan infrastruktur integritas, sehingga persoalan visibilitas tidak diulang di sini.

AI Generatif sebagai Pengganda: Produksi, Sitasi Fiktif, dan Manipulasi Telaah

AI generatif tidak menciptakan pasar kecurangan, tetapi ia mengubah ekonomi produksinya secara mendasar. Bila pabrik makalah generasi awal memerlukan tenaga manusia untuk menyalin, memparafrase, dan merakit data, model bahasa besar kini menghasilkan teks yang lancar, bebas frasa tersiksa, dan sulit dibedakan dari tulisan manusia. Haider dan rekan dalam HKS Misinformation Review (September 2024) menemukan 139 makalah yang tampak dibuat dengan GPT tanpa pengungkapan muncul sebagai hasil reguler Google Scholar; sekitar dua pertiganya terbit di jurnal yang tidak terindeks, dan 57 persen menyentuh bidang yang rawan disinformasi seperti komputasi, lingkungan, dan kesehatan. Temuan ini penting bagi negara dengan ribuan jurnal lokal, karena mesin pencari akademik tidak membedakan antara jurnal yang menjalankan telaah sungguhan dan jurnal yang sekadar memiliki laman OJS.

Dampak kedua adalah pencemaran rujukan. Sebuah tinjauan sistematis dalam The Lancet yang dilaporkan CIDRAP (2026) memeriksa 2,5 juta makalah dari subset akses terbuka PubMed Central periode Januari 2023 hingga Februari 2026 dan menemukan 4.046 rujukan fiktif dalam 2.810 makalah. Lajunya naik lebih dari dua belas kali, dari sekitar satu dari 2.828 makalah pada 2023 menjadi satu dari 277 makalah pada tujuh minggu pertama 2026, seiring meluasnya penggunaan model bahasa besar. Sitasi fiktif adalah gejala yang khas: ia jarang disengaja sebagai penipuan, tetapi ia membuktikan bahwa naskah dapat melewati penyuntingan dan telaah tanpa seorang pun memeriksa apakah sumber yang dikutip benar-benar ada. Dengan kata lain, celah yang dimanfaatkan pabrik makalah dan celah yang memungkinkan rujukan halusinasi adalah celah yang sama, yaitu telaah yang tidak membaca.

Dampak ketiga menyasar telaah sejawat itu sendiri. Pada Juli 2025, laporan Nikkei yang dirangkum TechSpot mengungkap perintah tersembunyi dalam pracetak dari 14 institusi di delapan negara, berupa teks putih di atas latar putih yang meminta penelaah berbasis AI memberi ulasan positif. Uji coba yang dilaporkan Cursor, Universitas Teknologi Eindhoven (2025) menunjukkan bahwa perintah semacam itu efektif: satu chatbot mengulang perintah tersembunyi hampir kata demi kata dalam ulasannya, dan chatbot lain yang semula menandai praktik itu sebagai pelanggaran berubah merekomendasikan penerimaan setelah redaksinya sedikit diubah. Pada bulan yang sama, Frontiers mengumumkan penarikan 122 artikel di lima jurnal dan mengaitkan lebih dari 4.000 artikel di tujuh penerbit lain dengan jaringan sekitar 35 pengarang yang memanipulasi sitasi dan menelaah tanpa mengungkap konflik kepentingan, sebagaimana dilaporkan Retraction Watch (Juli 2025).

Penilaian yang dapat ditarik dari ketiga dampak ini, dengan keyakinan tinggi, adalah bahwa AI generatif memperbesar asimetri antara biaya memproduksi naskah dan biaya memverifikasinya. Produksi menjadi murah dan cepat, sedangkan verifikasi tetap mahal karena menuntut keahlian dan waktu manusia. Kebijakan COPE sejak Februari 2023 bahwa alat AI tidak dapat dicantumkan sebagai pengarang dan penggunaannya wajib diungkapkan sudah tepat sebagai norma, tetapi norma pengungkapan hanya mengikat mereka yang beriktikad baik. Bagi pasar yang digerakkan oleh permintaan atas label indeks, AI generatif adalah teknologi pengganda: ia tidak mengubah alasan orang membeli makalah, tetapi membuat makalah itu lebih murah, lebih banyak, dan lebih sulit dikenali.

Infrastruktur Integritas Global: Deteksi, Identitas, Koalisi, dan Batasnya

Industri penerbitan merespons dengan membangun infrastruktur integritas bersama yang dalam lima tahun terakhir berkembang pesat. Pusat inisiatif ini adalah STM Integrity Hub, yang menurut Joris van Rossum di The Scholarly Kitchen (Mei 2024) menyediakan alat pemeriksa pabrik makalah dengan lebih dari sepuluh sinyal, termasuk Papermill Alarm dan basis data PubPeer, serta pemeriksa pengiriman ganda lintas jurnal dan lintas penerbit yang dirintis sejak Oktober 2023. Pada saat itu dua belas penerbit telah terhubung, lebih dari 20.000 naskah diperiksa setiap bulan, dan lebih dari satu persen terdeteksi sebagai kiriman ganda. Penerbit besar juga membangun alat sendiri: Springer Nature mengoperasikan Geppetto sejak November 2023 untuk mendeteksi teks buatan AI dan SnappShot sejak Desember 2023 untuk duplikasi gambar, sebagaimana dijelaskan Springer Nature (Agustus 2024), sementara Frontiers memperluas asisten telaah berbasis AI miliknya untuk memeriksa konflik kepentingan penelaah setelah kasus 2025, menurut pernyataan resmi Frontiers.

Lapisan kedua adalah verifikasi identitas. Pada Maret 2025, STM merilis kerangka verifikasi identitas peneliti yang, menurut Retraction Watch (Mei 2025), memperlakukan kepercayaan sebagai kontinum yang ditentukan melalui penilaian risiko, dengan metode mulai dari surel dan login institusional, ORCID dengan penanda kepercayaan, hingga dokumen identitas pemerintah yang diperiksa pihak ketiga. Kerangka ini menyasar modus yang sangat umum dalam pabrik makalah, yaitu pengarang yang mengusulkan penelaah dengan alamat surel yang ia kendalikan sendiri. Namun kerangka itu juga menghadapi kendala nyata: penanda kepercayaan ORCID baru digunakan oleh kurang dari 20 persen peneliti, dan muncul kekhawatiran bahwa verifikasi tambahan akan memperlambat peneliti tanpa afiliasi, yang di negara berkembang jumlahnya tidak kecil.

Lapisan ketiga adalah koalisi lintas pemangku kepentingan. United2Act, yang lahir dari pertemuan virtual Mei 2023 dan menerbitkan pernyataan konsensus pada Januari 2024, menetapkan lima jalur kerja: pendidikan dan kesadaran, perbaikan koreksi pascaterbit, riset tentang pabrik makalah, pengembangan penanda kepercayaan, dan fasilitasi dialog. Menurut The Scholarly Kitchen (Februari 2024), pendukungnya mencakup European Research Council dan, yang relevan bagi kajian ini, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Indonesia. Di sisi pemantauan independen, Retraction Watch Hijacked Journal Checker melampaui 400 entri pada Desember 2025, naik dari sedikit di atas 100 pada Mei 2022, dan mencatat bahwa konten 67 jurnal yang dibajak telah mencemari data jurnal autentik di Scopus.

Meskipun demikian, infrastruktur ini memiliki batas struktural yang harus diakui secara jujur, dan penilaian berikut dipegang dengan keyakinan tinggi. Pertama, hampir semua alat bekerja pada gerbang penerbit anggota, sehingga ribuan jurnal kecil di luar jaringan itu, termasuk sebagian besar jurnal OJS di Indonesia, tidak tersentuh. Kedua, deteksi adalah perlombaan senjata: setiap penanda yang dipublikasikan, dari frasa tersiksa hingga pola kalimat model bahasa, mengajari pemasok cara menghindarinya, dan karena itu Hindawi sengaja membatasi rincian pemberitahuan retraksinya. Ketiga, deteksi tidak menyentuh alasan seseorang membeli makalah. Seorang dosen yang ditolak oleh Geppetto tidak kehilangan kebutuhannya akan artikel bereputasi untuk naik jabatan; ia hanya beralih ke pemasok lain. Infrastruktur integritas global, dengan demikian, adalah syarat perlu tetapi bukan syarat cukup.

Detektor dapat menaikkan harga kecurangan, tetapi hanya aturan insentif yang dapat menghapus alasan untuk membelinya.

Indonesia: Arsitektur Insentif SINTA–Garuda–OJS dan Pasar Publikasi

Ekosistem publikasi Indonesia dibangun di atas kebijakan yang secara sadar memakai metrik untuk mempercepat produktivitas ilmiah. SINTA, portal pemerintah yang memberi skor kepada setiap peneliti berdasarkan publikasi dan sitasi, diteliti oleh Fry, Lynham, dan Tran dalam Research Policy (2023) dengan data panel lebih dari 200.000 peneliti. Mereka menemukan bahwa perubahan perilaku publikasi setelah SINTA diperkenalkan mengikuti bobot dalam rumus pemeringkatannya: publikasi di jurnal papan atas naik secara moderat, tetapi 62 persen pertumbuhan total berasal dari prosiding konferensi, dengan efek terkuat pada peneliti yang paling terpapar insentif. Editorial Tempo (Februari 2024), mengutip Nature, mencatat lonjakan publikasi Indonesia dari 6.080 pada 2013 menjadi 37.513 pada 2019, yang dikaitkan dengan perubahan evaluasi peneliti pada 2017. Pertumbuhan ini nyata, tetapi ia tumbuh di atas fondasi pendanaan yang sempit: belanja riset dan pengembangan Indonesia hanya sekitar 0,28 persen dari PDB pada 2020 menurut data Bank Dunia yang dihimpun Trading Economics.

Kombinasi tuntutan keluaran yang tinggi dan pendanaan riset yang rendah menciptakan kesenjangan yang kemudian diisi oleh pasar. Di satu sisi terdapat sekitar 23.486 jurnal OJS yang sebagian besar dikelola perguruan tinggi dengan sumber daya editorial terbatas. Di sisi lain, aturan jabatan akademik mensyaratkan publikasi pada jurnal dengan label tertentu. Menurut The Jakarta Post (Juli 2024), surat edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Mei 2024 mensyaratkan sedikitnya satu artikel di jurnal bereputasi dunia bagi calon guru besar. Kerangka terbaru, sebagaimana diringkas Dunia Dosen (2026) atas Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2026, menetapkan ambang kuartil dan SJR yang eksplisit, misalnya artikel di jurnal internasional minimal Q2 dengan SJR di atas 0,25 sebagai pengarang utama sekaligus korespondensi untuk guru besar. Ketentuan itu memuat sejumlah pengaman yang patut diapresiasi, seperti larangan jurnal yang dibatalkan atau dihentikan cakupannya pada saat terbit dan saat dinilai, syarat dewan editor dari minimal empat negara, dan pengecualian terbitan penerbit di kampus sendiri, tetapi logika dasarnya tetap menjadikan label indeks dan kuartil sebagai mata uang karier.

Ketika mata uang itu ditetapkan, pasar penukarnya muncul secara terbuka. Sebuah situs layanan daring mengiklankan “Jasa Pembuatan & Publikasi Jurnal: LoA, Sinta, Scopus 24 Jam” dengan “garansi pasti terbit atau uang kembali 100%” dan harga pembuatan hingga belasan juta rupiah. Iklan semacam ini tidak dengan sendirinya membuktikan kecurangan, tetapi menunjukkan bahwa penerbitan diperlakukan sebagai komoditas dengan jaminan hasil, sesuatu yang secara konseptual bertentangan dengan telaah sejawat. Praktik kepengarangan juga menunjukkan gejala yang sama. Tempo mencatat bahwa 124 peneliti BRIN dicantumkan sebagai pengarang satu artikel di jurnal Land terbitan MDPI pada Juni 2023; investigasi BRIN menemukan pelanggaran etik, dan 121 peneliti dikenai pemotongan tunjangan kinerja 10 hingga 30 persen selama setahun. Pejabat kementerian sendiri mengakui masalahnya: pada Februari 2024, Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nizam menyatakan bahwa banyak publikasi Indonesia terbit di jurnal yang tidak jelas atau pemangsa, sebagaimana dilaporkan Antara.

Data retraksi mengonfirmasi bahwa kerentanan ini bukan sekadar persepsi, meskipun angkanya masih kecil. Samala dan rekan dalam Quality & Quantity (2025) menganalisis 148 publikasi berafiliasi Indonesia yang ditarik secara formal, dengan lonjakan sejak 2015 dan puncak pada 2024; alasan utamanya adalah plagiarisme, duplikasi, sengketa kepengarangan, dan publikasi di saluran pemangsa, terkonsentrasi di bidang kedokteran, teknik, dan ilmu sosial serta di jurnal akses terbuka berbasis biaya pemrosesan artikel. Studi itu juga mencatat ketiadaan pedoman etika AI yang jelas dalam menulis karya akademik. Angka 148 jauh di bawah ribuan retraksi Tiongkok atau India, dan kajian ini menilai, dengan keyakinan sedang, bahwa angka itu lebih mencerminkan rendahnya pengawasan atas jurnal lokal yang tidak diperiksa siapa pun daripada rendahnya insiden. Pidato pengukuhan Al Makin, Bisakah Menjadi Ilmuwan di Indonesia? (2018), sudah lama mengingatkan bahwa hambatan utama ilmuwan Indonesia bersifat kelembagaan, yaitu birokrasi dan tuntutan administratif yang menyita waktu riset, bukan kapasitas intelektual; ketika birokrasi mengukur ilmu dengan hitungan, jalan pintas menjadi rasional.

Skandal dan Respons Indonesia 2024–2026: Dari ULM hingga Pemecatan Pelapor

Rangkaian peristiwa 2024 hingga 2026 memperlihatkan bagaimana desain insentif Indonesia diuji di dunia nyata. Kasus Universitas Lambung Mangkurat (ULM) bermula dari laporan pelapor anonim yang mendorong Inspektorat Jenderal kementerian membuka penyelidikan pada akhir 2023. Menurut kronologi Wartabanjar (Juli 2025), gelar guru besar sebelas dosen Fakultas Hukum dicabut pada Juli 2024 karena manipulasi administratif, dugaan pemalsuan tanda tangan, dan penggunaan jurnal pemangsa; akreditasi universitas diturunkan pada September 2024; dan pada 21 hingga 24 Juli 2025 Inspektorat Jenderal memeriksa enam belas guru besar lain secara tertutup. Hingga 29 September 2025, menurut Ekspos Kaltim, keenam belas guru besar itu belum menerima surat keputusan pembatalan, kecuali satu nama.

Kasus ULM penting bukan karena keunikannya, tetapi karena memperlihatkan arah konsekuensi yang asimetris. Sanksi akreditasi menghantam seluruh sivitas, termasuk mahasiswa yang tidak terlibat, sementara proses terhadap individu berjalan lambat dan sebagian tertutup. ULM kemudian membentuk pusat pengelolaan publikasi untuk menyaring mutu publikasi, sebuah langkah yang tepat secara teknis, tetapi tetap berada pada logika gerbang, bukan logika insentif. Pola serupa terlihat ketika indeks risiko integritas riset internasional menyorot kampus-kampus besar. Research Integrity Risk Index (RI²) yang dikembangkan Lokman Meho dari American University of Beirut mengukur antara lain proporsi publikasi di jurnal yang dikeluarkan dari Scopus atau Web of Science dan jumlah retraksi per seribu publikasi. Pada Juli 2025, Republika melaporkan tiga belas perguruan tinggi Indonesia masuk zona risiko, lima di antaranya pada kategori tertinggi, dan dalam pembaruan yang dilaporkan IPB University (Oktober 2025) jumlah kampus Indonesia yang tercakup naik menjadi dua puluh, dengan IPB sebagai satu-satunya yang berstatus hijau.

Respons terhadap RI² memperlihatkan ketegangan antara pembelaan reputasi dan refleksi. Menurut University World News (Juli 2025), Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Togar Simatupang meminta kampus mengutamakan mutu riset daripada volume publikasi, sementara salah satu universitas yang disorot mempersoalkan angka artikel bermasalah yang dipakai indeks. Perdebatan metodologis semacam itu sah, karena RI² adalah indikator risiko relatif dan bukan vonis. Namun kajian ini menilai, dengan keyakinan sedang, bahwa komponen terbesar risiko kampus Indonesia dalam indeks itu, yakni publikasi di jurnal yang kemudian dikeluarkan dari pengindeks, merupakan konsekuensi langsung dari aturan yang mendorong dosen mengejar label Scopus dalam tenggat promosi, sehingga perdebatannya sebaiknya diarahkan ke aturan itu, bukan ke metodologi indeks.

Peristiwa 2026 mempertajam persoalan perlindungan pelapor. Pada Juni 2026, detikJogja melaporkan bahwa seorang dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta diberhentikan tidak dengan hormat setelah melaporkan dugaan publikasi di jurnal pemangsa yang melibatkan sejumlah dosen, pejabat kampus, dan guru besar kepada kementerian dan yayasan. Menurut LBH Yogyakarta yang mendampinginya, dosen tersebut sebelumnya diberi pilihan mengundurkan diri, meminta maaf dan menarik laporan, atau diberhentikan; yayasan menyatakan keputusan itu sah berdasarkan aturan internal dan menghormati upaya hukum yang sedang berjalan. Kajian ini tidak menilai pokok sengketa tersebut, tetapi mencatat implikasi sistemiknya: tanpa perlindungan hukum bagi pelapor integritas, variabel keempat dalam kerangka analitik kajian ini bernilai rendah. Pada Mei 2026, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto juga mengakui adanya dugaan penggunaan riset palsu oleh peneliti Indonesia di forum ilmiah internasional, dengan temuan awal bahwa nama-nama yang terlibat tidak tercatat sebagai dosen atau peneliti aktif, sebagaimana diberitakan RCTI+; temuan itu sendiri menunjukkan lemahnya keterlacakan identitas dalam sistem nasional.

Perbandingan Internasional: Tiongkok, India, Arab Saudi, dan Eropa

Tiongkok adalah kasus paling instruktif karena ia pernah menjadi pasar terbesar pabrik makalah dan kemudian menggeser insentifnya secara eksplisit. Pada Februari 2020, kementerian sains dan pendidikan Tiongkok melarang pemberian bonus untuk publikasi, melarang promosi dan rekrutmen yang semata didasarkan pada jumlah makalah atau sitasi, dan mewajibkan universitas riset merevisi kebijakan penilaian paling lambat 31 Juli, dengan ancaman penghentian dana proyek khusus, sebagaimana dilaporkan Nature Index (Maret 2020). Akhir tahun yang sama, perpustakaan Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok merilis daftar peringatan dini jurnal internasional yang terus diperbarui setiap tahun; edisi April 2025, menurut perpustakaan City University of Hong Kong, mengeluarkan jurnal yang telah berbenah. Penegakan kemudian dipusatkan: kementerian pendidikan mewajibkan universitas melaporkan seluruh retraksi tiga tahun terakhir beserta alasannya paling lambat 15 Februari 2024, setelah Nature menghitung lebih dari 17.000 retraksi berpengarang Tiongkok sejak 2021 (Mallapaty, 2024); kementerian sains pada Februari 2026 memerintahkan penyelidikan dan publikasi hasil atas retraksi akibat pelanggaran (CASRAI, 2026); dan pada September 2026 diumumkan kampanye khusus serta basis data pelanggaran serius yang terhubung dengan seleksi proyek, akademisi, dan penghargaan (China Daily, 2026).

Pelajaran dari Tiongkok bersifat ganda. Di satu sisi, Tiongkok memenuhi tiga dari empat variabel kerangka kajian ini: insentif hitungan dihapus secara formal, konsekuensi retraksi dikembalikan ke individu dan institusi, dan data retraksi dihubungkan dengan sistem karier. Di sisi lain, warisan pasar lama masih besar. Pracetak Jonas Oppenlaender yang dilaporkan Chemistry World (2026) menemukan institusi Tiongkok tercantum pada lebih dari 52 persen sekitar 46.000 retraksi dalam basis data Retraction Watch, padahal porsi keluarannya 16,5 persen. Penilaian kajian ini, dengan keyakinan sedang, adalah bahwa lonjakan retraksi Tiongkok sebagian merupakan tanda penegakan yang mulai bekerja, karena penegakan memang menyingkap stok kecurangan lama, dan bahwa efek bersih reformasi insentif baru akan terbaca pada data akhir dekade ini.

India mewakili jalur yang berbeda: memakai pemeringkatan nasional sebagai tuas sanksi. Untuk peringkat 2025, National Institutional Ranking Framework (NIRF) untuk pertama kalinya mengurangi nilai riset institusi berdasarkan jumlah atau persentase publikasi yang ditarik, sebagaimana dilaporkan Careers360 (Agustus 2025). Pada Oktober 2026, ThePrint melaporkan bahwa banyaknya makalah tertarik yang ditandai dalam penilaian 2026 menunda pengumuman peringkat, dan bahwa lembaga penyelenggara mempertimbangkan larangan ikut serta bagi pelanggar berulang; laporan yang sama mengutip data Retraction Watch tentang 887 retraksi India pada 2025, kedua setelah Tiongkok. Pendekatan India menarik karena membalik arah konsekuensi ke tingkat institusi tanpa menunggu proses individual, tetapi ia masih bekerja di dalam logika pemeringkatan, sehingga berisiko mendorong institusi menyembunyikan atau memperdebatkan atribusi retraksi alih-alih membenahi insentif promosi di dalamnya.

Arab Saudi memperlihatkan bahwa permainan metrik tidak hanya dilakukan individu, tetapi juga institusi yang mengejar peringkat. Analisis SIRIS Academic (2023) mencatat lonjakan peneliti sangat dikutip berafiliasi utama Saudi dari 27 pada 2014 menjadi 109 pada 2022, dengan 75 persen di antaranya memiliki afiliasi kedua di luar negeri, sebuah pola yang dikaitkan dengan insentif finansial untuk memindahkan afiliasi. Setelah Clarivate membersihkan daftar Highly Cited Researchers, jumlah peneliti berafiliasi Saudi turun dari 109 menjadi 76 dalam setahun (Pesquisa FAPESP, 2024), dan analisis Nature 2023 menempatkan Arab Saudi pada tingkat retraksi tertinggi, sekitar 30 per 10.000 artikel, di antara negara dengan lebih dari 100.000 makalah. Kasus ini menunjukkan bahwa ketika negara membeli posisi peringkat, ia menciptakan permintaan atas metrik yang dapat dimanipulasi, dan bahwa koreksi pada akhirnya datang dari luar, yaitu dari penyedia data dan jurnalis, bukan dari regulator domestik.

Eropa menawarkan model yang paling dekat dengan reformasi insentif murni. Agreement on Reforming Research Assessment yang diluncurkan Juli 2022 kini ditandatangani lebih dari 800 organisasi, dengan kewajiban menyerahkan rencana aksi dalam setahun, menurut Leiden Madtrics (Januari 2026); Belanda bahkan telah memulai program Recognition and Rewards sejak 2019. Kekuatan model ini adalah menggeser objek penghargaan ke penilaian kualitatif dan beragam bentuk kontribusi; kelemahannya adalah sifat sukarela dan konteks pendanaan yang jauh lebih tinggi daripada di Selatan Global. Membandingkan keempat kasus, pola yang muncul konsisten dengan hipotesis kajian ini, dan dipegang dengan keyakinan tinggi: tidak satu pun sistem yang berhasil menekan kecurangan hanya dengan deteksi; perbaikan selalu menyertakan perubahan apa yang dihargai dan siapa yang menanggung akibat.

Argumen Tandingan: Apakah Teknologi Deteksi Sudah Cukup?

Argumen tandingan terkuat terhadap tesis kajian ini layak dirumuskan dalam bentuk terbaiknya. Pertama, deteksi berbasis AI berkembang sangat cepat, dan dengan pemeriksaan lintas penerbit, verifikasi identitas, serta analisis jaringan, gerbang jurnal bereputasi dapat menjadi cukup rapat sehingga produk pabrik makalah kehilangan nilai pasarnya; bila label Scopus tidak lagi dapat dibeli, insentif berbasis label justru akan mendorong kerja ilmiah yang sungguhan. Kedua, insentif metrik terbukti meningkatkan produktivitas, sebagaimana diakui Fry dan rekan, yang menyimpulkan bahwa sistem pemeringkatan dapat membantu membangun kapasitas ilmiah di negara berpendapatan rendah dan menengah. Ketiga, mengganti metrik dengan penilaian pakar di negara dengan budaya patronase berisiko membuka ruang subjektivitas, kolusi, dan nepotisme yang lebih sulit diaudit daripada angka. Keempat, data retraksi Indonesia yang hanya 148 kasus tidak membenarkan alarm sebesar yang disuarakan laporan ini.

Setiap butir mengandung kebenaran, dan kajian ini menerima sebagiannya. Penilaian pakar memang dapat diselewengkan, dan karena itu rekomendasi laporan ini tidak menghapus indikator kuantitatif, melainkan menurunkannya dari penentu menjadi masukan. Insentif metrik memang menaikkan volume, tetapi bukti yang sama menunjukkan bahwa sebagian besar pertumbuhan mengalir ke saluran yang paling murah untuk dipenuhi, yaitu prosiding, bukan ke mutu. Argumen bahwa deteksi akan menutup gerbang, sementara itu, bertentangan dengan data yang paling kuat. Studi PNAS 2025 menunjukkan bahwa jaringan kecurangan berpindah ke jurnal baru ketika jurnal lamanya dikeluarkan dari indeks, kasus Hijacked Journal Checker memperlihatkan bahwa label indeks dapat dipalsukan melalui pembajakan, dan sebagian besar jurnal OJS Indonesia tidak pernah melewati gerbang penerbit anggota STM. Lebih jauh, deteksi selalu bekerja setelah naskah ada, sedangkan reformasi insentif bekerja sebelum seseorang memutuskan untuk membelinya.

Mengenai rendahnya angka retraksi Indonesia, kajian ini berpendapat bahwa angka itu adalah fungsi dari pengawasan, bukan ukuran kejadian. Tiongkok tidak tiba-tiba lebih curang pada 2023; ia menjadi lebih terlihat karena Hindawi, Nature, dan detektif integritas memeriksanya. Indonesia, dengan puluhan ribu jurnal lokal di luar jangkauan alat pemeriksa global, memiliki banyak ruang yang tidak diperiksa siapa pun. Tanda-tanda tidak langsung, seperti tingginya porsi publikasi di jurnal yang kemudian dikeluarkan dari indeks dalam RI², kasus guru besar ULM, dan iklan jasa publikasi dengan jaminan terbit, menunjukkan bahwa kerentanan itu nyata. Dengan demikian, setelah mempertimbangkan argumen tandingan secara serius, kajian ini mempertahankan tesisnya dengan satu penyesuaian: teknologi deteksi adalah komponen yang tidak dapat ditawar, tetapi ia efektif hanya bila dipasangkan dengan insentif yang menghapus keuntungan kecurangan dan dengan konsekuensi yang mengalir kembali kepada penerimanya.

Skenario 2027–2030 dan Rekomendasi Berjangka Waktu

Berdasarkan kerangka permintaan, pasokan, dan gerbang, kajian ini merumuskan tiga skenario bagi sistem publikasi Indonesia hingga 2030. Skenario pertama adalah reformasi insentif terkalibrasi, ketika pemerintah menurunkan bobot label indeks dalam promosi, menghubungkan data retraksi dan jurnal yang dikeluarkan dari indeks dengan basis data karier, serta melindungi pelapor secara hukum. Skenario kedua adalah kepatuhan kosmetik, ketika aturan teknis terus diperketat, misalnya dengan menaikkan ambang kuartil atau menambah daftar larangan, tetapi logika hitungan tetap dipertahankan, sehingga permintaan bergeser ke kanal yang lebih canggih seperti teks buatan AI, jurnal yang dibajak, dan kepengarangan yang dibeli di jurnal bereputasi. Skenario ketiga adalah eskalasi krisis kredibilitas, ketika satu atau lebih skandal besar, misalnya retraksi massal yang melibatkan banyak kampus Indonesia atau temuan jaringan editor domestik, memicu hilangnya kepercayaan internasional dan sanksi pengindeks terhadap jurnal-jurnal nasional.

Skenario kepatuhan kosmetik dinilai paling mungkin karena sejalan dengan pola kebijakan 2024 hingga 2026, yang lebih banyak menambah syarat teknis daripada mengubah objek penghargaan. Untuk menggeser probabilitas ke skenario pertama, kajian ini mengajukan rekomendasi bagi pelaku spesifik. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi perlu, paling lambat akhir 2027, merevisi aturan jabatan akademik sehingga calon guru besar menyerahkan tiga karya terbaik yang dibaca dan dinilai panel pakar eksternal, termasuk dari luar negeri, dengan label indeks hanya sebagai informasi pendukung; pada saat yang sama, kementerian perlu menetapkan bahwa jabatan dan tunjangan yang diperoleh melalui publikasi yang kemudian ditarik karena pelanggaran wajib ditinjau ulang. Pengelola SINTA dan sistem akreditasi jurnal perlu, dalam 2027, mengintegrasikan data Retraction Watch, daftar jurnal dibajak, dan status penghentian cakupan Scopus ke profil peneliti dan institusi, sehingga risiko terlihat sebelum promosi, bukan sesudah skandal.

Pemerintah dan DPR perlu, dalam siklus legislasi 2027–2028, menetapkan perlindungan hukum bagi pelapor integritas akademik yang setara dengan perlindungan pelapor korupsi, karena kasus 2026 menunjukkan bahwa tanpa perlindungan itu informasi tidak akan mengalir. BRIN, sebagai pendukung United2Act, perlu memimpin pembentukan kantor integritas riset nasional pada 2027 yang menerbitkan laporan tahunan retraksi berafiliasi Indonesia dan pedoman penggunaan AI dalam karya ilmiah. Rektor dan LLDIKTI perlu, mulai tahun akademik 2027/2028, mewajibkan ORCID terverifikasi bagi dosen dan editor jurnal kampus serta menerapkan prinsip kerangka identitas STM bagi penelaah. Di tingkat internasional, STM dan penerbit besar perlu membuka akses bersubsidi ke pemeriksa pengiriman ganda dan pemeriksa pabrik makalah bagi konsorsium jurnal OJS di Selatan Global dalam 2027; Elsevier dan Clarivate perlu mempercepat pengeluaran jurnal yang terbukti dibajak atau dikuasai makelar serta membagikan data itu kepada regulator nasional; COPE dan United2Act perlu memasukkan perwakilan editor Indonesia dalam kelompok kerja koreksi pascaterbit; dan UNESCO bersama donor pendidikan tinggi perlu mendanai infrastruktur integritas bersama bagi jurnal kecil sebagai barang publik.

Sistem yang membayar dosen untuk label indeks sedang membiayai pasar yang ingin ia berantas.

Keterbatasan dan Kesimpulan

Kajian ini memiliki keterbatasan yang perlu dicatat agar temuannya dibaca secara proporsional. Pertama, tidak ada analisis bibliometrik orisinal; angka retraksi, estimasi produk pabrik makalah, dan klasifikasi risiko institusi dikutip dari sumber lain, dan sebagian, seperti estimasi Adam Day dan analisis Oppenlaender, belum melalui telaah sejawat. Kedua, data retraksi Indonesia sangat tipis, dan inferensi tentang skala kecurangan yang tidak terdeteksi bersandar pada indikator tidak langsung, sehingga penilaian kuantitatifnya dipegang dengan keyakinan sedang atau rendah. Ketiga, ringkasan aturan jabatan akademik terbaru sebagian bersumber dari portal informasi dosen, bukan teks resmi yang diakses langsung, dan rinciannya dapat berubah melalui petunjuk teknis. Keempat, perbandingan antarnegara menyederhanakan sistem yang sangat berbeda dari segi pendanaan, ukuran, dan struktur politik, sehingga pelajaran dari Tiongkok atau Eropa tidak dapat dipindahkan secara mekanis. Kelima, kasus individual yang sedang berproses hukum, seperti sengketa pemberhentian dosen pada 2026, hanya dibahas dari implikasi sistemiknya tanpa menilai pokok perkaranya.

Dengan mempertimbangkan keterbatasan itu, kesimpulan laporan ini tetap tegas. Kecurangan riset telah menjadi industri dengan rantai pasok, makelar, dan teknologi produksinya sendiri, dan AI generatif menurunkan biaya produksinya lebih cepat daripada kemampuan komunitas ilmiah untuk memverifikasi. Infrastruktur integritas global, mulai dari STM Integrity Hub, detektor penerbit, kerangka identitas, hingga koalisi United2Act, adalah investasi yang tepat dan harus diperluas ke Selatan Global, tetapi ia bekerja di gerbang dan tidak menyentuh sumber permintaan. Pengalaman Tiongkok, India, Arab Saudi, dan Eropa menunjukkan bahwa sistem yang mulai pulih adalah sistem yang mengubah apa yang dihargai dan memastikan bahwa akibat kecurangan kembali kepada yang memperoleh manfaat.

Bagi Indonesia, pilihan kebijakannya jelas walaupun tidak mudah. Paparan pelatihan tahun 2015 berjudul Strategi Menulis dalam Jurnal Ilmiah menggambarkan jalan panjang yang sesungguhnya: membangun kemampuan meneliti dan menulis dari tesis hingga artikel melalui struktur ilmiah yang disiplin. Jalan itu tidak dapat bersaing dengan jasa berjaminan terbit selama sistem karier hanya menghitung hasil akhirnya. Indonesia memiliki ekosistem jurnal terbuka terbesar di dunia, sebuah aset yang dapat menjadi teladan tata kelola ilmu Selatan Global atau menjadi pintu masuk termudah bagi industri kecurangan transnasional. Penentunya bukan perangkat lunak yang dibeli, melainkan aturan yang ditulis: apa yang dihargai, siapa yang menanggung akibat, siapa yang dapat dilacak, dan siapa yang dilindungi ketika berbicara.

Executive Summary: When Fraud Becomes an Industry

This study poses a single policy question: why are some national publishing systems able to withstand the wave of research fraud that is now produced industrially, while others become its most fertile market, and what does this mean for journal governance in Indonesia? The question is urgent because the scale of the problem has changed qualitatively. In 2023 alone more than 10,000 papers were retracted, an all-time record, and more than 8,000 of them came from Wiley’s Hindawi journals, as recorded by Nature’s analysis of December 2023. Two years later, the study by Richardson and colleagues in PNAS (2025) showed that the corpus of paper-mill products doubles roughly every 1.5 years, ten times faster than the growth of the scientific literature as a whole.

The core answer of this report is that incentive design, not detection technology alone, determines whether a national publishing system can hold out. Detectors of machine-generated text, cross-publisher duplicate checkers and researcher identity verification do raise the cost of fraud, but they all work on the supply side and at the journal gate, whereas demand for fake papers is created by the rules on promotion, allowances, accreditation and rankings that reward output counts and index labels. As long as that demand is left unchanged, supply simply relocates: from tightened journals to hijacked ones, from crude paraphrase to large-language-model text, from large publishers to local journal ecosystems with weak oversight. This judgement is held with high confidence at the global level, because it is supported by consistent retraction data, network studies and cross-national experience, and with moderate confidence for Indonesia-specific projections, because national retraction data remain thin and have not been officially compiled.

Indonesia serves as the anchor case because it combines three vulnerabilities at once. The country hosts some 23,486 journals running on Open Journal Systems, almost 45 per cent of all OJS journals in the world according to Lamury and Willinsky (2025); it ties academic careers to scores and index labels through SINTA and the rules on academic rank; and it has just passed through a series of professorship scandals, scrutiny from an international integrity-risk index and the dismissal of a whistleblower in 2026. The significance of the case reaches beyond Indonesia. If the country with the world’s largest open-access journal ecosystem fails to reform its incentives, that gap will be exploited by transnational fraud networks operating across publishers and jurisdictions, and the integrity of the global scientific record will erode with it. This study closes with three scenarios to 2030, time-bound recommendations for national and international actors, and signposts that the public can monitor.

From Craft to Industry: The Anatomy of Research Fraud, 2020–2026

Research fraud is not a new phenomenon, but its form has shifted from sporadic individual acts to an organised, priced and scaled production chain. Paper mills, that is, commercial entities that sell ready-to-submit manuscripts or authorship slots, were identified by the joint COPE and STM report of 2022 as a real threat to the integrity of the scholarly record. That report also stated that pressure to publish drives demand, and that in some countries such services are seen as not particularly reprehensible. Adam Day’s analysis for Clear Skies, reported by Plagiarism Today (2023) on the basis of Nature’s coverage, estimated that around 400,000 of 48 million papers published since 2000 bear strong textual similarities to paper-mill products, and that about 1.5 to 2 per cent of papers published in 2022 probably came from similar sources, although these figures have not been peer reviewed.

The Hindawi case shows how this industry penetrated the heart of mainstream publishing. According to Retraction Watch (December 2023), Hindawi began with 500 retractions in September 2022, halted special issues for several months from October 2022, banned hundreds of guest editors and eventually withdrew more than 8,000 articles in a year on the basis of six indicators of manipulation, including scope mismatches, anomalous citations and compromised peer review. Wiley estimated lost revenue of 35 to 40 million US dollars in that fiscal year, and in May 2024 it closed 19 journals and counted more than 11,300 papers retracted over two years, as recorded by the ISSN International Centre (2024). The main lesson is structural: the special-issue model, with guest editors and article processing charges, created a gate that could be bought, and the perpetrators exploited it systematically.

The technical markers of this industry have also evolved. In 2021, Cabanac, Labbé and Magazinov introduced the term tortured phrases, such as “counterfeit consciousness” in place of “artificial intelligence”, the traces of online paraphrasing tools used to fool plagiarism checkers. Such markers are useful precisely because they are crude. The 2025 PNAS study added a more worrying dimension: some editors handle problematic articles far more often than chance can explain, brokers such as ARDA maintain fee-based lists of journals with guaranteed publication, and when journals on that list are de-indexed, replacement journals quickly appear. The researchers’ own summary notes that MEDLINE, Scopus and Web of Science de-index fewer than 100 journals per year, and that only about one in four paper-mill products is expected ever to be retracted.

From this a first judgement can be drawn with high confidence: existing mechanisms of scientific correction are growing far more slowly than the capacity to produce fraud. In April 2026, Retraction Watch managing editor Kate Travis testified before the US House Science Committee that her organisation’s database had passed 63,000 retractions with an overall retraction rate of about 0.2 per cent, while calling for reform of incentives that reward volume, as summarised by CASRAI (2026). The 0.2 per cent figure is often read as evidence that the system works; this analysis reads it the other way, as the lower bound of a problem that largely goes undetected, given that estimates of paper-mill output far exceed annual retractions.

Analytical Framework and Method Note

To explain why national systems differ in resilience, this study treats research fraud as a market with three nodes: demand, supply and the gate. Demand arises from rules that turn publications into a currency for careers and budgets, such as requirements for academic rank, performance allowances, programme accreditation and university rankings. Supply is provided by paper mills, authorship brokers, predatory journals, hijacked journals and now large language models that push the marginal cost of producing text close to zero. The gate consists of editors, reviewers, publishers, indexers and detection tools. The literature on metric manipulation, above all the collection edited by Biagioli and Lippman, Gaming the Metrics (MIT Press, 2020), has shown that audit culture shifts pressure from merely publishing to demonstrating measurable impact, and that this shift is what gave birth to citation rings and engineered peer review.

The working hypothesis of this report is that a system’s resilience is determined more by four incentive-design variables than by the sophistication of its detection. The first variable is the object of reward: whether what is rewarded is article counts and index labels, or the quality of substance as read and judged by experts. The second is the direction of consequences: whether retractions and publications in de-indexed journals turn back against the individuals and institutions that benefited from them. The third is traceability: whether the identities of researchers, editors and reviewers can be verified and whether retraction data are linked to career databases. The fourth is protection for whistleblowers and integrity sleuths, since almost every major case has come to light through reports from outsiders rather than internal audits. Systems that score high on all four are expected to be resilient; systems that reward counts, allow the benefits of fraud to stick, are untraceable and punish whistleblowers are expected to become fertile markets.

Methodologically, this study is a qualitative comparative policy analysis using process tracing across five systems over the period 2020 to 2026: Indonesia as the anchor case, China, India, Saudi Arabia, and Europe through the research-assessment reform movement. Case selection follows a logic of variation: China represents a country that moved from cash incentives to centralised enforcement, India the use of national rankings as a sanctioning lever, Saudi Arabia metric gaming at the institutional level, and Europe assessment reform driven by a voluntary coalition. Sources include policy documents and their official summaries, peer-reviewed bibliometric and network studies, reports by integrity bodies, and reputable media coverage for the most recent events. This study conducts no original bibliometric analysis; the figures cited come from the referenced sources and are treated with caution according to their status, especially when they come from preprints or secondary summaries.

Each key judgement carries a confidence label. High confidence is assigned when several independent sources using different methods point in the same direction; moderate confidence when the evidence is consistent but rests on few sources or incomplete data; low confidence when a judgement is more an inference from patterns than a direct observation. The Research Center’s earlier study, Pajak Keterbacaan (2026), has examined the readability costs borne by Global South scientists; this report deliberately takes another angle, the political economy of fraud and integrity infrastructure, so the visibility question is not repeated here.

Generative AI as a Multiplier: Production, Fictitious Citations and Review Manipulation

Generative AI did not create the market for fraud, but it has fundamentally changed the economics of production. Whereas early paper mills needed human labour to copy, paraphrase and assemble data, large language models now produce text that is fluent, free of tortured phrases and hard to distinguish from human writing. Haider and colleagues in the HKS Misinformation Review (September 2024) found 139 papers that appeared to have been produced with GPT without disclosure showing up as regular Google Scholar results; around two-thirds were published in non-indexed journals, and 57 per cent touched on fields vulnerable to disinformation, such as computing, the environment and health. The finding matters for a country with thousands of local journals, because academic search engines do not distinguish between journals that run genuine review and journals that merely have an OJS page.

The second impact is the contamination of references. A systematic review in The Lancet reported by CIDRAP (2026) examined 2.5 million papers in the PubMed Central open-access subset from January 2023 to February 2026 and found 4,046 fabricated references in 2,810 papers. The rate rose more than twelvefold, from roughly one in 2,828 papers in 2023 to one in 277 papers in the first seven weeks of 2026, in step with the spread of large language models. Fictitious citations are a telling symptom: they are rarely intended as deception, but they prove that manuscripts can pass through editing and review without anyone checking whether the cited sources actually exist. In other words, the gap that paper mills exploit and the gap that allows hallucinated references are the same gap, namely review that does not read.

The third impact targets peer review itself. In July 2025, a Nikkei report summarised by TechSpot revealed hidden instructions in preprints from 14 institutions in eight countries, written as white text on a white background and asking AI-based reviewers to give positive reviews. A test reported by Cursor, Eindhoven University of Technology (2025) showed that such prompts work: one chatbot repeated the hidden instruction almost word for word in its review, and another, which had first flagged the practice as a violation, switched to recommending acceptance after the wording was slightly altered. In the same month, Frontiers announced the retraction of 122 articles across five journals and linked more than 4,000 articles at seven other publishers to a network of about 35 authors who manipulated citations and reviewed without disclosing conflicts of interest, as reported by Retraction Watch (July 2025).

The judgement that can be drawn from these three impacts, with high confidence, is that generative AI widens the asymmetry between the cost of producing a manuscript and the cost of verifying it. Production becomes cheap and fast, while verification remains expensive because it demands human expertise and time. The COPE position since February 2023 that AI tools cannot be listed as authors and that their use must be disclosed is right as a norm, but disclosure norms bind only those acting in good faith. For a market driven by demand for index labels, generative AI is a multiplier technology: it does not change why people buy papers, but it makes those papers cheaper, more numerous and harder to recognise.

Global Integrity Infrastructure: Detection, Identity, Coalitions and Their Limits

The publishing industry has responded by building shared integrity infrastructure that has grown rapidly over the past five years. At its centre is the STM Integrity Hub, which according to Joris van Rossum in The Scholarly Kitchen (May 2024) provides a paper-mill checker with more than ten signals, including Papermill Alarm and the PubPeer database, as well as a cross-journal and cross-publisher duplicate-submission checker piloted since October 2023. At that point twelve publishers were connected, more than 20,000 manuscripts were screened each month, and over one per cent were detected as duplicate submissions. Large publishers are also building their own tools: Springer Nature has run Geppetto since November 2023 to detect AI-generated text and SnappShot since December 2023 for image duplication, as explained by Springer Nature (August 2024), while Frontiers expanded its AI-based review assistant to check reviewers’ conflicts of interest after the 2025 case, according to Frontiers’ official statement.

The second layer is identity verification. In March 2025, STM released a researcher identity verification framework that, according to Retraction Watch (May 2025), treats trust as a continuum set through risk assessment, with methods ranging from institutional email and login, through ORCID with trust markers, to government identity documents checked by third parties. The framework targets a very common paper-mill tactic, namely an author suggesting a reviewer with an email address that the author controls. Yet it also faces real constraints: ORCID trust markers are used by fewer than 20 per cent of researchers, and concerns have been raised that additional verification would slow down unaffiliated researchers, who are not few in developing countries.

The third layer is multi-stakeholder coalitions. United2Act, which grew out of a virtual summit in May 2023 and issued a consensus statement in January 2024, set five workstreams: education and awareness, improving post-publication corrections, research on paper mills, developing trust markers, and facilitating dialogue. According to The Scholarly Kitchen (February 2024), its endorsers include the European Research Council and, relevant to this study, Indonesia’s National Research and Innovation Agency (BRIN). On the independent monitoring side, the Retraction Watch Hijacked Journal Checker passed 400 entries in December 2025, up from just over 100 in May 2022, and recorded that content from 67 hijacked journals had contaminated the data of authentic journals in Scopus.

Even so, this infrastructure has structural limits that must be honestly acknowledged, and the following judgement is held with high confidence. First, almost all tools operate at the gates of member publishers, so thousands of small journals outside that network, including most OJS journals in Indonesia, are untouched. Second, detection is an arms race: every marker that is published, from tortured phrases to language-model sentence patterns, teaches suppliers how to avoid it, which is why Hindawi deliberately limited the detail in its retraction notices. Third, detection does not touch the reason someone buys a paper. A lecturer rejected by Geppetto does not lose the need for a reputable article in order to be promoted; the lecturer simply turns to another supplier. Global integrity infrastructure is therefore a necessary condition but not a sufficient one.

Detectors can raise the price of fraud, but only incentive rules can remove the reason to buy it.

Indonesia: The SINTA–Garuda–OJS Incentive Architecture and the Publication Market

Indonesia’s publishing ecosystem is built on policies that deliberately use metrics to accelerate scientific productivity. SINTA, a government portal that scores every researcher on publications and citations, was studied by Fry, Lynham and Tran in Research Policy (2023) using panel data on more than 200,000 researchers. They found that changes in publishing behaviour after SINTA’s introduction tracked the weights in its ranking formula: publications in top journals rose moderately, but 62 per cent of total growth came from conference proceedings, with the strongest effects among researchers most exposed to the incentives. An editorial in Tempo (February 2024), citing Nature, noted a surge in Indonesian publications from 6,080 in 2013 to 37,513 in 2019, linked to a 2017 change in researcher evaluation. This growth is real, but it rests on a narrow funding base: Indonesia’s research and development spending was only about 0.28 per cent of GDP in 2020 according to World Bank data compiled by Trading Economics.

The combination of high output demands and low research funding creates a gap that the market then fills. On one side are some 23,486 OJS journals, most run by universities with limited editorial resources. On the other, the rules on academic rank require publication in journals carrying particular labels. According to The Jakarta Post (July 2024), a May 2024 circular from the Directorate General of Higher Education required at least one article in a world-renowned journal for professorship candidates. The latest framework, as summarised by Dunia Dosen (2026) from Decree No. 39 of 2026 of the Minister of Higher Education, Science and Technology, sets explicit quartile and SJR thresholds, for example an article in an international journal of at least Q2 with an SJR above 0.25 as both lead and corresponding author for a full professorship. The provision contains several safeguards that deserve credit, such as the exclusion of journals cancelled or discontinued from coverage at the time of publication and of assessment, the requirement for an editorial board from at least four countries, and the exclusion of output from publishers at the candidate’s own campus, but its basic logic still makes index labels and quartiles the currency of careers.

Once that currency is set, a market to exchange it appears in the open. One online service advertises “Jasa Pembuatan & Publikasi Jurnal: LoA, Sinta, Scopus 24 Jam” (journal article creation and publication services: LoA, Sinta, Scopus, 24 hours) with a “guaranteed publication or 100% money back” pledge and creation fees of up to some fifteen million rupiah. Such advertising does not in itself prove fraud, but it shows that publication is treated as a commodity with a guaranteed outcome, something conceptually at odds with peer review. Authorship practice shows the same symptoms. Tempo recorded that 124 BRIN researchers were listed as authors of a single article in the MDPI journal Land in June 2023; BRIN’s investigation found an ethical violation, and 121 researchers had their performance allowances cut by 10 to 30 per cent for a year. Ministry officials themselves acknowledge the problem: in February 2024, the acting Director General of Higher Education, Research and Technology, Nizam, stated that many Indonesian publications appear in unclear or predatory journals, as reported by Antara.

Retraction data confirm that this vulnerability is not merely a perception, even though the numbers are still small. Samala and colleagues in Quality & Quantity (2025) analysed 148 formally retracted publications with Indonesian affiliations, with a surge since 2015 and a peak in 2024; the main reasons were plagiarism, duplication, authorship disputes and publication in predatory outlets, concentrated in medicine, engineering and the social sciences and in APC-driven open-access journals. The study also noted the absence of clear AI ethics guidelines for academic writing. The figure of 148 is far below the thousands of retractions in China or India, and this study judges, with moderate confidence, that it reflects the low level of scrutiny over local journals that nobody checks rather than a low incidence. The inaugural professorial lecture by Al Makin, Bisakah Menjadi Ilmuwan di Indonesia? (2018), warned long ago that the main obstacle facing Indonesian scientists is institutional, namely bureaucracy and administrative demands that consume research time, not intellectual capacity; when bureaucracy measures science by counting, shortcuts become rational.

Indonesian Scandals and Responses, 2024–2026: From ULM to the Dismissal of a Whistleblower

The events of 2024 to 2026 show how Indonesia’s incentive design has been tested in the real world. The case of Universitas Lambung Mangkurat (ULM) began with a report from an anonymous whistleblower that prompted the ministry’s Inspectorate General to open an investigation in late 2023. According to the chronology by Wartabanjar (July 2025), the professorships of eleven Faculty of Law lecturers were revoked in July 2024 for administrative manipulation, alleged signature forgery and the use of predatory journals; the university’s accreditation was downgraded in September 2024; and from 21 to 24 July 2025 the Inspectorate General examined sixteen further professors behind closed doors. As of 29 September 2025, according to Ekspos Kaltim, those sixteen professors had not received a cancellation decree, with the exception of one name.

The ULM case matters not because it is unique but because it reveals an asymmetric direction of consequences. The accreditation sanction struck the entire academic community, including students who were not involved, while proceedings against individuals moved slowly and partly behind closed doors. ULM then set up a publication management centre to screen the quality of publications, a technically sound step, but one that still follows the logic of the gate rather than the logic of incentives. A similar pattern appeared when an international research integrity risk index put the spotlight on major campuses. The Research Integrity Risk Index (RI²) developed by Lokman Meho of the American University of Beirut measures, among other things, the share of publications in journals removed from Scopus or Web of Science and the number of retractions per thousand publications. In July 2025, Republika reported that thirteen Indonesian universities fell into risk zones, five of them in the highest category, and in an update reported by IPB University (October 2025) the number of Indonesian campuses covered rose to twenty, with IPB the only one in green status.

Responses to RI² reveal a tension between reputational defence and reflection. According to University World News (July 2025), the acting Secretary General of the Ministry of Higher Education, Science and Technology, Togar Simatupang, urged campuses to prioritise research quality over publication volume, while one of the universities in the spotlight disputed the number of problematic articles used by the index. Such methodological debate is legitimate, since RI² is an indicator of relative risk, not a verdict. Yet this study judges, with moderate confidence, that the largest component of Indonesian campuses’ risk in that index, namely publication in journals later removed from indexers, is a direct consequence of rules that push lecturers to chase the Scopus label within promotion deadlines, so the debate would be better directed at those rules than at the index’s methodology.

The events of 2026 sharpened the question of whistleblower protection. In June 2026, detikJogja reported that a Faculty of Law lecturer at Universitas Atma Jaya Yogyakarta was dishonourably dismissed after reporting suspected predatory-journal publications involving a number of lecturers, campus officials and professors to the ministry and the foundation. According to LBH Yogyakarta, the legal aid institute assisting the lecturer, the lecturer had earlier been given the choice of resigning, apologising and withdrawing the report, or being dismissed; the foundation stated that the decision was lawful under its internal rules and that it respects the legal remedies under way. This study does not assess the merits of that dispute, but notes its systemic implication: without legal protection for integrity whistleblowers, the fourth variable in this study’s analytical framework scores low. In May 2026, Minister of Higher Education, Science and Technology Brian Yuliarto also acknowledged suspected use of fake research by Indonesian researchers at international scientific forums, with an initial finding that the names involved were not registered as active lecturers or researchers, as reported by RCTI+; that finding itself points to weak identity traceability within the national system.

International Comparison: China, India, Saudi Arabia and Europe

China is the most instructive case because it was once the largest market for paper mills and then explicitly shifted its incentives. In February 2020, China’s science and education ministries banned bonuses for publications, prohibited promotion and recruitment based solely on the number of papers or citations, and required research universities to revise their assessment policies by 31 July, under threat of suspended funding for special projects, as reported by Nature Index (March 2020). At the end of the same year, the library of the Chinese Academy of Sciences released an early-warning list of international journals that has been updated annually; the April 2025 edition, according to the City University of Hong Kong library, removed journals that had reformed. Enforcement was then centralised: the education ministry required universities to report all retractions from the previous three years with their reasons by 15 February 2024, after Nature counted more than 17,000 retractions with Chinese co-authors since 2021 (Mallapaty, 2024); the science ministry in February 2026 ordered investigations into, and publication of the outcomes of, retractions caused by misconduct (CASRAI, 2026); and in September 2026 a special campaign was announced together with a database of serious violations linked to the selection of projects, academicians and awards (China Daily, 2026).

The lesson from China is twofold. On the one hand, China meets three of the four variables in this study’s framework: count-based incentives have been formally abolished, the consequences of retraction have been returned to individuals and institutions, and retraction data have been linked to the career system. On the other hand, the legacy of the old market remains large. A preprint by Jonas Oppenlaender reported by Chemistry World (2026) found Chinese institutions listed on more than 52 per cent of some 46,000 retractions in the Retraction Watch database, against a 16.5 per cent share of output. This study’s judgement, with moderate confidence, is that China’s surge in retractions is partly a sign that enforcement has begun to work, because enforcement does expose the old stock of fraud, and that the net effect of the incentive reform will only be legible in data from the end of this decade.

India represents a different path: using national rankings as a sanctioning lever. For the 2025 rankings, the National Institutional Ranking Framework (NIRF) for the first time deducted research scores from institutions on the basis of the number or percentage of retracted publications, as reported by Careers360 (August 2025). In October 2026, ThePrint reported that the large number of retracted papers flagged in the 2026 assessment had delayed the announcement of the rankings, and that the organising body was considering barring repeat offenders; the same report cited Retraction Watch data on 887 Indian retractions in 2025, second only to China. India’s approach is interesting because it reverses the direction of consequences to the institutional level without waiting for individual proceedings, but it still operates within the logic of rankings, and so risks pushing institutions to conceal or dispute the attribution of retractions rather than fix the promotion incentives within them.

Saudi Arabia shows that metric gaming is practised not only by individuals but also by institutions chasing rankings. An analysis by SIRIS Academic (2023) recorded a jump in highly cited researchers with a primary Saudi affiliation from 27 in 2014 to 109 in 2022, 75 per cent of whom held a second affiliation abroad, a pattern linked to financial incentives for switching affiliations. After Clarivate cleaned up its Highly Cited Researchers list, the number of Saudi-affiliated researchers fell from 109 to 76 in a year (Pesquisa FAPESP, 2024), and Nature’s 2023 analysis placed Saudi Arabia at the highest retraction rate, about 30 per 10,000 articles, among countries with more than 100,000 papers. The case shows that when a state buys ranking positions, it creates demand for manipulable metrics, and that correction ultimately comes from outside, from data providers and journalists rather than domestic regulators.

Europe offers the model closest to pure incentive reform. The Agreement on Reforming Research Assessment, launched in July 2022, has now been signed by more than 800 organisations, which must submit action plans within a year, according to Leiden Madtrics (January 2026); the Netherlands had already started its Recognition and Rewards programme in 2019. The model’s strength is that it shifts the object of reward to qualitative assessment and diverse forms of contribution; its weakness is its voluntary nature and a funding context far richer than in the Global South. Comparing the four cases, the pattern that emerges is consistent with this study’s hypothesis and is held with high confidence: no system has succeeded in suppressing fraud through detection alone; improvement has always included a change in what is rewarded and in who bears the consequences.

The Counter-Argument: Is Detection Technology Enough?

The strongest counter-argument to this study’s thesis deserves to be stated in its best form. First, AI-based detection is developing very quickly, and with cross-publisher checks, identity verification and network analysis, the gates of reputable journals could become tight enough that paper-mill products lose their market value; if the Scopus label can no longer be bought, label-based incentives will actually encourage genuine scientific work. Second, metric incentives have demonstrably raised productivity, as acknowledged by Fry and colleagues, who conclude that ranking systems can help build scientific capacity in low- and middle-income countries. Third, replacing metrics with expert judgement in countries with a culture of patronage risks opening space for subjectivity, collusion and nepotism that is harder to audit than numbers. Fourth, Indonesia’s retraction data, at only 148 cases, do not justify an alarm as loud as the one sounded by this report.

Each point contains some truth, and this study accepts part of it. Expert judgement can indeed be subverted, which is why the recommendations of this report do not abolish quantitative indicators but demote them from determinant to input. Metric incentives do raise volume, but the same evidence shows that most of the growth flows into the channels cheapest to satisfy, namely proceedings, rather than into quality. The argument that detection will close the gate, meanwhile, runs against the strongest data. The 2025 PNAS study shows that fraud networks move to new journals when their old ones are de-indexed, the Hijacked Journal Checker shows that index labels can be counterfeited through hijacking, and most Indonesian OJS journals never pass through the gates of STM member publishers. Moreover, detection always works after a manuscript exists, whereas incentive reform works before anyone decides to buy one.

As for Indonesia’s low retraction count, this study argues that the figure is a function of scrutiny, not a measure of incidence. China did not suddenly become more fraudulent in 2023; it became more visible because Hindawi, Nature and integrity sleuths examined it. Indonesia, with tens of thousands of local journals beyond the reach of global screening tools, has a great deal of space that nobody checks. Indirect signs, such as the high share of publications in journals later removed from indexes in RI², the ULM professorship case and advertisements for publication services with guaranteed acceptance, indicate that the vulnerability is real. Having taken the counter-argument seriously, this study therefore maintains its thesis with one adjustment: detection technology is a non-negotiable component, but it is effective only when paired with incentives that remove the profit from fraud and with consequences that flow back to those who benefited.

Scenarios for 2027–2030 and Time-Bound Recommendations

On the basis of the demand, supply and gate framework, this study sets out three scenarios for Indonesia’s publishing system up to 2030. The first scenario is calibrated incentive reform, in which the government lowers the weight of index labels in promotion, links retraction data and de-indexed journals to career databases, and protects whistleblowers by law. The second is cosmetic compliance, in which technical rules keep being tightened, for instance by raising quartile thresholds or adding to lists of prohibitions, but the counting logic is retained, so demand shifts to more sophisticated channels such as AI-generated text, hijacked journals and purchased authorship in reputable journals. The third is an escalating credibility crisis, in which one or more major scandals, for example a mass retraction involving many Indonesian campuses or the discovery of a domestic editor network, trigger a loss of international trust and indexer sanctions against national journals.

The cosmetic-compliance scenario is judged most likely because it fits the policy pattern of 2024 to 2026, which added technical requirements more than it changed the object of reward. To shift probability towards the first scenario, this study offers recommendations for specific actors. The Ministry of Higher Education, Science and Technology should, by the end of 2027 at the latest, revise the rules on academic rank so that professorship candidates submit three best works that are read and assessed by external expert panels, including from abroad, with index labels serving only as supporting information; at the same time, the ministry should stipulate that ranks and allowances obtained through publications later retracted for misconduct must be reviewed. The managers of SINTA and the journal accreditation system should, during 2027, integrate Retraction Watch data, hijacked-journal lists and Scopus coverage-discontinuation status into researcher and institutional profiles, so that risk becomes visible before promotion rather than after a scandal.

The government and parliament should, in the 2027–2028 legislative cycle, establish legal protection for academic integrity whistleblowers equivalent to that for corruption whistleblowers, because the 2026 case shows that without such protection information will not flow. BRIN, as an endorser of United2Act, should lead the creation of a national research integrity office in 2027 that publishes an annual report on Indonesian-affiliated retractions and guidance on the use of AI in scholarly work. Rectors and the regional higher-education service agencies (LLDIKTI) should, from the 2027/2028 academic year, require verified ORCID iDs for lecturers and campus journal editors and apply the principles of the STM identity framework to reviewers. At the international level, STM and the major publishers should open subsidised access to the duplicate-submission and paper-mill checkers for consortia of OJS journals in the Global South during 2027; Elsevier and Clarivate should accelerate the removal of journals proven to be hijacked or controlled by brokers and share those data with national regulators; COPE and United2Act should include Indonesian editors’ representatives in the post-publication correction working groups; and UNESCO, together with higher-education donors, should fund shared integrity infrastructure for small journals as a public good.

A system that pays lecturers for index labels is financing the very market it wants to eradicate.

Limitations and Conclusion

This study has limitations that should be noted so that its findings are read in proportion. First, there is no original bibliometric analysis; retraction figures, estimates of paper-mill output and institutional risk classifications are cited from other sources, and some of them, such as Adam Day’s estimate and Oppenlaender’s analysis, have not been peer reviewed. Second, Indonesian retraction data are very thin, and inferences about the scale of undetected fraud rest on indirect indicators, so the quantitative judgements are held with moderate or low confidence. Third, the summaries of the latest academic-rank rules come partly from information portals for lecturers rather than from official texts accessed directly, and their details may change through technical guidelines. Fourth, the cross-national comparison simplifies systems that differ greatly in funding, size and political structure, so lessons from China or Europe cannot be transferred mechanically. Fifth, individual cases under legal proceedings, such as the 2026 dispute over a lecturer’s dismissal, are discussed only for their systemic implications without assessing their merits.

With those limitations in mind, the conclusion of this report remains firm. Research fraud has become an industry with its own supply chains, brokers and production technology, and generative AI is lowering its production costs faster than the scientific community’s capacity to verify. Global integrity infrastructure, from the STM Integrity Hub, publishers’ detectors and identity frameworks to the United2Act coalition, is the right investment and should be extended to the Global South, but it works at the gate and does not touch the source of demand. The experience of China, India, Saudi Arabia and Europe shows that the systems beginning to recover are those that change what is rewarded and ensure that the consequences of fraud return to those who benefit from it.

For Indonesia, the policy choice is clear even if it is not easy. A 2015 training presentation titled Strategi Menulis dalam Jurnal Ilmiah (Strategies for Writing in Scholarly Journals) describes the real long road: building the capacity to research and write, from thesis to article, through disciplined scholarly structure. That road cannot compete with publication-guaranteed services as long as the career system counts only the end product. Indonesia has the largest open journal ecosystem in the world, an asset that can either become a model of knowledge governance for the Global South or the easiest point of entry for the transnational fraud industry. The deciding factor is not the software that is bought but the rules that are written: what is rewarded, who bears the consequences, who can be traced, and who is protected when they speak up.