Ringkasan Eksekutif: Pertanyaan, Jawaban, dan Taruhannya

Pertanyaan kajian ini sederhana tetapi tidak nyaman: mengapa negara Indonesia, yang memiliki kepolisian nasional yang terpusat, perangkat hukum pidana yang lengkap, dan presiden dengan mandat elektoral yang kuat, tetap gagal memutus ekonomi pemerasan yang dijalankan oleh kelompok berseragam ormas? Sepanjang 2025, keluhan pengusaha tentang “uang keamanan”, permintaan jatah proyek, pungutan Lebaran, dan pungutan penempatan kerja naik ke meja presiden. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada 9 Mei 2025 menyatakan bahwa presiden dan pemerintah “betul-betul resah”, dan sehari sebelumnya Menko Polkam Budi Gunawan mengumumkan pembentukan Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas yang melibatkan TNI dan Polri. Satu setengah tahun kemudian, Polri melaporkan bahwa sepanjang 2026 saja aparat telah menangani 41.873 kasus premanisme dengan 55.941 tersangka. Angka sebesar itu bukan bukti keberhasilan; angka itu justru bukti bahwa pasokan pemerasan terus diperbarui lebih cepat daripada kemampuan negara menindaknya.

Jawaban pokok kajian ini adalah bahwa premanisme berkedok ormas di Indonesia bukan terutama masalah kriminalitas jalanan, melainkan pasar perlindungan yang dilisensikan secara informal oleh politik. Selama aktor bersenjata nonnegara dapat menukar kemampuan mobilisasi massa dengan perlindungan politik, dan selama aparat lokal memperoleh rente atau ketenangan dari pengaturan tersebut, operasi penertiban hanya akan memangkas lapisan terbawah pasar tanpa menyentuh harga lisensinya. Penilaian ini dipegang dengan keyakinan tinggi untuk periode 2025 hingga Oktober 2026, karena konsisten dengan data operasi kepolisian, pola kasus yang terdokumentasi, dan literatur akademik dua dekade terakhir. Bukti paling tajam muncul pada 2026: pada saat negara gencar mengumumkan perang terhadap preman, pemimpin GRIB Jaya, Hercules, justru turun ke jalan dalam kericuhan 27 Agustus 2026 dengan bingkai “Pam Swakarsa”, istilah warisan Orde Baru untuk sipil bersenjata yang dimobilisasi bersama aparat.

Taruhannya melampaui iklim investasi. Bagi Indonesia, ekonomi pemerasan memperbesar biaya transaksi manufaktur padat karya tepat ketika negara bersaing merebut relokasi rantai pasok dari Tiongkok dan Vietnam. Bagi demokrasi, pemberian peran keamanan kepada ormas yang dekat dengan kekuasaan menggerus prinsip monopoli kekerasan yang sah, inti dari definisi negara modern. Bagi kajian global tentang tata kelola keamanan, kasus Indonesia menawarkan laboratorium tentang apa yang terjadi ketika negara demokratis besar memilih mengelola, bukan membongkar, pasar perlindungan informal. Pelajaran dari Italia, Jepang, El Salvador, dan Filipina menunjukkan dua jalan yang berbeda tajam: pembongkaran kelembagaan melalui pengejaran aset dan isolasi ekonomi, atau “tangan besi” yang menukar keamanan jangka pendek dengan kerusakan hak asasi yang berkepanjangan. Kajian ini berargumen bahwa Indonesia saat ini tidak sedang menempuh keduanya, melainkan jalan ketiga yang paling berisiko: penertiban selektif yang sekaligus mengonsolidasikan pemasok perlindungan yang loyal.

Kerangka Analitik dan Catatan Metode

Kerangka kajian ini bertumpu pada tiga gagasan yang saling melengkapi. Gagasan pertama berasal dari Charles Tilly dalam esai klasik “War Making and State Making as Organized Crime” (1985). Tilly mendefinisikan pemeras sebagai pihak yang menciptakan ancaman lalu memungut bayaran untuk menguranginya, dan ia menunjukkan bahwa negara-negara Eropa awal tumbuh melalui logika serupa sebelum memperoleh legitimasi. Implikasinya bagi Indonesia jelas: batas antara negara dan pemeras bukan garis moral yang tetap, melainkan hasil dari proses politik yang dapat bergerak maju atau mundur. Gagasan kedua berasal dari Diego Gambetta dalam The Sicilian Mafia: The Business of Private Protection (1993), yang memperlakukan mafia sebagai usaha ekonomi yang menjual perlindungan di lingkungan dengan tingkat kepercayaan rendah. Gambetta membedakan perlindungan, yaitu jasa nyata meskipun merusak, dari pemerasan murni, ketika pelindung sendiri adalah sumber ancaman.

Gagasan ketiga bersifat khas Indonesia. Ian Wilson dalam The Politics of Protection Rackets in Post-New Order Indonesia (2015) menunjukkan bahwa setelah 1998 negara tidak pernah sepenuhnya memonopoli koersi, sehingga ormas berbasis massa berkembang menjadi pelaku “populist racketeering” yang relatif otonom dari militer dan polisi, tetapi tetap mencari patron elektoral. Ulasan Nakamura Shohei di jurnal Southeast Asian Studies (2016) menekankan temuan penting Wilson: daya tarik ormas bagi elite lebih bertumpu pada citra kemampuan mobilisasi daripada dukungan akar rumput yang sesungguhnya. Dari ketiga gagasan itu, kajian ini menyusun model sederhana pasar perlindungan dengan tiga variabel: permintaan (perusahaan, pedagang, warga yang membutuhkan kepastian di tengah penegakan hukum yang lemah), penawaran (kelompok yang mampu mengerahkan ancaman kredibel), dan lisensi (toleransi atau perlindungan dari aktor negara dan politisi). Kebijakan yang hanya menyasar penawaran, misalnya penangkapan massal, tanpa mengubah permintaan dan harga lisensi, secara teoretis akan menghasilkan penggantian pemasok, bukan penghapusan pasar.

Secara metode, kajian ini memakai penelusuran proses atas rangkaian kebijakan 2013 hingga Oktober 2026, triangulasi sumber resmi (pernyataan Polri, Kemendagri, Kementerian Investasi), data survei perusahaan Bank Dunia, laporan media arus utama, dan literatur akademik. Setiap penilaian kunci diberi tingkat keyakinan. Keyakinan tinggi diberikan ketika sedikitnya dua sumber independen sejalan dan mekanismenya didukung literatur; keyakinan sedang ketika data resmi tersedia tetapi metodenya tidak terbuka; keyakinan rendah ketika klaim bergantung pada satu sumber atau estimasi yang tidak dapat diuji. Kajian ini juga memanfaatkan dua bahan dari Arsip & Pustaka: paparan tahun 2011 berjudul “Redefinisi Peran Ormas dalam Pembangunan” yang membandingkan posisi ormas pada era Orde Baru dan Reformasi, serta paparan tahun 2025 di hadapan Badan Kesbangpol Aceh berjudul “Memahami Penanganan Aksi Premanisme oleh Organisasi Kemasyarakatan”, yang membaca premanisme sebagai gejala sistem yang rusak, bukan masalah yang berdiri sendiri, dan memperingatkan bahwa solusi cepat justru dapat mengawetkan distorsi sosial. Kedua bahan tersebut diperlakukan sebagai sumber analitis, bukan sebagai data empiris.

Genealogi: Dari Preman Orde Baru ke Ormas Pasca-Reformasi

Pasar perlindungan Indonesia memiliki sejarah panjang yang membentuk perilakunya hari ini. Loren Ryter, dalam artikel tahun 1998 di jurnal Indonesia nomor 66 tentang Pemuda Pancasila, menggambarkan bagaimana Orde Baru memelihara organisasi pemuda yang menggabungkan retorika nasionalis, jaringan preman, dan kesetiaan kepada rezim. Organisasi semacam itu bukan penyimpangan dari negara Orde Baru, melainkan bagian dari arsitektur kekuasaannya: negara mensubkontrakkan kekerasan kepada kelompok yang dapat disangkal keterkaitannya. Ketika Ryter kembali menulis untuk Inside Indonesia, ia merumuskan inti persoalannya secara tajam: kekuatan sejati preman terletak pada kekebalannya dari sanksi hukum berkat dukungan jaringan politik, dan pada era Reformasi persaingan wilayah yang dulu dipertontonkan melalui unjuk kekuatan mulai dipindahkan ke arena pemilu.

Negara Orde Baru juga pernah menempuh jalan sebaliknya, yaitu pembunuhan di luar hukum. Peristiwa penembakan misterius 1982 hingga 1985, yang menyasar orang-orang yang dicap gali dan preman, kini termasuk dalam dua belas pelanggaran HAM berat yang diakui dan disesali Presiden Joko Widodo pada 11 Januari 2023. Pelajaran historisnya penting bagi debat hari ini. Pembunuhan massal tidak menghapus pasar perlindungan; pembunuhan itu hanya mendisiplinkan pemasok lepas dan menegaskan siapa pemegang lisensi. Joshua Barker, yang meneliti Bandung pada akhir Orde Baru dalam State of Fear: Policing a Postcolonial City (2024), menunjukkan bagaimana model kepolisian birokratis negara hidup berdampingan dengan model teritorial tempat tokoh lokal karismatik menguasai wilayah kota, dan bagaimana kontrol otoriter dapat tumbuh dari bawah, tidak hanya dari atas.

Setelah 1998, desentralisasi dan pemilu langsung mengubah struktur pasar. Patronase tidak lagi terpusat di Cendana dan markas militer, tetapi tersebar di kepala daerah, partai, dan pengusaha lokal. Wilson menyebut gejala ini sebagai pergeseran dari rezim pemerasan yang dikendalikan negara ke pemerasan populis yang lebih tidak stabil dan oportunistik. Di tingkat lokal, gejala serupa memiliki nama budaya sendiri. Analisis KBA13 Insight tahun 2025 tentang harlan dan tradisi premanisme di Aceh serta esai lanjutan tahun 2026 yang menelusuri pergeseran harlan dari jalanan ke kekuasaan politik, ekonomi, dan agama menunjukkan bahwa kekuatan figur informal semacam itu selalu bergantung pada “beking”, yaitu jaringan perlindungan yang menghubungkan pelaku jalanan dengan elite. Konsep beking ini adalah padanan lokal dari variabel lisensi dalam model kajian ini, dan di situlah letak titik ungkit kebijakan yang paling sering diabaikan.

Lintasan Hercules (Rosario de Marshal) memperlihatkan bagaimana beking berevolusi menjadi modal politik nasional. Menurut analisis Wilson untuk Indonesia at Melbourne (2025), ia membangun jaringan yang berpusat di Pasar Tanah Abang sejak awal 1990-an dan dilaporkan memiliki hubungan dengan Prabowo Subianto sejak operasi militer di Timor Timur. GRIB Jaya, yang ia pimpin, tumbuh sebagai afiliasi tidak resmi Partai Gerindra dan, setelah pemilu 2024, berekspansi ke lebih dari 28 provinsi; seorang pemimpin geng yang dikutip Wilson menyebut Hercules dan organisasinya sebagai “penjaga gerbang menuju kerajaan Prabowo”. Lintasan ini penting secara analitis karena memperlihatkan perubahan bentuk lisensi. Pada era Orde Baru, lisensi diberikan oleh aparat keamanan dan dapat dicabut dengan kekerasan; pada era Reformasi, lisensi diperdagangkan di pasar elektoral dan dibayar dengan suara serta kemampuan mobilisasi. Ketika pemasok perlindungan berhasil menempatkan diri di dekat pusat kekuasaan nasional, harga lisensi tidak lagi ditentukan oleh komandan polisi setempat, melainkan oleh kalkulasi politik di tingkat tertinggi. Itulah sebabnya operasi kepolisian, sekeras apa pun, tidak dapat menggantikan keputusan politik.

Anatomi Ekonomi Pemerasan: Produk, Harga, dan Pelanggan

Jika premanisme berkedok ormas diperlakukan sebagai pasar, langkah pertama adalah mengidentifikasi produk yang dijual. Laporan CNBC Indonesia pada 15 Maret 2025 dan 24 Maret 2025 merangkum keluhan lintas asosiasi. Apindo menyebut pungutan liar, “uang keamanan”, dan permintaan jatah proyek. Ketua PHRI Hariyadi Sukamdani menyebut permintaan THR menjelang Idulfitri kepada hotel dan restoran. Ketua APPBI Alphonzus Widjaja melaporkan gangguan sejak tahap konstruksi pusat belanja hingga operasi, sering dengan dalih pengelolaan sampah. Presiden KSPN Ristadi menyebut pungutan penempatan kerja di pabrik sebesar Rp15 juta hingga Rp25 juta per orang, dengan dugaan keterlibatan sebagian pengurus RT dan RW. Spektrum produk ini memperlihatkan bahwa pasar tidak hanya menjual “keamanan”, tetapi juga akses: akses ke lapangan kerja, ke kontrak pengangkutan dan katering, serta ke ketenangan sosial di sekitar lokasi usaha.

Lapisan termahal dari pasar ini adalah gangguan terhadap proyek industri besar. Pada April 2025, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mengungkapkan bahwa pembangunan pabrik kendaraan listrik BYD di Subang sempat diganggu ormas dan preman. Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza kemudian membenarkan adanya gangguan itu tetapi menyatakan bahwa BYD menyatakan dapat mengatasinya sendiri, sebuah pernyataan yang secara tidak sengaja menggambarkan inti masalah: perusahaan diharapkan membeli ketenangannya sendiri. Kasus Cilegon pada Mei 2025 lebih gamblang. Polda Banten menetapkan Ketua Kadin Kota Cilegon, wakil ketuanya, dan Ketua HNSI Cilegon sebagai tersangka setelah pertemuan 9 Mei 2025 dengan kontraktor proyek pabrik chlor alkali-ethylene dichloride milik PT Chandra Asri Alkali, sebuah proyek strategis nasional senilai Rp15 triliun. Menurut Tirto, perkara ini menyangkut permintaan paket pekerjaan senilai Rp5 triliun tanpa lelang, dan para tersangka dijerat Pasal 368 dan 335 KUHP. Kasus ini penting karena pelakunya bukan ormas jalanan, melainkan pengurus organisasi pengusaha resmi, tanda bahwa logika pemerasan telah merembes ke kelembagaan formal.

Pasar perlindungan tidak hanya menjual keamanan, tetapi juga akses: ke lapangan kerja, ke kontrak, dan ke ketenangan sosial.

Laporan CNA Indonesia pada 14 Mei 2025 menambahkan rincian yang memperlihatkan keragaman pelaku: kelompok yang mengatasnamakan GRIB Jaya mengambil alih pabrik karet di Kalimantan Tengah dan menuntut pembayaran utang Rp1,4 miliar untuk klien mereka; cabang Pemuda Pancasila di Jakarta Barat dan Depok mengirim surat “berbagi rezeki” kepada pelaku usaha saat Idulfitri; anggota GRIB di Depok menembakkan tiga peluru ke kaca ekskavator; dan lima orang didakwa memeras sopir truk di sekitar lokasi pabrik BYD dan VinFast di Subang. Pola ini sejalan dengan temuan klasik Benjamin Olken dan Patrick Barron dalam “The Simple Economics of Extortion: Evidence from Trucking in Aceh”, yang mencatat lebih dari 6.000 pembayaran ilegal dalam 304 perjalanan truk dan menunjukkan bahwa pemungut rente berperilaku seperti monopolis rasional: tarif bergantung pada struktur pasar dan jumlah titik pungutan di sepanjang rute. Implikasi kebijakannya, dengan keyakinan tinggi, adalah bahwa memangkas satu titik pungutan tanpa mengubah struktur pasar dapat menaikkan tarif di titik lain.

Mengukur Biaya: Data, Klaim, dan Ketidakpastian

Debat publik tentang premanisme di Indonesia dipenuhi angka besar yang jarang disertai metode. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar Baharuddin, pada 26 Juli 2025 menyebut 1.540 kasus gangguan investasi oleh oknum ormas sepanjang 2024 dan kerugian negara yang ditaksir hampir Rp900 triliun. Himpunan Kawasan Industri (HKI) pada Februari 2025 memperkirakan potensi kerugian “ratusan triliun rupiah” akibat hengkangnya perusahaan dan batalnya investasi baru, dengan kawasan industri di Bekasi, Karawang, Batam, dan Jawa Timur sebagai sasaran. Kajian ini memperlakukan angka-angka tersebut dengan keyakinan rendah. Bukan karena kerugiannya tidak nyata, melainkan karena tidak ada publikasi metodologis yang menjelaskan apakah angka itu mencerminkan investasi yang benar-benar batal, nilai proyek yang tertunda, atau sekadar total nilai proyek yang pernah mengalami gangguan. Angka yang tidak dapat diuji berisiko melayani fungsi retoris, yaitu membenarkan operasi besar, ketimbang fungsi kebijakan.

Data yang lebih dapat diandalkan datang dari dua sumber. Pertama, statistik kepolisian. Wakapolri Komjen Wahyu Hadiningrat pada 8 Oktober 2026 memaparkan bahwa sepanjang 2026 Polri menerima 1.281 laporan gangguan terhadap sektor usaha, dengan 915 terselesaikan atau tingkat penyelesaian 71,43 persen; menangani 41.873 kasus premanisme dengan 29.197 terselesaikan; serta menangani 12.015 kasus pungli dan pemerasan dengan 16.096 tersangka. Barang bukti yang disita mencakup 2.717 senjata tajam dan uang tunai Rp16,1 miliar. Kedua, survei perusahaan Bank Dunia (Enterprise Surveys) yang, meskipun mengukur pembayaran informal kepada pejabat publik dan bukan kepada ormas, menangkap lingkungan rente yang sama. Persentase perusahaan di Indonesia yang mengalami sedikitnya satu permintaan suap turun dari 30,6 persen pada 2015 menjadi 20,3 persen pada 2023, tetapi persentase perusahaan yang menyatakan perlu memberi “hadiah” kepada pejabat agar urusan selesai justru naik dari 21,0 persen menjadi 29,5 persen.

Kombinasi dua sumber itu menghasilkan tiga temuan. Pertama, dengan keyakinan sedang, beban kasus kepolisian sebesar puluhan ribu per tahun menunjukkan bahwa premanisme bukan gangguan episodik, melainkan pasar yang stabil dengan laju masuk pelaku baru yang tinggi. Kedua, dengan keyakinan tinggi, struktur penindakan sangat timpang: dalam operasi Polda Metro Jaya Mei 2025, hanya sekitar satu dari sepuluh orang yang diamankan ditetapkan sebagai tersangka, sementara 3.251 orang lainnya menjalani “pembinaan”. Pola tangkap dan lepas semacam ini menaikkan sedikit biaya bagi pelaku lapis bawah tanpa mengubah insentif pemegang beking. Ketiga, dengan keyakinan sedang, kenaikan pembayaran informal kepada pejabat pada 2023 mengisyaratkan bahwa pasar perlindungan ormas dan pasar rente birokrasi bukan dua dunia terpisah; keduanya tumbuh dari kekurangan yang sama, yaitu ketidakpastian layanan negara. Ketua Apindo Shinta Kamdani merumuskannya dari sisi korban: kerugian terbesar adalah “tambahan biaya yang harus dikeluarkan oleh para pelaku usaha”, dan setiap gangguan terhadap proyek atau pabrik dapat berujung pada batalnya investasi di sektor manufaktur yang menyerap sekitar 20 juta pekerja.

Kerangka Hukum: Instrumen untuk Ideologi, Bukan untuk Pasar

Kerangka hukum ormas Indonesia dirancang untuk persoalan yang berbeda dari pemerasan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang diundangkan 22 Juli 2013 dan mencabut UU Nomor 8 Tahun 1985, mengatur pendaftaran, larangan, dan sanksi bertahap hingga pembubaran melalui pengadilan. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 82/PUU-XI/2013 menegaskan bahwa pendaftaran bersifat sukarela, sehingga ormas tanpa surat keterangan terdaftar tetap diakui keberadaannya, sebagaimana kemudian diangkat dalam polemik pelarangan FPI. Konsekuensinya, negara tidak memiliki daftar lengkap pelaku dan tidak dapat menggunakan status pendaftaran sebagai alat kendali yang efektif. Pada 2025 jumlah ormas terdaftar disebut sekitar 550.000, angka yang menggambarkan betapa luas dan heterogennya kategori hukum yang menaungi Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, asosiasi profesi, hingga kelompok penjaga parkir.

Perubahan besar terjadi pada Juli 2017 ketika pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 pada 22 November 2017. Perubahan ini menghapus mekanisme pembubaran melalui pengadilan dan memungkinkan pemerintah mencabut status badan hukum secara sepihak, sebagaimana dicatat Hukumonline. Instrumen ini segera dipakai untuk mencabut status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia pada 19 Juli 2017, dan pada 30 Desember 2020 enam pejabat setingkat menteri menerbitkan keputusan bersama yang melarang kegiatan FPI. Kedua tindakan itu menyasar ancaman ideologis dan politik, bukan rantai pemerasan. Hingga Oktober 2026, kajian ini tidak menemukan contoh pembubaran ormas yang didasarkan terutama pada praktik pemerasan sistematis, meskipun beberapa ormas memiliki rekam jejak kasus pidana anggota yang panjang. Penilaian ini dipegang dengan keyakinan sedang, karena data administratif pembubaran tidak dipublikasikan secara lengkap.

Asimetri ini adalah inti persoalan hukum. Instrumen terkuat negara, yaitu pembubaran tanpa pengadilan, diarahkan pada ideologi, sementara pemerasan ditangani dengan pasal pidana individual: Pasal 368 KUHP tentang pemerasan dan Pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan atau pemaksaan, sebagaimana diterapkan pada penarik parkir liar beratribut ormas di Jakarta Pusat yang memungut Rp20.000 hingga lebih dari Rp50.000. Tidak ada instrumen tengah yang menghubungkan kejahatan individual dengan organisasi yang memberinya merek, seragam, dan perlindungan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada 25 April 2025 menyentuh celah ini ketika menyatakan bahwa jika intimidasi dan pemerasan dilakukan secara sistematis atas perintah organisasi, organisasinya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sekaligus membuka peluang audit keuangan ormas. Gagasan ini secara konseptual mendekati logika Pasal 416-bis Italia yang dibahas pada bagian VIII, tetapi hingga kini belum diterjemahkan ke dalam norma.

Respons Negara 2025–2026: Dari Penertiban ke Konsolidasi

Respons negara pada 2025 berlangsung cepat dan bergaya operasi. Polri memulai operasi kewilayahan serentak pada 1 Mei 2025 dan dalam sembilan hari mengklaim 3.326 kasus premanisme terselesaikan. Polda Metro Jaya menggelar Operasi Berantas Jaya 9 hingga 23 Mei 2025; dalam sebelas hari pertama 2.406 orang diamankan dan 405 atribut ormas diturunkan. Di akhir operasi, 56 tersangka dari kalangan ormas tercatat, dengan rincian 31 dari Pemuda Pancasila, 11 dari Trinusa, 10 dari FBR, dan masing-masing satu dari BPPKB, GMBI, GRIB, dan GIBAS, ditambah 1.801 spanduk dan 130 posko ilegal yang dibongkar. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan bahwa pemerintah “tidak lagi menggunakan kata-kata ormas, tapi menggunakan istilah premanisme”. Pilihan diksi ini tampak bijak karena melindungi ormas yang sah, tetapi secara kebijakan ia memutus hubungan antara pelaku dan organisasi yang memberinya kapasitas, persis hubungan yang perlu dijangkau hukum.

Analisis Wilson bertanggal 1 Juli 2025 yang dikutip pada bagian III mencatat bahwa operasi tersebut terutama menjaring juru parkir, penagih utang informal, dan anggota ormas berpangkat rendah, sehingga berfungsi “mendisiplinkan, menata ulang, dan mengintegrasikan” ekonomi pemerasan jalanan ke dalam struktur politik, bukan membongkarnya. Ia juga mencatat tuduhan pendudukan 12 hektare lahan milik BMKG di Tangerang Selatan pada Mei 2025. Debat revisi undang-undang berjalan paralel tetapi kehilangan momentum. Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda pada 28 April 2025 menilai revisi UU Ormas “belum terlalu urgen” dan menyarankan penguatan peraturan pemerintah. Ketika DPR menetapkan 68 RUU Prolegnas Prioritas 2026 pada 20 Mei 2026, revisi UU Ormas tidak tercantum, sementara RUU Perampasan Aset berada di urutan keenam. Kemendagri sendiri memilih jalur administratif dengan meminta pemerintah daerah membentuk satgas terpadu ormas hingga tingkat kabupaten dan kota.

Tahun 2026 memperlihatkan arah yang lebih mengkhawatirkan. Pada 7 Agustus 2026, Hashim Djojohadikusumo, adik Presiden dan Ketua Dewan Pembina Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS), mengukuhkan dua puluh ormas baru sehingga forum itu kini menghimpun 103 ormas untuk “mengawal” program pemerintah. Tiga minggu kemudian, pada malam 27 Agustus 2026, unjuk rasa di sekitar DPR yang menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset berubah ricuh. Video yang beredar menunjukkan Hercules dan pengikutnya di lokasi; bidang hukum GRIB Jaya menyatakan kehadiran itu untuk memantau situasi dan menjaga kondusivitas, sedangkan sekretaris jenderalnya menyebut peran mereka sebagai “Pam Swakarsa”. Seorang pedagang cermin berusia 60 tahun, Bambang Setiyawan, tewas dan diduga dikeroyok; Ketua DPR Puan Maharani meminta polisi menindak ormas jika terbukti terlibat. Polda Metro Jaya kemudian menetapkan tiga tersangka pada 11 September 2026 tanpa mengumumkan afiliasi organisasi mereka. Dewan Redaksi The Jakarta Post menulis bahwa kekerasan semacam itu “bukan kecelakaan, melainkan kebijakan pemerintah”. Kajian ini tidak sampai pada kesimpulan sekuat itu, tetapi menilai dengan keyakinan sedang bahwa negara pada 2026 bergerak dari menertibkan pemasok perlindungan menuju mengonsolidasikan pemasok yang loyal.

Perbandingan Internasional: Italia, Jepang, dan Godaan Tangan Besi

Italia menawarkan model pembongkaran kelembagaan yang paling matang. Melalui Undang-Undang Nomor 646 tanggal 13 September 1982, dikenal sebagai hukum Rognoni-La Torre, Italia memperkenalkan delik asosiasi bertipe mafia dalam Pasal 416-bis KUHP. Seperti diuraikan Vincenzo Musacchio untuk RUSI pada 2020, inti delik itu bukan perbuatan pidana tertentu, melainkan pemanfaatan daya intimidasi ikatan asosiasi dan kondisi ketundukan serta kebisuan yang ditimbulkannya, untuk menguasai kegiatan ekonomi, konsesi, kontrak, dan bahkan memengaruhi pemungutan suara. Undang-Undang Nomor 109 tanggal 7 Maret 1996 menambahkan langkah kedua yang menentukan: aset sitaan dikembalikan kepada masyarakat untuk penggunaan sosial. Laporan Libera yang dikutip Il Post pada Maret 2023 mencatat 19.790 properti telah dialokasikan untuk tujuan kelembagaan atau sosial, 24.529 masih dikelola badan nasional ANBSC, dan 991 organisasi nirlaba mengelola properti tersebut.

Model Italia tidak sempurna. Dossier Libera yang dilaporkan Domani pada 2021 mencatat jeda sekitar sepuluh tahun antara penyitaan dan pemanfaatan sosial, dan sampel badan pengelola pada 2019 menunjukkan hanya sedikit lebih dari separuh properti yang dialokasikan kepada pemerintah kota benar-benar dimanfaatkan. Musacchio sendiri berargumen bahwa mafia modern kian bergantung pada korupsi ketimbang kekerasan, sehingga norma 416-bis perlu diperbarui. Meski demikian, pelajaran intinya relevan bagi Indonesia: delik yang menjangkau organisasi sebagai pemilik daya intimidasi, dipadukan dengan perampasan aset yang dikembalikan secara kasatmata kepada komunitas, menyerang variabel lisensi dan pendapatan secara bersamaan. Penggunaan sosial aset juga mengirim sinyal legitimasi yang tidak dapat diberikan oleh penangkapan.

Jepang menempuh jalur isolasi ekonomi. Undang-Undang Penanggulangan Bōryokudan 1991 menetapkan sistem penunjukan kelompok kekerasan, dan sejak 2010 ordonansi pengucilan yang kini berlaku di seluruh 47 prefektur melarang warga dan perusahaan memberi manfaat ekonomi kepada anggota geng. Sosiolog Hirosue Noboru dalam tulisan untuk Nippon.com mencatat ketentuan lima tahun yang memperlakukan mantan anggota sebagai rekanan geng, sehingga mereka sulit membuka rekening bank atau menyewa tempat tinggal. Hasilnya dramatis dari sisi angka: data Badan Kepolisian Nasional yang dirangkum Nippon.com pada Mei 2026 menunjukkan jumlah anggota dan anggota asosiasi turun dari lebih dari 80.000 pada 2009 menjadi 17.600 pada 2025, penurunan tahunan ke-21 berturut-turut. Namun penangkapan terkait kelompok tokuryū, jaringan cair yang merekrut melalui media sosial dan melakukan penipuan serta perampokan, naik menjadi 6.679 orang pada 2025. Hirosue juga mencatat bahwa dari sekitar 4.170 orang yang keluar dalam tujuh tahun, hanya sekitar dua persen memperoleh pekerjaan sah. Pelajaran Jepang adalah bahwa isolasi efektif menekan organisasi formal, tetapi tanpa jalan keluar sosial ia mendorong kejahatan menjadi lebih cair dan lebih sulit dipantau.

El Salvador dan Filipina mewakili godaan “tangan besi”. Di bawah keadaan darurat sejak Maret 2022, El Salvador melaporkan 114 pembunuhan pada 2024 atau 1,9 per 100.000 penduduk, dibandingkan 6.656 pada 2015, meskipun angka resmi tidak memasukkan tersangka yang tewas dalam baku tembak dengan aparat. Amnesty International pada Juli 2026 melaporkan bahwa lebih dari 90.000 orang ditahan dan sedikitnya 470 orang meninggal dalam tahanan negara, serta menilai pola tersebut dapat dikualifikasi sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Filipina memperlihatkan ujung lain: PDEA mengakui 6.252 tersangka narkoba tewas dalam operasi, sementara kelompok HAM memperkirakan lebih dari 20.000; mantan presiden Rodrigo Duterte ditangkap 11 Maret 2025 dan Pengadilan Pidana Internasional pada 23 April 2026 mengonfirmasi seluruh dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan. Bagi Indonesia, yang memiliki memori penembakan misterius, kedua kasus ini adalah peringatan bahwa penurunan kejahatan yang cepat dapat dibeli dengan harga kelembagaan yang dibayar puluhan tahun.

Argumen Tandingan yang Diperkuat, dan Jawabannya

Argumen tandingan terkuat terhadap kajian ini berbunyi sebagai berikut. Ormas berbasis massa, termasuk yang sebagian anggotanya melakukan pemerasan, menjalankan fungsi sosial nyata yang tidak mampu dipenuhi negara: menyerap tenaga kerja muda berpendidikan rendah, menyediakan jaring pengaman bagi warga miskin kota, menjadi saluran mediasi konflik lahan dan perburuhan, serta menjaga ketertiban lingkungan yang tidak terjangkau polisi. Juru bicara Ketua Umum GRIB Jaya, Razman Arif Nasution, mengingatkan bahwa “ormas tidak identik dengan preman” dan bahwa oknum ada di semua lembaga, termasuk penegak hukum. Dari sudut ini, membebani organisasi dengan tanggung jawab pidana atas perbuatan anggotanya akan menghukum ribuan anggota yang tidak bersalah, mempersempit kebebasan berserikat yang dijamin konstitusi, dan memberi pemerintah senjata baru untuk menekan kelompok kritis, kekhawatiran yang memiliki dasar kuat mengingat cara UU 16/2017 dipakai terhadap HTI dan FPI. Lebih jauh, argumen ini dapat menambahkan bahwa pengusaha sendiri sering menjadi pembeli aktif perlindungan dan bahwa kerja sama dengan ormas lokal adalah bentuk “lisensi sosial” yang sah bagi investasi.

Kajian ini menerima sebagian besar premis argumen tersebut tetapi menolak kesimpulannya. Fungsi sosial ormas memang nyata; justru karena itu negara perlu membedakan secara hukum antara organisasi yang menyediakan layanan dan organisasi yang menjadikan daya intimidasi sebagai model bisnis. Pasal 416-bis Italia tidak menghukum keanggotaan dalam asosiasi apa pun, melainkan pemanfaatan daya intimidasi ikatan asosiasi untuk tujuan ekonomi, dan standar pembuktian semacam itu dapat dijalankan melalui pengadilan, bukan keputusan administratif sepihak. Dengan demikian, jawaban atas risiko terhadap kebebasan berserikat bukan menolak pertanggungjawaban organisasi, melainkan mengembalikan pembubaran ke pengadilan sambil memperkenalkan delik baru yang sempit dan dapat diuji. Argumen lisensi sosial juga terbalik: lisensi sosial yang sah diperoleh melalui konsultasi masyarakat dan kesepakatan transparan, sedangkan pembayaran di bawah ancaman penghentian proyek adalah pemerasan menurut Pasal 368 KUHP. Kasus Cilegon menunjukkan bahwa ketika garis ini kabur, bahkan organisasi pengusaha resmi tergelincir.

Argumen tandingan kedua datang dari arah berlawanan: bahwa Indonesia justru memerlukan pendekatan ala Bukele karena penegakan hukum biasa terbukti lamban. Daya tarik argumen ini nyata, tetapi ia mengabaikan prasyarat kelembagaan. Operasi tangan besi menuntut kepolisian dengan legitimasi tinggi dan disiplin internal yang kuat, sedangkan Polri sendiri menargetkan kenaikan kepercayaan publik dari 71 persen menjadi 81 persen dan masih menanggung luka kematian pengemudi ojek daring Affan Kurniawan yang terlindas kendaraan taktis Brimob pada 28 Agustus 2025. Memberi aparat dengan legitimasi yang rapuh kewenangan luar biasa terhadap kelompok yang sebagian dekat dengan kekuasaan hampir pasti menghasilkan penindakan selektif: pemasok yang tidak loyal disingkirkan, pemasok yang loyal dilindungi. Dengan keyakinan tinggi, kajian ini menilai bahwa tangan besi dalam konteks Indonesia akan mempercepat, bukan menghentikan, konsolidasi pasar perlindungan.

Skenario 2026–2029 dan Penanda Arah

Tiga skenario disusun berdasarkan dua ketidakpastian kunci: apakah negara bersedia menyentuh variabel lisensi melalui pertanggungjawaban organisasi dan perampasan aset, dan apakah ormas yang dekat dengan kekuasaan diberi peran keamanan formal atau semiformal. Pergantian pimpinan Polri, dengan pelantikan Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri dan Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri pada 1 Oktober 2026, membuka jendela kebijakan yang sempit, karena pimpinan baru biasanya menetapkan prioritas dalam enam bulan pertama. Sementara itu, gejala persaingan antarpemasok tetap muncul, seperti penembakan yang menewaskan seorang anggota ormas di Tanjung Morawa, Deli Serdang, pada 18 Oktober 2026, yang menurut dugaan awal polisi berkaitan dengan perselisihan antarormas.

Skenario konsolidasi terkelola, yang paling mungkin, adalah kelanjutan pola 2025 hingga 2026: operasi besar berkala menjelang Lebaran dan setelah insiden viral, statistik penindakan yang terus tinggi, dan pertumbuhan forum ormas pendukung pemerintah. Pemerasan terhadap industri berkurang di proyek strategis nasional yang mendapat perhatian pusat, tetapi berpindah ke sektor dan wilayah dengan sorotan rendah, seperti logistik, kawasan industri luar Jawa, dan pasar tradisional. Skenario reformasi kelembagaan memerlukan tiga syarat yang belum tampak: masuknya revisi UU Ormas atau RUU khusus ke Prolegnas, pengesahan RUU Perampasan Aset dengan klausul yang menjangkau aset organisasi, serta kemauan politik untuk menuntut setidaknya satu ormas besar sebagai organisasi. Skenario fragmentasi dan eskalasi menjadi lebih mungkin jika persaingan memperebutkan kedekatan dengan kekuasaan memicu bentrok antarormas, atau jika peran “Pam Swakarsa” dinormalisasi dalam penanganan unjuk rasa.

Penanda yang perlu dipantau mencakup lima hal. Pertama, apakah Komnas HAM mengumumkan temuan tentang peran kelompok sipil dalam kericuhan 27 Agustus 2026 dan apakah temuan itu ditindaklanjuti. Kedua, apakah revisi UU Ormas masuk daftar Prolegnas Prioritas 2027 yang biasanya ditetapkan pada paruh kedua tahun berjalan. Ketiga, apakah RUU Perampasan Aset disahkan dan memuat ketentuan tentang aset badan atau perkumpulan. Keempat, rasio tersangka terhadap orang yang diamankan dalam operasi berikutnya; kenaikan rasio menandakan pergeseran dari pembinaan ke penuntutan. Kelima, apakah forum ormas pendukung pemerintah memperoleh peran formal dalam pengamanan kegiatan publik atau proyek negara. Kombinasi penanda kedua dan ketiga yang positif akan menggeser probabilitas ke skenario reformasi; kombinasi penanda pertama yang negatif dan penanda kelima yang positif akan menggeser ke skenario eskalasi.

Rekomendasi Kebijakan Berbasis Aktor dan Tenggat

Untuk Presiden dan Kemenko Polkam, langkah paling penting dalam enam bulan ke depan, hingga April 2027, adalah memisahkan secara tegas fungsi keamanan negara dari ormas. Presiden perlu menerbitkan instruksi yang melarang pelibatan ormas dalam pengamanan unjuk rasa dan proyek strategis nasional dalam bentuk apa pun, termasuk label “Pam Swakarsa”, serta memastikan forum ormas yang dipimpin keluarga atau lingkaran dekat presiden tidak memperoleh peran keamanan. Satgas terpadu yang diumumkan pada Mei 2025 perlu diberi dasar hukum tertulis, mandat terukur, dan kewajiban laporan publik triwulanan yang memuat rasio penuntutan, bukan hanya jumlah orang yang diamankan. Untuk Kemendagri dan DPR, revisi UU Ormas perlu diajukan masuk Prolegnas Prioritas 2027 dengan tiga pilar: pengembalian pembubaran ke pengadilan sebagai jaminan kebebasan berserikat, delik pertanggungjawaban organisasi yang sempit ketika pemerasan dilakukan secara sistematis atas nama atau dengan sumber daya organisasi, serta kewajiban audit dan transparansi keuangan bagi ormas yang menerima dana publik atau mengelola usaha jasa keamanan, parkir, dan penyaluran tenaga kerja.

Untuk Polri di bawah pimpinan baru, prioritas hingga akhir 2027 adalah menggeser ukuran keberhasilan dari volume penangkapan ke pembongkaran jaringan. Unit khusus di Bareskrim dan Polda kawasan industri perlu menelusuri aliran dana dari pungutan ke pengurus organisasi dan beking politiknya, dengan dukungan PPATK, serta menerbitkan kanal pelaporan rahasia bagi perusahaan yang melindungi pelapor dari pembalasan. Untuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Apindo, Kadin, dan HKI, langkah yang dapat segera dilakukan pada 2027 adalah pakta “tanpa uang keamanan” yang mengikat anggotanya untuk tidak membayar dan melapor bersama, meniru logika ordonansi Jepang yang memutus sisi permintaan, sekaligus program rekrutmen lokal yang transparan melalui bursa kerja daerah agar pungutan penempatan kehilangan pasarnya. Kadin perlu menindaklanjuti kasus Cilegon dengan kode etik yang menyatakan bahwa permintaan proyek di bawah ancaman berujung pada pemberhentian permanen.

Untuk pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Aceh yang tengah menimbang peluang investasi di tengah risiko instabilitas, rekomendasinya adalah mengalihkan satgas ormas dari pendekatan razia ke pendekatan ekonomi: mengambil alih pengelolaan parkir, kebersihan, dan keamanan pasar melalui badan usaha milik daerah atau koperasi warga dengan tarif terbuka, sehingga produk yang dijual pemasok perlindungan digantikan layanan publik. Pendekatan sosial-budaya yang melibatkan tokoh adat dan agama, sebagaimana ditekankan dalam paparan tahun 2025 untuk Kesbangpol Aceh, paling efektif jika dipadukan dengan pilihan kerja nyata bagi anggota yang ingin keluar, pelajaran yang juga muncul dari kegagalan Jepang. Untuk mitra internasional, termasuk UNODC, Bank Dunia, dan negara investor utama seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan, langkah yang tepat hingga 2028 adalah mendukung pengukuran independen biaya pemerasan melalui modul khusus dalam survei perusahaan, memfasilitasi pertukaran pengalaman dengan ANBSC Italia tentang pengelolaan aset sitaan, dan memasukkan klausul anti-pemerasan ke dalam perjanjian investasi agar perusahaan asing tidak menjadi pembeli diam-diam perlindungan.

Keterbatasan dan Kesimpulan

Kajian ini memiliki empat keterbatasan. Pertama, data kepolisian tidak memisahkan premanisme berkedok ormas dari premanisme individual, sehingga skala keterlibatan organisasi tidak dapat diukur secara langsung. Kedua, survei perusahaan Bank Dunia mengukur pembayaran kepada pejabat publik, bukan kepada aktor nonnegara; penggunaannya di sini bersifat indikatif. Ketiga, sebagian besar bukti kasus berasal dari laporan media yang cenderung meliput insiden besar di Jawa, sehingga pola di luar Jawa, termasuk di Aceh, Sumatra Utara, dan Kalimantan, kemungkinan kurang terwakili. Keempat, keterkaitan antara ormas tertentu dan aktor politik tertentu sebagian besar bersandar pada pernyataan publik dan laporan jurnalistik; kajian ini tidak menuduh tindak pidana kepada organisasi atau individu yang belum diputus pengadilan, dan setiap tersangka yang disebut tetap dilindungi asas praduga tak bersalah.

Kesimpulannya tegas. Premanisme berkedok ormas bertahan bukan karena negara terlalu lemah untuk menangkap preman, melainkan karena negara, atau bagian-bagiannya, terus menjual lisensi kepada pemasok perlindungan dengan imbalan mobilisasi dan ketenangan. Statistik penindakan yang terus membesar sejak 2025 adalah gejala pasar yang sehat, bukan pasar yang sekarat. Pengalaman Italia dan Jepang menunjukkan bahwa pasar perlindungan dapat dipersempit ketika negara menyerang organisasi, pendapatan, dan pembelinya sekaligus, dan pengalaman El Salvador serta Filipina menunjukkan bahwa jalan pintas kekerasan menukar keamanan sesaat dengan kerusakan kelembagaan yang panjang. Indonesia masih memiliki pilihan, tetapi jendelanya menyempit setiap kali ormas yang dekat dengan kekuasaan tampil di jalan sebagai perpanjangan tangan aparat. Ujian sebenarnya bagi negara bukan berapa banyak preman yang ditangkap, melainkan apakah satu pun pemegang beking pernah membayar harga.

Executive Summary: The Question, the Answer, and the Stakes

The question this study asks is simple but uncomfortable: why has the Indonesian state, which has a centralised national police force, a complete criminal code and a president with a strong electoral mandate, still failed to break the extortion economy run by groups wearing the uniforms of mass organisations (ormas)? Throughout 2025, business complaints about “security money”, demands for a share of projects, holiday levies and job-placement fees reached the president’s desk. On 9 May 2025, State Secretary Prasetyo Hadi said that the president and the government were “truly troubled”, and a day earlier the Coordinating Minister for Political and Security Affairs, Budi Gunawan, had announced the formation of an Integrated Task Force for Operations against Thuggery and Ormas involving the armed forces (TNI) and the national police (Polri). A year and a half later, Polri reported that in 2026 alone it had handled 41,873 thuggery cases with 55,941 suspects. Numbers of that size are not evidence of success; they are evidence that the supply of extortion is being replenished faster than the state can act against it.

The core answer of this study is that thuggery disguised as ormas activity in Indonesia is not primarily a problem of street crime but a market for protection that is informally licensed by politics. As long as non-state armed actors can trade their capacity for mass mobilisation for political protection, and as long as local officials obtain rents or quiet from the arrangement, crackdowns will only trim the bottom layer of the market without touching the price of the licence. This judgment is held with high confidence for the period from 2025 to October 2026, because it is consistent with police operational data, the pattern of documented cases and two decades of scholarly literature. The sharpest evidence emerged in 2026: at the very moment the state was loudly declaring war on thugs, the leader of GRIB Jaya, Hercules, took to the streets during the unrest of 27 August 2026 under the label “Pam Swakarsa”, a New Order-era term for armed civilians mobilised alongside the security forces.

The stakes go beyond the investment climate. For Indonesia, the extortion economy raises transaction costs in labour-intensive manufacturing precisely when the country is competing for supply chains relocating from China and Vietnam. For democracy, handing security roles to ormas close to power erodes the principle of a monopoly on legitimate violence, the core of the definition of the modern state. For the global study of security governance, Indonesia offers a laboratory of what happens when a large democracy chooses to manage, rather than dismantle, an informal protection market. Lessons from Italy, Japan, El Salvador and the Philippines show two sharply different paths: institutional dismantling through asset recovery and economic isolation, or an “iron fist” that trades short-term security for lasting damage to human rights. This study argues that Indonesia is currently on neither path, but on a riskier third one: selective crackdowns that simultaneously consolidate loyal suppliers of protection.

Analytical Framework and Method Note

The framework of this study rests on three complementary ideas. The first comes from Charles Tilly’s classic essay “War Making and State Making as Organized Crime” (1985). Tilly defines a racketeer as someone who creates a threat and then charges for its reduction, and he shows that early European states grew through a similar logic before they acquired legitimacy. The implication for Indonesia is clear: the boundary between the state and the racketeer is not a fixed moral line but the outcome of a political process that can move forwards or backwards. The second idea comes from Diego Gambetta’s The Sicilian Mafia: The Business of Private Protection (1993), which treats the mafia as an economic enterprise selling protection in a low-trust environment. Gambetta distinguishes protection, a real if damaging service, from pure extortion, in which the protector is himself the source of the threat.

The third idea is specific to Indonesia. In The Politics of Protection Rackets in Post-New Order Indonesia (2015), Ian Wilson shows that after 1998 the state never fully monopolised coercion, so mass-based ormas developed into practitioners of “populist racketeering” that are relatively autonomous from the military and police but still seek electoral patrons. Nakamura Shohei’s review in Southeast Asian Studies (2016) highlights an important finding of Wilson’s: the appeal of ormas to elites rests more on the image of mobilisation capacity than on genuine grassroots support. From these three ideas, this study builds a simple model of the protection market with three variables: demand (firms, traders and residents who need certainty amid weak law enforcement), supply (groups able to deploy a credible threat) and licence (tolerance or protection from state actors and politicians). Policies that target only supply, for instance mass arrests, without changing demand and the price of the licence, should in theory produce supplier substitution rather than the elimination of the market.

Methodologically, this study uses process tracing of the sequence of policies from 2013 to October 2026, triangulating official sources (statements by Polri, the Ministry of Home Affairs and the Ministry of Investment), World Bank firm-survey data, mainstream media reporting and scholarly literature. Every key judgment carries a confidence level. High confidence is assigned when at least two independent sources agree and the mechanism is supported by the literature; moderate confidence when official data are available but their method is not disclosed; low confidence when a claim depends on a single source or an untestable estimate. This study also draws on two items from Arsip & Pustaka: a 2011 presentation titled “Redefinisi Peran Ormas dalam Pembangunan” (Redefining the Role of Ormas in Development), which compares the position of ormas under the New Order and the Reform era, and a 2025 presentation to the Aceh Agency for National Unity and Politics (Kesbangpol) titled “Memahami Penanganan Aksi Premanisme oleh Organisasi Kemasyarakatan” (Understanding the Handling of Thuggery by Mass Organisations), which reads thuggery as a symptom of a broken system rather than a stand-alone problem and warns that quick fixes can entrench social distortion. Both items are treated as analytical sources, not as empirical data.

Genealogy: From New Order Preman to Post-Reform Ormas

Indonesia’s protection market has a long history that shapes its behaviour today. In a 1998 article on Pemuda Pancasila in the journal Indonesia, no. 66, Loren Ryter described how the New Order sustained youth organisations that combined nationalist rhetoric, gangster networks and loyalty to the regime. Such organisations were not a deviation from the New Order state but part of its architecture of power: the state subcontracted violence to groups whose links to it could be denied. When Ryter returned to the subject for Inside Indonesia, he put the core of the problem sharply: the preman’s true power lies in his immunity from legal sanctions thanks to the backing of political networks, and in the Reform era turf battles once staged through shows of force began to move to the ballot box.

The New Order also once took the opposite path: extrajudicial killing. The “mysterious shootings” of 1982 to 1985, which targeted people branded as gali and preman, are now among the twelve gross human rights violations acknowledged and regretted by President Joko Widodo on 11 January 2023. The historical lesson matters for today’s debate. Mass killing did not abolish the protection market; it merely disciplined freelance suppliers and reaffirmed who held the licence. Joshua Barker, who studied Bandung in the late New Order in State of Fear: Policing a Postcolonial City (2024), shows how the state’s bureaucratic model of policing coexisted with a territorial model in which charismatic local figures controlled city districts, and how authoritarian control can grow from below, not only from above.

After 1998, decentralisation and direct elections changed the structure of the market. Patronage was no longer concentrated in Cendana and military headquarters but dispersed among regional heads, parties and local business people. Wilson describes this as a shift from state-controlled racket regimes to a more unstable and opportunistic populist racketeering. At the local level, similar phenomena have their own cultural names. A 2025 KBA13 Insight analysis of harlan and the tradition of thuggery in Aceh, and a 2026 follow-up essay tracing the shift of harlan from the street to political, economic and religious power, show that the strength of such informal figures always depends on “backing” (beking), the network of protection that connects street actors to elites. Backing is the local equivalent of the licence variable in this study’s model, and it is the policy lever most often ignored.

The trajectory of Hercules (Rosario de Marshal) shows how backing evolves into national political capital. According to Wilson’s analysis for Indonesia at Melbourne (2025), he built a network centred on Jakarta’s Tanah Abang market from the early 1990s and reportedly has ties to Prabowo Subianto dating back to military operations in East Timor. GRIB Jaya, which he leads, grew as an unofficial affiliate of the Gerindra party and, after the 2024 elections, expanded into more than 28 provinces; a gang leader quoted by Wilson described Hercules and his organisation as “gatekeepers to the Prabowo kingdom”. This trajectory matters analytically because it shows a change in the form of the licence. Under the New Order, the licence was granted by the security apparatus and could be revoked by force; in the Reform era, the licence is traded in the electoral market and paid for with votes and mobilisation capacity. When a supplier of protection manages to position itself close to the centre of national power, the price of the licence is no longer set by the local police commander but by political calculation at the highest level. That is why police operations, however tough, cannot substitute for a political decision.

Anatomy of the Extortion Economy: Products, Prices and Customers

If ormas-branded thuggery is treated as a market, the first step is to identify the products being sold. CNBC Indonesia reports of 15 March 2025 and 24 March 2025 summarised complaints across business associations. The Employers’ Association of Indonesia (Apindo) cited illegal levies, “security money” and demands for a share of projects. The chair of the hotel and restaurant association (PHRI), Hariyadi Sukamdani, cited holiday-allowance (THR) demands on hotels and restaurants ahead of Eid al-Fitr. The chair of the shopping-centre association (APPBI), Alphonzus Widjaja, reported disruption from the construction of malls through to their operation, often on the pretext of waste management. The president of the KSPN labour confederation, Ristadi, cited factory job-placement fees of Rp15 million to Rp25 million per person, with the alleged involvement of some neighbourhood (RT and RW) officials. This range of products shows that the market sells not only “security” but also access: to jobs, to transport and catering contracts, and to social quiet around business sites.

The most expensive layer of this market is the disruption of large industrial projects. In April 2025, Deputy Speaker of the People’s Consultative Assembly (MPR) Eddy Soeparno revealed that construction of BYD’s electric-vehicle plant in Subang had been disrupted by ormas and thugs. Deputy Industry Minister Faisol Riza later confirmed the disruption but said that BYD had stated it could handle the matter itself, a remark that inadvertently captured the heart of the problem: firms are expected to buy their own peace. The Cilegon case of May 2025 was even starker. Banten police named the chair of the Cilegon city chamber of commerce (Kadin), his deputy and the chair of the local fishermen’s association (HNSI) as suspects after a meeting on 9 May 2025 with the contractor building a chlor-alkali-ethylene dichloride plant for PT Chandra Asri Alkali, a national strategic project worth Rp15 trillion. According to Tirto, the case concerned a demand for work packages worth Rp5 trillion without a tender, and the suspects were charged under Articles 368 and 335 of the Criminal Code (KUHP). The case matters because the perpetrators were not street ormas but officers of an official business organisation, a sign that the logic of extortion has seeped into formal institutions.

The protection market sells not only security but also access: to jobs, to contracts and to social quiet.

A CNA Indonesia report of 14 May 2025 added details that show the diversity of actors: a group claiming to act for GRIB Jaya took over a rubber factory in Central Kalimantan and demanded payment of Rp1.4 billion in debts owed to its client; Pemuda Pancasila branches in West Jakarta and Depok sent letters to businesses asking them to “share their fortune” at Eid; a GRIB member in Depok fired three shots at an excavator window; and five people were charged with extorting truck drivers near the BYD and VinFast factory sites in Subang. This pattern is consistent with the classic finding of Benjamin Olken and Patrick Barron in “The Simple Economics of Extortion: Evidence from Trucking in Aceh”, which recorded more than 6,000 illegal payments on 304 truck trips and showed that rent collectors behave like rational monopolists: the tariff depends on market structure and on the number of collection points along a route. The policy implication, held with high confidence, is that removing one collection point without changing the market structure can raise the tariff at others.

Measuring the Cost: Data, Claims and Uncertainty

Public debate on thuggery in Indonesia is full of large numbers that rarely come with a method. On 26 July 2025, the Home Affairs Ministry’s Director General of Politics and General Government, Bahtiar Baharuddin, cited 1,540 cases of investment disruption by rogue ormas members in 2024 and state losses estimated at nearly Rp900 trillion. In February 2025, the Indonesian Industrial Estate Association (HKI) estimated potential losses of “hundreds of trillions of rupiah” from departing firms and cancelled new investment, naming industrial estates in Bekasi, Karawang, Batam and East Java as targets. This study treats these figures with low confidence. This is not because the losses are unreal, but because no methodological publication explains whether the figures reflect investment actually cancelled, the value of delayed projects, or simply the total value of projects that experienced some disruption. Untestable numbers risk serving a rhetorical function, justifying large operations, rather than a policy function.

More reliable data come from two sources. The first is police statistics. On 8 October 2026, Deputy National Police Chief Commissioner General Wahyu Hadiningrat reported that in 2026 Polri had received 1,281 reports of disruption to the business sector, of which 915 were resolved, a clearance rate of 71.43 per cent; had handled 41,873 thuggery cases, with 29,197 resolved; and had handled 12,015 cases of illegal levies and extortion with 16,096 suspects. Seized evidence included 2,717 sharp weapons and Rp16.1 billion in cash. The second is the World Bank’s Enterprise Surveys which, although they measure informal payments to public officials rather than to ormas, capture the same rent environment. The share of Indonesian firms experiencing at least one bribe payment request fell from 30.6 per cent in 2015 to 20.3 per cent in 2023, but the share of firms expected to give gifts or informal payments to officials to get things done rose from 21.0 per cent to 29.5 per cent.

Combining the two sources yields three findings. First, with moderate confidence, a police caseload in the tens of thousands per year shows that thuggery is not an episodic disturbance but a stable market with a high rate of entry by new actors. Second, with high confidence, the structure of enforcement is deeply lopsided: in the Jakarta police operation of May 2025, only about one in ten people detained was named a suspect, while the other 3,251 underwent “guidance” (pembinaan). A catch-and-release pattern of this kind raises costs slightly for low-level actors without changing the incentives of those who provide backing. Third, with moderate confidence, the rise in informal payments to officials in 2023 suggests that the ormas protection market and the bureaucratic rent market are not separate worlds; both grow from the same deficit, namely uncertainty in state services. Apindo chair Shinta Kamdani put it from the victims’ side: the biggest loss is “the additional costs that businesses must bear”, and any disruption to a project or factory can lead to cancelled investment in a manufacturing sector that employs some 20 million workers.

The Legal Framework: Instruments for Ideology, Not for Markets

Indonesia’s legal framework for ormas was designed for a different problem from extortion. Law No. 17 of 2013 on Mass Organisations, promulgated on 22 July 2013 and repealing Law No. 8 of 1985, regulates registration, prohibitions and graduated sanctions up to dissolution through the courts. In Decision No. 82/PUU-XI/2013, the Constitutional Court affirmed that registration is voluntary, so ormas without a registration certificate are still recognised, a point later raised in the controversy over the ban on the FPI. As a result, the state has no complete register of actors and cannot use registration status as an effective tool of control. In 2025 the number of registered ormas was put at around 550,000, a figure that shows how broad and heterogeneous the legal category is, covering Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, professional associations and parking-lot gangs alike.

A major change came in July 2017, when the government issued Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) No. 2 of 2017, which was enacted as Law No. 16 of 2017 on 22 November 2017. The change removed court-based dissolution and allowed the government to revoke legal-entity status unilaterally, as Hukumonline has noted. The instrument was quickly used to revoke the legal status of Hizbut Tahrir Indonesia on 19 July 2017, and on 30 December 2020 six ministerial-level officials issued a joint decree banning the activities of the FPI. Both actions targeted ideological and political threats, not extortion chains. As of October 2026, this study found no instance of an ormas being dissolved primarily on the grounds of systematic extortion, although several ormas have long records of criminal cases involving members. This judgment is held with moderate confidence, because administrative data on dissolutions are not fully published.

This asymmetry is the core of the legal problem. The state’s strongest instrument, dissolution without a court, is aimed at ideology, while extortion is handled through individual criminal provisions: Article 368 of the Criminal Code on extortion and Article 335 on coercion, as applied to illegal parking attendants in ormas insignia in Central Jakarta who charged from Rp20,000 to more than Rp50,000. There is no intermediate instrument linking individual crimes to the organisation that gives them a brand, a uniform and protection. Home Affairs Minister Tito Karnavian touched on this gap on 25 April 2025 when he said that if intimidation and extortion are carried out systematically on an organisation’s orders, the organisation itself could face criminal liability, while also floating financial audits of ormas. Conceptually, this idea comes close to the logic of Italy’s Article 416-bis discussed in section VIII, but it has yet to be translated into law.

The State’s Response, 2025–2026: From Crackdown to Consolidation

The state’s response in 2025 was swift and operational in style. Polri launched simultaneous regional operations on 1 May 2025 and within nine days claimed 3,326 thuggery cases resolved. The Jakarta regional police ran Operation Berantas Jaya from 9 to 23 May 2025; in the first eleven days 2,406 people were detained and 405 ormas insignia taken down. By the end of the operation, 56 suspects from ormas had been recorded, comprising 31 from Pemuda Pancasila, 11 from Trinusa, 10 from FBR and one each from BPPKB, GMBI, GRIB and GIBAS, alongside 1,801 banners and 130 illegal posts dismantled. The head of the Presidential Communication Office, Hasan Nasbi, stressed that the government would “no longer use the word ormas, but the term premanisme”. The choice of words seems wise because it protects legitimate ormas, but in policy terms it severs the link between perpetrators and the organisations that give them capacity, precisely the link that the law needs to reach.

Wilson’s analysis of 1 July 2025, cited in section III, notes that the operations mainly netted parking attendants, informal debt collectors and low-ranking ormas members, so that they functioned to “discipline, reorganise and integrate” street-level racket economies into political structures rather than dismantle them. He also notes allegations that GRIB occupied 12 hectares of land belonging to the meteorology agency (BMKG) in South Tangerang in May 2025. The debate on revising the law ran in parallel but lost momentum. On 28 April 2025, the chair of the House of Representatives’ Commission II, Rifqinizamy Karsayuda, judged a revision of the Ormas Law “not yet very urgent” and suggested strengthening government regulations instead. When the House adopted 68 bills as the 2026 Priority National Legislation Programme on 20 May 2026, a revision of the Ormas Law was absent, while the Asset Forfeiture Bill stood sixth on the list. The Home Affairs Ministry itself opted for an administrative route, asking regional governments to form integrated ormas task forces down to district and city level.

2026 revealed a more worrying direction. On 7 August 2026, Hashim Djojohadikusumo, the president’s brother and chair of the board of patrons of the Golden Indonesia Community Forum (FORMAS), inducted twenty new ormas, bringing the forum to 103 ormas pledged to “safeguard” government programmes. Three weeks later, on the night of 27 August 2026, a protest near the House demanding passage of the Asset Forfeiture Bill turned violent. Circulating videos showed Hercules and his followers at the scene; GRIB Jaya’s legal division said their presence was meant to monitor the situation and keep things calm, while its secretary-general described their role as “Pam Swakarsa”. A 60-year-old mirror seller, Bambang Setiyawan, died after an alleged mob beating; House Speaker Puan Maharani asked the police to act against the ormas if its involvement was proven. The Jakarta police later named three suspects on 11 September 2026 without announcing their organisational affiliation. The editorial board of The Jakarta Post wrote that such violence “isn’t an accident – it is government policy”. This study does not go that far, but judges with moderate confidence that in 2026 the state moved from disciplining suppliers of protection towards consolidating loyal ones.

International Comparison: Italy, Japan and the Temptation of the Iron Fist

Italy offers the most mature model of institutional dismantling. Through Law No. 646 of 13 September 1982, known as the Rognoni-La Torre law, Italy introduced the offence of mafia-type association in Article 416-bis of the Criminal Code. As Vincenzo Musacchio explains for RUSI in 2020, the core of the offence is not a particular criminal act but the use of the intimidating force of the associative bond, and the resulting condition of subjection and silence, to gain control of economic activities, concessions and contracts and even to influence voting. Law No. 109 of 7 March 1996 added a decisive second step: confiscated assets are returned to the community for social use. A Libera report cited by Il Post in March 2023 recorded 19,790 properties already allocated for institutional or social purposes, 24,529 still managed by the national agency ANBSC, and 991 non-profit organisations managing such properties.

The Italian model is not perfect. A Libera dossier reported by Domani in 2021 found a lag of roughly ten years between seizure and social reuse, and a 2019 sample by the managing agency found that only slightly more than half of the properties allocated to municipalities were actually being used. Musacchio himself argues that modern mafias increasingly rely on corruption rather than violence, so the 416-bis norm needs updating. Even so, its core lesson is relevant to Indonesia: an offence that reaches the organisation as the owner of intimidating power, combined with asset recovery visibly returned to communities, attacks the licence and revenue variables at the same time. The social reuse of assets also sends a legitimacy signal that arrests cannot.

Japan took the route of economic isolation. The 1991 Bōryokudan Countermeasures Act established a system for designating violent groups, and since 2010 exclusion ordinances, now in force in all 47 prefectures, have barred citizens and firms from providing economic benefits to gang members. The sociologist Hirosue Noboru, writing for Nippon.com, notes a five-year provision that treats former members as gang associates, making it difficult for them to open bank accounts or rent housing. The numerical results are dramatic: National Police Agency data summarised by Nippon.com in May 2026 show that members and associate members fell from more than 80,000 in 2009 to 17,600 in 2025, the 21st consecutive annual decline. Yet arrests linked to tokuryū groups, fluid networks that recruit via social media and commit fraud and robbery, rose to 6,679 in 2025. Hirosue also notes that of roughly 4,170 people who left gangs over seven years, only about 2 per cent found legitimate jobs. Japan’s lesson is that isolation effectively suppresses formal organisations, but without a social exit it pushes crime into more fluid forms that are harder to monitor.

El Salvador and the Philippines represent the temptation of the “iron fist”. Under a state of exception since March 2022, El Salvador reported 114 homicides in 2024, or 1.9 per 100,000 people, compared with 6,656 in 2015, although the official figure excludes suspects killed in shootouts with security forces. In July 2026, Amnesty International reported that more than 90,000 people had been detained and at least 470 had died in state custody, and judged that the pattern could amount to crimes against humanity. The Philippines shows the other extreme: the drug enforcement agency PDEA acknowledged that 6,252 drug suspects were killed in operations, while rights groups estimate more than 20,000; former president Rodrigo Duterte was arrested on 11 March 2025, and on 23 April 2026 the International Criminal Court confirmed all charges of crimes against humanity. For Indonesia, which carries the memory of the mysterious shootings, both cases are a warning that rapid falls in crime can be bought at an institutional price paid over decades.

The Steel-Manned Counter-Argument, and a Reply

The strongest counter-argument to this study runs as follows. Mass-based ormas, including those some of whose members engage in extortion, perform real social functions the state cannot fulfil: absorbing young workers with little education, providing a safety net for the urban poor, mediating land and labour conflicts, and keeping order in neighbourhoods the police do not reach. Razman Arif Nasution, spokesperson for GRIB Jaya’s chairman, warned that “ormas are not identical with thugs” and that rogue individuals exist in every institution, including law enforcement. From this angle, burdening organisations with criminal liability for their members’ acts would punish thousands of innocent members, narrow the constitutionally guaranteed freedom of association and hand the government a new weapon against critical groups, a fear with strong grounds given how Law No. 16 of 2017 was used against HTI and the FPI. The argument could add that businesses themselves are often active buyers of protection and that cooperation with local ormas is a legitimate form of “social licence” for investment.

This study accepts most of the premises of that argument but rejects its conclusion. The social functions of ormas are real; precisely for that reason the state needs to distinguish in law between organisations that provide services and organisations that make intimidation their business model. Italy’s Article 416-bis does not punish membership of any association, but the use of the intimidating force of the associative bond for economic ends, and such a standard of proof can be applied through the courts rather than by unilateral administrative decision. The answer to the risk to freedom of association, therefore, is not to reject organisational liability but to return dissolution to the courts while introducing a narrow, testable new offence. The social-licence argument is also inverted: a legitimate social licence is earned through community consultation and transparent agreements, whereas payment under threat of halting a project is extortion under Article 368 of the Criminal Code. The Cilegon case shows that when this line blurs, even official business organisations slip.

A second counter-argument comes from the opposite direction: that Indonesia actually needs a Bukele-style approach because ordinary law enforcement has proved too slow. The appeal of this argument is real, but it ignores institutional prerequisites. Iron-fist operations require a police force with high legitimacy and strong internal discipline, whereas Polri itself is aiming to raise public trust from 71 per cent to 81 per cent and still bears the wound of the death of ride-hailing driver Affan Kurniawan, run over by a Mobile Brigade tactical vehicle on 28 August 2025. Giving a police force with fragile legitimacy extraordinary powers against groups some of which are close to power would almost certainly produce selective enforcement: disloyal suppliers removed, loyal suppliers protected. With high confidence, this study judges that an iron fist in the Indonesian context would accelerate, not halt, the consolidation of the protection market.

Scenarios for 2026–2029 and Signposts

Three scenarios are built around two key uncertainties: whether the state is willing to touch the licence variable through organisational liability and asset forfeiture, and whether ormas close to power are given formal or semi-formal security roles. The change of police leadership, with the inauguration of Suyudi Ario Seto as National Police Chief and Wahyu Hadiningrat as his deputy on 1 October 2026, opens a narrow policy window, because new leaders usually set priorities in their first six months. Meanwhile, signs of competition among suppliers persist, such as the shooting that killed an ormas member in Tanjung Morawa, Deli Serdang, on 18 October 2026, which police initially suspect is linked to a dispute between ormas.

The managed-consolidation scenario, the most likely, is a continuation of the 2025–2026 pattern: large periodic operations before Eid and after viral incidents, persistently high enforcement statistics, and the growth of pro-government ormas forums. Extortion of industry declines at national strategic projects that receive central attention but shifts to sectors and regions with less scrutiny, such as logistics, industrial estates outside Java and traditional markets. The institutional-reform scenario requires three conditions not yet in sight: inclusion of an Ormas Law revision or a dedicated bill in the legislative programme, passage of the Asset Forfeiture Bill with clauses reaching organisational assets, and the political will to prosecute at least one major ormas as an organisation. The fragmentation-and-escalation scenario becomes more likely if competition for proximity to power triggers inter-ormas clashes, or if the “Pam Swakarsa” role is normalised in the policing of protests.

Five signposts should be watched. First, whether the National Human Rights Commission (Komnas HAM) announces findings on the role of civilian groups in the unrest of 27 August 2026 and whether those findings are acted upon. Second, whether a revision of the Ormas Law enters the 2027 Priority National Legislation Programme, usually adopted in the second half of the preceding year. Third, whether the Asset Forfeiture Bill is passed and contains provisions on the assets of legal entities or associations. Fourth, the ratio of named suspects to people detained in the next operations; a rising ratio would signal a shift from guidance to prosecution. Fifth, whether pro-government ormas forums acquire a formal role in securing public events or state projects. A positive combination of the second and third signposts would shift probability towards the reform scenario; a negative first signpost combined with a positive fifth would shift it towards escalation.

Actor-Specific, Time-Bound Policy Recommendations

For the President and the Coordinating Ministry for Political and Security Affairs, the most important step over the next six months, to April 2027, is to separate state security functions sharply from ormas. The President should issue an instruction prohibiting the involvement of ormas in the policing of protests and the security of national strategic projects in any form, including under the “Pam Swakarsa” label, and ensure that ormas forums led by the president’s family or inner circle acquire no security role. The integrated task force announced in May 2025 needs a written legal basis, a measurable mandate and an obligation to publish quarterly reports that include prosecution ratios, not just the number of people detained. For the Home Affairs Ministry and the House, a revision of the Ormas Law should be proposed for the 2027 Priority National Legislation Programme with three pillars: returning dissolution to the courts as a guarantee of freedom of association; a narrow offence of organisational liability where extortion is carried out systematically in the name of, or with the resources of, an organisation; and mandatory financial audits and transparency for ormas that receive public funds or run security, parking or labour-placement businesses.

For Polri under its new leadership, the priority to the end of 2027 is to shift the measure of success from the volume of arrests to the dismantling of networks. Dedicated units in the Criminal Investigation Agency (Bareskrim) and in regional police commands covering industrial areas should trace money flows from levies to organisational officers and their political backers, with support from the financial intelligence unit (PPATK), and should open confidential reporting channels for firms that protect whistle-blowers from retaliation. For the Ministry of Investment and Downstreaming/BKPM, Apindo, Kadin and HKI, an immediate step in 2027 is a “no security money” pact binding members not to pay and to report jointly, borrowing the logic of Japan’s ordinances that cut off the demand side, together with transparent local recruitment through regional job exchanges so that placement levies lose their market. Kadin should follow up the Cilegon case with a code of ethics stating that demanding projects under threat leads to permanent dismissal.

For regional governments, including the Aceh government as it weighs investment opportunities against the risk of instability, the recommendation is to shift ormas task forces from raids to an economic approach: taking over the management of parking, waste collection and market security through regional enterprises or residents’ cooperatives with open tariffs, so that the products sold by protection suppliers are replaced by public services. Socio-cultural approaches involving customary and religious leaders, as emphasised in the 2025 presentation to Kesbangpol Aceh, work best when combined with real employment options for members who want to leave, a lesson that also emerges from Japan’s failures. For international partners, including UNODC, the World Bank and major investor countries such as China, Japan and South Korea, the right steps to 2028 are to support independent measurement of the cost of extortion through a dedicated module in firm surveys, to facilitate exchanges of experience with Italy’s ANBSC on managing confiscated assets, and to include anti-extortion clauses in investment agreements so that foreign firms do not become silent buyers of protection.

Limitations and Conclusion

This study has four limitations. First, police data do not separate ormas-branded thuggery from individual thuggery, so the scale of organisational involvement cannot be measured directly. Second, the World Bank’s firm surveys measure payments to public officials, not to non-state actors; their use here is indicative. Third, most case evidence comes from media reports that tend to cover large incidents in Java, so patterns outside Java, including in Aceh, North Sumatra and Kalimantan, are probably under-represented. Fourth, links between particular ormas and particular political actors rest largely on public statements and journalistic reporting; this study does not accuse any organisation or individual of a crime not decided by a court, and every suspect named remains protected by the presumption of innocence.

The conclusion is firm. Ormas-branded thuggery persists not because the state is too weak to arrest thugs, but because the state, or parts of it, keeps selling licences to suppliers of protection in exchange for mobilisation and quiet. Enforcement statistics that have kept growing since 2025 are the symptom of a healthy market, not a dying one. The experience of Italy and Japan shows that protection markets can be narrowed when the state attacks the organisation, its revenue and its buyers at the same time, and the experience of El Salvador and the Philippines shows that violent shortcuts trade momentary security for long-lasting institutional damage. Indonesia still has a choice, but the window narrows each time ormas close to power appear on the streets as an extension of the security forces. The real test for the state is not how many thugs are arrested, but whether a single holder of backing ever pays a price.