Ringkasan Eksekutif: Pertanyaan, Jawaban Pokok, dan Taruhannya

Pertanyaan kajian ini sederhana untuk dirumuskan tetapi sulit dijawab dengan data: seberapa besar ekonomi penipuan digital berskala industri di Asia Tenggara pada 2023 hingga 2026, bagaimana Indonesia terpapar olehnya, dan apakah respons kebijakan yang tersedia sepadan dengan skala ancaman. Jawaban pokoknya dapat dinyatakan dalam satu kalimat. Gelombang penindakan sepanjang 2025 hingga 2026, mulai dari sanksi Amerika Serikat dan Inggris terhadap Prince Group, penghancuran sebagian KK Park di Myawaddy, ekstradisi Chen Zhi ke Tiongkok, sampai eksekusi para pemimpin keluarga Ming dan Bai, telah mematahkan simpul-simpul yang paling terlihat, tetapi tidak mematahkan model bisnisnya. Data dari Kamboja, Myanmar, dan Indonesia sendiri memperlihatkan pola fragmentasi ke lokasi yang lebih kecil dan relokasi ke yurisdiksi baru, sementara kerugian korban tetap berada pada orde puluhan miliar dolar per tahun di tingkat kawasan.

Bagi Indonesia, bukti intinya terkumpul dalam seri IASC. Hingga 30 September 2026, pusat yang dibentuk OJK pada 22 November 2024 itu telah menerima 702.342 laporan, memverifikasi 1.372.483 rekening terkait penipuan, memblokir 702.833 di antaranya, menahan Rp811,1 miliar dana korban, dan mengembalikan Rp207,16 miliar, sebagaimana dipaparkan dalam konferensi pers OJK 5 Oktober 2026. Angka kerugian kumulatif terakhir yang dirilis, Rp9,1 triliun per 14 Januari 2026, berarti sistem hanya mampu menahan kira-kira lima rupiah dari setiap seratus rupiah yang hilang, dan mengembalikan jauh lebih sedikit lagi. Kajian ini menilai arah temuan tersebut dengan keyakinan tinggi, sedangkan besaran persisnya dengan keyakinan sedang, karena seri kerugian berhenti dipublikasikan setelah Januari 2026 dan definisi rekening diblokir mengalami patahan.

Taruhannya bersifat global sekaligus peradaban. Laporan UNODC yang dirilis 21 Juli 2026 memperkirakan kerugian akibat scam di Asia Timur, Asia Tenggara, Australia, dan Selandia Baru mencapai US$88,3 sampai 114,1 miliar pada 2025, menurut liputan OCCRP. Di Amerika Serikat, laporan IC3 2025 mencatat kerugian terlapor sebesar US$20,877 miliar, lebih dari separuhnya terkait kripto. Industri ini bertumpu pada perdagangan orang, pencucian uang lintas yurisdiksi, dan perlindungan elite lokal, sehingga ia adalah persoalan keamanan, hak asasi, dan tata kelola sekaligus. Bagi negara dengan sistem pembayaran instan yang tumbuh cepat seperti Indonesia, yang dipertaruhkan pada akhirnya adalah kepercayaan, yakni modal tak kasatmata yang menopang seluruh agenda inklusi keuangan dan ekonomi digital. Dataset ini disusun agar perdebatan kebijakan berpijak pada angka yang dapat ditelusuri, lengkap dengan catatan di mana angka-angka itu saling bertentangan.

Kerangka Analitis dan Catatan Metode

Kajian ini membaca ekonomi penipuan sebagai rantai nilai industri yang terdiri atas empat simpul. Simpul pertama adalah rekrutmen, yaitu pasokan tenaga kerja yang sering diperoleh melalui iklan lowongan palsu dan berakhir pada kerja paksa. Simpul kedua adalah produksi, yakni kompleks fisik di zona ekonomi khusus, bekas kasino, atau gedung perkantoran tempat skrip penipuan dijalankan dalam sif. Simpul ketiga adalah kontak, yaitu infrastruktur telekomunikasi dan platform digital yang memungkinkan pelaku menjangkau korban dalam jumlah besar. Simpul keempat adalah monetisasi, mencakup rekening penampung, dompet elektronik, kode QR pembayaran, aset kripto, dan, sebagaimana diuraikan pada bagian VIII, infrastruktur pembayaran judi online. Pembagian ini sejalan dengan meta-sintesis Lazarus dan kawan-kawan dalam Deviant Behavior (2026), yang menyimpulkan dari 50 publikasi bahwa kompleks penipuan adalah sistem sosio-teknis terindustrialisasi yang hidup di antara ekonomi legal dan ilegal, memanfaatkan zona ekonomi khusus yang longgar dan kerentanan migran.

Di atas empat simpul itu, kajian ini menurunkan tiga rasio sebagai alat ukur respons. Rasio intersepsi adalah dana yang berhasil diblokir dibagi kerugian terlapor; ia mengukur kecepatan sistem menahan uang sebelum berpindah. Rasio pemulihan adalah dana yang benar-benar kembali ke korban dibagi kerugian atau dibagi dana yang diblokir; ia mengukur kemampuan sistem mengubah intersepsi menjadi keadilan bagi korban. Indikator perpindahan adalah himpunan penanda bahwa aktivitas tidak hilang tetapi bergeser, misalnya bertambahnya kompleks meski ada razia, penangkapan warga asing di luar pusat tradisional, atau fragmentasi transaksi menjadi nominal yang lebih kecil. Ketiga ukuran ini dipilih karena dapat dihitung dari data publik dan karena masing-masing menyasar satu titik lemah yang berbeda dalam rantai nilai.

Metodenya terdiri atas empat langkah. Pertama, setiap angka dikumpulkan dari sumber primer atau dari media yang mengutip pejabat bernama pada tanggal tertentu, dan batas data dicatat terpisah dari tanggal publikasi. Kedua, angka yang saling bertentangan tidak dipilih salah satunya, melainkan ditampilkan berdampingan dan dicatat dalam kamus data. Ketiga, indikator turunan dihitung secara transparan dengan rumus yang dicantumkan. Keempat, setiap penilaian kunci diberi label keyakinan tinggi, sedang, atau rendah, dengan mengikuti praktik analisis intelijen terstruktur: keyakinan tinggi berarti beberapa sumber independen bermutu baik sejalan; keyakinan sedang berarti sumber kredibel tetapi tunggal atau berbeda cakupan; keyakinan rendah berarti bukti tidak langsung. Untuk pertanyaan sentral apakah ekonomi penipuan menyusut atau berpindah, kajian ini menimbang kedua hipotesis secara bersaing dan mencari bukti yang paling membedakan keduanya, bukan bukti yang sekadar konsisten dengan salah satunya.

Kerangka ini juga bertumpu pada literatur yang lebih luas. Cassandra Cross (2024) menunjukkan bahwa penipuan yang dikenal sebagai pig butchering adalah konvergensi penipuan asmara dan penipuan investasi, sehingga kategori pelaporan konvensional cenderung salah menghitungnya. Laporan Global Initiative Against Transnational Organized Crime (Mei 2025) memperkenalkan konsep role shifters, yaitu aktor yang mengaburkan batas antara pemerintah, bisnis, dan kejahatan, yang menjelaskan mengapa penindakan sering berhenti pada pekerja lapangan. Jauh sebelum gelombang kompleks ini, buku Marc Goodman, Future Crimes, sudah menggambarkan ekonomi bawah tanah digital yang beroperasi layaknya korporasi. Adapun buku tahun 2026 berjudul The Digital Civilization menawarkan gagasan Abandoned Society, kelompok yang tersisih dari manfaat digital tetapi menanggung risikonya, yang dalam kajian ini menjadi lensa untuk membaca mengapa pencari kerja muda dan pengguna dompet digital berpenghasilan rendah menjadi bahan bakar sekaligus korban industri ini.

Provenans Data, Pengolahan, dan Kamus Data

Seluruh data dalam kajian ini bersumber dari dokumen yang dapat diakses publik hingga 21 Oktober 2026. Seri Indonesia berasal dari paparan OJK dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner bulanan, rapat kerja dengan DPR, dan siaran pers resmi, yang kemudian diteruskan oleh media seperti Kontan, CNN Indonesia, Bisnis, dan Investortrust. Persoalan provenans pertama langsung tampak di sini: OJK tidak menerbitkan dataset IASC dalam format terbuka, sehingga peneliti bergantung pada transkripsi wartawan. Kajian ini menautkan setiap titik data ke artikel yang memuatnya dan memeriksa konsistensi internal, misalnya apakah jumlah laporan melalui pelaku usaha dan laporan langsung korban berjumlah sama dengan totalnya. Pada rilis 30 September 2026, misalnya, 334.756 laporan via pelaku usaha jasa keuangan dan 367.586 laporan langsung korban memang berjumlah 702.342.

Data tentang warga negara Indonesia berasal dari pernyataan Kementerian Luar Negeri, KBRI Phnom Penh, dan KBRI Yangon yang dikutip media nasional dan kantor berita. Estimasi regional berasal dari tiga keluarga sumber yang metodenya berbeda secara mendasar: lembaga multilateral (UNODC, OHCHR) yang menggabungkan data resmi negara dan pemodelan, kelompok studi kebijakan (USIP) yang menggunakan triangulasi pakar, serta survei konsumen (GASA) yang mengekstrapolasi dari sampel daring. Data penindakan berasal dari siaran pers pemerintah Amerika Serikat, putusan pengadilan Tiongkok sebagaimana dilaporkan media, pernyataan pemerintah Kamboja dan Thailand, serta organisasi hak asasi. Data kebijakan pembanding berasal dari kepolisian Singapura, regulator sistem pembayaran Inggris, dan National Anti-Scam Centre Australia, yang semuanya menerbitkan statistik dengan metodologi tertulis.

Pengolahan data mengikuti tiga aturan. Nilai mata uang tidak dikonversi ke satu mata uang bersama kecuali sumber sendiri yang melakukannya, karena konversi dengan kurs berbeda tanggal akan menambah lapisan galat yang tidak perlu. Indikator turunan hanya dihitung dari pasangan angka dengan batas data yang sama atau, jika tidak tersedia, dengan catatan eksplisit tentang ketidaksesuaian tanggal. Angka yang saling bertentangan dibiarkan berdampingan. Tabel 8 di bawah ini merangkum variabel, definisi, satuan, sumber, cakupan, dan nilai mutu setiap kelompok data, dengan skala A untuk statistik resmi bermetodologi terbit, B untuk data resmi yang parsial atau diteruskan media, dan C untuk estimasi, survei, atau angka yang bertentangan.

Tiga konflik dalam kamus data layak disorot karena memengaruhi interpretasi. Konflik pertama menyangkut rekening diblokir: seri Kontan mencatat 127.047 rekening per 23 Desember 2025, lalu 397.028 per 14 Januari 2026, lonjakan tiga kali lipat dalam tiga minggu yang hampir pasti mencerminkan perubahan definisi atau penggabungan pemblokiran oleh bank, bukan peningkatan kinerja mendadak. Pada saat yang hampir sama, paparan OJK di sebuah forum industri pada 31 Oktober 2025 menyebut 510.357 rekening diblokir, sementara seri Kontan per 31 Oktober 2025 menyebut 100.565. Konflik kedua menyangkut besaran kerugian: Rp9,1 triliun versi IASC berbanding Rp49 triliun versi survei GASA, selisih lebih dari lima kali lipat yang mencerminkan perbedaan antara kerugian yang dilaporkan dan kerugian yang dialami. Konflik ketiga menyangkut warga negara Indonesia, karena Kemlu memakai satuan kasus dan satuan orang secara bergantian. Keyakinan kajian ini terhadap seri dana diblokir dan dana dikembalikan tinggi; terhadap seri rekening diblokir rendah.

Indonesia sebagai Pasar Korban: Membaca Seri IASC

Tabel 1 menyajikan sepuluh titik data IASC dari Juli 2025 hingga September 2026. Pola paling mencolok adalah pertumbuhan laporan yang tetap tinggi: dari 204.011 laporan per 29 Juli 2025 menjadi 702.342 per 30 September 2026, atau lebih dari tiga kali lipat dalam empat belas bulan. Kerugian kumulatif yang dilaporkan bergerak dari Rp4,1 triliun ke Rp9,1 triliun antara Juli 2025 dan Januari 2026, lalu berhenti dirilis. Sejak rilis Mei 2026, OJK menonjolkan dana diblokir dan dana dikembalikan, sebuah pergeseran komunikasi yang dapat dipahami secara kelembagaan tetapi menghilangkan penyebut yang paling penting untuk menilai kinerja.

Tabel 2 mengubah seri mentah itu menjadi indikator. Rasio intersepsi turun dari 8,5 persen pada Juli 2025 menjadi 4,5 sampai 4,8 persen pada akhir 2025 dan awal 2026. Artinya, ketika volume laporan naik, kemampuan sistem menahan dana tidak ikut naik secara proporsional. Dana yang tertahan per rekening yang diblokir hanya sekitar Rp1,15 juta, angka yang menunjukkan bahwa sebagian besar rekening penampung sudah dikuras sebelum pemblokiran terjadi. Rasio pengembalian terhadap dana yang diblokir relatif stabil di kisaran seperempat, tetapi jika dibandingkan dengan kerugian terakhir yang dirilis, dana yang kembali ke korban tidak melebihi 2,3 persen. Batas atas ini sengaja dihitung dengan penyebut lama; kerugian sebenarnya hingga September 2026 pasti lebih besar, sehingga rasio sesungguhnya lebih kecil. Kajian ini menilai dengan keyakinan tinggi bahwa pemulihan bagi korban di Indonesia berada pada orde satu digit persen.

Dua indikator lain mengubah cara membaca pertumbuhan laporan. Laju laporan harian justru menurun, dari sekitar 1.353 laporan per hari pada paruh kedua 2025 menjadi sekitar 1.007 per hari antara Juni dan September 2026. Pada saat yang sama, pangsa laporan yang diajukan langsung oleh korban naik dari 36,4 persen menjadi 52,3 persen. Kombinasi ini konsisten dengan dua penjelasan yang tidak saling meniadakan: kanal pelaporan IASC makin dikenal sehingga lebih banyak korban melapor sendiri, sementara laporan yang diteruskan bank melambat, entah karena insiden menurun atau karena bank menangani sebagian kasus secara internal. Kajian ini tidak dapat membedakan keduanya dengan data yang ada dan karena itu menilai tren insiden sesungguhnya dengan keyakinan rendah.

Komposisi jenis penipuan memperjelas simpul kontak yang dimanfaatkan. Per 31 Mei 2026, rilis Satgas PASTI mencatat penipuan transaksi belanja sebagai kategori terbesar dengan 77.740 laporan, disusul penipuan mengaku pihak lain atau fake call sebanyak 47.269, penipuan investasi 26.649, dan penipuan lowongan kerja 23.910. Konsentrasi geografisnya juga tajam: Pulau Jawa menyumbang 404.502 dari 579.459 laporan atau 69,8 persen, dan Jawa Barat sendiri 20,7 persen. Pola ini menunjukkan bahwa sebagian besar kerugian Indonesia tidak berasal dari skema canggih bernilai besar, melainkan dari volume tinggi penipuan bernilai menengah. Kerugian rata-rata per laporan pada Januari 2026 sekitar Rp21 juta. Data survei GASA untuk Indonesia (2025), yang menemukan 66 persen orang dewasa menjumpai upaya penipuan dalam setahun dan 14 persen kehilangan uang, mengisyaratkan bahwa IASC baru menangkap sebagian kecil dari populasi korban.

Perbandingan lintas negara yang dipaparkan OJK sendiri menegaskan keunikan profil Indonesia. Menurut laporan Indonesia Business Post (November 2025), Indonesia mencatat sekitar 874 laporan per hari pada periode November 2024 hingga Oktober 2025, jauh di atas Malaysia, Singapura, atau Hong Kong, tetapi dengan total kerugian yang lebih rendah daripada Singapura dan Hong Kong. Dengan kata lain, Indonesia adalah pasar volume, bukan pasar nilai. Implikasi analitisnya penting: strategi yang berhasil di pasar bernilai tinggi, seperti investigasi mendalam per kasus, tidak dapat diskalakan ke ratusan ribu laporan bernilai menengah. Indonesia membutuhkan intersepsi otomatis pada simpul kontak dan monetisasi, bukan sekadar penanganan kasus yang lebih cepat.

Indonesia sebagai Pemasok Tenaga dan Tuan Rumah Baru

Peran kedua Indonesia dalam ekonomi ini adalah sebagai pemasok tenaga kerja, dan datanya, seperti terangkum dalam Tabel 3, bertumbuh lebih cepat daripada kapasitas negara menanganinya. Kementerian Luar Negeri mencatat lebih dari 4.700 WNI dipulangkan dari operasi penipuan daring antara 2020 dan September 2024, menurut data yang dikutip AFP melalui Borneo Post. Pada Juni 2025, Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut sekitar 7.600 kasus untuk periode 2021 hingga 2025, dengan Kamboja sekitar 4.300 dan Myanmar sekitar 1.100, sebagaimana dilaporkan Bisnis. Pada Oktober 2025, Direktur Pelindungan WNI menyebut lebih dari 10.000 kasus di sepuluh negara sejak 2020. Perbedaan angka 7.600 dan lebih dari 10.000 dalam rentang empat bulan sebagian disebabkan oleh perbedaan tahun awal, tetapi juga oleh pencampuran satuan kasus dan satuan orang, termasuk korban berulang yang kembali ke kompleks setelah dipulangkan.

Tahun 2026 membawa lonjakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah razia pemerintah Kamboja pada pertengahan Januari 2026, jumlah WNI yang mendaftar untuk dipulangkan mencapai 2.117 orang dalam sepekan, menurut Bisnis yang mengutip Duta Besar Santo Darmosumarto; sebagai pembanding, sepanjang 2025 KBRI Phnom Penh menangani 5.088 kasus. Hingga 8 Maret 2026, 5.481 orang meminta bantuan pulang dan 1.816 telah dipulangkan. Pada 10 Juli 2026, RRI melaporkan bahwa 12.207 WNI meminta dukungan repatriasi sejak awal tahun, 5.966 telah dipulangkan, sekitar 1.100 ditahan di fasilitas imigrasi Pochentong, dan lebih dari 600 lainnya berada di lokasi yang diduga kompleks penipuan di Bati, Siem Reap, Phnom Penh, dan Sihanoukville. Dalam enam bulan pertama 2026 saja, permintaan bantuan dari Kamboja lebih dari dua kali lipat total kasus setahun sebelumnya.

Dari sisi Myanmar, operasi junta di KK Park pada Oktober 2025 dan di Shwe Kokko pada 17 November 2025 berdampak pada sekitar 400 WNI, dengan lebih dari 200 di antaranya ditahan di Shwe Kokko bersama 1.367 warga asing lain, menurut Metro TV yang mengutip KBRI Yangon. Pemulangan berlangsung lambat karena kapasitas penampungan penuh dan karena verifikasi status korban memakan waktu. Di sinilah literatur tentang kaburnya batas korban dan pelaku menjadi relevan secara operasional. Penelitian Luong dan rekan (2024) tentang pekerja Vietnam di Kamboja menunjukkan bagaimana lowongan palsu yang menyasar lulusan berketerampilan teknologi informasi dan layanan pelanggan menjadi pintu masuk kerja paksa. Profil serupa muncul dalam kasus Indonesia, dan ia menjelaskan mengapa penipuan lowongan kerja sekaligus menjadi kategori besar dalam laporan IASC: simpul rekrutmen dan simpul kontak memakai teknik yang sama terhadap populasi yang sama.

Peran ketiga, sebagai tuan rumah, adalah perkembangan paling mengkhawatirkan dalam data 2025 hingga 2026. Siaran pers Departemen Kehakiman AS tentang Scam Center Strike Force pada November 2025 menyebut jaringan penipuan di Bali yang dikendalikan fasilitator berbasis Kamboja dan menargetkan lebih dari 150 korban di Amerika Serikat, dengan 38 warga negara Indonesia dituntut berdasarkan informasi satuan tugas tersebut. Pada Mei 2026, aparat menangkap 210 warga asing di Batam atas dugaan penipuan investasi daring dan 321 warga asing di Jakarta yang mengoperasikan 75 situs judi online, mayoritas warga Vietnam dan Tiongkok, menurut Reuters melalui Arab News. Pejabat Interpol Indonesia dalam laporan yang sama menyatakan bahwa operasi judi online tampak berpindah dari kota-kota Kamboja ke Indonesia, dan South China Morning Post mengutip analis yang menunjuk rezim visa yang longgar dan penegakan hukum yang lemah sebagai daya tariknya. Kajian ini menilai dengan keyakinan sedang bahwa Indonesia sedang menjadi salah satu tujuan relokasi, dan dengan keyakinan rendah mengenai skala relokasi tersebut, karena data penangkapan belum menjadi seri yang konsisten.

Skala Regional dan Global: Membandingkan Estimasi yang Bertentangan

Tabel 4 mengumpulkan sepuluh estimasi kunci. Membacanya memerlukan disiplin metodologis, karena angka-angka itu mengukur hal yang berbeda: jumlah orang yang tertahan, dana yang dicuri, kerugian yang dilaporkan, atau kerugian menurut survei. Estimasi tenaga kerja paling awal yang berpengaruh datang dari OHCHR pada Agustus 2023, yang menyebut setidaknya 120.000 orang di Myanmar dan sekitar 100.000 di Kamboja mungkin dipaksa bekerja dalam operasi penipuan daring, sebagaimana dilaporkan UN News. Kelompok studi USIP pada Mei 2024 memperkirakan sekitar 305.000 pekerja scam di Myanmar, Kamboja, dan Laos, dan dalam kesaksian tertulis Jason Tower di Kongres AS (Juli 2024) menyatakan bahwa kelompok-kelompok ini mencuri sekitar US$64 miliar per tahun hingga akhir 2023.

Konflik internal muncul bahkan dalam satu laporan. Untuk wilayah Mekong, Asia Financial melaporkan angka US$43,8 miliar per tahun, setara sekitar 40 persen produk domestik bruto gabungan tiga negara, sedangkan VOA melaporkan US$39 miliar untuk Myanmar, Kamboja, dan Laos. Kajian ini mencatat keduanya tanpa memilih, karena dokumen primernya tidak dapat diakses ulang pada saat penyusunan untuk memastikan angka mana yang benar. Untuk Kamboja saja, kedua laporan sepakat bahwa hasil penipuan melampaui US$12,5 miliar pada 2023, kira-kira separuh PDB resmi negara itu. Angka-angka ini adalah estimasi kelompok pakar, sehingga kajian ini memperlakukannya dengan keyakinan sedang sebagai penunjuk orde besaran, bukan sebagai pengukuran.

Lintasan estimasi UNODC sangat instruktif. Laporan April 2025 berjudul Inflection Point menyebut kerugian sekitar US$37 miliar di negara-negara Asia Timur dan Tenggara, menurut AsiaNews, dan memperingatkan bahwa industri ini menyebar ke Afrika, Amerika Latin, dan kawasan lain. Laporan Juli 2026, An Interconnected Criminal Ecosystem, menaikkan estimasi untuk 2025 menjadi US$88,3 sampai 114,1 miliar, dengan cakupan yang kini memasukkan Australia dan Selandia Baru, menurut Decrypt. Kenaikan lebih dari dua kali lipat tidak boleh dibaca sebagai pertumbuhan riil semata, karena cakupan geografis dan metode berbeda. Namun, arah keduanya jelas: tidak ada estimasi lembaga kredibel yang menunjukkan penyusutan. Laporan yang sama mencatat orang dari setidaknya 80 negara teridentifikasi di dalam kompleks, naik dari lebih dari 50 negara dalam laporan 2025, serta kenaikan 42 persen insiden iklan berbahaya pada 2025. Kajian ini menilai dengan keyakinan tinggi bahwa ekonomi penipuan regional pada 2025 tidak lebih kecil daripada pada 2023.

Di ujung lain spektrum, survei konsumen menghasilkan angka jauh lebih besar. GASA (Oktober 2025) memperkirakan kerugian global US$442 miliar dari 46.000 responden di 42 negara, dan Rp49 triliun untuk Indonesia. Survei semacam ini cenderung menggelembungkan nilai karena ekstrapolasi dari sampel daring dan karena responden memasukkan pengalaman yang tidak semuanya merupakan penipuan dalam arti hukum. Sebaliknya, data aduan resmi seperti IC3 atau IASC menyusutkan nilai karena hanya sebagian kecil korban melapor. Pemerintah AS sendiri memperkirakan warga Amerika kehilangan setidaknya US$10 miliar akibat scam Asia Tenggara pada 2024, naik 66 persen, menurut Departemen Keuangan AS. Posisi kajian ini adalah triangulasi: kerugian riil kawasan hampir pasti berada di antara angka laporan resmi dan angka survei, dan untuk Indonesia, rentang yang dapat dipertahankan terbentang antara Rp9,1 triliun kerugian terlapor kumulatif selama sekitar empat belas bulan dan Rp49 triliun kerugian menurut survei dua belas bulan, dengan keyakinan rendah untuk titik mana pun di dalam rentang itu.

Penindakan 2025–2026: Prince Group, KK Park, dan Efek Balon

Tabel 5 menyusun kronologi sebelas peristiwa penindakan beserta penanda kuantitatifnya. Dari kronologi itu tampak tiga jenis tekanan yang bekerja bersamaan. Tekanan pertama bersifat finansial dan hukum: pada 14 Oktober 2025, Departemen Keuangan AS menetapkan Prince Group sebagai organisasi kriminal transnasional dan menyanksi 146 target, bersamaan dengan aksi Inggris, sementara FinCEN memutus Huione Group dari sistem keuangan Amerika karena mencuci sedikitnya US$4 miliar hasil kejahatan antara Agustus 2021 dan Januari 2025. Pada saat yang sama, jaksa AS mengajukan penyitaan 127.271 bitcoin yang bernilai sekitar US$15 miliar, yang oleh TRM Labs disebut sebagai penyitaan terbesar dalam sejarah Amerika. Tekanan kedua bersifat koersif ekstrateritorial, terutama dari Tiongkok, dan tekanan ketiga bersifat fisik terhadap infrastruktur, yang paling jelas dalam keputusan Thailand memutus listrik, bahan bakar, dan internet ke kawasan perbatasan Myanmar pada 5 Februari 2025.

Hasil jangka pendek tekanan itu nyata. Setelah pemutusan listrik oleh Thailand, sekitar 7.000 korban dari berbagai negara menunggu repatriasi di sisi Myanmar, menurut Khaosod English. Pada pertengahan Oktober 2025, militer Myanmar menggerebek KK Park, lalu mulai 24 Oktober meledakkan sebagian bangunannya; lebih dari 1.500 orang menyeberang ke Thailand dalam sepekan, menurut Associated Press. Pada awal Januari 2026, Chen Zhi ditangkap di Kamboja dan diekstradisi ke Tiongkok, menurut Decrypt, dan bank sentral Kamboja memerintahkan likuidasi Prince Bank. Pada 29 Januari 2026, Tiongkok mengeksekusi sebelas anggota keluarga Ming yang menurut otoritas setempat menghasilkan lebih dari 100 miliar yuan hasil kejahatan dan menyebabkan kematian 14 warga Tiongkok, sebagaimana dilaporkan OCCRP; empat hari kemudian, empat tokoh keluarga Bai menyusul. Dalam ukuran simbolik, 2025 dan awal 2026 adalah periode penindakan paling keras sejak industri ini muncul.

Namun indikator perpindahan menceritakan kisah lain. Amnesty International memetakan sedikitnya 53 kompleks di Kamboja dalam laporan Juni 2025; per April 2026, menurut pembaruan yang dilaporkan The Nation melalui Asia News Network, jumlahnya naik menjadi 86, dengan bukti intervensi negara hanya di 24 lokasi. Pada 27 Agustus 2026, pemerintah Kamboja mengklaim seluruh pusat penipuan besar telah dibersihkan, dengan 793 lokasi diperiksa, hampir 30.000 tersangka ditahan, dan 58.266 warga asing dipulangkan, menurut Asia News Network. Pejabat yang sama mengakui bahwa jaringan berpindah cepat ke lokasi yang lebih kecil dan tersembunyi seperti rumah tamu, kondominium, bahkan kendaraan. Analis CSIS dan Interpol yang dikutip dalam laporan Juni 2026 menggambarkan pola serupa: fragmentasi ke jaringan kecil dan penyebaran ke kawasan permukiman. Klaim pembersihan dan bukti fragmentasi bukanlah dua fakta yang bertentangan; keduanya adalah gambaran dari proses yang sama, yaitu pembongkaran kompleks besar yang memaksa model bisnis berubah bentuk.

Logika ekonominya mudah dipahami. Biaya tetap kompleks besar, termasuk sewa, perlindungan, dan infrastruktur satelit, menjadi beban ketika penindakan meningkat, sementara aset inti industri ini, yakni skrip, basis data korban, akses ke rekening penampung, dan jaringan pencucian, bersifat portabel. UNODC dalam laporan Juli 2026 menggambarkan model ini sebagai waralaba korporat dan menegaskan bahwa disrupsi saja tidak cukup, sebagaimana dikutip Decrypt, sementara analis utamanya menyatakan bahwa skala dan kompleksitas ekonomi kriminal ini melampaui respons yang ada, menurut JURIST. Sebuah ringkasan intelijen Asia Tenggara KBA13 Insight untuk pekan 25–31 Agustus 2026 juga mencatat peringatan PBB bahwa operasi pusat penipuan dan tambang ilegal memperparah krisis hak asasi di Myanmar, sebuah pengingat bahwa di wilayah konflik, ekonomi penipuan menjadi sumber pendanaan bagi aktor bersenjata. Kajian ini menilai dengan keyakinan tinggi bahwa penindakan 2025 hingga 2026 telah menaikkan biaya operasi kompleks besar, dan dengan keyakinan sedang bahwa ia belum menurunkan total kerugian korban di kawasan.

Judi Online sebagai Infrastruktur Pembayaran Kembar

Penipuan daring dan judi online sering dibahas sebagai dua persoalan terpisah, satu di bawah otoritas keuangan dan satu di bawah otoritas komunikasi. Data yang dihimpun dalam kajian ini menunjukkan bahwa keduanya berbagi simpul yang sama dalam rantai nilai. Kompleks di Myawaddy yang menahan WNI disebut sebagai pusat penipuan atau judi online dalam laporan yang sama. Penggerebekan Jakarta pada Mei 2026 menemukan 321 warga asing mengoperasikan 75 situs judi dari satu gedung, dan Interpol Indonesia mengaitkannya dengan perpindahan dari Kamboja. Pada simpul monetisasi, keduanya memakai rekening penampung, dompet elektronik, dan pembayaran berbasis kode QR yang sama. Karena itu, seri PPATK tentang perputaran judi online relevan sebagai indikator kesehatan simpul monetisasi yang juga melayani penipuan.

Tabel 7 memperlihatkan paradoks yang penting. Menurut Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, perputaran dana judi online mencapai puncaknya pada 2024 sebesar Rp359,81 triliun dan turun sekitar 20 persen menjadi Rp286,84 triliun pada 2025, penurunan signifikan pertama sejak seri dimulai pada 2017, sebagaimana dilaporkan Metro TV. Pada semester pertama 2026, perputaran turun lagi 12,9 persen menjadi Rp86,82 triliun. Akan tetapi, jumlah transaksi justru melonjak dari 174,90 juta menjadi 467,32 juta, dan nilai deposit naik dari Rp17,50 triliun menjadi Rp22,05 triliun, menurut Bisnis. Perhitungan kajian ini menunjukkan bahwa rata-rata nilai per transaksi deposit turun hampir separuh, dari sekitar Rp185.200 menjadi sekitar Rp97.200. Kepala PPATK sendiri mengaitkan kenaikan jumlah transaksi dengan deteksi yang lebih baik, sambil mengakui bahwa jaringan judi memecah transaksi menjadi nominal lebih kecil dengan frekuensi lebih tinggi.

Pemecahan transaksi, yang dalam literatur anti pencucian uang dikenal sebagai structuring, adalah indikator perpindahan pada simpul monetisasi yang sejajar dengan fragmentasi kompleks pada simpul produksi. QRIS menyumbang 87,66 persen jumlah transaksi deposit judi pada semester pertama 2026. Fakta ini tidak berarti QRIS adalah masalahnya; ia berarti bahwa infrastruktur pembayaran paling inklusif di Indonesia, yang dirancang untuk transaksi kecil yang cepat dan murah, adalah juga yang paling cocok bagi pelaku yang ingin bersembunyi di dalam volume. Kajian ini menilai dengan keyakinan sedang bahwa penurunan nilai perputaran judi online sebagian mencerminkan keberhasilan penindakan dan sebagian mencerminkan adaptasi pelaku yang menurunkan visibilitas transaksi.

Sejarah seri ini juga memberi pelajaran tentang bahaya proyeksi. Pada Agustus 2024, Kementerian Komunikasi dan Informatika memproyeksikan perputaran judi online 2024 akan mencapai Rp900 triliun, hampir tiga kali lipat realisasi 2023 sebesar Rp327 triliun, menurut Bisnis. Realisasinya ternyata Rp359,81 triliun. Selisih sebesar ini mengingatkan bahwa angka besar yang dikomunikasikan untuk memobilisasi perhatian publik dapat merusak kredibilitas seri data itu sendiri. Pada 8 Oktober 2026, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan bahwa ukuran keberhasilan harus bergeser dari jumlah konten yang dihapus ke sejauh mana rantai aktivitas judi terputus, menurut Bisnis; pada 2025 saja, kementerian menangani 2.087.109 konten judi. Pergeseran dari ukuran keluaran ke ukuran dampak ini tepat, dan logika yang sama perlu diterapkan pada penipuan: jumlah rekening diblokir bukan ukuran keberhasilan, rasio intersepsi dan pemulihanlah ukurannya.

Perbandingan Internasional: Singapura, Inggris, Australia, dan Indonesia

Tabel 6 membandingkan empat yurisdiksi yang mewakili tiga filosofi respons. Singapura menggabungkan komando penegakan hukum terpusat, alokasi tanggung jawab berjenjang, dan kewenangan intervensi preventif terhadap calon korban. Inggris memilih penggantian wajib, yaitu memindahkan beban kerugian dari korban ke penyedia jasa pembayaran agar insentif pencegahan berada pada pihak yang paling mampu mencegah. Australia memilih kewajiban ex ante lintas sektor, yaitu mewajibkan bank, operator telekomunikasi, dan platform digital mengambil langkah wajar untuk mencegah, mendeteksi, melaporkan, mengganggu, dan merespons penipuan, dengan ancaman denda besar. Indonesia, sejauh ini, bertumpu pada koordinasi pemblokiran melalui IASC dan penanganan konten, tanpa alokasi tanggung jawab penggantian yang mengikat.

Singapura menunjukkan hasil yang paling terukur. Menurut Kepolisian Singapura, jumlah kasus penipuan dan kejahatan siber turun 24,8 persen menjadi 41.974 pada 2025, kerugian turun dari sekitar S$1,1 miliar menjadi S$913,1 juta, dan sekitar S$140 juta berhasil dipulihkan, setara sekitar 15 persen kerugian. Pada semester pertama 2026, kerugian turun lagi 17,9 persen menjadi S$410,6 juta dengan pemulihan lebih dari S$97,7 juta, atau sekitar 24 persen, menurut Malay Mail. Shared Responsibility Framework yang berlaku sejak 16 Desember 2024 menempatkan kerugian akibat phishing pertama pada bank yang lalai, lalu operator seluler yang lalai, baru kemudian konsumen. Protection from Scams Act yang berlaku 1 Juli 2025 memberi polisi kewenangan mengeluarkan perintah pembatasan rekening hingga 30 hari terhadap orang yang diyakini akan mentransfer dana ke penipu, sebuah intervensi paternalistik yang dibenarkan oleh kenyataan bahwa lebih dari 80 persen kasus di Singapura melibatkan transfer yang dilakukan korban sendiri.

Inggris menawarkan eksperimen kebijakan paling jelas tentang penggantian. Sejak 7 Oktober 2024, penyedia jasa pembayaran wajib mengganti korban penipuan pembayaran yang diotorisasi hingga £85.000. Dasbor Payment Systems Regulator menunjukkan 88 persen dana yang hilang dalam cakupan aturan telah diganti selama delapan belas bulan pertama, dan 82 persen klaim ditutup dalam lima hari kerja. Evaluasi independen yang diterbitkan Juli 2026, menurut Regulation Tomorrow, menemukan tingkat penggantian naik dari 54 menjadi 65 persen jika diukur atas seluruh penipuan APP melalui Faster Payments, dan kerugian melalui kanal itu turun sekitar 21 persen, setara £73 juta per tahun. Namun, laporan tahunan UK Finance mencatat kerugian APP 2025 naik 19 persen menjadi £576,4 juta, didorong penipuan investasi yang naik 40 persen, menurut Fintech Futures. Perbedaan cakupan menjelaskan sebagian kontradiksi ini, dan kajian ini menilai dengan keyakinan sedang bahwa penggantian wajib meningkatkan keadilan bagi korban lebih cepat daripada ia menurunkan insiden.

Australia memberi pelajaran tentang batas kewajiban ex ante. Parlemen mengesahkan Scams Prevention Framework pada 13 Februari 2025 dengan denda hingga A$50 juta per pelanggaran, menurut Jones Day. Kerugian gabungan 2025 tercatat A$2,18 miliar, naik 7,8 persen dari 2024, meski masih 29,7 persen di bawah puncak 2022, menurut National Anti-Scam Centre. Penipuan investasi tetap menjadi kategori terbesar dengan A$837,7 juta. Pelajaran dari ketiga yurisdiksi ini bagi Indonesia jelas. Rasio pemulihan Indonesia yang berada pada orde satu digit persen tertinggal jauh dari Singapura dan Inggris. Perbedaan itu bukan semata soal kapasitas teknis, melainkan soal desain insentif: selama kerugian sepenuhnya ditanggung korban, bank, penyedia dompet elektronik, dan operator seluler tidak memiliki dorongan finansial untuk berinvestasi dalam intersepsi waktu nyata. Langkah OJK mengajak asosiasi operator telekomunikasi bergabung dengan IASC, sebagaimana diumumkan Friderica Widyasari Dewi pada Januari 2026 menurut Kontan, adalah awal yang benar tetapi belum mengubah struktur insentif tersebut.

Kualitas Data, Celah Bukti, dan Argumen Tandingan

Celah data terbesar terletak pada ketiadaan dataset terbuka. IASC adalah salah satu pusat anti-penipuan dengan volume laporan tertinggi di dunia, tetapi datanya hanya tersedia sebagai angka kumulatif dalam paparan lisan yang ditranskripsikan wartawan. Akibatnya, tidak ada seri bulanan insiden baru, tidak ada rincian kerugian per jenis penipuan, tidak ada distribusi waktu antara kejadian dan laporan, dan tidak ada data tentang bank atau penyedia mana yang paling sering menjadi tempat rekening penampung. Seri kerugian berhenti dirilis setelah Januari 2026, sehingga rasio intersepsi tidak dapat dihitung untuk periode terbaru. Patahan definisi rekening diblokir memperburuk keadaan. Celah kedua menyangkut WNI: tidak ada data publik yang memisahkan korban perdagangan orang, pekerja sukarela, dan perekrut, padahal ketiganya menuntut respons hukum yang berbeda. Celah ketiga menyangkut aliran kripto, yang dalam data Indonesia hampir tidak terlihat meskipun di Amerika Serikat lebih dari separuh kerugian terlapor terkait kripto.

Argumen tandingan yang paling kuat terhadap tesis kajian ini perlu dinyatakan dalam bentuk terbaiknya. Argumen itu berbunyi sebagai berikut: ekonomi penipuan Asia Tenggara sedang melewati puncaknya. Kamboja mengklaim seluruh pusat besar telah bersih dan memulangkan lebih dari 58.000 warga asing. KK Park dihancurkan. Chen Zhi diekstradisi dan aset bitcoin terbesar dalam sejarah disita. Para pemimpin klan Kokang dieksekusi. Kerugian di Singapura turun dua tahun berturut-turut. Perputaran judi online di Indonesia turun 20 persen pada 2025 dan turun lagi pada 2026. Laju laporan harian IASC pun menurun. Menurut argumen ini, kenaikan angka kumulatif IASC hanyalah cerminan kematangan kanal pelaporan, bukan memburuknya kejahatan, dan tesis tentang perpindahan terlalu pesimistis.

Argumen ini benar dalam beberapa hal, dan kajian ini menerimanya sebagian. Penindakan memang menaikkan biaya, kematangan kanal pelaporan memang menjelaskan sebagian kenaikan laporan, dan penurunan laju harian adalah sinyal yang tidak boleh diabaikan. Namun, empat bukti melemahkan kesimpulannya. Pertama, jumlah kompleks di Kamboja menurut Amnesty naik dari 53 menjadi 86 pada periode yang sama dengan klaim pembersihan. Kedua, estimasi kerugian regional UNODC untuk 2025 jauh di atas estimasi 2023, dan jumlah negara asal pekerja naik. Ketiga, penurunan nilai perputaran judi online disertai lonjakan jumlah transaksi dan penurunan nilai rata-rata deposit hampir separuh, pola klasik penghindaran deteksi. Keempat, dan paling relevan bagi Indonesia, penangkapan ratusan warga asing di Batam, Jakarta, dan Bali pada 2025 hingga 2026 adalah bukti langsung relokasi ke wilayah Indonesia. Keberhasilan Singapura pun tidak dapat digeneralisasi, karena ia lahir dari kombinasi kapasitas negara dan desain insentif yang belum dimiliki tetangganya. Kajian ini mempertahankan tesisnya dengan keyakinan sedang: ekonomi penipuan sedang berubah bentuk, bukan menghilang.

Skenario hingga Akhir 2027 dan Rekomendasi Kebijakan

Tiga skenario disusun untuk horizon hingga akhir 2027, dengan probabilitas yang merupakan penilaian berbasis bukti hingga 21 Oktober 2026. Skenario pertama, fragmentasi dan relokasi, membayangkan penindakan terus memecah kompleks besar, sementara operasi berpindah ke lokasi kecil di Kamboja dan Myanmar serta ke yurisdiksi baru, termasuk Indonesia, Filipina, dan kawasan di luar Asia; kerugian korban di Indonesia bertahan atau naik moderat. Skenario kedua, penyempitan bertahap, membayangkan tekanan terkoordinasi, yaitu sanksi, ekstradisi, penggabungan operator telekomunikasi ke IASC, dan pengaturan tanggung jawab bersama, mulai menurunkan kerugian per kapita secara terukur. Skenario ketiga, eskalasi berbasis kecerdasan buatan dan kripto, membayangkan pelaku memanfaatkan suara dan video sintetis serta stablecoin untuk menaikkan nilai per korban, sehingga kerugian melonjak meski jumlah kompleks fisik berkurang.

Penanda yang perlu dipantau berbeda untuk setiap skenario. Skenario pertama menguat jika penangkapan warga asing dalam razia penipuan atau judi di Indonesia menjadi rutin setiap kuartal, jika pemetaan independen di Kamboja terus menunjukkan kompleks baru, dan jika permintaan repatriasi WNI dari Kamboja tetap di atas seribu orang per bulan. Skenario kedua menguat jika OJK kembali merilis seri kerugian dan rasio intersepsi naik di atas sepuluh persen, jika operator telekomunikasi benar-benar terintegrasi dalam IASC, dan jika laju laporan harian terus turun selama tiga kuartal berturut-turut. Skenario ketiga menguat jika kerugian rata-rata per laporan naik tajam, jika laporan penipuan dengan suara atau video sintetis menjadi kategori tersendiri, dan jika porsi kripto dalam kerugian terlapor meningkat. Data FBI tentang lebih dari 22.000 aduan terkait kecerdasan buatan dengan kerugian hampir US$900 juta pada 2025, menurut WaterISAC, adalah penanda awal yang patut dicermati.

Rekomendasi pertama ditujukan kepada OJK: paling lambat kuartal kedua 2027, IASC perlu menerbitkan dataset bulanan terbuka dengan definisi baku, mencakup insiden baru, kerugian per jenis penipuan, waktu dari kejadian ke laporan, rasio intersepsi, dan rasio pemulihan, serta mengumumkan target rasio intersepsi tahunan. Rekomendasi kedua ditujukan kepada pemerintah dan DPR: sepanjang 2027, perlu disusun kerangka tanggung jawab bersama yang mengikat bank, penyedia dompet elektronik, dan operator seluler, dengan mengadaptasi model air terjun Singapura dan model penggantian Inggris secara bertahap, dimulai dari phishing dan rekening penampung yang terbukti lalai diawasi. Rekomendasi ketiga ditujukan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital bersama operator seluler: dalam dua belas bulan, integrasi penuh ke IASC, pemblokiran nomor yang dilaporkan secara waktu nyata, dan pengetatan registrasi kartu prabayar perlu dituntaskan, mengingat 173.718 nomor telepon telah dilaporkan korban hingga September 2026 menurut Kontan.

Rekomendasi keempat ditujukan kepada Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran, Imigrasi, dan Polri: mulai 2027, perlu diterapkan penyaringan korban perdagangan orang yang seragam bagi setiap WNI yang dipulangkan, prinsip tidak menghukum korban yang dipaksa melakukan kejahatan, dan program reintegrasi untuk mencegah korban berulang, disertai satuan tugas bersama Polri dan Imigrasi untuk memetakan jaringan warga asing di Batam, Jakarta, Bali, dan kota lain sebelum operasi berskala kompleks terbentuk. Rekomendasi kelima ditujukan kepada PPATK dan Bank Indonesia: dalam satu tahun, pemantauan pola pemecahan transaksi pada pedagang QRIS dan dompet elektronik perlu diperkuat dengan indikator yang dipublikasikan secara agregat. Rekomendasi keenam ditujukan kepada aktor internasional: UNODC dan mitra ASEAN dapat memprioritaskan bantuan teknis untuk standardisasi data penipuan lintas negara, sedangkan Amerika Serikat, Inggris, dan Tiongkok perlu membuka jalur berbagi informasi tentang aset yang disita agar korban Indonesia dari jaringan yang sama berpeluang memperoleh restitusi.

Keterbatasan dan Kesimpulan

Keterbatasan kajian ini perlu dinyatakan secara terbuka. Pertama, sebagian besar data Indonesia diperoleh melalui transkripsi media atas paparan lisan, bukan dari dokumen statistik resmi, sehingga galat transkripsi tidak dapat sepenuhnya disingkirkan, sebagaimana tampak pada judul artikel yang tidak sesuai dengan batas datanya. Kedua, indikator turunan dihitung dengan penyebut yang kadang berbeda tanggal, dan batas atas pemulihan sengaja dibuat konservatif. Ketiga, estimasi regional bersandar pada pemodelan yang dokumen teknisnya tidak semuanya dapat diakses ulang. Keempat, data pelaku dan aliran kripto yang menyangkut Indonesia hampir tidak tersedia, sehingga analisis simpul monetisasi bertumpu pada data judi online sebagai proksi. Kelima, kajian ini belum memiliki data primer dari wawancara korban atau aparat, sehingga mekanisme mikro hanya dibaca melalui literatur dan laporan lembaga.

Meski demikian, kesimpulan pokoknya kokoh terhadap keterbatasan itu. Ekonomi penipuan Asia Tenggara pada 2023 hingga 2026 adalah industri bernilai puluhan miliar dolar per tahun yang telah membuktikan kemampuannya beradaptasi terhadap penindakan paling keras dalam sejarahnya. Indonesia terpapar dalam tiga peran: sebagai pasar volume dengan lebih dari 700.000 laporan dalam kurang dari dua tahun, sebagai pemasok tenaga kerja dengan lebih dari 12.000 permintaan repatriasi dari Kamboja dalam enam bulan pertama 2026, dan sebagai tuan rumah baru bagi operasi yang terdesak dari pusat tradisionalnya. Respons nasional telah membangun fondasi kelembagaan yang berarti, tetapi masih mengukur keberhasilan dengan jumlah rekening yang diblokir, bukan dengan uang yang diselamatkan.

Ukuran keberhasilan melawan penipuan bukan jumlah rekening yang diblokir, melainkan jumlah rupiah yang kembali ke tangan korban.

Pilihan kebijakan di depan karena itu jelas. Selama kerugian sepenuhnya jatuh pada korban dan data tetap tertutup, Indonesia akan terus menjadi pasar yang menguntungkan, pemasok tenaga yang murah, dan tempat persembunyian yang nyaman bagi industri ini. Transparansi data, alokasi tanggung jawab yang mengubah insentif pelaku usaha, dan perlakuan terhadap WNI di kompleks sebagai korban sekaligus sumber intelijen adalah tiga tuas yang dapat menggeser Indonesia dari skenario fragmentasi menuju skenario penyempitan. Dalam peradaban digital, kepercayaan adalah infrastruktur, dan infrastruktur itu kini sedang digerogoti secara industrial.

Executive Summary: The Question, the Bottom Line and the Stakes

The question this study asks is simple to frame but hard to answer with data: how large was the industrial-scale digital scam economy in Southeast Asia in 2023 to 2026, how is Indonesia exposed to it, and are available policy responses commensurate with the scale of the threat? The bottom line can be stated in one sentence. The wave of enforcement across 2025 and 2026, from US and British sanctions on the Prince Group and the partial destruction of KK Park in Myawaddy to Chen Zhi’s extradition to China and the execution of leaders of the Ming and Bai families, has broken the most visible nodes but not the business model. Data from Cambodia, Myanmar and Indonesia itself show a pattern of fragmentation into smaller sites and relocation to new jurisdictions, while victim losses remain in the order of tens of billions of dollars a year at regional level.

For Indonesia, the core evidence sits in the IASC series. By 30 September 2026 the centre, set up by OJK on 22 November 2024, had received 702,342 reports, verified 1,372,483 fraud-linked accounts, blocked 702,833 of them, frozen Rp811.1 billion of victims’ funds and returned Rp207.16 billion, as presented at OJK’s press conference of 5 October 2026. The last cumulative loss figure released, Rp9.1 trillion as of 14 January 2026, means the system manages to hold back roughly five rupiah of every hundred lost, and returns far less. This study assesses the direction of this finding with high confidence and its exact magnitude with moderate confidence, because the loss series stopped being published after January 2026 and the definition of blocked accounts underwent a break.

The stakes are both global and civilisational. The UNODC report released on 21 July 2026 estimates scam losses in East Asia, Southeast Asia, Australia and New Zealand at US$88.3 to 114.1 billion in 2025, according to coverage by OCCRP. In the United States, the 2025 IC3 report recorded reported losses of US$20.877 billion, more than half of them linked to crypto. The industry rests on human trafficking, cross-jurisdictional money laundering and the protection of local elites, so it is at once a security, human rights and governance problem. For a country with a fast-growing instant payment system such as Indonesia, what is ultimately at stake is trust, the invisible capital that underpins the entire agenda of financial inclusion and the digital economy. This dataset was assembled so that the policy debate can rest on traceable numbers, complete with notes on where those numbers contradict each other.

Analytical Framework and Method Note

This study reads the scam economy as an industrial value chain made up of four nodes. The first node is recruitment, the labour supply often obtained through fake job advertisements and ending in forced labour. The second is production, the physical compounds in special economic zones, former casinos or office buildings where fraud scripts are run in shifts. The third is contact, the telecommunications infrastructure and digital platforms that let offenders reach victims at scale. The fourth is monetisation, covering mule accounts, e-wallets, QR-code payments, crypto-assets and, as Section VIII explains, the payment infrastructure of online gambling. This division is consistent with the meta-synthesis by Lazarus and colleagues in Deviant Behavior (2026), which concludes from 50 publications that scam compounds are industrialised socio-technical systems living between legal and illegal economies, exploiting lax special economic zones and the precarity of migrants.

On top of these four nodes, this study derives three ratios as measures of response. The interception ratio is funds successfully blocked divided by reported losses; it measures how quickly the system holds money before it moves. The recovery ratio is money actually returned to victims divided by losses or by funds blocked; it measures the system’s ability to convert interception into justice for victims. The displacement indicator is a set of markers that activity has not disappeared but shifted, such as a rising number of compounds despite raids, arrests of foreigners outside traditional hubs, or the fragmentation of transactions into smaller amounts. These three measures were chosen because they can be calculated from public data and because each targets a different weak point in the value chain.

The method has four steps. First, every figure is collected from a primary source or from media quoting a named official on a specific date, and the data cut-off is recorded separately from the publication date. Second, conflicting figures are not resolved by choosing one; they are shown side by side and recorded in the data dictionary. Third, derived indicators are calculated transparently with the formula stated. Fourth, every key judgment carries a label of high, moderate or low confidence, following the practice of structured intelligence analysis: high confidence means several good-quality independent sources agree; moderate confidence means sources are credible but single or differ in coverage; low confidence means evidence is indirect. For the central question of whether the scam economy is shrinking or relocating, this study weighs the two hypotheses competitively and looks for the evidence that best discriminates between them, not evidence merely consistent with one.

The framework also draws on a wider literature. Cassandra Cross (2024) shows that the fraud known as pig butchering is a convergence of romance and investment fraud, so conventional reporting categories tend to miscount it. The Global Initiative Against Transnational Organized Crime report (May 2025) introduces the concept of role shifters, actors who blur the lines between government, business and crime, which explains why enforcement often stops at field workers. Long before the current wave of compounds, Marc Goodman’s book Future Crimes already described a digital underground economy operating like a corporation. The 2026 book The Digital Civilization offers the idea of the Abandoned Society, groups excluded from digital benefits yet bearing its risks, which this study uses as a lens to read why young job seekers and low-income e-wallet users become both the fuel and the victims of this industry.

Data Provenance, Processing and Data Dictionary

All data in this study come from documents publicly accessible as of 21 October 2026. The Indonesian series derives from OJK presentations at monthly Board of Commissioners press conferences, working meetings with Parliament and official press releases, subsequently relayed by outlets such as Kontan, CNN Indonesia, Bisnis and Investortrust. The first provenance problem is immediately apparent: OJK does not publish the IASC dataset in an open format, so researchers depend on journalists’ transcriptions. This study links each data point to the article that carried it and checks internal consistency, for instance whether reports filed via financial institutions and reports filed directly by victims add up to the total. In the 30 September 2026 release, for example, 334,756 reports via financial service providers and 367,586 direct victim reports do indeed sum to 702,342.

Data on Indonesian citizens come from statements by the Foreign Ministry and the embassies in Phnom Penh and Yangon, quoted by national media and news agencies. Regional estimates come from three families of sources whose methods differ fundamentally: multilateral bodies (UNODC, OHCHR) combining official national data with modelling, policy study groups (USIP) using expert triangulation, and consumer surveys (GASA) extrapolating from online samples. Enforcement data come from US government press releases, Chinese court rulings as reported by the media, statements by the Cambodian and Thai governments, and human rights organisations. Comparative policy data come from the Singapore Police Force, Britain’s payment systems regulator and Australia’s National Anti-Scam Centre, all of which publish statistics with written methodology.

Processing follows three rules. Currency values are not converted into a common currency unless the source itself does so, because conversion at exchange rates from different dates would add an unnecessary layer of error. Derived indicators are calculated only from pairs of figures with the same cut-off or, where unavailable, with an explicit note on the date mismatch. Conflicting figures are left side by side. Table 8 below summarises the variable, definition, unit, source, coverage and quality grade of each data group, on a scale of A for official statistics with published methodology, B for official data that are partial or relayed by media, and C for estimates, surveys or conflicting figures.

Three conflicts in the data dictionary deserve emphasis because they affect interpretation. The first concerns blocked accounts: the Kontan series records 127,047 accounts as of 23 December 2025, then 397,028 as of 14 January 2026, a threefold jump in three weeks that almost certainly reflects a change of definition or the merging of bank-level blocks, not a sudden gain in performance. At almost the same time, an OJK presentation at an industry forum on 31 October 2025 cited 510,357 blocked accounts, while the Kontan series as of 31 October 2025 cited 100,565. The second concerns the size of losses: the IASC’s Rp9.1 trillion against the GASA survey’s Rp49 trillion, a more than fivefold gap reflecting the difference between losses reported and losses experienced. The third concerns Indonesian citizens, because the Foreign Ministry uses cases and persons interchangeably. This study’s confidence in the funds-blocked and funds-returned series is high; in the blocked-accounts series, low.

Indonesia as a Victim Market: Reading the IASC Series

Table 1 presents ten IASC data points from July 2025 to September 2026. The most striking pattern is sustained growth in reports: from 204,011 as of 29 July 2025 to 702,342 as of 30 September 2026, more than a threefold increase in fourteen months. Cumulative reported losses rose from Rp4.1 trillion to Rp9.1 trillion between July 2025 and January 2026, then ceased to be released. Since the May 2026 release, OJK has foregrounded funds blocked and funds returned, a communication shift that is institutionally understandable but removes the denominator most needed to judge performance.

Table 2 turns the raw series into indicators. The interception ratio fell from 8.5 per cent in July 2025 to 4.5 to 4.8 per cent at the end of 2025 and early 2026. In other words, as report volumes rose, the system’s capacity to hold funds did not rise proportionately. Funds held per blocked account are only about Rp1.15 million, a figure suggesting that most mule accounts are drained before blocking occurs. The return ratio on blocked funds is fairly stable at around a quarter, but measured against the last released loss figure, money returned to victims does not exceed 2.3 per cent. This upper bound deliberately uses an old denominator; actual losses up to September 2026 are certainly larger, so the true ratio is smaller. This study judges with high confidence that recovery for victims in Indonesia is in the single-digit per cent range.

Two other indicators change how the growth in reports should be read. The daily reporting rate has actually declined, from about 1,353 reports a day in the second half of 2025 to about 1,007 a day between June and September 2026. At the same time, the share of reports filed directly by victims rose from 36.4 per cent to 52.3 per cent. This combination is consistent with two explanations that are not mutually exclusive: the IASC reporting channel is becoming better known so more victims report themselves, while bank-relayed reports have slowed, either because incidents are falling or because banks handle some cases internally. This study cannot distinguish between them with the available data and therefore assesses the true incident trend with low confidence.

The composition of scam types clarifies the contact node being exploited. As of 31 May 2026, the PASTI Task Force release listed shopping fraud as the largest category with 77,740 reports, followed by impersonation or fake-call fraud at 47,269, investment fraud at 26,649 and job fraud at 23,910. Geographic concentration is also sharp: Java accounted for 404,502 of 579,459 reports, or 69.8 per cent, and West Java alone for 20.7 per cent. This pattern shows that most of Indonesia’s losses come not from sophisticated high-value schemes but from a high volume of mid-value fraud. The average loss per report in January 2026 was about Rp21 million. The GASA survey for Indonesia (2025), which found that 66 per cent of adults encountered a scam attempt within a year and 14 per cent lost money, suggests that the IASC captures only a small fraction of the victim population.

OJK’s own cross-country comparison underlines the distinctiveness of Indonesia’s profile. According to Indonesia Business Post (November 2025), Indonesia recorded about 874 reports a day from November 2024 to October 2025, far above Malaysia, Singapore or Hong Kong, but with lower total losses than Singapore and Hong Kong. In other words, Indonesia is a volume market, not a value market. The analytical implication is important: strategies that work in high-value markets, such as in-depth investigation of each case, cannot be scaled to hundreds of thousands of mid-value reports. Indonesia needs automated interception at the contact and monetisation nodes, not merely faster case handling.

Indonesia as Labour Supplier and New Host

Indonesia’s second role in this economy is as a labour supplier, and the data, summarised in Table 3, are growing faster than the state’s capacity to respond. The Foreign Ministry recorded more than 4,700 Indonesians repatriated from online scam operations between 2020 and September 2024, according to data quoted by AFP via the Borneo Post. In June 2025, Foreign Minister Sugiono cited about 7,600 cases for 2021 to 2025, with Cambodia at about 4,300 and Myanmar about 1,100, as reported by Bisnis. In October 2025, the Director for the Protection of Citizens cited more than 10,000 cases in ten countries since 2020. The gap between 7,600 and more than 10,000 within four months is partly due to different starting years, but also to the mixing of cases and persons, including repeat victims who return to compounds after repatriation.

The year 2026 brought an unprecedented surge. After Cambodian government raids in mid-January 2026, the number of Indonesians registering for repatriation reached 2,117 in a week, according to Bisnis quoting Ambassador Santo Darmosumarto; by comparison, the embassy in Phnom Penh handled 5,088 cases in the whole of 2025. By 8 March 2026, 5,481 people had sought help to return and 1,816 had been repatriated. On 10 July 2026, RRI reported that 12,207 Indonesians had sought repatriation support since the start of the year, 5,966 had been repatriated, about 1,100 were held at the Pochentong immigration facility, and more than 600 others were at suspected scam sites in Bati, Siem Reap, Phnom Penh and Sihanoukville. In the first six months of 2026 alone, requests for help from Cambodia exceeded twice the total caseload of the previous year.

On the Myanmar side, junta operations at KK Park in October 2025 and at Shwe Kokko on 17 November 2025 affected about 400 Indonesians, more than 200 of whom were held at Shwe Kokko alongside 1,367 other foreigners, according to Metro TV quoting the embassy in Yangon. Repatriation has been slow because shelters are full and because verifying victim status takes time. This is where the literature on the blurring of victim and offender becomes operationally relevant. Research by Luong and colleagues (2024) on Vietnamese workers in Cambodia shows how fake vacancies targeting graduates with information technology and customer service skills become a gateway to forced labour. A similar profile appears in Indonesian cases, and it explains why job fraud is also a large category in IASC reports: the recruitment and contact nodes use the same techniques against the same population.

The third role, as host, is the most worrying development in the 2025 to 2026 data. The US Justice Department press release on the Scam Center Strike Force of November 2025 cited a scam network in Bali directed by Cambodia-based facilitators and targeting more than 150 victims in the United States, with 38 Indonesian nationals prosecuted on the basis of the task force’s information. In May 2026, authorities arrested 210 foreigners in Batam over alleged online investment fraud and 321 foreigners in Jakarta operating 75 online gambling sites, mostly Vietnamese and Chinese nationals, according to Reuters via Arab News. An Interpol Indonesia official in the same report said online gambling operations appeared to be moving from Cambodian cities to Indonesia, and the South China Morning Post quoted analysts pointing to a porous visa regime and weak law enforcement as the draw. This study judges with moderate confidence that Indonesia is becoming one of the relocation destinations, and with low confidence regarding the scale of that relocation, because arrest data have not yet become a consistent series.

Regional and Global Scale: Comparing Conflicting Estimates

Table 4 gathers ten key estimates. Reading them requires methodological discipline, because the figures measure different things: the number of people held, funds stolen, losses reported or losses according to surveys. The earliest influential workforce estimate came from OHCHR in August 2023, stating that at least 120,000 people in Myanmar and around 100,000 in Cambodia may be held in forced online scam work, as reported by UN News. A USIP study group in May 2024 estimated some 305,000 scam workers in Myanmar, Cambodia and Laos and, in Jason Tower’s written testimony to the US Congress (July 2024), stated that these groups steal about US$64 billion a year as of the end of 2023.

Internal conflict appears even within a single report. For the Mekong region, Asia Financial reported US$43.8 billion a year, about 40 per cent of the combined gross domestic product of three countries, whereas VOA reported US$39 billion for Myanmar, Cambodia and Laos. This study records both without choosing, because the primary document could not be re-accessed at the time of writing to confirm which figure is correct. For Cambodia alone, both reports agree that scam proceeds exceeded US$12.5 billion in 2023, roughly half the country’s official GDP. These are expert-group estimates, so this study treats them with moderate confidence as indicators of order of magnitude, not as measurements.

The trajectory of UNODC estimates is instructive. The April 2025 report, Inflection Point, cited losses of about US$37 billion in East and Southeast Asian countries, according to AsiaNews, and warned that the industry was spreading to Africa, Latin America and other regions. The July 2026 report, An Interconnected Criminal Ecosystem, raised the estimate for 2025 to US$88.3 to 114.1 billion, with coverage that now includes Australia and New Zealand, according to Decrypt. A more than twofold increase should not be read as real growth alone, because geographic coverage and methods differ. Yet the direction of both is clear: no credible institutional estimate shows shrinkage. The same report records people from at least 80 countries identified inside compounds, up from more than 50 countries in the 2025 report, and a 42 per cent rise in malvertising incidents in 2025. This study judges with high confidence that the regional scam economy in 2025 was no smaller than in 2023.

At the other end of the spectrum, consumer surveys produce far larger figures. GASA (October 2025) estimated global losses of US$442 billion from 46,000 respondents in 42 countries, and Rp49 trillion for Indonesia. Such surveys tend to inflate values because of extrapolation from online samples and because respondents include experiences that are not all fraud in the legal sense. Conversely, official complaint data such as IC3 or the IASC deflate values because only a small share of victims report. The US government itself estimated that Americans lost at least US$10 billion to Southeast Asian scams in 2024, up 66 per cent, according to the US Treasury. This study’s position is triangulation: real regional losses almost certainly lie between official reported figures and survey figures, and for Indonesia the defensible range stretches between Rp9.1 trillion in cumulative reported losses over about fourteen months and Rp49 trillion in losses according to a twelve-month survey, with low confidence in any single point within that range.

Enforcement in 2025–2026: The Prince Group, KK Park and the Balloon Effect

Table 5 sets out a chronology of eleven enforcement events and their quantitative markers. Three kinds of pressure working together emerge from it. The first is financial and legal: on 14 October 2025 the US Treasury designated the Prince Group a transnational criminal organisation and sanctioned 146 targets, alongside British action, while FinCEN cut Huione Group off from the US financial system for laundering at least US$4 billion in illicit proceeds between August 2021 and January 2025. At the same time, US prosecutors filed to forfeit 127,271 bitcoin worth about US$15 billion, which TRM Labs describes as the largest forfeiture in US history. The second pressure is coercive and extraterritorial, chiefly from China, and the third is physical pressure on infrastructure, most clearly in Thailand’s decision to cut electricity, fuel and internet to the Myanmar border area on 5 February 2025.

The short-term results of that pressure were real. After Thailand’s power cut, about 7,000 victims from many countries awaited repatriation on the Myanmar side, according to Khaosod English. In mid-October 2025 Myanmar’s military raided KK Park and from 24 October began blowing up parts of it; more than 1,500 people crossed into Thailand within a week, according to the Associated Press. In early January 2026 Chen Zhi was arrested in Cambodia and extradited to China, according to Decrypt, and Cambodia’s central bank ordered the liquidation of Prince Bank. On 29 January 2026 China executed eleven members of the Ming family, which local authorities said generated more than 100 billion yuan in criminal proceeds and caused the deaths of 14 Chinese citizens, as reported by OCCRP; four days later, four figures of the Bai family followed. In symbolic terms, 2025 and early 2026 were the harshest period of enforcement since the industry emerged.

Yet the displacement indicators tell a different story. Amnesty International mapped at least 53 compounds in Cambodia in its June 2025 report; by April 2026, according to an update reported by The Nation via Asia News Network, the number had risen to 86, with evidence of state intervention at only 24 sites. On 27 August 2026 the Cambodian government claimed that all major scam centres had been cleared, with 793 sites inspected, nearly 30,000 suspects detained and 58,266 foreigners repatriated, according to Asia News Network. The same official acknowledged that networks were moving rapidly to smaller, concealed locations such as guesthouses, condominiums and even vehicles. CSIS and Interpol analysts quoted in the June 2026 report described a similar pattern: fragmentation into small networks and spread into residential areas. The clearance claim and the evidence of fragmentation are not contradictory facts; both describe the same process, the dismantling of large compounds that forces the business model to change shape.

The economic logic is easy to grasp. The fixed costs of large compounds, including rent, protection and satellite infrastructure, become a burden as enforcement intensifies, while the industry’s core assets, namely scripts, victim databases, access to mule accounts and laundering networks, are portable. UNODC’s July 2026 report describes this model as corporate franchising and stresses that disruption alone does not work, as quoted by Decrypt, while its lead analyst states that the scale and complexity of this criminal economy are outpacing existing responses, according to JURIST. A KBA13 Insight Southeast Asia intelligence brief for the week of 25–31 August 2026 also noted the UN warning that scam-centre operations and illegal mining are compounding Myanmar’s human rights crisis, a reminder that in conflict zones the scam economy becomes a source of finance for armed actors. This study judges with high confidence that enforcement in 2025 and 2026 raised the operating costs of large compounds, and with moderate confidence that it has not yet reduced total victim losses in the region.

Online Gambling as a Twin Payment Infrastructure

Online fraud and online gambling are often discussed as two separate problems, one under the financial authority and one under the communications authority. The data compiled in this study show that the two share the same nodes in the value chain. The Myawaddy compounds holding Indonesians were described as scam or online gambling centres in the same report. The Jakarta raid of May 2026 found 321 foreigners running 75 gambling sites from a single building, and Interpol Indonesia linked it to relocation from Cambodia. At the monetisation node, both use the same mule accounts, e-wallets and QR-code payments. PPATK’s series on online gambling turnover is therefore relevant as an indicator of the health of a monetisation node that also serves fraud.

Table 7 reveals an important paradox. According to PPATK head Ivan Yustiavandana, online gambling turnover peaked in 2024 at Rp359.81 trillion and fell about 20 per cent to Rp286.84 trillion in 2025, the first significant decline since the series began in 2017, as reported by Metro TV. In the first half of 2026, turnover fell a further 12.9 per cent to Rp86.82 trillion. However, the number of transactions jumped from 174.90 million to 467.32 million, and deposit value rose from Rp17.50 trillion to Rp22.05 trillion, according to Bisnis. This study’s calculation shows that the average value per deposit transaction almost halved, from about Rp185,200 to about Rp97,200. The PPATK head himself attributed the rise in transaction numbers to better detection, while acknowledging that gambling networks split transactions into smaller amounts at higher frequency.

Transaction splitting, known in the anti-money-laundering literature as structuring, is a displacement indicator at the monetisation node that parallels the fragmentation of compounds at the production node. QRIS accounted for 87.66 per cent of gambling deposit transactions in the first half of 2026. This does not mean QRIS is the problem; it means that Indonesia’s most inclusive payment infrastructure, designed for small, fast and cheap transactions, is also the best suited to offenders who want to hide within volume. This study judges with moderate confidence that the fall in online gambling turnover partly reflects successful enforcement and partly reflects offender adaptation that reduces the visibility of transactions.

The history of this series also teaches a lesson about the danger of projections. In August 2024, the Ministry of Communication and Informatics projected that online gambling turnover in 2024 would reach Rp900 trillion, almost triple the 2023 figure of Rp327 trillion, according to Bisnis. The actual figure turned out to be Rp359.81 trillion. A gap of this size is a reminder that large numbers communicated to mobilise public attention can damage the credibility of the data series itself. On 8 October 2026, Minister of Communication and Digital Affairs Meutya Hafid said the measure of success must shift from the number of content items removed to how far gambling activity chains are broken, according to Bisnis; in 2025 alone, the ministry handled 2,087,109 gambling content items. This shift from output to impact measures is right, and the same logic should be applied to fraud: the number of accounts blocked is not the measure of success; the interception and recovery ratios are.

International Comparison: Singapore, the United Kingdom, Australia and Indonesia

Table 6 compares four jurisdictions representing three response philosophies. Singapore combines a centralised law enforcement command, a tiered allocation of liability and preventive powers to intervene with would-be victims. The United Kingdom chose mandatory reimbursement, shifting the burden of loss from victims to payment service providers so that the incentive to prevent sits with the party best able to prevent. Australia chose cross-sector ex ante obligations, requiring banks, telecommunications operators and digital platforms to take reasonable steps to prevent, detect, report, disrupt and respond to scams, backed by heavy penalties. Indonesia has so far relied on coordinated blocking through the IASC and content handling, without any binding allocation of reimbursement liability.

Singapore shows the most measurable results. According to the Singapore Police Force, scam and cybercrime cases fell 24.8 per cent to 41,974 in 2025, losses fell from about S$1.1 billion to S$913.1 million, and about S$140 million was recovered, equal to about 15 per cent of losses. In the first half of 2026, losses fell a further 17.9 per cent to S$410.6 million with recoveries of more than S$97.7 million, or about 24 per cent, according to Malay Mail. The Shared Responsibility Framework, in force since 16 December 2024, places phishing losses first on a negligent bank, then on a negligent mobile operator, and only then on the consumer. The Protection from Scams Act, in force from 1 July 2025, gives police power to issue account restriction orders of up to 30 days against persons believed about to transfer funds to scammers, a paternalistic intervention justified by the fact that more than 80 per cent of cases in Singapore involve transfers made by victims themselves.

The United Kingdom offers the clearest policy experiment on reimbursement. Since 7 October 2024, payment service providers must reimburse victims of authorised push payment fraud up to £85,000. The Payment Systems Regulator dashboard shows that 88 per cent of money lost within the scope of the rule was reimbursed over the first eighteen months, and 82 per cent of claims were closed within five business days. An independent evaluation published in July 2026, according to Regulation Tomorrow, found the reimbursement rate rose from 54 to 65 per cent when measured across all APP fraud over Faster Payments, and losses through that channel fell about 21 per cent, equivalent to £73 million a year. However, UK Finance’s annual report recorded 2025 APP losses rising 19 per cent to £576.4 million, driven by investment fraud up 40 per cent, according to Fintech Futures. Differences in scope explain part of this contradiction, and this study judges with moderate confidence that mandatory reimbursement improves fairness for victims faster than it reduces incidence.

Australia offers a lesson on the limits of ex ante obligations. Parliament passed the Scams Prevention Framework on 13 February 2025 with penalties of up to A$50 million per breach, according to Jones Day. Combined 2025 losses were A$2.18 billion, up 7.8 per cent on 2024, though still 29.7 per cent below the 2022 peak, according to the National Anti-Scam Centre. Investment scams remained the largest category at A$837.7 million. The lesson of these three jurisdictions for Indonesia is clear. Indonesia’s recovery ratio in the single-digit per cent range lags far behind Singapore and the United Kingdom. The difference is not merely one of technical capacity but of incentive design: as long as losses fall entirely on victims, banks, e-wallet providers and mobile operators have no financial incentive to invest in real-time interception. OJK’s move to bring telecommunications operator associations into the IASC, announced by Friderica Widyasari Dewi in January 2026 according to Kontan, is the right start but has not yet changed that incentive structure.

Data Quality, Evidence Gaps and the Counter-Argument

The largest data gap is the absence of an open dataset. The IASC is one of the anti-scam centres with the highest report volumes in the world, yet its data are available only as cumulative figures in oral presentations transcribed by journalists. As a result, there is no monthly series of new incidents, no breakdown of losses by scam type, no distribution of time between incident and report, and no data on which banks or providers most often host mule accounts. The loss series stopped being released after January 2026, so the interception ratio cannot be calculated for the latest period. The definitional break in blocked accounts makes matters worse. The second gap concerns Indonesian citizens: no public data separate trafficking victims, voluntary workers and recruiters, although each requires a different legal response. The third gap concerns crypto flows, which are almost invisible in Indonesian data even though in the United States more than half of reported losses are linked to crypto.

The strongest counter-argument to this study’s thesis should be stated in its best form. It runs as follows: Southeast Asia’s scam economy is past its peak. Cambodia claims all major centres have been cleared and has repatriated more than 58,000 foreigners. KK Park has been destroyed. Chen Zhi has been extradited and the largest bitcoin holding in history seized. The leaders of the Kokang clans have been executed. Losses in Singapore have fallen two years in a row. Online gambling turnover in Indonesia fell 20 per cent in 2025 and fell again in 2026. Even the IASC’s daily reporting rate is declining. On this argument, the rise in the IASC’s cumulative figures merely reflects a maturing reporting channel, not worsening crime, and the displacement thesis is too pessimistic.

This argument is right in several respects, and this study partly accepts it. Enforcement has indeed raised costs, a maturing reporting channel does explain part of the rise in reports, and the falling daily rate is a signal that should not be ignored. However, four pieces of evidence weaken its conclusion. First, the number of compounds in Cambodia according to Amnesty rose from 53 to 86 during the same period as the clearance claims. Second, UNODC’s regional loss estimate for 2025 is far above the 2023 estimate, and the number of countries of origin of workers has increased. Third, the fall in online gambling turnover came with a surge in transaction numbers and an almost halving of the average deposit, a classic pattern of detection avoidance. Fourth, and most relevant to Indonesia, the arrest of hundreds of foreigners in Batam, Jakarta and Bali in 2025 to 2026 is direct evidence of relocation onto Indonesian territory. Singapore’s success cannot be generalised either, because it springs from a combination of state capacity and incentive design that its neighbours do not yet possess. This study maintains its thesis with moderate confidence: the scam economy is changing shape, not disappearing.

Scenarios to the End of 2027 and Policy Recommendations

Three scenarios are set out for a horizon to the end of 2027, with probabilities that are an evidence-based assessment as of 21 October 2026. The first scenario, fragmentation and relocation, envisages enforcement continuing to break up large compounds while operations move to small sites in Cambodia and Myanmar and to new jurisdictions, including Indonesia, the Philippines and regions beyond Asia; victim losses in Indonesia hold steady or rise moderately. The second scenario, gradual contraction, envisages coordinated pressure, namely sanctions, extradition, the integration of telecommunications operators into the IASC and shared-liability rules, beginning to reduce per capita losses measurably. The third scenario, escalation driven by artificial intelligence and crypto, envisages offenders using synthetic voice and video and stablecoins to raise the value per victim, so that losses surge even as the number of physical compounds falls.

The signposts to watch differ for each scenario. The first scenario strengthens if arrests of foreigners in scam or gambling raids in Indonesia become routine every quarter, if independent mapping in Cambodia keeps showing new compounds, and if Indonesian repatriation requests from Cambodia stay above a thousand a month. The second strengthens if OJK resumes releasing the loss series and the interception ratio rises above ten per cent, if telecommunications operators are genuinely integrated into the IASC, and if the daily reporting rate keeps falling for three consecutive quarters. The third strengthens if the average loss per report rises sharply, if fraud using synthetic voice or video becomes a category of its own, and if the share of crypto in reported losses increases. FBI data on more than 22,000 AI-related complaints with losses of nearly US$900 million in 2025, according to WaterISAC, are an early signpost worth watching.

The first recommendation is addressed to OJK: by the second quarter of 2027 at the latest, the IASC should publish an open monthly dataset with standard definitions, covering new incidents, losses by scam type, time from incident to report, the interception ratio and the recovery ratio, and announce an annual interception-ratio target. The second is addressed to the government and Parliament: during 2027, a shared-liability framework binding banks, e-wallet providers and mobile operators should be drafted, adapting Singapore’s waterfall model and Britain’s reimbursement model in stages, starting with phishing and mule accounts demonstrably left unmonitored. The third is addressed to the Ministry of Communication and Digital Affairs together with mobile operators: within twelve months, full integration into the IASC, real-time blocking of reported numbers and tighter prepaid SIM registration should be completed, given that 173,718 phone numbers had been reported by victims by September 2026 according to Kontan.

The fourth recommendation is addressed to the Foreign Ministry, the Ministry for the Protection of Migrant Workers, Immigration and the National Police: from 2027, uniform trafficking-victim screening should be applied to every repatriated Indonesian, together with the principle of non-punishment for victims compelled to commit crimes and reintegration programmes to prevent repeat victimisation, backed by a joint police and immigration task force to map foreign networks in Batam, Jakarta, Bali and other cities before compound-scale operations take shape. The fifth is addressed to PPATK and Bank Indonesia: within a year, monitoring of transaction-splitting patterns at QRIS merchants and e-wallets should be strengthened, with indicators published in aggregate. The sixth is addressed to international actors: UNODC and ASEAN partners can prioritise technical assistance to standardise scam data across countries, while the United States, the United Kingdom and China should open channels for sharing information on seized assets so that Indonesian victims of the same networks have a chance of restitution.

Limitations and Conclusion

The limitations of this study should be stated openly. First, most Indonesian data were obtained through media transcriptions of oral presentations, not from official statistical documents, so transcription error cannot be fully ruled out, as seen in an article headline that does not match its data cut-off. Second, derived indicators are sometimes calculated with denominators from different dates, and the recovery upper bound is deliberately conservative. Third, regional estimates rely on modelling whose technical documents cannot all be re-accessed. Fourth, data on offenders and crypto flows involving Indonesia are almost unavailable, so the analysis of the monetisation node relies on online gambling data as a proxy. Fifth, this study does not yet have primary data from interviews with victims or officials, so micro-mechanisms are read only through the literature and institutional reports.

Even so, the main conclusion is robust to these limitations. Southeast Asia’s scam economy in 2023 to 2026 is an industry worth tens of billions of dollars a year that has proven able to adapt to the harshest enforcement in its history. Indonesia is exposed in three roles: as a volume market with more than 700,000 reports in less than two years, as a labour supplier with more than 12,000 repatriation requests from Cambodia in the first six months of 2026, and as a new host for operations pushed out of their traditional hubs. The national response has built a meaningful institutional foundation, but it still measures success by the number of accounts blocked, not by the money saved.

The measure of success against fraud is not the number of accounts blocked but the number of rupiah returned to victims.

The policy choice ahead is therefore clear. As long as losses fall entirely on victims and data remain closed, Indonesia will remain a profitable market, a cheap labour supplier and a comfortable hiding place for this industry. Data transparency, a liability allocation that changes the incentives of businesses, and treating Indonesians in compounds as both victims and sources of intelligence are three levers that can shift Indonesia from the fragmentation scenario towards the contraction scenario. In a digital civilisation, trust is infrastructure, and that infrastructure is now being eroded on an industrial scale.